PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Advertisements

BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA
RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH (RPS)
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
RENCANA KERJA MADRASAH (RKM)
Program Biro Perencanaan Tahun 2014 dan Rencana 2015
SESI II Format Baru Belanja Negara Tiga Pilar Penganggaran
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
BANYAK BENER PUSING AH BAGAIMANA YA ??????? JADI BINGUNG AH.
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Dasar Pengelolaan Sampah Kota
Manajemen dan Administrasi
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Peran Kementerian Negara PAN dalam Penguatan Akuntabilitas
OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
TAHAPAN & MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Statistik Distribusi dan Jasa
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
PERENCANAAN.
ROAD MAP Kelompok IV Hardiman Maupe Ramlah Moh Guntur Nirwan Syahrul.
BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL. POKOK BAHASAN DASAR HUKUM LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SIKLUS PBK 5 KOMPONEN POKOK DALAM PBK PENYUSUNAN STANDAR BIAYA.
NOKOMPONENSTANDARBUKTI NILAI MAKSIMUN I. Kebijakan Berwawasan Lingkungan A.KTSP memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 310 B.RKAS.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Dalam Penganggaran
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
STIE DEWANTARA - CIBINONG
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
PENGANTAR Rapat Sinkronisasi Provinsi dengan Kabupaten/Kota adalah forum antara provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan.
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
POKOK PEMBAHASAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
Dasar Hukum UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
 PROGRAM KERJA DAN STRATEGI PELAKSANAAN AKREDITASI S/M TAHUN 2014
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
PENGANGGARAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
PPt. 4.1 INTEGRASI GENDER DALAM SISTIM PERENCANAAN DI DAERAH
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
IMPLEMENTASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA BIRO KEUANGAN
Keuangan Sekolah/Madrasah
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
KASUBAG PROGRAM : FAHWRUN BASYREWAN, ST. TUGAS POKOK MASALAH TARGET RPJMD DALAM 5 TAHUN 1.Menurunnya Indeks Resiko Bencana Secara Nasional dari tinggi.
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DATA INFORMASI SDM KESEHATAN
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
MANAJEMEN PRODUKSI DAN OPERASI
Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan
Tata Kelola Keuangan Sekolah
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Simda perencanaan Dekstop rilis 16. Catatan Update Rilis 16 Perbaikan Laporan RPJMD Perbaikan Laporan Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemda.
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Transcript presentasi:

PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN 3 PERSPEKTIF PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN ( UU NO 17 TAHUN 2003 ) Perspektif Jangka Menengah Perspektif penganggaran secara terpadu Perspektif penganggaran Kinerja

MAKNA RENSTRA DATA BERBASIS KEGIATAN & SASARAN TERPADU KETERKAITAN / HUBUNGAN ANTAR DATA BERBASIS KINERJA DATA DAPAT DIUKUR

UU NOMOR 25 THN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PASAL 1 PERENCANAAN ADALAH SUATU PROSES UNTUK MENENTUKAN TINDAKAN MASA DEPAN YANG TEPAT, MELALUI URUTAN PILIHAN, DENGAN MEMPERHITUNGKAN SUMBER DAYA YANG TERSEDIA

MAKNA PROSES DURASI WAKTU YANG TEPAT MASA DEPAN PEMBANDING DAN PERAMALAN URUTAN PILIHAN DAPAT MENGGAMBARKAN ALTERNATIF SUMBER DAYA SUBSTANSI INFRA STRUKTUR, PEMBIAYAAN & SDM

PEMANTAPAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN STRATEGI OPERASIONAL PEMANTAPAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN A. PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS B. PENATAAN ALOKASI DAN UTILISASI DANA PEMERINTAH C. PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN TERPADU D. PENGEMBANGAN FORMULASI PENDISTRIBUSI ALOKASI ANGGARAN

MAKNA EFISIENSI & EFEKTIF MEMBANDINGKAN DAN MENGARAH PENATAAN KEGIATAN SUMBER DATA DARI BERBAGAI JENJANG TINGKAT ADMINISTRASI PENGEMBANGAN SISTEM PERAN DATA SBG SUBSTANSI & KOMUNIKASI - INFORMASI PENGEMBANGAN FORMULASI UKURAN SATUAN DATA

Bagaimana Cara Mencapai Tujuan ? Bagaimana Mengukur Kemajuan ? PERENCANAAN Ada Dimana Kita Sekarang? 1 Mau Kemana Kita? 2 Bagaimana Cara Mencapai Tujuan ? 3 Bagaimana Mengukur Kemajuan ? 4

MAKNA POSISI BERADA DATA AKURAT, TEPAT & UP TO DATE ARAH TUJUAN DATA DPT DIPAKAI SBG BHN PERTIMBANGAN CARA MEMBERIKAN INFORMASI SUATU PENGALAMAN SEBLMNYA MENGUKUR TERCATAT, JELAS DEFINISI OPERASIONAL, JELAS SUMBER DATA, ADA PELAKUNYA

PERAN DATA DALAM PERENCANAAN INPUT PROSES OUTPUT OUTCOME PEMBIAYAAN PENGUMPULAN DATA PERENCANAAN EFISIEN & EFEKTIF = SUMBER DATA = KOMPONEN PERANGKAT = MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENGOLAHAN DATA TENAGA : R/R PENGOLAH MANAJEMEN KOMUNIKASI INFORMASI

APBN KEMENTERIAN PERIMBANGAN BAGI HASIL DAU DAK KP KD DEKONS TP PAD APBD KAB / KOTA

PEMBIAYAAN SUMBER PEMBIAYAAN : = APBN = APBD ( PROVINSI, KAB/KOTA) KOMPONEN PEMBIAYAAN : - DESIGN - KOMPONEN PERANGKAT - KOMPONEN PEMELIHARAAN - KOMPONEN OPERASIONAL (BAHAN, PENGAMBILAN, PENGOLAHAN & PUBLIKASI) - JASA - SEWA - PENINGKATAN KEMAMPUAN

TERIMA KASIH