PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BMN BKKBN

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011

Advertisements

MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK PADA PENGGUNAAN DANA BOS TAHUN 2014

Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

1. 1. Reviu Besaran Angka Dasar TA 2012 : a)Penggunaan Laporan (aplikasi) untuk Menganalisis Angka Dasar; b)Memastikan volume angka dasar sudah benar;

PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012

REVISI ANGGARAN TA.2014 PERSIAPAN PENYUSUNAN ANGGARAN TA.2015

PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN

PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH

REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.

Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD - GRK

PENGERTIAN BLU BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau.

PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012

Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Rapat Pembahasan Pembayaran Honorarium Tim Tahun Anggaran 2014

SISTEM PERSAMAAN LINEAR

PEMBAYARAN DAN PENYELESAIAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN

MEKANISME REVISI ANGGARAN TAHUN 2011 DITJEN PENDIDIKAN DASAR

________________ PENILAIAN PRESTASI KINERJA DAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENHUB.

PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2014

Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Rapat Kerja Kemendagri dengan Komisi II DPR RI Jakarta, 8 Maret 2012 Sekretariat Jenderal Pembahasan Perubahan.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.

INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL PERDIRJEN 62/PB/2009 TENTANG TATA CARA PENYAJIAN INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL PADA LAPORAN.

PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD

ANALISA DAN EVALUASI PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

Pertemuan 18 Pendugaan Parameter

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ( rba )

Bulan FEBRUARI 2012, nilai pewarnaan :

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

EVALUASI HASIL PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA SEMESTER I 2013 BIDANG ADVOKASI PENGGERAKAN DAN INFORMASI PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SULAWESI.

AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013

KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013

PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SALINAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA SURAT EDARAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN EFEKTIVITAS.

PETUNJUK MENYUSUN TRNBP

REALISASI ANGGARAN BKKBN (PUSAT & PROVINSI)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

*Dlm Ribuan Rp A.REALISASI ANGGARAN BKKBN (PUSAT & PROVINSI) Realisasi SPM sebesar Rp ,- atau 52,87% dari Pagu Anggaran sebesar Rp ,-

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Sekilas Tentang Tariff Adjustment pada Tarif Tenaga Listrik PT PLN (Persero) 12 Januari 2015.

REVISI ANGGARAN BLU DAN PERMASALAHANNYA

Pengelolaan Dana Hibah

*Dlm Ribuan Rp A.REALISASI ANGGARAN BKKBN (PUSAT & PROVINSI) Realisasi SPM sebesar Rp ,- atau 62.15% dari Pagu Anggaran sebesar Rp ,-

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL Pagu anggaran Program kkbpk dan Realisasi Anggaran bulan januari tahun 2015 Jakarta, Maret.

DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM

• Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah•

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011

Rapat Koordinasi Penyelesaian APBN-P Tahun 2015

DI LINGKUNGAN BKKBN RANCANGAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN REVISI PROGRAM DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN BKKBN Disampaikan Oleh: KEPALA BIRO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN.

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM BIDANG KEUANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN BKKBN S/D OKTOBER 2010.

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL RADALGRAM DATA S/D MEI 2015 Jakarta, Mei 2015 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN.

“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”

PENGELOLAAN PNBP ~ PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TA 2018 ~

TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Inventarisasi Hambatan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015 Jakarta, 20 Mei 2015.

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

PENGELOLAAN ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN

RAPAT KOORDINASI MONITORING PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN

BAHAN RAYEK BULAN JANUARI 2017

RAPAT KOORDINASI ULP DAN POKJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR

KETERKAITAN DIPA DENGAN RKA-KL PENYUSUNAN DIPA PENELAAHAN DAN PENGESAHAN.

Transcript presentasi:

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BMN BKKBN S/D DESEMBER 2014

PAGU ANGGARAN BKKBN TA. 2014 TOTAL 2.905.448.074 EFISIENSI 365.581.428 (Ribuan) TOTAL 2.905.448.074 EFISIENSI 365.581.428 SETELAH EFISIENSI 2.539.866.646

REALISASI ANGGARAN BKKBN TA. 2014 (HASIL REKONSILIASI) (Ribuan) * Realisasi tahun lalu 88,7%

% PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN BKKBN BERDASARKAN SUMBER DANA TA. 2013 & 2014 REAL = 88,70 % REAL = 83,39 %

REALISASI ANGGARAN BKKBN PER BELANJA S/D DESEMBER 2014 *Dlm Ribuan Rp.

% PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN BKKBN PER BELANJA TA. 2013 & 2014

REALISASI ANGGARAN SATKER PUSAT PER BELANJA S/D DESEMBER 2014 *Dlm Ribuan Rp.

REALISASI ANGGARAN SATKER PUSAT 88,87% Tertinggi : Satker Irtama (97.95%) Terendah : Satker Advokasi (70.42%)

SATKER PUSAT PER KOMPONEN 88,87% REALISASI ANGGARAN SATKER PUSAT PER KOMPONEN 88,87% Tertinggi :Ditkespro (99,23%) Terendah :DITVOKKOM (70,42%)

REALISASI ANGGARAN SATKER SELURUH PROVINSI PER BELANJA S/D DESEMBER 2014 *Dlm Ribuan Rp.

REALISASI ANGGARAN SATKER PERWAKILAN BKKBN PROVINSI 80,46% Tertinggi :MALUT (91,35%) Terendah :SUMUT (67,16%)

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA REALISASI Persetujuan DPR diterima akhir bulan Januari 2014 Pembukaan bintang operasional lini lapangan oleh DJA tanggal 11 April 2014. Adanya INPRES RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang langkah-langkah penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan APBN TA 2014 Surat edaran Menteri Keuangan RI No. S-347/MK.02/2014 tanggal 14 Juni 2014 perihal perubahan pagu anggaran belanja K/L dalam APBN-P TA. 2014 Surat dari SESTAMA BKKBN No. 681/RC.001/B1/2014 tanggal 22 Mei 2014 perihal Penghematan dan Pemotongan Belanja BKKBN TA. 2014.

Lanjutan 6. Surat SESTAMA Nomor 690/KU-005/B3/2014 tanggal 17 Maret 2014 Perihal Pelaksanaan Anggaran tahun 2014. 7. SE Menpan-RB Nomor 10 tentang peningkatan efektifitas dan efisiensi Aparatur; Nomor 11 tentang pembatasan kegiatan pertemuan/rapat diluar kantor; dan Nomor 13 tentang Gerakan Hidup Sederhana.

Lain-lain Penghematan Rp. 86.581.486.406.000,- ( 3,40%) dari pagu anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2014 sebesar Rp.7.107.782.982,- Penerimaan dari TGR/TP sebesar Rp.1.202.924.972,- (42 %) dari target penyelesaian masalah. Total Aset BKKBN Rp.1.173.005.865.344,- (Penambahan aset tetap BMN Rp.83.234.200.736,-; Penghapusan Aset Tetap Rp 1.568.169.777,-; Persediaan Rp 517.313.454,- Total penghapusan Rp 2.085.483.231,-) Realisasi Pengadaan 366 paket dari 670 paket (pusat & provinsi)

RATIO KETERSEDIAAN GUDANG PUSAT JANUARI 2015 NO. NAMA BARANG JUMLAH PERKIRAAN RATA-RATA RATIO Urut FISIK KEBUTUHAN (bulan) I IUD Coper T (buah) 66.119 76.795 0,86 II. PIL (cycle) 4.406.087 3.599.714 1,22 III. KONDOM (gross) 102.271 35.085 2,91 IV. SUNTIKAN (Vial) 9.989 2.092.908 0,00 V. IMPLANT (set) 333.448 125.721 2,65 Sumber : Laporan F/V/KB

PERKIRAAN KEMAMPUAN PERSEDIAAN KONTRASEPSI BULAN DESEMBER 2014

REKOMENDASI 1. Melaksanakan surat sestama Nomor 3524/KU.201/B3/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Penguatan sistem monitoring dan pengendalian pelaksanaan anggaran di lingkungan BKKBN. 2. Melaksanakan Surat Sestama No.158/TU.201/B3/2015 tanggal 27 Januari 2015 perihal percepatan pengadaan barang/jasa(tindak lanjut inpres No.1 thn 2015 tentang percepatan pengadaan barang/jasa pemerintah. 3. Membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) menjadi unit kerja otonom (terpisah dengan fungsi BIKUB) 4. Mengadakan formasi jabatan fungsional pengadaan 5. Memperbanyak jenis barang pengadaan yang masuk ke dalam E-Catalog, selain menjamin keterlaksanaan LPSE. 6. Mengoptimalkan fungsi APIP dalam pengelolaan keuangan dan BMN

SAKURA

2 Anak Cukup