MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

Issue dan potret buram pelayanan publik Kelompok 2

Pelayanan Bus Transjakarta Sebagai Transportasi Umum

Anggota Kelompok Heny Ariya Werdani Arik Candra K. Boby Hendra S. Shintya Ramadhani P. Jalil Banu Ardinata

1. Perihal atau cara melayani Pengertian Pelayanan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001 : 646), Pengertian pelayanan adalah : Dari beberapa pengertian dalam KBBI dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan merupakan suatu kegiatan yang diberikan seseorang atau badan untuk melayani kebutuhan orang lain. 1. Perihal atau cara melayani 2. Usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang) 3. Kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang tau jasa

Lanjutan, . . Dilihat dari konteks kenegaraan, salah satu fungsi birokrasi pemerintahan yaitu memberi pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, pelayanan dapat didefinisikan sebagi sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pihak lain. Ensiklopedi administrasi (1997) menjelaskan bahwa, pelayanan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan perorangan untuk mengamalkan atau mengabdikan diri.

Bentuk Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Pelayanan Barang Pelayanan Jasa Bentuk Pelayanan Publik (Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan No.63 Th. 2004)

Gambaran Pelayanan Transjakarta Transjakarta adalah lembaga pengelola Bus Rapid Transit (BRT) atau lebih dikenal dengan Busway. Bentuk kelembagaan Transjakarta saat ini adalah Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah pengawasan Dinas Perhubungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. BLU Transjakarta bertanggung jawab untuk mengelola Busway yang meliputi perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan. Namun pelayanan yang diberikan oleh transportasi umum ini masih belum optimal memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat.

Belum adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Permasalahan Pelayanan Beberapa masalah yang ditemukan pada pelayanan BRT di Jakarta. Diantaranya yang dikeluhkan masyarakat adalah: Kepedulian pemerintah daerah/UPT Transjakarta terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang masih sangat rendah. Jalur busway belum sepenuhnya steril, sehingga mengurangi kecepatan perjalanan bus serta mengganggu pemenuhan headway/jadwal perjalanan Penumpang bertumpuk di dekat pintu masuk ke dalam bus yang menyulitkan penumpang masuk atau keluar dari pintu Belum adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Patologi Birokrasi Birokrasi di Indonesia tidak pernah lepas dari permasalahan, permasalahan yang ada pun masih sama dari zaman dahulu. Saat ini pemerintah baik pusat maupun daerah menghabiskan lebih dari setengah anggarannya untuk birokrasi. Pengeluaran ini tidak diikuti dengan kinerja birokrasi yang optimal.

Lanjutan, . . Menurut Taliziduhu Ndraha, Miftah Thoha, Peter M. Blau, David Osborne, JW Schoorl) Patologi birokrasi adalah penyakit, perilaku negatif, atau penyimpangan yang dilakukan pejabat atau lembaga birokrasi dalam rangka melayani publik, melaksanakan tugas, dan menjalankan program pembangunan.

Jenis Patologi Birokrasi Pada Aparatur Birokrasi Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para birokrat. Patologi yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana birokrasi. Patologi yang timbul karena tindakan para birokrat yang melanggar norma hokum dan peraturan perundang-undangan. Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional. Patologi yang merupakan akibat situasi dalam berbagai analisis dalam lingkungan pemerintahan

Agenda Strategi (upaya mengatasi masalah pelayanan) Menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adanya komitmen yang kuat antara semua stakeholder yang terkait dengan pelayanan. Memenuhi visi BLU TransJakarta yaitu “menjadikan BRT sebagai angkutan umum yang mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, aman, nyaman dan efisien”.

Kesimpulan Sebagai sarana transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah, transjakarta belum optimal dalam melayani kebutuhan masyarkat di sektor transportasi.

Saran Seharusnya transjakarta bisa memberikan pelayanan yang baik sesuai standar pelayanan minimal, agar masyarakat yang mayoritas menggunakan kendaraan pribadi beralih menggunakan transportasi umum ini serta dapat melakukan reformasi sistem angkutan umum busway dan budaya penggunaan angkutan umum. Selain itu peningkatan kualitas pelayanan publik diwujudkan melalui terbentuknya komitmen moral yang tinggi dari seluruh aparatur daerah dan dukungan stakeholders lainnya.