Akuntansi Sektor Publik

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERMODALAN KOPERASI Modal koperasi terdiri dari: modal sendiri
Advertisements

UNIVERSITAS PADJADJARAN
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-69/PB/2006
SISTEM PENCATATAN (Aplikasi Pembukuan pada DT II Kota/Kab.)
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Penyusunan Neraca Awal Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan
BULETIN TEKNIS NO. 07 AKUNTANSI DANA BERGULIR
Bab 8 Akuntansi Investasi
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
AKUNTANSI SKPD Muhtar Mahmud.
AKUNTANSI PENDAPATAN BAGI PEMERINTAH DAERAH
AKUNTANSI PENDAPATAN BAGI PEMERINTAH DAERAH
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Department of Business Adminstration Brawijaya University
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1 MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS
ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA
AKUNTANSI ANGGARAN Tim Dosen.
STRUKTUR APBD KELOMPOK 2: Rahadian Dimas A Fauzi Adi Kurniawan
AKUNTANSI BELANJA Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
Struktur HOBO Persamaan Akuntansi Proses Akuntansi
AKUNTANSI PENDAPATAN (Aplikasi pada SAPD PPKD)
Matkul: AKPD Pertemuan 12: Kasus Akuntansi Akrual
SIKLUS AKUNTANSI SKPD-PEMDA II.
KONSEP DAN SIKLUS AKUNTANSI
Latihan soal akuntansi 2015
Kabid. Anggaran DPKAD Kota Semarang
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
AKUNTANSI PENDAPATAN Powerpoint Templates.
AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PENDEK & JANGKA PANJANG DAN EKUITAS
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
AKUNTANSI PERSEDIAAN PERSEDIAAN ADALAH ASET LANCAR DALAM BENTUK BARANG, PERLENGKAPAN, HEWAN, TANAMAN YANG DIMAKSUDKAN UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN OPERASIONAL.
akuntansi PENGELOLAAN DANA BERGULIR MELALUI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Penyusunan anggaran kas
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PENDEK & JANGKA PANJANG DAN EKUITAS
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
3. AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BAB I PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BY : HIDSAL JAMIL TITO BAGUS SETIAWAN ERMANTHA RANI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.
AKUNTANSI KEWAJIBAN DAN KOREKSI KESALAHAN
Koperasi simpan pinjam
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Jurnal, Buku Besar, dan Daftar Saldo
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Penyelesaian Siklus Akhir
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Kewajiban dan Ekuitas Dana
LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017 BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. BULELENG DESEMBER 2017.
ANGGARAN KAS 10th Lecture.
Prosedur Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL Pernyataan 01
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Penyusunan Neraca awal dan Jurnal Transaksi
Akuntansi Sektor Publik
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
STRUKTUR APBN (D) MENGGAMBARKAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SELAMA SATU PERIODE A.PENDAPATAN RP. XXXX B.BELANJA RP.
Penyusunan anggaran kas
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
ANGGARAN PEMBIAYAAN NAMA ANGGOTA : 1. SETI RAHMAWATY( ) 2. CITRA AUDINA( ) 3. ARIYATNA HIDAYATI( )
LAPORAN KEUANGAN MEMPROSES LAPORAN KEUANGAN.
Transcript presentasi:

Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Pembiayaan Universitas Sriwijaya

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa akan memahami Perlakuan akuntansi Pembiayaan beserta jurnal standar

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa akan dapat: Mampu memahami dan mengerti konsep dan pengertian pembiayaan Mampu melakukan analisis atas transaksi yang termasuk pembiayaan Mampu melaksanakan jurnal standar atas transaksi pembiayaan Mampu melaksanakan jurnal khusus pembiayaan Mampu memahami pengungkapan pembiayaan dalam penyajian laporan keuangan

A. PENDAHULUAN Struktur anggaran dan pendapatan daerah meliputi komponen anggaran pendapatan diikuti dengan komponen belanja baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Asas dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah adanya keseimbangan (neraca) dalam penyusunan APBD secara keseluruhan, bukan secara parsial. Keadaan setelah adanya perhitungan antara pendapatan dan belanja pada anggaran tradisional menyisakan pekerjaan rumah berupa kelemahan konseptual. Dimana kondisi ini hanya diselesaikan dengan mencoba menyusun kesimbangan antara pendapatan dan belanjanya saja. Harus ada mekanisme setelah perhitungan itu untuk menyelesaikannya. Pendapatan PAD DP Belanja BTL BL

Lanjutan… Pengelolaan atau tepatnya penyusunan anggaran pada saat ini sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah telah memberikan solusi untuk keadaan diatas. Solusi yang diberikan oleh permendagri tersebut adalah mekanisme pembiayaan sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan keadaan dimana terdapat keadaan yang berlebih atau disebut surplus dan kekuarangan atau defisit setelah perhitungan pendapatan dan belanja. Pendapatan PAD DP Pemb. Pen Belanja BTL BL Pem Pengeluaran

B. PENGERTIAN PEMBIAYAAN ” pembiayaan adalah semua penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya”

Lanjutan… Pengertian yang lebih bersifat teknis didapat pada pasal 23 peratuan menteri dalam negeri tahun 2006 mengatakan bahwa pembiayaan daerah meliputi : semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pendapatan Belanja Defisit Pemb. Penerimaan Lanjutan… Menutup defisit: Pendapatan Belanja Defisit Ditutupt dengan sumber Pemb. Penerimaan

Pendapatan Belanja Surplus Pemb. Pengeluaran Lanjutan… Menutup defisit: Pendapatan Belanja Surplus Dilalokasikan untuk Pemb. Pengeluaran

Struktur Pembiayaan 1. Pembiayaan Penerimaan 2. Pembiayaan Pengeluaran a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) a. Pembentukan dana cadangan b. Pencaiaran dana cadangan b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah c. Hasil penjulan kekayaan daerah yang dipisahkan c. Pembayaran pokok utang d. Penerimaan pinjaman d. Pemberian pinjaman daerah e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman f. Penerimaan piutang daerah

C. DOKUMEN SUMBER Transkasi pembiayaan seperti disampaikan diatas dalam rauang lingkup pembiayaan berbeda antara satu dengan yang lain. Pembiayaan penerimaan merupakan aktifitas pembiayaan untuk menutupi keadaan anggaran yang bersifat kekurangan atau defisit merupakan kegiatan yang bersifat cash in flows atau aliran kas masuk. Dokumen sumber yang digunakan adalah dokumen sumber yang sama dengan pendapatan yang juga bersifat aliran kas masuk. Dokumen sumber untuk Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dibutktikan dengan rekening koran pada saat penerbitan atau perhitungan SILPA tersebut atau pada periode atau tanggal pisah batas.

Lanjutan… Dokumen sumber Pencairan dana cadangan memerlukan SP2D yang dilampiri dengan peraturan daerah mengenai dana cadangan. Dokumen sumber untuk hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan memerlukan surat tanda setoran ke kas daerah sebagai bukti penyetoran kas dan lampiran lain yang diperlukan.

Lanjutan… Dokumen sumber untuk penerimaan pinjaman adalah nota kredit bank yang membutkikan telah diterimanya kas atau telah masuknya kas dari pemberi pinjaman serta lampiran lain yang diperlukan. Penerimaan kembali pemberian pinjaman memerlukan dokumen nota kredit sebagai bukti telah dibayarkan melalui bank dan lampiran yang diperlukan. Dokumen sumber untuk penerimaan piutang berupa nota kredit dan lampiran lain yang diperlukan seprti surat ketetapan pajak atau retibusi atau yang lainnya. Sementara itu untuk pembiayaan pengeluaran dokumen sumbernya kurang lebih sama dengan belanja terutama belanja dengan mekanisme LS. Secara keseluruhan elemen pembiayan pengeluaran memerlukan dokumen SP2D yang dilengkapi dengan dokuem pelengkap sebagai lampiran.

D. PEMBUATAN JURNAL STANDAR PEMBIAYAAN Akuntansi pembiayan mengikuti sifat pembiayaan. Pembiayaan ada yang bersifat cash in flow ada yang bersifat cash out flow. Yang bersifat aliran kas masuk mengikut sifat dan teknis akuntansi pendapatan Sementara yang bersifat aliran kas keluar menerapkan akuntansi seperti halnya belanja.

Pembiayaan penerimaan yang terdiri dari: Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) Tidak ada jurnal   (hal karena pada dasarnya tidak ada transaksi untuk SILPA)

Lanjutan… 2. Pencaiaran dana cadangan Kas di Kas daerah Rp Penerimaan Pembiayaan-Pencairan dana cadangan Transaksi diatas dikuti dengan jurnal penyesuaian terhadap penurunan nilai dana cadangan sbb Ekuitas dana cadangan Rp Dana Cadangan

Lanjutan… 3. Hasil penjulan kekayaan daerah yang dipisahkan Kas di Kas daerah Rp Penerimaan Pembiayaan-Hasil penjulan kekayaan daerah yang dipisahkan Transaksi diatas dikuti dengan jurnal penyesuaian terhadap penurunan nilai aset terkait sbb Ekuitas dana diinvestasikan dalam aset tetap Rp Aset tetap-Mesin

Lanjutan… 4. Penerimaan pinjaman Kas di Kas daerah Rp Penerimaan Pembiayaan - penerimaan pinjaman Transaksi diatas dikuti dengan jurnal penyesuaian terhadap penambahan nilai hutang sbb Hutang... Rp Ekuitas dana Lancar –dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang ...

Lanjutan… 5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Kas di Kas daerah Rp Penerimaan Pembiayaan Penerimaan kembali pemberian pinjaman Transaksi diatas dikuti dengan jurnal penyesuaian terhadap penurunan nilai piutang sbb Ekuitas dana lancar-cadangan piutang Rp Piutang ...

Lanjutan… 6. Penerimaan piutang daerah Kas di Kas daerah Rp Penerimaan Pembiayaan Penerimaan piutang daerah Transaksi diatas dikuti dengan jurnal penyesuaian terhadap penurunan nilai piutang sbb Ekuitas dana lancar-cadangan piutang Rp Piutang ...

Lanjutan… B. Pembiayaan pengeluaran terdiri dari: Pembentukan dana cadangan Pengeluaran Pembiayaan pembentukan dana cadangan Rp Kas di kas Daerah Jurnal Diatas diikuti dengan jurnal penyesuaian terhadap peningkatan nilai cadangan sbb Dana cadangan Rp Ekuitas Dana cadangan

Lanjutan… 2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Pengeluaran Pembiayaan-penyertaan modal Rp Kas di Kas daerah Transaksi diatas dikuti dengan jurnal penyesuaian terhadap peningkatan nilai penyertaan modal sbb Investasi... Rp Ekuitas dana Investasi-diinvestasikan dalam investasi

Lanjutan… 3. Pembayaran pokok utang Pengeluaran Pembiayaan-pembayaran pokok utang Rp Kas di Kas daerah Transaksi diatas dikuti dengan jurnal penyesuaian terhadap penurunan nilai hutang sbb Utang...... Rp Ekuitas dana lancar-dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek/panjang

Lanjutan… 4. Pemberian pinjaman daerah Pengeluaran Pembiayaan – pemberian pinjaman Rp Kas di Kas daerah Transaksi diatas dikuti dengan jurnal penyesuaian terhadap penurunan nilai hutang sbb Piutang… Rp Ekuitas dana Lancar-dana cadangan piutang

E. PENGUNGKAPAN DAN PENYAJIAN PADA LAPORAN Penyajian dalam laporan keuangan atas transaksi pembiayaan secara umum untuk transkasi pengeluaran kas pertama disajikan dalam laporan realisasi anggaran pada komponen pembiayaan sesuai dengan rekeningnya. Jurnal kolorari atau jurnal tambahan untuk menyesuaikan terhadap berbagai akibat yang ditimbulkan akan menyesuaiakn masing-masing transaksi yang rata-rata mengakibatkan berpengaruh pada jumalh saldo akun terkait pada laporan keuangan neraca

Terimakasish atas perhatiannya Kerjakan tugas bab 6

Latihan Soal 2011 Transaksi 2 april Diterima STS Rp 100 juta atas hasil lelang kendaraan roda empat 7 april Menerima uang Rp250 juta atas utang kepada BPD SS untuk pembangunan venus SEA GAMES untuk venus bulutangkis 10 April Diterima Kas dari pencairan dana Cadangan Rp 500 juta untuk pembangunan venues sepak bola 15 april Pemerintah kota Muara Sejahtera memberikan pinjaman kepada Kabupaten Muara Sejahtera Sejumlah 350 juta 20 april Pemerintah bersama DPR setuju untuk menambah investasi pada PT BA sejumlah Rp 1 M