FGD #5 22 Oktober 2014 Bappeda Jabar

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Kab. Gresik Tahun 2012
Advertisements

KEBIJAKAN IZIN TATA RUANG PADA KAWASAN PERUMAHAN
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
KEBIJAKAN PENYEDIAAN PRASARANA OLAH RAGA DI DAERAH PERMUKIMAN
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN Tahun
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
Kawasan Seni dan Budaya Di Metropolitan Bandung Raya
Dasar Pengelolaan Sampah Kota
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
Diskusi FGD 2 Metropolitan Bandung Raya
Iwan Kustiwan KK-PPK SAPPK ITB
Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
oleh : Ir. Ruchyat Deni Dj., M.Eng Direktur Penataan Ruang Nasional
Hesti D. Nawangsidi Oktober 2014
FGD #7 24 Oktober 2014 Bappeda Jabar
FGD #4 13 Oktober 2014 Bappeda Jabar
FGD #8 21 November 2014 Bappeda Jawa Barat
MENUJU METROPOLITAN CIREBON RAYA: PERSPEKTIF EKONOMI PEMBANGUNAN
FGD Perumusan Rencana Pembangunan dan Peningkatan Bidang Transportasi
22 September 2014 Bappeda Jabar
PENGELOLAAN SAMPAH (KEBERSIHAN) DAN RTH
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN
Dampak Pariwisata dan Lingkungan Binaan
FGD #3 8 Oktober 2014 Bappeda Jabar
Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan
Pengembangan Metropolitan Bodebek-Karpur (TKW-25) Tahun 2015
Konsep Pengembangan Wilayah
PL 4102 TEKNIK EVALUASI PERENCANAAN Semester Student Centered Learning JOHNNY PATTA SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN.
PT. INDULEXCO Consulting Group
Deputi Bidang Pengembangan Regional
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
AGENDA RISET DAERAH PROVINSI BENGKULU
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PENATAAN RUANG VISI: Tercapainya pengaturan pemanfa-tan ruang yg berkualitas untuk mewujudkan keterpaduan penggunaan sumberdaya dlm kerangka Pemb Nasional.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
Landasan Yuridis Penanganan Permukiman Kumuh Program KOTAKU
Kota yang berkelanjutan
Pengantar Studio Perencanaan Wilayah
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN
SEKRETARIAT BKSP JABODETABEKJUR
Bahan tayang 3-4 Mei.
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
METROPOLITAN CIREBON Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka Di susun oleh : aditiYA RAMDANI – BALEBAT.
AKUNTABILITAS KINERJA
STIEPAR YAPARI AKTRIPA BANDUNG
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS KOMODITI PALA
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
KLHS RDTR KASIHAN-SEWON
PENYUSUNAN Rencana Detail Tata Ruang PUSAT IBUKOTA KARANG BARU DAN KOTA KUALA SIMPANG Tahun 2018 – 2038.
PERDA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI JAMBI
Pemahaman Dasar RP2KP/SPPIP merupakan strategi yang berfungsi sebagai ACUAN BAGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA yang penyusunannya.
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Infrastruktur Permukiman
RDTR Tata ruang untuk investasi. Analisis pengembangan kawasan  Analisis ekternal yang mempengaruhi pengembangan kawasan 1.Arahan pengembangan kawasan.
Transcript presentasi:

FGD #5 22 Oktober 2014 Bappeda Jabar TINJAUAN KEBIJAKAN MENGENAI Konsep/arahan Pengembangan Metropolitan Bandung RAYA FGD #5 22 Oktober 2014 Bappeda Jabar

OUTLINE Pengantar FGD PERDA 12/2014: Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (P3MPJB) PERDA 22/2010: RTRW Provinsi Jawa Barat Isu Strategis Strategi dan Arah Kebijakan Industri dan Pariwisata Pertanyaan Diskusi

1. Terdapat beberapa wilayah di Jawa Barat yang mengalami perkembangan sangat pesat dalam hal aglomerasi ekonomi, aglomerasi penduduklebih dari 1 (satu) juta jiwa, peningkatan intensitas lahan terbangun dan aktivitas sosial masyarakat, dan terdiri dari beberapa kawasan yang saling memiliki keterkaitan fungsional, yaitu: 1) Metropolitan Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta (Bodebekkarpur), 2) Metropolitan Bandung Raya, dan 3) Metropolitan Cirebon Raya. Wilayah Metropolitan selalu diiringi dengan isu dan persoalan wilayah yang kronis seperti: urbanisasi yang tinggi, kemacetan lalu lintas, permukiman kumuh, banjir, kekurangan air bersih, penumpukan sampah, polusi udara, persaingan pembangunan oleh swasta, dan sebagainya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan langkah untuk mengelola pembangunan dan pengembangan di 3 (tiga) Metropolitan dan 3 (tiga) Pusat Pertumbuhan dengan prinsip Hybrid, yang dilakukan Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Kabupaten Kota, melalui manajemen pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Pengantar FGD

3 (tiga) Metropolitan dan 3 (tiga) Pusat Pertumbuhan di Provinsi Jawa Barat

Rencana Induk Pengembangan (Renip) Grand Masterplan Indikator Kinerja Kunci yang ditargetkan pada masing-masing Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan sebagai panduan untuk mewujudkan peran fungsi dan manfaat pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan beserta syarat dan ketentuannya. Pedoman pelaksanaan pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Induk Pengembangan (Renip) di masing-masing Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan yang bersangkutan. Rencana Induk Pengembangan (Renip) Gambaran sosok masa depan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Provinsi Jawa Barat yang termasuk diantaranya untuk merespon isu dan permasalahan, serta pemanfaatan keunggulan masing-masing wilayah. Tujuan kegiatan: merumuskan konsep-konsep pengelolaan pembangunan dan pengembangan pada wilayah Metropolitan Bandung Raya sebagai bahan arahan dalam penyusunan dokumen Rencana Besar (Grand Masterplan) Pembangunan.

Hasil yang diharapkan Konsep dan Rancangan Rencana Besar Pembangunan Metropolitan Bandung Raya, dengan muatan: Isu dan masalah utama wilayah; Keunggulan wilayah; Sosok masa depan / Visi wilayah pada akhir tahun 2050i ; Konsep pendekatan pemecahan masalah (approach to problem) wilayah; Pendefinisian dan konsep arahan pengelolaan pembangunan dan pengembangan di bidang-bidang yang bersifat strategis berskala metropolitan, lintas daerah serta lintas pemerintahan dan/atau berimplikasi skala metropolitan (meliputi bidang pemerintahan, bidang ekonomi, bidang fisik dan lingkungan hidup, dan bidang sosial budaya); Konsep keterkaitan/konektivitas antar wilayahii; Konsep Indikator Kinerja Kunci sebagai standar keberhasilan pengelolaan pembangunan dan pengembangan wilayah; Term of Reference (TOR) penyusunan Dokumen Rencana Besar; Aspek-aspek substansi lainnya yang dinilai perlu.

Topik dan jadwal tentatif FGD No. Topik Isi Bahasan Jadwal Tentatif 1 Perumusan masalah dan penetapan tujuan concern isu dan masalah, keunggulan wilayah, rumusan tujuan, pendekatan pemecahan masalah Senin 22 Sept Pukul 09.00-11.00 2 perumusan rencana pembangunan dan peningkatan bidang pemerintahan tata kelola pemerintahan modern, kerjasama multipihak bersama masyarakat global Jumat 3 okt Pukul 14.00-16.00 3 Perumusan rencana pembangunan dan peningkatan bidang ekonomi kawasan destinasi wisata dunia, kawasan industri strategis Rabu 8 Okt 4 Perumusan rencana pembangunan dan peningkatan bidang transportasi infrastruktur transportasi jalan, infrastruktur transportasi perhubungan Senin 13 Okt 5 perumusan rencana pembangunan dan peningkatan bidang perumahan dan lingkungan penyediaan perumahan, RTH, Persampahan dan limbah Rabu 22 Okt 6 perumusan rencana pembangunan dan peningkatan bidang infrastruktur Infrastruktur, energi dan telekomunikasi Konsep perkotaan modern yang berwawasan lingkungan Jumat 24 Okt 7 Perumusan rencana pembanguna dan peningkatan bidang sosial dan budaya Kawasan pusat seni dan budaya kawasan pusat pendidikan dan pelatihan sarana olah raga bertaraf internasional 8 Sosialisasi konsep dan rancangan rencana Besar

Metropolitan Bandung Raya sebagai Metropolitan Modern berbasis wisata perkotaan, industri kreatif, dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) Fokus Pengembangan Kota Bandung (kota inti): perdagangan dan jasa, industri kreatif dan teknologi tinggi, dan pariwisata; Kota Cimahi (kota inti): perdagangan dan jasa, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif; Kabupaten Bandung: industri non-polutif, agro industri, wisata alam, pertanian dan perkebunan; Kabupaten Bandung Barat: industri non-polutif, pertanian, industri kreatif dan teknologi tinggi; Kabupaten Sumedang (PKL): dilengkapi sarana dan prasarana pendukung, serta pusat pendidikan tinggi di kawasan Jatinangor, agrobisnis, dan industri nonpolutif. 2. PERDA 12/2014: P3MPJB

3. PERDA 22/2010: RTRW Provinsi Jawa Barat Kawasan Perkotaan Bandung Raya atau Kawasan Cekungan Bandung ditetapkan sebagai Pusat Pengembangan Orde 1 (PKN) yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan internasional dan pendorong pertumbuhan kawasan Perkembangan PKN Bandung Raya perlu dikendalikan untuk mengurangi kecenderungan alih fungsi lahan, mengingat fungsi lindung di kawasan Bandung Utara harus tetap dipertahankan selain itu juga untuk mengembangkan potensi perekonomian, melalui : Distribusi kegiatan ekonomi Realisasi rencana pengembangan transportasi massal Pengembangan pembangunan permukiman vertikal PERDA 22/2010: RTRW Provinsi Jawa Barat

Cekungan Bandung merupakan salah satu Wilayah Pengembangan dalam Provinsi Jawa Barat, dengan tema pengendalian pembangunan Arahan pengembangan: Melengkapi fasilitas pendukung PKN dan PKL Mengendalikan pengembangan kegiatan di kawasan perkotaan Mengembangkan kawasan pinggiran PKN dengan tetap menjaga fungsi lindung kawasan Mengembangkan pembangunan dan hunian vertikal

FOKUS Pengembangan: Kota Bandung ditetapkan sebagai kota inti, kegiatan utama : perdagangan dan jasa, indusri kreatif dan teknologi tinggi, pariwisata dan transportasi Kota Cimahi sebagai kota inti, kegiatan utama : perdagangan dan jasa, industri kreatif dan teknologi tinggi Kab. Bandung, kegiatan utama : industri non polutif, wisata alam, pertanian dan perkebunan Kab. Bandung Barat, kegiatan utama : industri non polutif, pertanian, industri kreatif dan teknologi tinggi Kab. Sumedang, diarahkan sebagai PKL, dilengkapi prasarana dan sarana pendukung minimal, kegiatan utama : pendidikan (Jatinangor), agrobisnis dan industri.

4. Kawasan Cekungan Bandung yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) perlu dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan tingkat nasional yang berkualitasuntuk dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kawasan Cekungan Bandung merupakan Bagian Hulu Daerah Aliran Sungai Citarum yang telah mengalami penurunan kualitas lingkungan yang memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi pada daerah hulu dan hilir, sehingga perlu pengendalian lingkungan untuk menjaga keseimbangan tata air Sungai Citarum; Kawasan Cekungan Bandung telah berkembang dengan pesat membentuk satu kesatuan kawasan perkotaan yang perlu dikendalikan perkembangannya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya; Kawasan Bandung Utara sebagai bagian dari Kawasan Cekungan Bandung yang berfungsi sebagai kawasan lindung, saat ini cenderung berkembang sebagai fungsi perdagangan dan jasa. Isu Strategis

5. Rencana Pembangunan Infrastruktur (PERDA 12/2014) Maksud Pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah untuk mencapai pembangunan yang terintegrasi, efektif, efisien, dan berkesinambungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan untuk seluruh masyarakat Jawa Barat. (Pasal 3) Tujuan pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah adalah untuk: (Pasal 4) mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah; menghela pembangunan ekonomi, kesejahteraan, modernitas, dan keberlanjutan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat; dan meningkatkan daya saing Daerah dalam menghadapi dinamika perubahan regional dan global yang berlangsung secara cepat. Rencana Pembangunan Infrastruktur (PERDA 12/2014)

Masa Berlaku Pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah berlaku sampai dengan tahun 2050 (Pasal 9) Arah Pengembangan Metropolitan Bandung: Metropolitan Modern berbasis wisata perkotaan, industri kreatif, dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS). (Pasal 20, butir b) Mekanisme Pengembangan (Pasal 22) Arah kebijakan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah dituangkan dalam Renip setiap Metropolitan dan Renip setiap Pembangunan Pusat Pertumbuhan. Pembuatan Renip setiap Metropolitan dan Renip setiap Pusat Pertumbuhan ditangani oleh B-MP2JB.

Rencana Pembangunan dan peningkatan infrastruktur wilayah strategis di Kawasan Metropolitan Bandung Raya Pembangunan dan peningkatan infrastruktur permukiman, antara lain: TPPAS Regional Legok Nangka di Kabupaten Bandung; Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Bandung Raya; Instalasi pengolahan/penampungan air limbah komunal; Sistem drainase metropolitan; Hunian vertikal; dan Pembangunan Infrastruktur permukiman strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dengan Peraturan Gubernur.

Isu dan persoalan utama Keunggulan Metropolitan Bandung Raya 6. Isu dan persoalan utama Keunggulan Metropolitan Bandung Raya Bagaimana idealnya (=visi) pada 2050 Konsep pendekatan pemecahan persoalan Hal strategis yang dapat dilakukan Konsep keterkaitan Metropolitan Bandung Raya dengan wilayah lain Konsep indikator kinerja kunci Pertanyaan Diskusi

Terima kasih Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 22 Oktober 2014