1 JAMKESMAS Prodi Rekam Medis dan Infokes Fikes - UIEU.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kesepakatan Bersama Antar Propinsi MPU Bidang Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin 1. Sasaran maskin yang berobat.
Advertisements

KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
Realitas Kebijakan dan Anggaran Publik Aceh
Pengalihan Pelayanan R.Inap dan lain-lain
MEKANISME BUDGETING DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
JAMINAN KESEHATAN ACEH (JKA)
Menuju Universal Coverage Jaminan Kesehatan
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
Undang-undang no 44 tahun 2009 rumah sakit
ORGANISASI DAN MANAJEMEN RUMAH SAKIT
Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI
ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL 2007/2008
UU NO.36 TENTANG RUMAH SAKIT MARKUS LUAHAMBOWO
Identifikasi Masalah 1.Maskin yg tidak mempunyai identitas yang jelas sulit terlayani terutama di wilayah lintas batas. 2.Jumlah sasaran yg diusulkan.
PROGRAM KB PASCAPERSALINAN DAN KB PASCAKEGUGURAN DI RUMAH SAKIT
1 KAJIAN KRITIS “ PROGRAM KERJA SAMA BIDANG KESEHATAN ANTAR PROPINSI MPU “ HOTEL GRAND BROMO SEPTEMBER 2005 PT ASKES (PERSERO) REGIONAL VII JEMUR SARI.
ADMINISTRASI PUSKESMAS
PEMBUKAAN RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL Jakarta, 22 – 23 Agustus 2005 MENTERI KESEHATAN RI.
BEBERAPA KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN BERKAITAN DENGAN PELAYANAN KESEHATAN GAKIN DAN PKPS BBM 2005 DIREKTORAT JPKM DITJEN BINA KESEHATAN MASYARAKAT.
PEMBEKALAN MENTERI KESEHATAN DR. Dr. SITI FADILAH SUPARI, SPJP (K)
KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) TAHUN 2008/2009 (SEBAGAI PELUANG REVITALISASI KB)
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Alur Kegiatan Workshop
Peran dan kesejahteraan Apoteker pada pelaksanaan jkn di fktp gorontalo Muhammad Kasim.
SEPUTAR KARTU INDONESIA SEHAT MENUJU KELUARGA PRODUKTIF
MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI RS PADA ERA SJSN
KEMENTERIAN KESEHATAN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK)
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
Drs.Sugeng Irianto,M.Kes PROVINSI D.I.YOGYAKARTA
KEBIJAKAN JAMKESMAS TAHUN 2008 Dr. H.A. CHALIK MASULILI, MSc (PEMBAHAS) UGMY OGYAKARTA, 18 MARET 2008.
Pelayanan Standard Minimun
Rizky Maharja Nano Susanto Cokorde Dhio P.
1. Latar Belakang-1 1UU Sisdiknas No.20 Thn 2003 (Pasal 34 ) Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar Pemerintah dan.
RENCANA PELATIHAN KESEHATAN HAJI PUSDIKLAT APARATUR 2012
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
KEBIJAKAN DEPKES DALAM PENGEMBANGAN DESA SIAGA Pusdiknakes
Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah
Pertemuan ke-11 Simpus Puskesmas Gambaran Umum Puskesmas
Prospek Jaminan Kesehatan Maskin di Masa Mendatang?
Assalamualaikum, Wr WB. KEWARGANEGARAAN Kelompok : 5 Dosen : Drs Mujiyana M,si PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN STIKES ‘AISYIYAH YOGYAKARTA.
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
Prodi Rekam Medis & Informasi Kesehatan (D3)
PERTEMUAN KOORDINASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
KOMISI VII DAN KOMISI VIII Rakerkesnas Tahun 2015 – Bali
PRAKTIK KEPERAWATAN.
Pertemuan ke-9 Strategi Pengembangan SIKNAS
DESENTRALISASI KESEHATAN
PT ASKES (PERSERO) dan KESIAPAN SEBAGAI BPJS
AKREDITASI PUSKESMAS.
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
1 SOSIALISASO PROGRAM KARTU MADIUN SEHAT BAGI MASYARAKAT KOTA MADIUN Madiun, 27 APRIL 2017.
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
Pertemuan ke-11 Simpus Puskesmas Gambaran Umum Puskesmas
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BIDANG KESEHATAN
SUBSISTEM MANAJEMEN KESEHATAN
KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN BALI MANDARA (JKBM) KE JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) Disosialisasikan pd toma dan provider.
Seputar kebijakan kemkes terkait uu 35/2009
JAMPERSAL Kelompok 2.
Peraturan Perundang-undangan di Kesehatan
INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 11
Sistem Informasi manajemen puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK)
Manajemen Informasi Kesehatan 1
 Tahun 2019 AKADEMI KEPERAWATAN POLITEKNIS KESEHATAN KEMENTRIAN KESEHATAN ACEH BANDA ACEH.
ADMINISTRASI DAN UPAYA KESEHATAN. PENGERTIAN = tatanan yg menghimpun berbagai upaya kes masy (UKM) dan upaya kes perorangan (UKP) secara terpadu & saling.
1 Pusat Pembiayaan & Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan R.I JAMKESMAS-JAMPERSAL TAHUN 2011.
M. DASAR HUKUM PMK no 39 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan PIS-PK PMK no 19 tahun 2017 tentang pedoman pendanaan PIS-PK Permendagri no 13 tahun.
Transcript presentasi:

1 JAMKESMAS Prodi Rekam Medis dan Infokes Fikes - UIEU

2 JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) 1 JANUARI 2005 NOPEMBER 2004 JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN ASKESKIN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN ASKESKIN Terobosan Kebijakan Strategis YANKES MASKIN GRATIS JAMKESMAS 1 JANUARI 2008

DASAR PENYELENGGARAN  PROGRAM JAMKESMAS MERUPAKAN KEBIJAKAN YANG SANGAT STRATEGIS  MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  PROGRAM JAMKESMAS  TEROBOSAN YANG SANGAT TEPAT GUNA MENINGKATKAN AKSESIBILITAS MASKIN THD YANKES YG DIBUTUHKAN  PROGRAM JAMKESMAS  DASAR YANG KOKOH UTK PENGEMBANGAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENYONGSONG IMPLEMENTASI SJSN  PROGRAM JAMKESMAS MERUPAKAN UPAYA UNTUK MEMPERCEPAT PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN YANG OPTIMAL

4 TUJUAN JAMKESMAS MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU YANKES SELURUH MASKIN MASKIN SEHAT & PRODUKTIF MASKIN SEHAT & PRODUKTIF PENGENTASAN KEMISKINAN TERSELENGGARANYA YANKES SESUAI STANDAR

MEKANISME KEPESERTAAN Peserta Jamkesmas  masyarakat sangat miskin, miskin dan tidak mampu Jumlah  sesuai kuota Depkes RI  SK Menkes No.125/Menkes/SK/II/2008 Jumlah  jiwa Penetapan nama, alamat peserta  SK Bupati/Walikota setempat Bila masih ada masy.miskin yang belum termasuk dalam kuota Jamkesmas  Pembiayaan Kes  tg jwb pemda setempat  mengikuti model Jamkesmas Terhitung sejak 1 Januari 2009  INA-DRG sbg dasar pertanggungjawaban dana di RS dan BP

6 PELAYANAN KESEHATAN KOMPREHENSIF BERJENJANG PROMOTIF, PREVENTIF, KURATIF, REHABILITATIF RJ, RI DI PUSKESMAS RJ SPESIALISTIK, RI RS

7 PENCAPAIAN HASIL PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN OLEH MASKIN BAIK DI PUSKESMAS MAUPUN RS SANGAT MENINGKAT MASKIN MENDAPAT PELAYANAN KASUS KATASTROPIK OPERASI JANTUNG, OPERASI CESAR, HEMODIALISA RAWAT JALAN RS : 1,4 JUTA KUNJUNGAN (2005) 6,9 JUTA KUNJUNGAN (2006)  MENINGKAT 392% KUNJUNGAN (2007)  MENURUN 13,83% RAWAT INAP RS : KUNJUNGAN (2005) 1,6 JUTA KUNJUNGAN (2006)  MENINGKAT 184% KUNJUNGAN (2007)  MENINGKAT 21,27%

88 YANKES KHUSUS DIAGNOSA Tahun 2005Tahun 2006 Tahun 2007 KASUSBIAYAKASUSBIAYAKASUSBIAYA PERSALINAN HEMODIALISA OPERASI JANTUNG OPERASI CESAR LAPARATOMI OPERASI KANKER OPEN REDUCTION FRAKTUR

9 PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL MISKIN PELAYANAN KES IBU HAMIL MISKIN PADA JULI 2007, TELAH DILAKUKAN PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN & PENCEGAHAN KOMPLIKASI (P4K) MERUPAKAN PRIORITAS DLM JAMKESMAS UPAYA DLM MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU

10 MASALAH DAN KENDALA -Data sasaran masyarakat miskin belum tuntas -Peran dan fungsi ganda dari penyelenggara, sebagai pengelola sekaligus pembayar -RS belum melakukan kendali biaya dan kendali mutu -Verifikasi tidak berjalan optimal -Paket pelayanan kesehatan belum diimbangi kebutuhan dana yang memadai -Penyelenggara tidak menanggung resiko

11 KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN ADALAH PROGRAM BANTUAN SOSIAL (BANSOS) 2. SUMBER DANA ADL APBN DEPKES

12 KEBIJAKAN PERUBAHAN MEKANISME PENYELENGGARAAN: - PEMISAHAN PERAN PENGELOLA & PEMBAYAR  DEPKES-DINKES & PT ASKES (PERSERO) - PERCEPATAN PEMBAYARAN KLAIM  PENEMPATAN PELAKSANA VERIFIKASI DI RS DAN PENYALURAN DANA LGS DARI KAS NEGARA KE RS

13 KEBIJAKAN PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH  PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN KOORDINASI DI TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KAB-KOTA 5. PENERAPAN TARIF PAKET JAMKESMAS (INA DRG) DI RS 6. PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN MELALUI PEMBENTUKAN VERIFIKATOR INDEPENDENT 7. PENUGASAN MANAJEMEN KEPESERTAAN PT ASKES (PERSERO)

TINDAK LANJUT DEPKES Penyaluran luncuran awal dana yankes ke RS Pada bulan Februari Penerbitan Manlak Jamkesmas 2008,Juknis Rekruitmen verifikator, dll Pelatihan TOT Pelatih verifikator dan Verifikator Sosialisasi ke semua stakeholders