BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Advertisements

Menuju Broadband Lingkungan
PUSAT SARANA PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
KEBIJAKAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LINGKUNGAN DAERAH
KEBIJAKAN KELEMBAGAAN LH DAERAH
4/6/2017 STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH   Oleh : Drs. H. LA ODE ALI HANAFI, M.Si. Kepala BAPEDALDA Provinsi Sulawesi Tenggara.
REVIEW DAK SUBBID YANFAR & PENYUSUNAN MENU DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015 (Ketua Kelompok : Bu Susi /Gorontalo.
PERANAN DAN KEDUDUKAN DINAS KESEHATAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.
Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD - GRK
PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI PP NO. 38/2007 DAN 41/2007 BIDANG KB DI PROVINSI SULAWESI UTARA KANTOR (3) BADAN (9) DINAS (1) KELEMBAGAAN OPD-KB.
SOSIALISASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
Peluang Kerja Sarjana Kimia di Bidang Lingkungan
ARAH KEBIJAKAN DAN PEMANFAATAN DAK BIDANG LH 2012.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KEBIJAKAN DAK BIDANG LH 2014
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
PEMBINAAN LABORATORIUM PENGUJI/LAB LING DI DIY
Oleh : Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat BPSDM KP
OLEH : BAPEDALDA PROPINSI KALBAR
Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
APLIKASI KETATAUSAHAAN / KEARSIPAN DINAMIS SATUAN ADMINISTRASI PANGKAL
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
USULAN STRUKTUR KELEMBAGAAN
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2017
Pendidikan Gratis dan Standar Pelayanan Minimal
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
KIAT SUKSES PENGELOLAAN DANA BERGULIR OLEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Kuliah 7 UU 32 Tahun 2004 Harsanto Nursadi.
PENATAAN UPT. PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGELOLAAN STANDAR DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA PEMERINTAH.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
PARTISIPASI PERAN SERTA
BIRO TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT BKSP JABODETABEKJUR
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Laporan Akhir MASTERPLAN LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Bengkalis.
Konservasi Air Untuk Keserjahteraan Hidup
SEJARAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
Kebijakan Inovasi dan Inovasi Jasa Konstruksi DIY
PENGUATAN KELEMBAGAAN UNIVERSITAS MELALUI PENUNTASAN BERBAGAI REGULASI
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
Transcript presentasi:

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH BLHD PROVINSI BANTEN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH

Struktur Organisasi BLHD Provinsi Banten Perda 3 Tahun 2012 UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN SUBAGIAN TATA LAKSANA SEKSI PEMBINAAN LABORATORIUM SEKSI PELAYANAN LABORATORIUM KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN SUB BAGIAN KEUANGAN BIDANG KONSERVASI SDA DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN BIDANG KOMUNIKASI, PENINGKATAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGELOLA LING. BIDANG PENGKAJIAN DAMPAK DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN SUB BIDANG PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN SUB BIDANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN SUB BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR, LAUT, TANAH DAN UDARA SUB BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK, LIMBAH B3 DAN B3 SUB BIDANG KONSERVASI DAN REHABILITASI SDA SUB BIDANG PENGENDALIAN KERUSAKAN SUMBERDAYA AIR, PESISIR DAN LAUT SUB BIDANG KOMUNIKASI LINGKUNGAN SUB BIDANG PENINGKATAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGELOLA LINGKUNGAN KEPALA BADAN

KAPASITAS LABORATORIUM BLHD PROVINSI BANTEN Sesuai dengan PERDA No. 3 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Pergub No. 27 tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, untuk pengelolaan Laboratorium Lingkungan akan ditangani oleh UPT Laboratorium Daerah yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BLHD. Rencana Pembentukan UPT Laboratorium Daerah sudah mendapatkan pembahasan dari Tim Kajian Penataan UPT Provinsi Banten, tinggal menunggu Perdanya, karena semua usulan UPT di Provinsi Banten akan disatukan dalam satu Perda.

PEMBINAAN LABORATORIUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN

Pembinaan laboratorium kabupaten/kota oleh provinsi, belum berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, hal ini salah satunya dikarenakan belum adanya bidang atau unit yang melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam pegelolaan laboratorium Pembinaan kabupaten/kota yang dilakukan sampai dengan saat ini lebih karena terkait dengan program/kegiatan dana dekonsentrasi dan dak bidang lingkungan dari klh

KAPASITAS LABORATORIUM LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN Provinsi Banten terdiri dari 4 Kota dan 4 Kabupaten : Kota Serang Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan Kota Cilegon Kabupaten Serang Kabupaten Tangerang Kabupaten Pandeglang Kabupaten Lebak

KAPASITAS LABORATORIUM LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN KELEMBAGAAN : 3 Kab/Kota telah membentuk UPT Laboratorium, yaitu : UPT Lab BLHD Kab. Tangerang, sudah terakreditasi UPT Lab BLHD Kab. Serang, dalam proses akreditasi UPT Lab BLHD Kota Serang Pengeloaan Laboratorium di Kab/Kota lainnya berada dalam unit kerja Sub Bidang : Laboratorium BLH Kab. Lebak, pada Sub Bidang Analisis Kualitas Lingkungan dan Limbah Cair Laboratorium KLH Kab. Pandeglang, pada Kasi Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Lab Laboratorium BLHD Kota Tangerang Selatan, ada pada Bidang Wasdal Kota Tangerang, belum ada Kota Cilegon, belum ada

PERSONIL : Personil laboratorium Kab/Kota masih sangat terbatas, baik mengenai jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, pengalaman atau keterampilan dalam pengelolaan laboratorium. PERALATAN Laboratorium Kab/Kota rata-rata sudah dilengkapi dengan peralatan laboratorium untuk pengujian air dan udara yang berasal dari bantuan DAK Bidang LH. PENDANAAN Rata-rata didanai dari DAK dan sebagian kecil dari APBD

SARANA DAN PRASARANA : Rata-rata Laboratorium Kab/Kota telah memiliki gedung laboratorium tersendiri dan ada juga yang masih bergabung/bersatu dengan gedung kantor BLHD. Dilengkapi dengan fasilitas : AC, Meja Alat, Meja Pengujian, Lemari Penyimpanan, Lemari Asam, dll PEMANTAUAN Laboratorium Kab/Kota rata-rata sudah sudah melakukan kegiatan pemantauan untuk kualitas air dan udara.

PEMBINAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN SASARAN PEMBINAAN : Mendorong Laboratorium Kab/Kota untuk menjadi Laboratorium yang terakreditasi Peningkatan Kapasitas SDM Laboratorium PEMBINAAN PERSONIL LAB KAB/KOTA HINGGA THN 2013 Pertemuan/Rapat Koordinasi Lab Kab/Kota (Dana APBD) Bimtek Pengelolaan Laboratorium (Dana APBD) Peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dlm rangka Optimalisasi Lab LH Daerah (Dana Dekonsentasi Bid LH

RENCANA PEMBINAAN PERSONIL LAB KAB/KOTA THN 2014 Pertemuan/Rapat Koordinasi Lab Kab/Kota (Dana APBD) Peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dlm rangka Optimalisasi Lab LH Daerah (Dana Dekonsentasi Bid LH)