Kedudukan Muatan Lokal dalam Kurikulum 2013

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PP No. 32 Tahun 2013 Sebagai Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005
Advertisements

PENGEMBANGAN SILABUS.
PERTEMUAN 3 DEFINISI KURIKULUM. SS eperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman.
KURIKULUM 2013 BY ADA PENDIWATI NIM
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 NOMOR 23 TAHUN 2006Tentang STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN (SKL) DEPARTEMEN PENDIDIKAN.
Implementasi Kurikulum 2013 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Bimtek KTSP 2009 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 NOMOR 23 TAHUN 2006Tentang STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN (SKL)
PENGEMBANGAN MODEL MATA PELAJARAN
BAHAN RAPAT KOORDINASI PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH (US/M)
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 NOMOR 23 TAHUN 2006Tentang STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN (SKL) DEPARTEMEN PENDIDIKAN.
MODEL PEMINATAN,LINTAS MINAT, DAN PENDALAMAN MINAT KURIKULUM 2013
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS.
Pendidikan Tinggi di Indonesia
STANDARD PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR (SPM)
PENGERTIAN Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar.
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 Tentang
Click to edit Master title style PP 32 Tahun 2013 Tentang STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PERMENDIBKUD No. 54 Tahun 2013 Tentang SKL.
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 NOMOR 23 TAHUN 2006Tentang STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN (SKL) DEPARTEMEN PENDIDIKAN.
PENGEMBANGAN KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN SMK
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 Tentang
PANDUAN PENGEMBANGAN KTSP
PENGELOLAAN KURIKULUM
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 NOMOR 23 TAHUN 2006Tentang STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN (SKL) DEPARTEMEN PENDIDIKAN.
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 NOMOR 23 TAHUN 2006Tentang STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN (SKL) DEPARTEMEN PENDIDIKAN.
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN.
Pelayanan peminatan peserta didik
PENGEMBANGAN SILABUS.
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
Kurikulum SMP.
Bedah buku smp kurikulum 2013
SISTEM PENDIDIKIAN NASIONAL
KOHORT PENDIDIKAN TERTINGGI PENDUDUK TAHUN 2007 USIA 19-23
M. Hamka Puskurbuk, Balitbang, Kemdikbud 2014
5 Penyesuaian Beban 1.
Penyaji: Momon Sulaeman
Oleh BAEDHOWI PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN MEDIA PEMBELAJARAN
Standar Isi dan Standar Proses
PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
PENDAMPINGAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL
Pengembangan Kurikulum dalam Penulisan
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PERAN ILMU PENDIDIKAN DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PENGEMBANGAN KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN SMK
KEKUATAN MUATAN LOKAL KALTENG DALAM KURIKULUM pendidikan nasional
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Analisis Kurikulum Penjasorkes dan Bahan Ajar
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
MUATAN LOKAL KURIKULUM MUATAN LOKAL
IMPLIKASI UU DAN PP THD PENGEMBANGAN KURIKULUM
SISTEM PENDIDIKIAN NASIONAL
JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PERBEDAAN KURIKULUM 2004 Dan KTSP
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKIAN NASIONAL
STANDAR ISI HENDRA ERIK RUDYANTO.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Sosialisasi KTSP Departemen Pendidikan Nasional Sosialisasi KTSP UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
SISTEM PENDIDIKIAN NASIONAL Oleh : KUNTJOJO UNP Kediri 2008.
MENJADI GURU JAMAN NOW. MEMPUNYAI 7B 1.Bersemangat juang tinggi 2.Berpikir kritis 3.Bertindak dinamis 4.Berkarya kreatif.
Transcript presentasi:

Kedudukan Muatan Lokal dalam Kurikulum 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kedudukan Muatan Lokal dalam Kurikulum 2013 Rapat Koordinasi Nasional Kurikulum Muatan Lokal Kalteng, 23 September 2014

1. Sekilas Tentang Kurikulum 2013

Pengertian Kurikulum UU No. 20/2003 Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. kurikulum Tujuan Kompetensi Isi dan Bahan Materi Cara Proses Pengaturan Penilaian

Tujuan Pendidikan Nasional (Pasal 3 UU No 20 Sisdiknas Tahun 2003) Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Penjelasan UU: kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan) Sikap Spiritual beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Sosial berakhlak mulia, sehat, mandiri, demokratis, bertanggung jawab Pengetahuan berilmu Keterampilan cakap dan kreatif 4

Kompetensi Peserta Didik Tambahan Butir 4 Pasal 1 Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. Muatan Pembelajaran 1 Kompetensi Peserta Didik Kompetensi Guru Sikap Individu Sosial Muatan Pembelajaran 2 Pengetahuan Profesi .. Keterampilan Pedagogi Muatan Pembelajaran n 5

Kurikulum Sebagai Praksis Kontekstual Kreativitas guru tidak dipangkas oleh Kurikulum 2013! Kompetensi Kegiatan Proses Produk Konteks Materi Sasaran Rencana Hasil 1 4 Proses pembelajaran dan penilaian 2 3 6

Struktur Kurikulum 2013 No SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA/MAK 1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 Bahasa Indonesia 4 Matematika 5 IPA Sejarah Indonesia 6 IPS 7 Bahasa Inggris 8 Seni Budaya & Prakarya Seni Budaya 9 Prakarya Prakarya & Kewirausahaan 10 PJOK 11 Peminatan 12 Peminatan Vokasi Terintegrasi dengan Muatan Lokal 7

2. Pengertian, Tujuan, dan Prinsip Muatan Lokal dalam Kurikulum 2013

Lingkungan Sekitar (dan Warisan): (Alam, Sosial-Ekonomi, Budaya,...) Muatan Lokal Pasal 1, ayat (1) dan Pasal 2, ayat (1) Pengertian Muatan Lokal Lingkungan Sekitar (dan Warisan): (Alam, Sosial-Ekonomi, Budaya,...) Analisis Konteks Potensi dan Keunikan daerah Identifikasi Muatan Lokal Keunggulan dan Kearifan Daerah Perumusan Muatan Lokal Bahan Kajian atau Mata Pelajaran

Tujuan Muatan Lokal Pasal 2, ayat (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) diajarkan dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL Peserta Didik Sikap Pengetahuan Keterampilan Mengenal dan mencintai lingkungan daerahnya Melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah

Prinsip Pengembangan Muatan Lokal (Pasal 3) Kesesuaian Perkembangan Siswa Keutuhan Kompetensi Fleksibelitas jenis, bentuk, dan pengaturan waktu penyelenggaraan Kebermanfaatan terhadap kepentingan nasional dan tantangan global Muatan Lokal

Muatan Lokal dalam Kurikulum 2013 3. Ruang Lingkup Muatan Lokal dalam Kurikulum 2013

Jenis Muatan Lokal Pasal 4, ayat (1) Muatan Lokal terdiri dari Seni Budaya Prakarya MUATAN LOKAL Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan Bahasa Teknologi

Jenis Muatan Lokal Muatan Lokal terdiri dari Klasifikasi Sebagai Konteks Pembelajaran Identifikasi Muatan Lokal (Layak Diajarkan) Terintegrasi dg Muatan Nasional Analisis Konteks Lingkungan (dan Warisan): Alam, Sosial, Budaya Sebagai Muatan Terpisah Bukan Muatan Lokal

Dokumen Muatan Lokal (Pasal 5) Muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan dalam bentuk dokumen. Muatan Lokal Kompetensi Dasar Silabus Buku Teks Pelajaran

4. Mekanisme Pengembangan Muatan Lokal dalam Kurikulum 2013

Tahapan Pengembangan Muatan Lokal (Pasal 6) ANALISIS KONTEKS IDENTIFIKASI MUATAN LOKAL PERUMUSAN KOMPETENSI DASAR PENENTUAN TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN PENGINTEGRASIAN KOMPETENSI DASAR Lingkungan Alam Sosial Budaya Seni Budaya Prakarya PJOK Bahasa Teknologi ... SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK/MAK PENETAPAN MUATAN LOKAL PENYUSUNAN SILABUS Terintegrasi dengan SB, P, atau PJOK Terpisah sebagai muatan akademik atau peminatan vokasi Sebagai konteks pembelajaran PENYUSUNAN BUKU TEKS PELAJARAN

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Satuan Pendidikan Pasal 20, ayat 1 Satuan Pendidikan mengajukan usulan muatan lokal berdasarkan hasil analisis konteks (Pasal 6 a) dan identifikasi muatan lokal (Pasal 6 b) kepada pemerintah kabupaten/kota. Identifikasi Mulok PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SATUAN PENDIDIKAN Usulan Mulok Hasil Analisis Konteks

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Kabupaten/Kota Pasal 7 ayat (2), (3), (4) Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam usulan muatan lokal dari satuan pendidikan. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PEMERINTAH PROVINSI Usulan Mulok Analisis dan Identifikasi Perumusan Kompetensi Dasar, Penyusunan Silabus, Penyusunan Buku Teks Mulok Penentuan Tingkat Satuan Pendidikan Menetapkan Muatan Lokal/Muatan Pembelajaran Berdiri Sendiri

Pemerintah Provinsi Pasal 7 ayat (5), (6) Pemerintah provinsi menetapkan muatan lokal yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk diberlakukan di wilayahnya serta memiliki wewenang terkait kebijakan usulan mulok. PEMERINTAH PROVINSI MULOK MULOK SatPen Pemkab/Pemkot SatPen Pemkab/Pemkot MULOK SatPen Pemkab/Pemkot Satuan pendidikan yang tidak mengajukan usulan muatan lokal, pemerintah daerah dapat menetapkan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Pasal 7, ayat (7)

Pengembangan Muatan Lokal Tingkat Satuan Pendidikan Lingkungan Muatan Lokal A SATUAN PENDIDIKAN A Muatan Lokal B SATUAN PENDIDIKAN B Muatan Lokal C SATUAN PENDIDIKAN C

Pengembangan Muatan Lokal Tingkat Kabupaten/Kota Lingkungan Kabupaten/Kota Daftar Muatan Lokal Kabupaten/Kota SATUAN PENDIDIKAN Muatan Lokal A SATUAN PENDIDIKAN Muatan Lokal B

Pengembangan Muatan Lokal Tingkat Provinsi Lingkungan Kabupaten/Kota Lingkungan SATUAN PENDIDIKAN Muatan Lokal SATUAN PENDIDIKAN Muatan Lokal SATUAN PENDIDIKAN Muatan Lokal Lingkungan Kabupaten/Kota Daftar Muatan Lokal Provinsi SATUAN PENDIDIKAN Muatan Lokal Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Lingkungan SATUAN PENDIDIKAN Muatan Lokal SATUAN PENDIDIKAN Muatan Lokal

4. Mekanisme Rapat Koordinasi

Mekanisme Rapat Koordinasi Muatan Lokal Daerah Puskurbuk Daerah + Puskurbuk Daerah Puskurbuk PAPARAN CONTOH HASIL PERUMUSAN OLEH DAERAH ANALISIS KESESUAIAN DENGAN RANGKA KERJA KERJA MANDIRI DAN ASISTENSI PERUMUSAN PAPARAN HASIL PERUMUSAN PENENTUAN RENCANA TINDAK LANJUT PER DAERAH

F Pihak yang Terlibat

Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Pihak yang Terlibat (pasal 10) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Kurikulum Satuan Pendidikan Komite Sekolah / Madrasah Narasumber Pihak yang Terkait Kurikulum Daerah Provinsi Kabupaten/Kota Satuan Pendidikan Pihak Yang Terkait Koordinasi dan Supervisi Dinas Pendidikan Kantor Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pengembangan Muatan Lokal PEMERINTAH PROVINSI Mengusulkan Hasil Penetapan Mulok PEMERINTAH KAB./KOTA Mengusulkan Mulok yang akan diajarkan SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK/MAK SATUAN PENDIDIKAN Bahan Kajian/ Matpel Pada: Menetapkan Mulok Usulan Pemkab/Pemkot untuk diberlakukan di wilayahnya Dapat berupa: Seni Budaya; Prakarya; Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan; Bahasa; Teknologi MUATAN LOKAL