PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN GERAK JALAN KERUKUNAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
RANCANGAN PERMENDAGRI TENTANG PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMERINTAH DAERAH DR. Drs. A. Fatoni, M.Si. Disampaikan.
Advertisements

TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
KOORDINASI PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU
TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
PEMUTAKHIRAN DATA PENDIDIKAN ISLAM TP.2013/2014
UNTUK MENJADI BADAN HUKUM
1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Oleh : Drs. Abu Siri, S.Ag, M.PdI Kasubbag Hukum dan KUB
Website sebagai sarana penyampaian informasi
REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Jakarta, 1 Mei 2010 Paparan Penutup Musyawarah.
Pentingnya Daerah dalam Bingkai NKRI
DAN DEWAN PENASEHAT FKUB DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN DI DAERAH
PERINGATAN HKN KE 48 TAHUN 2012 Jakarta, 13 September 2012.
HARI 1. RAPAT KONSULTASI REGIONAL KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2014 WILAYAH SUMATERA 1 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Selamat Datang.
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
KEPALA BIRO BINA MENTAL SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
PANDUAN PENGEMBANGAN KTSP
Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung
Disampaikan pada: SOSIALISASI SNMPTN 2015
RAPAT KOORDINASI KA.KANWIL DAN KA.KANKEMENAG KAB/KOTA TANGGAL 8 OKTOBER 2014 TOHAR BAYOANGIN KA.KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA.
SUSUNAN ACARA SOSIALISASI & PEMBEKALAN
PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO 9 & NO 8 TAHUN 2006 TENTANG   PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH.
Oleh : Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd Kabag Tata Usaha
TEKNIS PEMBERIAN IBEL & TUBEL SERTA PERMASALAHANNYA
0leh : H. Saiful Hamdani,S.Ag.MH
Oleh : Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd Kabag Tata Usaha
TIM SELEKSI TERBUKA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SOSIALISASI PERATURAN BERSAMA MENAG DAN MENDAGRI NO
Kerangka dan Agenda Pertemuan Bilateral antara Kementerian/Lembaga dan Bappeda Provinsi Pasca-Musrenbangnas Tahun 2010 dalam rangka Penyempurnaan Rancangan.
Sunatan Ala Betawi Bagi Anak Tidak Mampu
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
Lembaga Negara; BPK RI Masnur Marzuki, SH, LLM.
UPAYA STRATEGIS PEMBERDAYAAN FKUB DI JAWA TIMUR ( Pasca Peratutan Bersama Menag dan Mendagri / PB2M No.9 dan 8 Th.2006 serta Pergub Jatim No.1 Th.2007.
POKOK-POKOK PIKIRAN UU TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL oleh: Dr. H
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Disampaikan pada: SOSIALISASI SNMPTN 2015
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
EVENT PROFILE Festival Sanata Dharma pertama kali digelar dengan mengusung tema “The Wonders of Maroon”. Fesadha terdiri dari rangkaian acara dimana Longmarch.
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
KEPROTOKOLAN TATA TEMPAT, TATA UPACARA DAN TATA PENGHORMATAN
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
PERAN SERTA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA PADA MUSRENBANG RKPD TAHUN 2015
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
Diskripsi Keberagaman Bangsa Indonesia
Keragaman Suku Bangsa di Indonesia
Proposal Reuni Perak SMPN 27 Jakarta
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR
Penyelengaraan koperasi sekolah Membentuk kepanitian koperasi sekolah
KEPROTOKOLAN (Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2010)
PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTENG BANTUAN HUKUM
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG. JUMLAH PENDUDUK 237 JUTA JIWA (BPS 2010) DAN SEKARANG JUTA JIWA 700 BAHASA DAERAH 1128 SUKU BANGSA.
Kebijakan Kementerian Agama dalam Menjaga Kerukunan
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSBUD DAN ORMAS
BERDASARKAN : Perda Provinsi Kaltim Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Pergub Kaltim.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
LLDIKTI-VI.
“MEKANISME PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN TERPILIH HASIL PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019” Disampaikan Oleh.
Transcript presentasi:

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN GERAK JALAN KERUKUNAN KEMENTERIAN AGAMA Jakarta, 2013

NAMA KEGIATAN GERAK JALAN KERUKUNAN

TUJUAN MEMBANGUN RASA PERSATUAN DAN KEHARMONISAN UMAT BERAGAMA DI SELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

MOTTO “KERUKUNAN UMAT BERAGAMA SEBAGAI PILAR KEKUATAN BANGSA” 4

PESERTA TERDIRI DARI UNSUR: ORGANISASI KEAGAMAAN LINTAS AGAMA TOKOH AGAMA DAN UMAT BERAGAMA PENGURUS FKUB LEMBAGA PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN PEJABAT DAN PEGAWAI KEMENTERIAN AGAMA BADAN/INSTANSI YANG MENANGANI KERUKUNAN (KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT) INSTANSI VERTIKAL DAN SKPD ORMAS KEPEMUDAAN LEMBAGA ADAT DAN PAGUYUBAN 5

JENIS KEGIATAN GERAK JALAN SILATURAHMI DENGAN TOKOH AGAMA SOSIALISASI “GERAKAN CINTA PRODUK HALAL” 6

GERAK JALAN WAKTU: JAM 07.00 – 09.00 WAKTU SETEMPAT ATAU MENYESUAIKAN PESERTA: MINIMAL 10.000 ORANG PAKAIAN: SERAGAM / ATRIBUT MASING-MASING JARAK TEMPUH: 5-7 KM START DAN FINISH: LAPANGAN PUSAT KERAMAIAN IBUKOTA PROVINSI HIBURAN: DAPAT DIMERIAHKAN DENGAN BERBAGAI ATRAKSI KESENIAN DAERAH DAN DOORPRIZE 7

GERAK JALAN TULISAN UNTUK SPANDUK DAN BANNER*): “KERUKUNAN UMAT BERAGAMA SEBAGAI PILAR KEKUATAN BANGSA” “KERUKUNAN MENJAMIN KEUTUHAN BANGSA” “MARI BEKERJASAMA DALAM PERBEDAAN” “RUKUN ITU INDAH” “DAMAI ITU INDAH” “HIDUP HARMONIS DALAM KERAGAMAN” “DIVERSITY IS REALITY, UNITY IS NECESSITY” (KERAGAMAN ADALAH KENYATAAN, PERSATUAN ADALAH KEHARUSAN) *) DAPAT DISESUAIKAN DENGAN BUDAYA, BAHASA DAN KEARIFAN LOKAL 8

SILATURAHMI TOKOH AGAMA WAKTU: SIANG ATAU MALAM SESUAI DENGAN KETERSEDIAAN WAKTU MENTERI AGAMA PESERTA YANG DIUNDANG: PIMPINAN MAJELIS AGAMA (MUI, KWI, PGI, PHDI, WALUBI DAN MATAKIN) PENGURUS FKUB PIMPINAN ORMAS KEAGAMAAN PEJABAT KEMENTERIAN AGAMA PIMPINAN PERGURUAN TINGGI AGAMA TOKOH AGAMA DAN ADAT ACARA: PENGANTAR DARI KEPALA KANTOR WILAYAH SAMBUTAN MENTERI AGAMA DIALOG DOA PENUTUP RAMAH TAMAH TEMPAT DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA ATAU TEMPAT LAIN YANG RELEVAN 9

GERAKAN CINTA PRODUK HALAL LAUNCHING “GERAKAN CINTA PRODUK HALAL” KUNJUNGAN MENTERI AGAMA KE SUPERMARKET ATAU PASAR (1 TEMPAT) MENGUNDANG PELAKU USAHA YANG PRODUKNYA TELAH MEMPEROLEH SERTIFIKAT HALAL PENYERAHAN BANTUAN SERTIFIKASI HALAL WAKTU PELAKSANAAN DISESUAIKAN DENGAN AGENDA MENTERI AGAMA 10

KEPANITIAAN PENGARAH : GUBERNUR KETUA : KEPALA KANWIL UNSUR PANITIA : INSTANSI YANG MENANGANI KERUKUNAN (KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT) PIMPINAN PERGURUAN TINGGI AGAMA KABID DAN PEMBIMAS SEMUA AGAMA PADA KANWIL 11

JADUAL PELAKSANAAN NO PROVINSI HARI TANGGAL 1 JAWA TENGAH SABTU 9 NOVEMBER 2013 2 JAWA TIMUR 16 NOVEMBER 2013 3 JAWA BARAT MINGGU 17 NOVEMBER 2013 4 DI YOGYAKARTA 23 NOVEMBER 2013 5 SULAWESI TENGAH 30 NOVEMBER 2013 6 KALIMANTAN SELATAN 7 DESEMBER 2013 7 SULAWESI SELATAN 14 DESEMBER 2013 8 SUMATERA BARAT 21 DESEMBER 2013 9 JAMBI 28 DESEMBER 2013 10 BANTEN KAMIS 2 JANUARI 2014 11 DKI JAKARTA 4 JANUARI 2014 12 MALUKU 11 JANUARI 2014 13 KALIMANTAN TIMUR 18 JANUARI 2014 *) KONFIRMASI LEBIH LANJUT HUBUNGI SEKRETARIS MENTERI AGAMA 12

PUBLIKASI MENGUNDANG DAN MENGIKUTSERTAKAN MEDIA LOKAL (TV, CETAK DAN ONLINE) UNTUK MELIPUT DAN PUBLIKASI KEGIATAN 13

CONTACT PERSON KEPALA PUSAT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA: MUBAROK, SH, M.Sc. (0816746515) 14

TERIMA KASIH