SEKILAS MENGENAI BANK SENTRAL DAN KEBIJAKAN MONETER BANK INDONESIA Disampaikan dalam Kebersamaan Kasir Pasir Muncang, 12 – 14 Mei 2006

KEBIJAKAN BANK SENTRAL KEBIJAKAN MONETER BANK INDONESIA AGENDA 2 PENDAHULUAN Konsep Bank Sentral Evolusi Fungsi dan Tugas Bank Sentral Tugas dan Fungsi Bank Sentral di Berbagai Negara KEBIJAKAN BANK SENTRAL Kebijakan Moneter Kebijakan Perbankan Kebijakan Sistem Pembayaran KEBIJAKAN MONETER BANK INDONESIA Fungsi dan Tugas Bank Indonesia Saat Ini Implikasi: Independensi, Akuntabilitas dan Transparansi Koordinasi Kebijakan Moneter dan Sistem Pembayaran

KONSEP BANK SENTRAL UANG HARGA P S D Q 3 UANG Alat tukar Alat penyimpan nilai Satuan hitung Kebutuhan akan institusi yang mencetak dan mengedarkan (sirkulasi) uang KEBERADAAN BANK SENTRAL: Untuk mencetak, mengedarkan uang (bank sirkulasi), untuk mencapai berbagai tujuan HARGA Nilai yang disepakati penjual dan pembeli Pertemuan Supply dan demand Demand  di pengaruhi oleh jumlah uang/likuiditas yang ada di masyarakat. Supply  dipengaruhi oleh kesediaan barang yang diproduksi.  Semakin besar demand (uang/likuiditas), dengan asumsi supply tetap, semakin tinggi harga-harga barang secara umum (inflasi) P S D Q Perkembangan sistem keuangan yang dinamis  mempengaruhi peran bank sentral INFLASI Kenaikan harga barang-barang secara umum

Evolusi Fungsi dan Tugas Bank Sentral 4 Evolusi Fungsi dan Tugas Bank Sentral Peran bank sentral di berbagai negara bermula dari bank sirkulasi dan kemudian berevolusi hingga menjadi bank sentral yang modern dengan tujuan yang fokus dan independen ......... Bank Sirkulasi & Bankers’ bank Bank Sentral (dahulu) Bank Sentral (dewasa ini) Bank komersial berfungsi sbg bank sirkulasi. Juga sbg bankers’ bank (lenders of last resort). Peran kebijakan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran terbatas. Peran kebijakan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran meningkat. Kadang masih sbg bank komersial. Sebagai bagian dr Pemerintah, termasuk pembiayaan fiskal dan program Pemerintah. Tujuan jamak (inflasi, kurs, pertumbuhan, lapangan kerja, neraca pembayaran) Tujuan tunggal, yaitu stabilitas harga shg kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Fokus pd tiga tugas: kebijakan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Independen dr Pemerintah dg koordinasi. Penguatan akuntabilitas dan transparansi.

Pelaksanaan Tugas Bank Sentral di Beberapa Negara 5

KEBIJAKAN BANK SENTRAL KEBIJAKAN MONETER BANK INDONESIA AGENDA 6 PENDAHULUAN Konsep Bank Sentral Evolusi Fungsi dan Tugas Bank Sentral Tugas dan Fungsi Bank Sentral di Berbagai Negara KEBIJAKAN BANK SENTRAL Kebijakan Moneter Kebijakan Perbankan Kebijakan Sistem Pembayaran KEBIJAKAN MONETER BANK INDONESIA Fungsi dan Tugas Bank Indonesia Saat Ini Implikasi: Independensi, Akuntabilitas dan Transparansi Koordinasi Kebijakan Moneter dan Sistem Pembayaran

KEBIJAKAN BANK SENTRAL 7 Review Fungsi dan Peran Bank Sentral: FUNGSI UTAMA BANK SENTRAL: mengatur sisi permintaan dalam rangka mencapai berbagai tujuan yang diamanatkan PENGERTIAN UANG KONSEP HARGA KONSEP INFLASI dipengaruhi Jumlah Uang beredar Sistem Keuangan yang baik Kelancaran Sistem Pembayaran LINGKUP KEBIJAKAN/PENGATURAN OLEH BANK SENTRAL: KEBIJAKAN MONETER PENGATURAN PERBANKAN PENGATURAN SISTEM PEMBAYARAN

KEBIJAKAN MONETER Kerangka Kerja Standar dari Kebijakan Moneter 8 Kerangka Kerja Standar dari Kebijakan Moneter Kerangka Operasional Kerangka Strategis Sasaran Akhir Instrumen Sasaran Operasional Sasaran Antara - OPT - sk bunga jk pdk - sk. bunga jk. pj - Inflasi - Fas. Diskonto - uang primer - M1, M2, kredit - Pertumbuhan Ek. - Giro Wajib Min - Imbauan, dll “Jangkar” Nominal - Nilai tukar Besaran moneter Inflasi (inflation targeting) Output nominal No explicit nominal anchor Penargetan

PENGATURAN PERBANKAN Bentuk pengaturan Prinsip Maksud Ruang Lingkup 9 Ketentuan-ketentuan yang mengatur keberadaan dan seluruh kegiatan operasional bank Bentuk pengaturan Prinsip kehati-hatian  Banking prudential principles Prinsip Untuk menciptakan dan menjaga sistem perbankan yang sehat, yang mampu mendorong kegiatan investasi serta dapat menjadi sarana yang efektif bagi kebijakan moneter Maksud Pengaturan izin pendirian (loose or tight) Pengaturan cakupan kegiatan (boleh/tidak) Pengaturan pemilik & pengurus (fit and proper) Pengaturan kecukupan modal (kriteria penilaian aktiva) Pengaturan risiko Ruang Lingkup

PENGATURAN SISTEM PEMBAYARAN 10 Mengapa perlu pengaturan Sistem Pembayaran oleh bank sentral? 1. Sistem Pembayaran merupakan elemen penting penting dalam menciptakan/mendukung stabilitas keuangan. 2. Sistem Pembayaran merupakan channel “saluran” penting kebijakan moneter. 3. Sistem Pembayaran merupakan alat untuk mendorong efisiensi ekonomi. Adanya sistem pembayaran yang efisien merupakan fondasi untuk mewujudkan adanya kestabilan sitem keuangan, sebagai infrastruktur dalam pelaksanaan kebijakan moneter, dan sebagai alat meningkatkan efisiensi ekonomi

KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN 11 Tujuan pengaturan Sistem Pembayaran Risk Reduction, meminimalkan risiko dan mendukung stabilitas sistem keuangan Efisiensi, memungkinkan proses transaksi secara mudah, cepat, akurat, dengan biaya rendah. Fairness, memberikan akses yang sama bagi semua masyarakat terhadap sistem pembayaran Ruang Lingkup Kebijakan/pengaturan Sistem Pembayaran Instrumen / Alat Pembayaran Mekanisme Pembayaran Kelembagaan Infrastruktur Teknologi Hukum

Central Bank’s Role in The Flow of Funds Kedudukan Bank Sentral dalam Aliran Dana 12 Central Bank’s Role in The Flow of Funds Financial System Financial Market Returns Returns Funds Funds Government / Central Bank Involvement Households Firms Government Households Firms Government Savers Borrowers Funds Financial Intermediaries Funds Returns Returns Infrastructure and Environtment Sumber: Hubbard (2005), dimodifikasi

KEBIJAKAN BANK SENTRAL KEBIJAKAN MONETER BANK INDONESIA AGENDA 13 PENDAHULUAN Konsep Bank Sentral Evolusi Fungsi dan Tugas Bank Sentral Tugas dan Fungsi Bank Sentral di Berbagai Negara KEBIJAKAN BANK SENTRAL Kebijakan Moneter Kebijakan Perbankan Kebijakan Sistem Pembayaran KEBIJAKAN MONETER BANK INDONESIA Fungsi dan Tugas Bank Indonesia Saat Ini Implikasi: Independensi, Akuntabilitas dan Transparansi Koordinasi Kebijakan Moneter dan Sistem Pembayaran

INDEPENDENSI, AKUNTABILITAS, DAN TRANSPARANSI BANK SENTRAL 14 INDEPENDENSI BANK SENTRAL Pengertian: bebas dari pengaruh, instruksi/pengarahan, atau kontrol dari pihak lain. Meyer (2000) mengartikan independensi bank sentral sebagai kebebasan dari pengaruh, instruksi/pengarahan, atau kontrol, baik dari badan eksekutif maupun badan legislatif Fraser (1994) mendefinisikan independensi bank sentral sebagai kebebasan bank sentral untuk dapat melaksanakan kebijakan moneternya yang bebas dari pertimbangan-pertimbangan politik. Mengapa perlu independen ? Terkait dengan pencapaian tujuan akhir bank sentral, yang pada dasarnya adalah menjaga kestabilan harga dalam jangka panjang. Oleh karena itu, agar bank sentral tidak diminta untuk membiayai defisit anggaran belanja pemerintah, maka dianjurkan bank sentral yang otonom (David Ricardo, 1824)

Peran dan Tugas Bank Indonesia UU No 23/1999 tentang BI dan amandemennya UU No 3/ 2004 15 Sesuai dengan UU No. 3/2004  Tujuan BI : mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah Mengapa harus kestabilan nilai rupiah? Bank sentral memiliki kemampuan untuk itu. Tidak mampu secara sustainable mencapai tujuan lainnya (e.g. mendorong pertumbuhan). Tiga pilar bidang tugas utama Bank Indonesia selaku Bank Sentral: Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Mengatur dan mengawasi bank. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki tugas khusus: Pengendalian moneter i.e. melalui operasi pasar terbuka (OPT), dsb. Sistem pembayaran i.e. mengeluarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia yang meliputi kegiatan mencetak, mengedarkan serta mengatur jumlah uang beredar. Perbankan i.e. memberikan dan mencabut izin usaha bank. Kenapa inflasi itu penting; Inflasi menurunkan daya beli, terutama oleh masyarakat miskin yang tidak memiliki tabungan untuk menghedge inflasi. Distribusi pendapatan melebar Inflasi yang tinggi menghambat investasi produktif karena tingginya ketidakpastian Investasi yang tinggi, menyebabkan dalama jangka panjang pertumbuhan ekonomi terhambat.

Kerangka Kerja Kebijakan Moneter – Bank Indonesia: “ ITF - A Framework, Not A Rule” 16 OPERASI MONETER RESPON KEBIJAKAN INDIKATOR KEBIJAKAN SASARAN AKHIR Instrumen Moneter BI RATE PRAKIRAAN INFLASI SASARAN INFLASI + Social welfare Optimal: Inflation-output tradeoff Pengaruh ekspektasi Liquidity management Instrumen: SBI, FTO, dll. OUTPUT GROWTH Stabilisasi nilai tukar Kebijakan moneter lain Kebijakan perbankan Determinan inflasi Keterkaitan antar variabel ekonomi Transmisi moneter + Koordinasi Pemerintah Model, riset, statistik, expert opinion, judgement KREDIBILITAS KEBIJAKAN KOMUNIKASI KEBIJAKAN Komitmen & Konsistensi Pembentukan ekspektasi

Respon (Stance) Kebijakan Moneter Longgar, Ketat, Netral 17 Longgar Rupiah Depresiasi Harga Inflasi Naik Permintaan Masyarakat Bertambah BI RATE Diturunkan Rp Sk Bunga Turun Biaya Ketat Rupiah Apresiasi Harga Inflasi Turun Permintaan Masyarakat Turun BI RATE Dinaikkan Rp Sk Bunga Naik Biaya Netral Rupiah Stabil Harga Inflasi Tetap Permintaan Masyarakat Stabil BI RATE Tetap Rp Sk Bunga Tetap 17 Biaya

Pengelolaan Kebijakan Moneter BI rate – Bauran Instrument 18 Menjaga dan mengelola volatilitas suku bunga PUAB O/N dalam rentang koridor yang telah ditetapkan Target : Suku bunga PUAB O/N yang stabil disekitar policy rate. BI Rate becomes reference during weekly 1 Mo SBI Auction with variable rate tender time X% floors (O/N) ceilings (O/N) PUAB O/N Actual Liq. Absorbing Standing Facilities (FASBI O/N) Lending facilities standing facilities Weighted Average SBI 1 m

INDEPENDENSI, AKUNTABILITAS, DAN TRANSPARANSI BANK SENTRAL 19 BENTUK-BENTUK INDEPENDENSI BANK SENTRAL Institutional Independence: Institusi yang terpisah khususnya dari eksekutif/pemerintah dan legislatif Goal Independence Kewenangan untuk menetapkan target atas tujuan akhir (misal: inflasi) Functional / Instrument Independence Kewenangan untuk bebas menggunakan instrumen moneter dalam mencapai tujuan/target akhir Organizational / Personnel Independence Komposisi personel dan mekanisme pengangkatan/pemberhentian pejabat bank sentral tidak terkait dengan pemerintah Financial/Budget Independence Kewenangan mengelola anggaran dan aset kekayaannya tanpa persetujuan parlemen. Independensi bank sentral terefleksi pada : Landasan hukum Struktur kelembagaan Perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Implementasi kebijakan

INDEPENDENSI, AKUNTABILITAS, DAN TRANSPARANSI BANK SENTRAL 20 AKUNTABILITAS Pengertian: Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang dipaparkan secara transparan agar semua kebijakan dapat diketahui oleh para pihak yang berkepentingan (Poole, 2001) TRANSPARANSI Pengertian: Pengungkapan informasi kepada publik secara akurat, termasuk segala informasi yang dibutuhkan oleh para pelaku pasar dalam rangka membentuk opini selengkap mungkin mengenai kebijakan yang ditempuh oleh bank sentral (Poole, 2003) Mengapa perlu akuntabilitas dan transparan ?  Untuk mengimbangi pemberian independensi yang lebih besar: Merupakan salah satu penerapan prinsip good governance yang sedang menjadi sorotan komunitas internasional. Bervariasi dari satu bank sentral ke bank sentral lain, tergantung tatanan politik dan UU yang melandasinya, selain tentunya terkait dengan sistem ekonomi yang dianut. Akuntabilitas biasanya dipertanggungjawabkan kepada publik. Ada juga yang dipertanggungjawabkan kepada parlemen/wakil rakyat melalui rapat kerja dan atau penilaian kinerja.

AKUNTABILITAS, DAN TRANSPARANSI BANK INDONESIA 21 Audit Kinerja Penyampaian laporan tugas, wewenang ke DPR, pemerintah, masyarakat Laporan  bhn evaluasi kinerja BI dan Dewan Gubernur oleh DPR DPR meminta penjelasan pelaks tugas & wewenang BI Independensi Institutional Goal Instrument Personnel Budget Bank Indonesia UU No.23/1999 Sbgmn amandemen UU No.4/2003 Akuntabilitas Audit Anggaran Penyampaian anggaran operasional & kebijakan khusus ke DPR Pemeriksaan keuangan oleh BPK Penyampaian laporan keuangan tahunan ke masyarakat Transparansi Informasi evaluasi pelaks kebijakan Komunikasi keputusan RDG Penerbitan publikasi Laporan triwulan & tahunan ke pemerintah Forum diskusi pakar, masy, pemerintah Kurikulum Kebanksentralan Pengawasan Lain Badan Supervisi

Koordinasi Kebijakan Moneter dan Sistem Pembayaran a. l Koordinasi Kebijakan Moneter dan Sistem Pembayaran a.l. melalui kegiatan RDU 22 Hasil estimasi DKM menjadi salah satu acuan bagi Direktorat Pengedaran Uang dalam melakukan proyeksi uang kartal nasional untuk penyusunan Rencana Distribusi Uang (RDU).

Sekian, Ada Pertanyaan?