REALISASI ANGGARAN BKKBN (PUSAT & PROVINSI)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Advertisements

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO
SUBBIDANG DATA DAN INFORMASI
LANGKAH LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2012
KPA Kuasa Pengguna Anggara
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD-HOC DI LUAR NEGERI berdasarkan Keputusan.
BADAN PPSDM KESEHATAN.
Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN.
BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013
Bulan maret 2012, nilai pewarnaan :
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2013
PERCEPATAN PELAKSANAAN APBD TA 2014
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
PENERIMAAN NEGARA Tanjungbalai, Nopember 2012
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA BULAN MARET 2009 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Maluku Tahun 2009.
PEMBAYARAN DAN PENYELESAIAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLA
SOSIALISASI PERENCANAAN KAS.
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2014
Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014
SERASI 2013 OLEH : BIRO PERENCANAAN.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Rapat Kerja Kemendagri dengan Komisi II DPR RI Jakarta, 8 Maret 2012 Sekretariat Jenderal Pembahasan Perubahan.
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012
INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL PERDIRJEN 62/PB/2009 TENTANG TATA CARA PENYAJIAN INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL PADA LAPORAN.
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
Anggaran Negara. APBN(D) menurut UU no. 17/2003 Adalah rencana keuangan tahunan pemerintah neara yang disetujui DPR(D)
Bulan FEBRUARI 2012, nilai pewarnaan :
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
EVALUASI HASIL PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA SEMESTER I 2013 BIDANG ADVOKASI PENGGERAKAN DAN INFORMASI PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SULAWESI.
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BMN BKKBN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
*Dlm Ribuan Rp A.REALISASI ANGGARAN BKKBN (PUSAT & PROVINSI) Realisasi SPM sebesar Rp ,- atau 52,87% dari Pagu Anggaran sebesar Rp ,-
Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satker BLU
REVISI ANGGARAN BLU DAN PERMASALAHANNYA
Pengelolaan Dana Hibah
*Dlm Ribuan Rp A.REALISASI ANGGARAN BKKBN (PUSAT & PROVINSI) Realisasi SPM sebesar Rp ,- atau 62.15% dari Pagu Anggaran sebesar Rp ,-
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL Pagu anggaran Program kkbpk dan Realisasi Anggaran bulan januari tahun 2015 Jakarta, Maret.
• Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah•
DI LINGKUNGAN BKKBN RANCANGAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN REVISI PROGRAM DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN BKKBN Disampaikan Oleh: KEPALA BIRO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN.
II.D. PROSEDUR PEMBAYARAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL RADALGRAM DATA S/D MEI 2015 Jakarta, Mei 2015 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN.
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAMBI BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN.
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Inventarisasi Hambatan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015 Jakarta, 20 Mei 2015.
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-31/PB/2016
PENGELOLAAN ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN
PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
ARAHAN PLT. SEKRETARIS DAERAH
Inspektorat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
EXPOSE PENGADAAN BARANG/JASA
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Transcript presentasi:

EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2014 & PERSIAPAN PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2015

REALISASI ANGGARAN BKKBN (PUSAT & PROVINSI) INFORMASI REALISASI ANGGARAN BKKBN DARI 42 SATKER PUSAT DAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI S/D SEPTEMBER 2014 REALISASI ANGGARAN BKKBN (PUSAT & PROVINSI) Realisasi SPM sebesar Rp.1,047,802,492,- atau 41,53% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.522.866.646,- *Dlm Ribuan Rp PAGU REALISASI SPM % 2.522.866.646 1.047.802.492 41.53

REALISASI ANGGARAN Realisasi SPM Belanja Pegawai (MAK51) sejumlah Rp. 231.109.750.000,- atau 64.60 % dari Pagu Anggaran Rp. 357.739.074.000,- Realisasi SPM Belanja Barang (MAK52)sejumlah Rp. 809.424.030.000,- atau 37.75% dari Pagu Anggaran Rp. 2.144.243.405.000,- Realisasi SPM Belanja Modal (MAK53) sejumlah Rp.7.268.711.000,- atau 34.80% dari Pagu Anggaran Rp. 20.884.167.000,-. Total Realisasi SPM Rp. 1..047.802.491.000,- (41.53%) sedangkan realisasi SPJ Rp. 991.424.186.000,- atau 39,30% dari total Anggaran Rp. 2.522.866.646.000,- *Dlm Ribuan Rp

PERSENTASE (%) REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT PER SATKER Real SPM = 32,41 % Realisasi tertinggi Satker IRTAMA sebesar 76,54% Realisasi terendah Satker ADVOKASI sebesar 20,48%

Persentase (% )REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT PER KOMPONEN REALISASI PUSAT 32.41

INFORMASI PERKEMBANGAN REALISASI PENGADAAN BARANG/JASA NASIONAL S/D SEPTEMBER 2014 A. Realisasi Pengadaan BKKBN (Pusat dan Provinsi) Dlm Ribuan Rp. NO SATUAN KERJA PAGU (Rp) NILAI REALISASI JUMLAH PENGADAAN SISA KONTRAK (Rp) REALISASI PEMBAYARAN (Rp) % PAKET KONTRAK ON GOING EFISIENSI 1 BKKBN PUSAT 622.890.248 506.807.762 122.606.935 24,19 148 71 26 22 48,0 29 2 PERWAKILAN BKKBN PROVINSI 86.865.012 40.521.121 30.521.527 75,32 522 291 178 30 55,7 23 TOTAL 709.755.260 547.328.882 153.128.462 27,98 670 362 204 52 54,0 Realisasi Pengadaan Nasional dengan pagu sebesar 709.755.260.000 dengan nilai kontrak sejumlah 547,328,882.000 atau sebesar 27.98% Jumlah Pengadaan Nasional sebesar 670 Paket, sudah kontrak sebanyak 362 paket, dalam proses sebesar 204 paket, efisiensi sebanyak 52 paket dan sisa yang belum dilaksanakan sebanyak 52 Paket dengan nilai realisasi Nasional sebesar 54.0%

PERKEMBANGAN REALISASI PENGADAAN BARANG/JASA PUSAT BERDASARKAN (PAKET) PENGADAAN BARANG/JASA PUSAT S/D SEPTEMBER 2014 B. Realisasi Pengadaan Per Satker (7 Satker Pusat) NO SATKER JUMLAH PENGADAAN REALISASI % KONTRAK ON GOING EFISIENSI SISA (YANG BELUM)   1 SESTAMA 31 15 7 3 6 48,4 2 KBKR 14 13 92,9 ADPIN 35 9 5 18 25,7 4 ADVOKASI 49 19 10 20 38,8 KSPK 8 50,0 LATBANG 100,0 DALDUK TOTAL 148 71 26 22 29 48,0 Realisasi Pengadaan seluruh Satker di Pusat, Yaitu sebanyak 7 Satker dengan jumlah pengadaan sebesar 148 Paket. Sudah kontrak sebanyak 71 Paket, on going sejumlah 26 paket, dan efisiensi sebanyak 22 paket dengan total presentase sebesar 48,0%

12 TEMUAN Potensi TGR/TP +/- Rp 2.403.908.885,745 TEMUAN PEMERIKSAAN 12 TEMUAN Potensi TGR/TP +/- Rp 2.403.908.885,745

Koq begini!!!................ Kenapa yaaa ?

KENDALA PELAKSANAAN ANGGARAN T.A 2014 Pelaksanaan anggaran dilaksanakan bulan Februari 2014 Pembukaan output cadangan (blokir) dicairkan Bulan April 2014 Pengembalian dana efisiensi menjadi Rp. 365.581.428.000,-. (22 Mei 2014) perihal Penghematan dan Pemotongan Belanja BKKBN TA 2014; Dan/atau karena..... 5. Lemah/ tidak berfungsinya monitoring pengendalian anggaran di nasional maupun tingkat Satker/KPA

Surat Sestama, No.690/KU-005/B3/2014, tanggal 17 Maret 2014, Perihal : Pelaksanaan Anggaran mengenai tidak dibenarkan untuk pengangkatan BPP di SKPD KB Surat Sestama No. 1165/KU.005/B3/2014 tanggal 6 Mei 2014 perihal Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) & Rekomendasi BPK tidak dibenarkan adanya BPP di Kabupaten dan Kota karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan: PMK 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggungjawab pada Satuan Kerja Pengelola APBN Psl 3 Dapat diberikan persetujuan pembukaan rekening BP kpd PA/KPA dengan prinsip satu satuan kerja, satu DIPA, satu Bendahara dan satu rekening Surat Sekretaris Utama N0 2095/KU.202/B3/2014,tgl 14 Agustus 2014 Hal : SOP Pelaksanaan Kegiatan /Anggaran Program KKBPK di Kabupaten/Kota Surat Sekretaris Utama, No.2095/KU.202/B3/2014, tanggal 14 Agustus 2014, perihal SOP Pelaksanaan Kegiatan/ Anggaran Program KKBPK di Kabupaten dan Kota. 13

UU No 33/2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Umum (DAU) Dekonsentrasi (DK) Tugas Pembantuan (TP) Dana Instansi vertikal (BkkbN Pusat) BkkbN Provinsi FUNGSI Sbg Pembinaan & Evaluasi 14

Pengguna Eselon I Anggaran / Barang SESTAMA (PENG)ORGANISASI(AN) NETWORKING PENGELOLAAN ANGGARAN & BMN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KB DAN PEMBANGUNAN KELUARGA PMK No 190/PMK.05/2012 psl 10 ayat (1)(2) Pengguna Anggaran / Barang Pengguna Eselon I Anggaran / Barang SESTAMA Kuasa Pengguna Anggaran / Barang BIKUB / ULP Penerbit SPM Petugas UAKPA Bendahara Pengeluaran Pejabat Pembuat Komitmen Petugas UAKPB BPP

PMK No 190/PMK.05/2012 psl 10 ayat (1)(2) Point b,d,e MEKANISME NETWORKING PENGELOLAAN ULP PROGRAM KEPENDUDUKAN, KB DAN PEMBANGUNAN KELUARGA L P S E Pengguna Anggaran Ka. BKKBN Pembina SESTAMA BIKUB / ULP Kuasa Pengguna Anggaran Eselon I + KAPER POKJA Pejabat Pembuat Komitmen

Menatalaksanakan, Menatausahakan dan Mendokumentasikan APA PERAN BIKUB “FIKIR” Fasilitator , Informator ,Komunikator ,Edukator Menatalaksanakan, Menatausahakan dan Mendokumentasikan Mensosialiasikan Ketentuan dan peraturan yg berlaku Menginformasikan regulasi, kondisi perkembangan realisasi angaran, pengadaan barang/jasa dan ketersedian Alokon, TGR/TP Memfasilitasi (pembinaan dan bimbingan ) kepada para pengelola anggraran dan BMN Memantau dan mengevaluasi pengelolaan keuangan dan BMN

Kendala PELAKSANAAN PENGADAAN TA. 2014 Terlambat Start (April 2014) - Rencana pengadaan alkon melalui e-katalog Perubahan Pengadaan Implant ( One root ke Two root) Revisi harga satuan dari DPR Pengembalian dana Efisiensi Tender Ulang Pengadaan Birokrasi pembuatan spesifikasi & HPS (PPK,Perencana Komponen, Bidang terkait + &/Tenaga Ahli)

PERSIAPAN 2015 A. Proses Pembentukan Pengelola Anggaran T. A. 2015 Surat Sestama No......................... B. Pengadaan 1. Pemindahan ruang kerja ULP (selesai) 2. Revisi SK Pengelola ULP (proses ttd Pimpinan) 3. Surat Sestama Nomor 1362/TU.101/B3/2014 Tanggal 3 Oktober 2013 4. Surat Ka Bikub Nomor 2884/KU.101/B3/2014 Tanggal 31 Oktober 2014 5. Pemberian User Id dan Passwprd oleh DITTIFDOK ke Operator RUP (Minggu ke-2 November 2014) 6. Raker Pengelola + Pokja ULP (Minggu ke-3 November 2014) 7. Workshop Pokja ULP ( Desember 2014) 8. Pelatihan ujian sertifikasi bagi staf BKKBN Pusat & Provinsi (Desember 2014) 9. Pelaksanaan Lelang 2015 (Minggu ke-4 November / awal Desember 2014)

Pintu Depan Pintu Tengah

Ruang Kerja ULP

Ruang Rapat/Diskusi Anggota Pokja

TERIMA KASIH