FUNGSI PAJAK DALAM MENOPANG APBN DAN APBD KEMENTERIAN KEUANGAN RI FUNGSI PAJAK DALAM MENOPANG APBN DAN APBD disampaikan dalam: Sosialisasi PMK 64/PMK.05/2013 dan PMK 132/PMK.03/2013 2014

Alur Belanja APBN ke Daerah Pemerintah Pusat Daerah MONEY FOLLOWS FUNCTION AND CAPACITY PENDAPATAN Mendanai kewenangan 6 Urusan Dana Vertikal di Daerah Melalui Angg K/L Dana Dekonsentrasi Dana Tgs Pembantuan PNPM Belanja Pemerintah Pusat Mendanai kewenangan di luar 6 Urusan Melalui Angg Non K/L Subsidi dan Bantuan APBN BELANJA Masuk APBD Mendanai kewenangan Daerah (Desentralisasi) Hibah Transfer Ke Daerah Dana Perimbangan Dana Otsus dan Penyesuaian PEMBIAYAAN Pinjaman 2

Total Belanja = Rp1.726,20 T Belanja APBN-P 2013 (Triliun Rupiah) Sumber : APBN-P2013 Total Belanja = Rp1.726,20 T Dana ke Daerah = 693.07 (61,54%) Melalui Angg.K/L dan APP (Program Nasional) Melalui APP (Subsidi) Melalui Angg. Transfer ke Daerah (Masuk APBD) Melalui Angg. K/L •PNPM 9.8(0.57%)   • BBM 199.9(1.58%) •DBH 102.7(5.94%) • Dana Dekon 8(0.47%) •Jamkes 6.7(0.39%) • Listrik 100(5.79%) •DAU 311.1(18.02%) • Dana TP 18.6(1.08%) • Pangan 21.5(1.24%) •DAK 31.7(1.83%) • Dana Vertikal 182.1(0.55%) • Pupuk 17.9(1.03%) •OTSUS 13.4(0.77%) • Benih 1.5(0.08%) • Penyesuaian 70.4(4.07%) *) APP = Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan Total 16.5(0.96%) 340.8(19.74%) 529.4(30.67%) 208.7(12.09%)

PERKEMBANGAN APBN TA 2011-2014 2011 2012 2013 APBNP 2014 PENDAPATAN NEGARA Penerimaan Dalam Negeri Penerimaan Perpajakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Hibah BELANJA NEGARA Belanja Pemerintah Pusat Belanja K/L Belanja non K/L Transfer ke Daerah Dana Perimbangan Dana Otsus dan Penyesuaian KESEIMBANGAN PRIMER SURPLUS/(DEFISIT) PEMBIAYAAN 1.210,6 1.205,3 873,9 331,5 5,3 1.295,0 883,7 417,6 466,1 411,3 347,2 64,1 8,9 (84,4) 130,9 1.338,1 1.332,3 980,5 351,8 5,8 1.491,4 1.010,6 489,4 521,1 480,6 411,3 69,4 (52,8) (153,3) 175,2 1.502,0 1.497,5 1.148,4 349,2 4,5 1.726,2 1.196,8 622,0 574,8 529,4 445,5 83,8 (111,7) (224,2) 224,2 1.667,1 1.665,8 1.280,4 385,4 1,4 1.842,5 1.249,9 637,8 612,1 592,6 487,9 104,6 (54,1) (175,4) 175,4

Tren Transfer Ke Daerah Tahun 2008 - 2014 (Rp Triliun) Komponen Transfer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 DAU 180 186 204 226 274 311 341 DAK 20,8 24,7 21 24,8 25,9 31,7 33 DBH 78,4 76,1 92,2 96,9 112 103 114 Dana Otsus dan DIY 7,5 9,5 9,1 10,4 11,9 13,4 16,7 Dana Penyesuaian 6,2 11,8 18,9 53,7 57,4 70,4 87,9 Total 292,4 308,5 344,8 411,3 480,5 529,3 592,5

Postur Transfer ke Daerah dalam APBN 2014 dalam miliar rupiah Komponen Pagu I. Dana Perimbangan 487.930,94   A. Dana Bagi Hasil 113.711,62 1. Pajak 51.787,15 2. Sumber Daya Alam 61.924,47 B. Dana Alokasi Umum 341.219,32 C. Dana Alokasi Khusus 33.000,00 II. Dana Otsus dan Penyesuaian 104.621,30 A. Dana Otonomi Khusus 16.148,77 1. Otsus 13.648,77 2. Tambahan Otsus Infras. (Papua & Papua Barat) 2.500,00 B. Dana Keistimewaan DIY 523,88 C. Dana Penyesuaian 87.948,65 Jumlah 592.552,24

Komponen Pagu I. Dana Bagi Hasil 113.711,62 A. DBH Pajak 51.787,15 …lanjutan Postur Transfer ke Daerah dalam APBN 2014 dalam miliar rupiah Komponen Pagu I. Dana Bagi Hasil 113.711,62   A. DBH Pajak 51.787,15 1. PBB 23.859,19 2. PPh 25.713,96 3. CHT 2.214,00 B. DBH Sumber Daya Alam 61.924,47 1. Migas 38.849,20 2. Pertambangan Umum 19.835,84 3. Kehutanan 2.572,33 4 Perikanan 200,00 5 Panas Bumi 467,10 PPh Ps. 25 dan Ps.29 WPOPDN PPh Ps.21

Skema DBH Pajak DBH PAJAK Dibagi rata ke Kab/Kota (6,5%) Pusat (10%) PBB Pusat (10%) Daerah (90%) Pusat (80%) Daerah (20%) Pusat (98%) Daerah (2%) Dibagi rata ke Kab/Kota (6,5%) Insentif Kab/Kota (3,5%) Provinsi (16,2%) Kab/Kota (64,8%) Biaya Pungut (9%) Kab/Kota (12%) Provinsi (30%) Kab/Kota Penghasil (40%) Kab/Kota Pemerataan (30%) Provinsi (8%) PPh Ps. 25 dan Ps.29 WPOPDN, PPh Ps.21 Cukai Hasil Tembakau DBH PAJAK

…lanjutan Postur Transfer ke Daerah dalam APBN 2014 Komponen Pagu dalam miliar rupiah Komponen Pagu A. Dana Otononomi Khusus 16.148,77 1. Dana Otonomi Khusus 13.648,77   1. Dana Otsus Aceh 6.824,39 2. Dana Otsus Papua 4.777,07 3. Dana Otsus Papua Barat 2.047,32 2. Dana Tambahan Infrastruktur 2.500,00 1. Papua 2.000,00 2. Papua Barat 500,00 B. Dana Keistimewaan DIY 523,88 C. Dana Penyesuaian 87.948,65  1 Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1.853,60  2 Tunjangan Profesi Guru PNSD 60.540,70 3 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 24.074,70 4 Dana Insentif Daerah (DID) 1.387,80 5 Dana P2D2 91,85 Total Dana Penyesuaian 104.621,30

Deskripsi APBD

TREN PENDAPATAN DAERAH TA 2008-2013 Pendapatan daerah setiap tahunnya semakin meningkat; Pendapatan terbesar berasal dari dana transfer; PAD merupakan komponen terkecil dari pendapatan.

PROPORSI PENDAPATAN PROVINSI DAN KAB./KOTA TA 2008-2013 Rasio pendapatan terbesar untuk kab./kota bersumber dari dana transfer; Komposisi PAD untuk kab./kota meningkat setiap tahunnya, berkisar 6-10%; Rasio pendapatan provinsi dari dana tranfer secara umum semakin menurun, dan cukup berimbang dibandingkan dengan PAD;

PROPORSI PAD PROVINSI DAN KAB./KOTA TA 2008-2013 Jenis Pajak Provinsi: PKB, penyumbang terbesar; BBN-KB; PBB-KB; Pajak Air Permukaan; Pajak Rokok. Jenis Pajak Kab./Kota: Hotel; Restoran; Hiburan; Reklame; Penerangan Jalan; Mineral Bukan Logam dan Batuan; Parkir; Air Tanah; Sarang Burung Walet; PBB-P2; dan BPHTB.

TREN BELANJA DAERAH TA 2008-2013 Belanja daerah setiap tahunnya semakin meningkat; Belanja terbesar disediakan untuk pegawai; Tren belanja modal masih belum mencapai 30%.

PROPORSI BELANJA PROVINSI DAN KAB./KOTA TA 2008-2013 Rasio belanja kab./kota terbesar adalah belanja pegawai yang berkisar 44-51%; Rasio belanja modal kab./kota maupun provinsi masih belum mencapai 30%; Rasio belanja barang dan jasa kab./kota berkisar 17-19%, sedangkan provinsi 22-27%. Rasio belanja lainnya untuk provinsi semakin meningkat setiap tahunnya.

SUMMARY Penerimaan APBN terbesar berasal dari penerimaan perpajakan; Sebesar 31,7% belanja APBN merupakan transfer ke daerah; Tingkat ketergantungan APBD terhadap APBN tinggi diatas 50%; Belanja APBD untuk Provinsi tertinggi adalah Belanja Lainnya (Hibah, Bansos, dll); Belanja APBD untuk Kab./Kota tertinggi terletak pada Belanja Pegawai.

PMK 64/PMK.05/2013 Dengan fungsi pajak yang menjadi penopang utama APBN dan APBD, khusus untuk mengamankan penerimaan pajak pusat, telah ditetapkan PMK Nomor 64/PMK. 05/2013 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah 17

Penggunaan IKD dalam Mendukung Tugas DJP PMK 16/PMK.03/2013 DJPK DJP PMK 64/PMK.05/2013 Pasal 13 Ayat 2 Data APBD Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak atas Belanja Daerah

Sebagai dasar/bahan analisis pengambilan kebijakan Transparansi publik Mengapa Informasi perlu? Sebagai dasar/bahan analisis pengambilan kebijakan Transparansi publik Let’s Data Talk

Peranan Data: Sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional; Sebagai bahan penyajian IKD secara nasional; Sebagai bahan perumusan kebijakan keuangan daerah: dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pengendalian defisit anggaran, penghitungan kapasitas fiskal daerah; Sebagai bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi: dana desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, pinjaman daerah, dan defisit anggaran daerah. IKD disampaikan kepada:

“Mengingat bahwa Pajak merupakan penyumbang terbesar dalam Penerimaan Dalam Negeri, dan sebagian besar atas penerimaan tersebut merupakan Belanja Transfer ke daerah (DAU, DAK, dll), maka diharapkan peran pemerintah daerah untuk mendukung / men-support data yang diperlukan Pemerintah Pusat”.

TERIMA KASIH DIREKTORAT EPIKD GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 8 JALAN DR. WAHIDIN NO. 1 JAKARTA PUSAT TELEPON: 021-3452590, FAKSIMILI: 021-3505103 www.djpk.depkeu.go.id