BADAN KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

REFORMASI KEUANGAN, STANDAR & KONSEP DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Advertisements

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI NAD 2005 Maret 2005

MARKETING PLAN Presented by meliapropolis.org.

DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

Realitas Kebijakan dan Anggaran Publik Aceh

KONDISI EKSISTING KECAMATAN MANDALAJATI

MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK PADA PENGGUNAAN DANA BOS TAHUN 2014

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Laporan kepada Bapak Mendikbud RI

PROBLEM DALAM PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA

Aritmatika Sosial.

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

Aritmatika sosial Kelas VII SM 2 kurikulum 2013

Bulan maret 2012, nilai pewarnaan :

MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Studi Kelayakan Bisnis

ALPEKA BOS TS LEMBAR KERJA.

dan Laporan Keuangan BOS

UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL 2007/2008

adalah PPh yang tidak dapat dikreditkan dengan total utang pajak

Soal OBLIGASI Pengantar Akuntansi 2.

DAN RENCANA TINDAK LANJUT

REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.

AKUNTANSI DAN LINGKUNGANNYA

Jurnal Khusus Standar Kompetensi: Memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang. Kompetensi Dasar: Mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus Indikator.

Sri Andriani, SE, M.Si Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) BPHTB )UU RI No 20 TAHUN 2000 tentang parabola UU RI No 21 than 1997 tentang.

MEMBANGUN ACEH PASCABENCANA & KONFLIK Apa yang Harus Dilakukan?

Sistem Koordinat Bumi.

SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA

Jawaban Latihan 1 Persediaan.

Rapat Evaluasi Program Kerjasama Kementrian Dalam Negeri dengan Internasional NGO Hotel Aryaduta, Jakarta Juni 2014 Rofikul Hidayat.

MENGELOLA PERSEDIAAN BAHAN BAKU

PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Kuliah Pertemuan ke: 10 PPh Ps. 24

JAKARTA, 15 OKTOBER 2009 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 1.

MINGGU KE 3 REKONSILIASI BANK.

Size BLU Jumlah Total BLU = 134 satker BLU *

1 Rehabilitasi Berat Ruang Belajar SMP Tahun Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 14 Desember.

PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD

BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA & ANEKA

1 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT ANGGARAN II GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 13 JL.WAHIDIN RAYA NO.1 JAKARTA.

Bulan FEBRUARI 2012, nilai pewarnaan :

KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013

PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK

POSKO LAPANGAN DAN SATGAS SAR

Kelompok : Eni Nuryati A

REKONSILIASI BANK.

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 1 Sinabung Jakarta, Juli 2014.

BAHAN LAPORAN MENTERI SOSIAL RI PADA RAPAT KOORDINASI KESEJAHTERAAN RAKYAT TANGGAL , 6 FEBRUARI 2006 biro perencanaan 1.

RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN (RAKORDAL) TRIWULAN I T.A 2011

PENYEDIAAN AIR MINUM DALAM MENCAPAI TARGET MDGs

Bersama,berbagi & peduli

KEGIATAN USAHA HULU.

DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM

Akuntasi Sektor Publik Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Daerah

STATISTIK PERTAMBANGAN NON MIGAS

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1 MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.

Rencana Anggaran Pengelolaan Uang Saku September 2013 Ardina Nur Rahma

Andri Wijanarko,SE,ME Teori Konsumsi Andri Wijanarko,SE,ME

Tsunami Aceh 2004 Masalah 1.

PENANGANAN BENCANA NASIONAL

Hotel Mercure Ancol, 1 – 4 Juli 2007

Kegiatan Kedeputian Monitoring, Evaluasi & Penyelesaian Perselisihan

BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS

Inilah Jejak Tsunami Paling Mematikan

Transcript presentasi:

BADAN KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI BAHAN MENTERI SOSIAL RI PADA RAPAT KOORDINASI BADAN KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI TANGGAL 22 JULI 2005 TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN BANTUAN KORBAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PROV. NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN NIAS SUMATERA UTARA

I. BANTUAN MASYARAKAT DALAM BENTUK BARANG DALAM BENTUK UANG PENERIMAAN BARANG BANTUAN TERCATAT DI DEPARTEMEN SOSIAL BERUPA BAHAN PERMAKANAN BERUPA BERAS, LAUK PAUK, PAKAIAN LAYAK PAKAI, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN SERTA LAIN-LAIN PENYALURAN DILAKUKAN MELALUI POSKO BENCANA HALIM, PRIOK DAN SOEKARNO HATTA SERTA DITERIMA DI POSKO LOKASI BENCANA DALAM BENTUK UANG BERASAL DARI MASYARAKAT SEBESAR RP 31.580.969.735,- TERDIRI DARI : BANTUAN MASYARAKAT LUAR NEGERI RP 22.884.877.021,- PEMERINTAH TIMOR LESTE RP 675.000.000,- MASYARAKAT INDONESIA DAN BUNGA BANK RP 8.021.092.714,- PENYALURAN BANTUAN BANTUAN YANG BERSUMBER DARI DANA MASYARAKAT BANTUAN PERAHU NELAYAN ACEH RP 23.950.000.000,- BANTUAN PERLENGKAPAN RELAWAN ACEH RP 110.000.000,- BANTUAN DANA UKS BANTUAN PERAHU NELAYAN RP 3.750.000.000,- biro perencanaan

II. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Depatemen Sosial secara bertahap memberikan bantuan berupa Kapal Penangkap Ikan untuk 9 (sembilan) Kabupaten/Kota sebanyak 1.320 Unit untuk 4.350 nelayan (4.350 KK) / 20.000 jiwa dengan ukuran bervariasi, sebagai berikut : No Kabupaten/Kota Volume 1 Aceh Barat 70 buah 2 Aceh Jaya 50 buah 3 Aceh Besar 100 buah 4 Aceh Pidie 200 buah 5 Aceh Utara 250 buah 6 Bireuen 7 Lhok Seumawe 8 Aceh Timur 9 Aceh Singkil 20 buah 10 Simeulu biro perencanaan

III. DANA BANTUAN YANG TERALOKASI DALAM DIPA : 1) DIPA NO : 06.1/69-030.0/-/2005 UNTUK BANTUAN LAUK PAUK REALISASI Rp. 50.300.000.000,- Rp 50.238.000.000,- ( 99,87 % ) 2) DIPA NO : 019.0/62-03.0/-/2005 UNTUK LAUK PAUK, SANDANG, PENGEPAKAN DAN PENGIRIMAN DAN PERLENGKAPAN SEKOLAH REALISASI UNTUK BANTUAN LAUK PAUK BANTUAN SANDANG SEDANG DIPROSES RP 86.298.000.000,- Rp 45.083. 316. 000,- ( 52,24 % ) 3) DIPA MENKO KESRA : 021-0/62-03/-/2005 UNTUK DANA TAKTIS, OPERASIONAL DAN SEKRETARIAT POSKO - REALISASI RP 1.600.000.000,- Rp 415. 000 .000,- ( 25,93 % ) biro perencanaan