SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DIREKTORAT INFORMASI AKUNTANSI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DEPARTEMEN KEUANGAN RI

DASAR HUKUM Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan Pemerintah No 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/ 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan Ditjen Perbendaharaan Nomor : PER-21/PB/2005 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga TA 2005.

TUJUAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien

RUANG LINGKUP SAPP Lembaga Tinggi Negara Lembaga-Lembaga Eksekutif Pemda yang sumber dananya dari APBN Tidak termasuk : Pemerintah Daerah Lembaga Keuangan Negara BUMN/BUMD

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN SAPP Sistem Akuntansi Instansi Laporan Realiasi Anggaran Menteri Sistem Akuntansi Neraca Dokumen Teknis Instansi Laporan Realiasi Anggaran CALK Neraca Laporan Sistem Akuntansi Pusat Sistem Akuntansi Pusat Realiasi BPK Anggaran Sistem Akuntansi Umum LAK Neraca DITJEN PBN CALK Dokumen LAK Sistem Akuntansi KUN CALK

SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) KERANGKA SAI SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) SAK SABMN

MEKANISME PELAPORAN SAI KEMENTRIAN NEGARA /LEMBAGA UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN (UAPA) UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG (UAPB) LAP.KEUANGAN & LAP.BMN UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN – ESELON I (UAPPA-ES1) UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG – ESELON I (UAPPB-ES1) UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN – WILAYAH (UAPPA-W) UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG– WILAYAH (UAPPB-W) UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB)

Organisasi Akuntansi Keuangan Tingkat Kementerian Negara/Lembaga Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Tingkat Eselon 1 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 1 (UAPPA-E1) Tingkat Wilayah Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W) Tingkat Satuan Kerja Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

LAPORAN KEUANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN NERACA CATATAN ATAS Keseluruhan Laporan tersebut disusun pada setiap tingkat unit akuntansi keuangan

LAPORAN KEUANGAN Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

REKONSILIASI

Bagan arus Rekonsiliasi tingkat Satuan Kerja DJPBN INSTANSI REKONSILIASI (pasal 9 ayat 5) KPPN SPM &SP2D 4 5 SPM UAKPA 2 VERA PERBEN TIDAK MELAKUKAN ADK Aset 6 SANKSI (PS.36 ayat 1) 3 SP2D ADK SPM 1

MEKANISME SURAT PERINGATAN Sanksi Akhir Bulan 7 Masa Penyampaian Laporan Keuangan 5 hari kerja

Informasi lebih lanjut kunjungi www.perbendaharaan.go.id TERIMA KASIH Informasi lebih lanjut kunjungi www.perbendaharaan.go.id