Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Standar Kompetensi: Menampilkan ketaatan terhadap perundang-undangan nasional Kompetensi dasar: Mengidentifikasi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia Mendeskripsikan proses pembuatan peraturan perundang- undangan nasional Mentaati peraturan perundang-undangan nasional Mengidentifikasi kasus korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia Mendeskripsikan pengertian anti korupsi dan instrumen anti korupsi di Indonesia

Tata urutan peraturan perundang-undangan nasional Konsep dan hakekat peraturan perundang- undangan: Apakah kalian pernah melihat orang yang mengendarai kendaraan bermotor tidak menggunakan helm? Mengapa orang itu tidak menggunakan helm? Mengapa polisi tidak menegur orang tersebut?

.....lanjutan Cermati di sekitar lingkungan kalian: Apakah di sekitarmu ada orang yang mampu hidup seorang diri? Apakah di sekitarmu ada orang yang dapat memenuhi semua kebutuhannya seorang diri?

interaksi manusia manusia Manusia adalah ZOON PILITICON (manusia adalah makluk sosial) Sehingga manusia memerlukan individu lain untuk dapat hidup. manusia manusia interaksi

Reward Punishment reaksi Dalam hubungan antar manusia satu dengan manusia yang lain, bagian yang terpenting adalah reaksi yang timbul dari hubungan tersebut. Reward menghasilkan hubungan yang baik. Punishment menghasilkan hubungan yang kurang baik. Reward reaksi Punishment

Dalam bersosialisasi, setiap anggota masyarakat perlu ikatan yang dapat mengatur setiap individu. Ikatan inilah yang dinamakan norma: yaitu kesepakatan yang berisikan hak dan kewajiban. Dalam setiap masyarakat, pasti ada norma yang berlaku. Menurut cicero, “ubi societas ibi ius” (apabila ada masyarakat pasti ada kaidah hukum).

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan adalah..... Keputusan yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang dan memiliki sifat abstrak mengikat secara umum.

Di Indonesia, aturan yang mengatur setiap warga negara adalah Di Indonesia, aturan yang mengatur setiap warga negara adalah.... Undang-undang Dasar. Kedudukan UUD 1945 UUD 1945 adalah Hukum Dasar Tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Undang, undang memiliki fungsi mendasar bagi bangsa kita. UUD 1945 merupakan sumber dari hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap peraturan yang akan dibuat, haruslah melihat UUD sebagi dasar pembentukan aturan baru tesebut.

Maka peraturan itu berfungsi: Menertibkan masyarakat dan pengatur pergaulan hidup. Menyelesaikan konflik Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan, jika perlu dengan kekerasan Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasikan fungsi hukum.

Bagaimana bentuk perundang-undangan di indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita diskusikan bersama.

Tugas diskusi kelompok Tujuan : untuk mengetahui bentuk-bentuk dan tata urutan perundang-undangan nasional Kelas dibagi dalam 6 kelompok beranggotakan 4 orang. Masing-masing kelompok akan berdiskusi. Jangan lupa untuk menuliskan hasil diskusi di buku dan dikumpulkan.

Yang harus didiskusikan Jelaskan bentuk-bentuk perundang-undangan yang berlaku di Indonesia! Waktu mengerjakan 15 menit, dan siap untuk presentasi ke depan kelas.

Bentuk bentuk peraturan perundang-undangan nasional UUD 1945 Undang Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden Peraturan Daerah Ketetapan MPR, Instruksi Presiden adalah peraturan lama yang sekarang sudah tidak digunakan lagi

Akibat jika tidak ada peraturan dalam masyarakat Tidak ada ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat Akan terjadi konflik Akan berlaku hukum rimba (siapa kuat dia yang berkuasa) Masyarakat akan berbuat sekehendak sendiri