RETRIBUSI YANG TELAH DIBERLAKUKAN : RETRIBUSI PERSAAMPAHAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PUSAT SARANA PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
Advertisements

1 Kebijakan Bagian Pungutan Daerah UU Nomor 28 Tahun 2009 &
PENERIMAAN PEMERINTAH
Oleh: Rakhmat Bowo Suharto
INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN/KERUSAKAN
“Jakarta Tak Punya Cadangan Sumber Air Tanah”
CONTOH PEMILIHAN ALTERNATIF TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN LH
Paparan Laporan Pendahuluan
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI PP NO. 38/2007 DAN 41/2007 BIDANG KB DI PROVINSI SULAWESI UTARA KANTOR (3) BADAN (9) DINAS (1) KELEMBAGAAN OPD-KB.
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
ANALISIS DATA DAN INFORMASI
Pajak Daerah & Retribusi Daerah
JUSTIFIKASI STUDI PENYUSUNAN RKL-RPL
kemampuan struktural organisasinya, kemampuan aparatur daerah, kemampuan mendorong partisipasi masyarakat kemampuan keuangan daerah.
PEMANTAUAN DEBU AMBIEN
KEBIJAKAN PENGALIHAN PBB-P2 DAN BPHTB SEBAGAI PAJAK DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.
ASSALAMU ‘ALAIKUM Wr. WB. Kelompok - 2 AHMAD WAHYUDIN ( ) NELA NUR AINI M ( ) MUHAMMAD IMADURIDHO ( ) NAJMUL LAILI ( )
MATRIKS IDENTIFIKASI MASALAH DAN SOLUSI
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
IZIN LINGKUNGAN HIDUP PP 27 Tahun 2012.
PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH dan BEA MATERAI
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DKL) Ir. Daud Thana PPLH Unhas.
Memahami isi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Analisis Dampak Lalu Lintas
Penggolongan Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN AMDAL
PENGELOLAAN AIR LIMBAH INDUSTRI
BAKU MUTU LINGKUNGAN (Kualitas lingkungan yang ditentukan berdasar standar tertentu) Baku Mutu Lingkungan ditentukan berdasar daya dukung lingkungan atau.
Baku Mutu Lingkungan.
BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG AMDAL
PEMUTAKHIRAN DATA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
RENCANA PEMBIAYAAN.
Program Penilaian Peringkat Kinerja dalam Pengelolaan Lingkungan
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH
Dasar Hukum: UU 38/2004 tentang Jalan
PENCEMARAN UDARA OLEH KELOMPOK III : DEDI DWI KRISMAWANTI
BAKU MUTU LINGKUNGAN.
RETRIBUSI DAERAH Pertemuan 12
RETRIBUSI DAERAH.
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PENERIMAAN PEMERINTAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PENCEMARAN DAN PENGENDALIAN
Pertemuan 5 AMDAL dan DAMPAK LINGKUNGAN PROYEK
Pajak Daerah Undang-undang no. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PP no.65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah PP no.66 tahun 2001.
Sumber : RPJMD Kab.Samosir
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
BAB XI PENCEMARAN LINGKUNGAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BARU
PERATURAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
PENERIMAAN PEMERINTAH
1 Kebijakan Bagian Pungutan Daerah UU Nomor 28 Tahun 2009 &
PROFIL DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI
Pengendalian Pencemaran
PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
Bagian 4 Hukum dan Undang-Undang Kepariwisataan
PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Produk Rusak (setelah UTS)
PAJAK NEGARA PAJAK DAERAH
PENERIMAAN PEMERINTAH
Metode analisis pencemaran air PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
BAKU MUTU LINGKUNGAN BAKU MUTU LINGKUNGAN.
YANG MENJADI PERHATIAN DALAM PERBAIKAN DATA HASIL INVENTARISASI 2019
K O N S T R U K S I J A L A N D A N J E M B A T A N JENIS BAHAN PEKERASAN JALAN KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN KLASIFIKASI JALAN Pendidikan Teknik Sipil.
BAB XI PENCEMARAN LINGKUNGAN
Transcript presentasi:

RETRIBUSI YANG TELAH DIBERLAKUKAN : RETRIBUSI PERSAAMPAHAN TINJAUAN PERSPEKTIF RETRIBUSI LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN GOWA OLEH : IR HATTA KANNA, Ph.D RETRIBUSI YANG TELAH DIBERLAKUKAN : RETRIBUSI PERSAAMPAHAN RETRIBUSI PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH RETRIBUSI AIR PERMUKAAN RETRIBUSI IZIN KELAYAKAN LINGKUNGAN

RANPERDA TENTANG EMISI KENDARAAN BERMOTOR KUALITAS UDARA DIPERKOTAAN SELAMA 3 TAHUN TERAKHIR DI KABUPATEN GOWA SULSEL MENDEKATI BAKU MUTU UDARA, BAHKAN PADA JAM-JAM TERTENTU BAKU UDARA MELAMPAUI BAKU MUTU UDARA (PP 41 TAHUN 1999 SEBAGAI TINDAK LANJUT PROGRAM LANGIT BIRU

MANFAAT RETRIBUSI IZIN KELAYAKAN LINGKUNGAN MEMBERI KONTRIBUSI TERHADAP PAD MENGINVENTARISASI KEGIATAN USAHA YG MENGELOLAN SUMBER DAYA ALAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN PEMRAKARSA MELAKUKAN KEGIATAN SECARA EKSTRA HATI-HATI KARENA DIAWAS KETAT

HAMBATAN PENARIKAN RETRIBUSI SEBAGAI PERDA BARU MASIH BANYAK MENDAPAT BANYAKN TANTANGAN DARI MASYARAKAT SEWAKTU DILAKUKAN SOSIALISASI HANYA SEBAGIAN MASYRAKAT YANG MENGETAHUI, SEHINGGA PENARIKAN RETRIBUSI SERINGKALI TERHAMBAT TERJADINYA PENGUTAN RETRIBUSI PADA SATU OBJEK, SEHINGGA PEMRAKARSA MERASA TERBEBANI