Menganalisis perkembangan politik dan ekonomi serta perubahan masyarakat di Indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan

DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 DAN PELAKSANAAN DEMOKRASI TERPIMPIN

Latar Belakang Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Kegagalan Merumuskan UUD baru Jalan buntu kembali ke UUD 1945

KRONOLOGIS DEKRIT 21 Februari 1957 10 November 1959 Dewan Konstituante bersidang untuk membuat Undang-undang baru Gagal 21 Februari 1957 Presiden Soekarno mengajukan “KONSEPSI PRESIDEN”

Isi Konsepsi Presiden : Dibentuk “KABINET GOTONG ROYONG” yang terdiri dari wakil-wakil semua partai termasuk PKI ditambah golongan Fungsional (GOLKAR) Dibentuk “DEWAN NASIONAL” yang beranggotakan wakil-wakil semua partai DAN GOLONGAN Fungsional dalam masyarakat

Partai-partai yang menolak KONSEPSI PRESIDEN; Masyumi Nadatul Ulama PSII Partai Katolik Partai Rakyat Indonesia

Alasan Penolakan Konsepsi Presiden” Hak mengubah tata negara secara radikal ada pada Dewan Konstituante Secara prinsipial partai-partai menolak Konsepsi Presiden karena PKI diikutsertakan dalam pemerintahan

Diadakan 3 kali pemungatan suara 22 April 1959 Dihadapan Dewan Konstituante Presiden Soekarno menganjurkan untuk kembali kepada UUD 1945 30 Mei 1959 Diadakan 3 kali pemungatan suara

Hasilnya ? Lebih banyak yang memilih kembali kepada UUD 1945 (tetapi tidak sampai 2/3 suara)

Tanggal 1 dan 2 Juni 1959 Pengambilan suara kembali diadakan tetapi gagal menghasilkan keputusan 3 Juni 1959 Setelah 3 kali pengambilansuara gagal konstituante mengadakan reses (istirahat) Ternyata itu reses untuk selamanya

KESIMPULAN : Selama 3 tahun Partai-partai yang tergabung dalam Dewan Konstituante hanya berdebat tidak menentu dan tidak menghasilkan apa – apa (Tidak dapat merumuskan UUD Baru) Dewan Konstituante tidak juga mengambil keputusan untuk kembali kepada UUD 1945

5 Juli 1959 Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 / 1959 DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

Berbagai golongan masyarakat Pendukung Dekrit : Makamah Agung DPR (hasil Pemilu 1955) KSAD Berbagai golongan masyarakat

ISI DEKRIT Pembubaran Konstituante Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950 Membentuk MPRS dan DPAS

DEMOKRASI TERPIMPIN

Demokrasi terpimpin artinya: Demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (Terdapat dalam sila ke IV dari Pancasila )

Oleh Presiden Soekarno: Demokrasi Terpimpin adalah: Demokrasi yang dilakukan (dipimpin) Oleh presiden sendiri yaitu Presiden Soekarno

Tindak lanjut Dekrit : Pimpinan Nasional TNI-AD mengeluarkan perintah harian untuk mengamankan DEKRIT Demokrasi liberal diganti menjadi Demokrasi terpimpin Presiden membentuk Kabinet baru dengan nama “KABINET KARYA” menggantikan Kabinet Djuanda Pembentukan lembaga-lembaga negara

Lembaga-Lembaga negara: (tercantum dalam UUD’45 maupun tidak) MPR(S) DPA DPR GR (Gotong Royong) Front Nasional Sebagai Perwujudan Demokrasi Terpimpin

Program Kabinet Karya (Kerja) Keamanan dalam Negri Pembebasan Irian barat Peningkatan sandang Pangan

Tindakan Soekarno terhadap ABRI TNI dan Polisi disatukan tahun 1946 Presiden Soekarno melakukan politik imbangan (Balance of Power) antara sesama ABRI Presiden Soekarno adalah “Panglima Tertinggi” di dalam ABRI Presiden menciptakan kondisi “Unggul mengungguli, baik antar angkatan maupun ABRI dengan partai politik

Semboyan Presiden Soekarno Politik adalah di atas segala-galanya Politik adalah “Panglima”

Demokrasi terpimpin banyak mendapat tantangan yaitu : Mr. Sartono (PNI) Mr. Iskaq Tjokroadisuryo (PNI) Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) Sutomo (Partai Rakyat Indonesia)

Tokoh-tokoh Yang menentang Soekarno: Membentuk “LIGA DEMOKRASI Pimpinan : Imron Rosyadi

Anggota Liga Demokrasi Nadatul Ulama (NU) Masyumi PSII IPKI Partai Katolik Parkindo Liga Muslim

Setelah Soekarno pulang dari Luar Negri: Soekarno Membubarkan Liga Demokrasi Sebagai gantinya, Soekarno membentuk: FRONT NASIONAL MUSYAWARAH PEMBANTU PIMPINAN REVOLUSI

FRONT NASIONAL: ADALAH: Suatu organisasi masa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945 Ketua : Presiden Soekarno

Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR) Adalah: Badan pembantu Pemimpin besar Revolusi dalam mengambil kebijaksanaan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi

Pada masa Demokrasi Terpimpin : Ada 3 Kekuatan Politik yaitu: 1. Presiden Soekarno 2. Partai Komunis Indonesia (PKI) 3. TNI AD Soekarno lebih membela Partai Komunis Indonesia

Nasakom (Nasionalis, agama, Komunis) digabung Soekarno lebih membela Partai Komunis Indonesia Nasakom (Nasionalis, agama, Komunis) digabung Presiden banyak mengangkat wakil-wakil PKI duduk dalam kursi pemerintahan Ajaran Komunis mendapat kesempatan berkembang lewat jalur persekolahan TNI yang memberantas PKI justru mendapat kecaman dari Soekarno

Membentuk: 1. Barisan Pendukung Soekarno 2. Partai Murba Para Pendukung Pancasila berupaya menarik perhatian Soekarno dengan cara: Membentuk: 1. Barisan Pendukung Soekarno 2. Partai Murba Pada Masa Demokrasi Terpimpin disepakati kembali kepada UUD 1945

Contoh Penyelewengan terhadap UUD’45 : 1. Presiden memiliki kekuasaan tertinggi (Pimpinan besar Revolusi) 2. MPR ada di bawah Presiden 3. Presiden membubarkan DPR diganti DPRGR 4. Presiden seumur Hidup 5. Presiden mengangkat ketua MPRS yang dirangkap Wakil Perdana mentri 3 (Penpres No.2 tahun 1959)

Contoh Penyelewengan terhadap UUD’45 : 6. Pembentukan DPA (Dewan Pertimbangan Agung) (Penpres No.3 tahun 1959) 7. Pidato kenegaraan tanggal 17Agustus 1959 berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” dijadikan GBHN dengan nama “MANIPOL” (Manifesto Politik Republik Indonesia) (MPRS No. 1/MPRS/1960)

Bidang Politik Membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dengan dasar Penpres no. 3/1959 dan membentuk DPR-GR (Gotong Royong) dengan dasar Penpres no 4/1960 Membubarkan MPR dan membentuk MPRS dengan dasar Penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959

BIDANG EKONOMI Melaksanakan sistem ekonomi terpimpin dimana presiden terjun langsung mengatur ekonomi yang terpusat pada pemerintah pusat, perekonomian terpusat pada satu tangan Akibat : Perekonomian lesu bahkan terjadi inflasi yang sangat tajam pada tahun 1965 yang mencapai 650%

Sebab Kegagalan ekonomi : Presiden langsung terjun dan mengatur perekonomian Tidak ada ukuran yang obyektif dalam menilai suatu usaha atau hasil lain

PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN POLITIK LUAR NEGERI PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN POLITIK BEBAS AKTIF diganti POLITIK NEFO OLDEFO (POLITIK LUAR NEGRI POROS/ JAKARTA-PHOM PEN-PEKING)

Politik Luar Negeri Politik Luar negeri mengarah pada politik mercu suar antara lain : A. Membagi kekuatan politik dunia menjadi dua yaitu : a. Oldefo ( Old Established Forces), yaitu kekuatan lama yang telah mapan yakni negara-negara kapitalis yang neokolonialis dan imperialis ( Nekolim ) b. Nefo ( New Emerging Forces) , yaitu kekuatan baru yang sedang muncul yakni negara-negara progresif revolus ioner B. Menyelenggarakan pesta olah raga negara-negara Nefo yang dikenal dengan nama Ganefo ( Games of New Emerging Forces ) C. Membentuk poros Jakarta – Peking ( Politik poros )

Bentuk Pelaksanaan Politik Luar Negri Nefo-Oldefo : Hubungan dengan negara barat menjadi renggang Hubungan dengan Timur menjadi erat karena Uni Soviet memberikan kredit pembelian peralatan militer Modern Berkonfrontasi dengan Malasyia

Alasan Konfrontasi dengan Malasyia Malasyia membentuk Federasi (Penggabungan negara bekas jajahan Inggris) Oleh Soekarno dianggap membahayakan negara-negara NEFO

Tanggal 3 Mei 1964: Soekarno Mengeluarkan Dwikora : Perhebat ketahanan Revolusi Indonesia Bantu perjuangan Rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim Malasyia

Dalam Mewujudkan Dwikora Dibentuk KOMADO SIAGA Pimpinan: Marsekal Omar Dani Tugas : Mengirimkan sukarelawan ke Malasyia Timur dan Barat

LATIHAN 1 Latar Belakang dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah: Presiden Soekarno Lengser dari jabatannya Jendral Soeharto melakukan kudeta berdarah Terjadi G30S/PKI Keinginan untuk membentuk kabinet baru Jalan buntu untuk membuat konstitusi baru KUNCI : C

LATIHAN 2 Untuk mengatasi situasi yang tidak menentu presiden Soekarno mengajukan gagasan yang disebut konsepsi Presiden pada tanggal : 5 Juli 1959 21 Februari 1957 22 April 1959 2 Juni 1959 30 Mei 1959 KUNCI : B

LATIHAN 3 Salah satu isi Konsepsi Presiden adalah tewrbentuknya kabinet.... Reformasi Pembangunan Orde Baru Gotong Royong Karya KUNCI : A

LATIHAN 4 Partai yang tidak menolak Konsepsi Presiden adalah.... Partai Komunis Indonesia Masyumi Nadhatul Ulama Partai Katolik Partai rakyat Indonesia KUNCI : C

LATIHAN 5 Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diperkuat dengan keputusan presiden dengan nomor .... XXX/1966 IX/1960 75/1959 24/1959 LIX/1959 KUNCI : C

LATIHAN 6 Tujuan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah.... Mengganti presiden Soekarno Mengangkat Jendral Soeharto sebagai Presiden Mengganti UUD 1945 dengan UUD yang baru Menegakkan kembali stabilitas politik yang kacau Menyatukan partai-partai yang ada di Indonesia KUNCI : D

LATIHAN 7 Yang bukan pendukung Dekrti Presiden 5 Juli 1959 adalah.... Masyarakat KASAD Pemerintah harian TNI Makamah Agung Mentri-mentri KUNCI : E

LATIHAN 8 Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah memutuskan, bahwa bangsa Indonesia menggunakan UUD... 1945 Sementara 1950 RIS 1959 Percobaan KUNCI : A

LATIHAN 9 Tindak lanjut dari Dekrit Presiden adalah pembentukan kabinet baru dengan nama Kabinet... Reformasi Pembangunan Orde baru Gotong Royong Karya KUNCI : E

LATIHAN 10 Pada masa itu Presiden Soekarno tidak hanya melakukan politik imbangan kekuatan, tetapi juga mengeluarkan semboyan yaitu.... Balance of Power Politik adalah segala-galanya Negara adalah saya Presiden adalah pemimpin besar Revolusi Pemimpin langsung di tangan Presiden KUNCI : A

REFERENSI ----.1990.Pengantar Sejarah Indone- sia Baru. Jakarta:PT Gramedia WibowoFajar Satrio. Bahas Tuntas sejarah Kelas X, XI,dan XII.2010. Jakarta.PT Buku Kita Gottschalk , Louis. 1969.Mengerti Sejarah.Terjemahan Nugroho Notosusanto . Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia(UI Press)

----.1990.Pengantar Sejarah Indone- sia Baru. Jakarta:PT Gramedia WibowoFajar Satrio. Bahas Tuntas sejarah Kelas X, XI,dan XII.2010. Jakarta.PT Buku Kita Gottschalk , Louis. 1969.Mengerti Sejarah.Terjemahan Nugroho Notosusanto . Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia(UI Press)

TERIMA KASIH