Jayapura, 13 Agustus 2013

2 SEJAHTERA DEMOKRATIS BERKEADILAN Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan konsolidasi demokrasi Memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta pengurangan kesenjangan VISI RPJMN “INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN” (Perpres 5/2010 : RPJMN ) PRIORITAS NASIONAL

3 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 1 2 Pendidikan 3 Kesehatan 4 Penanggulangan Kemiskinan 5 Ketahanan Pangan 6 Infrastruktur 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8 Energi 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 13 Bidang Perekonomian 14 Bidang Kesejahteraan Rakyat Prioritas Lainnya PRIORITAS NASIONAL

4 “Memperkuat Potensi Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat” TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL 2013

5 EMPAT UNSUR UTAMA TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL: 1.DAYA SAING; 2.DAYA TAHAN EKONOMI; 3.PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT; SERTA 4.STABILITAS SOSIAL DAN POLITIK. UNSUR UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL 2013 KEEMPAT UNSUR UTAMA TERSEBUT DI ATAS DIHARAPKAN MAMPU BERSINERGI DENGAN POTENSI KEDAERAHAN (DOMESTIC VALUE).

6 1.DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN AGAMA 11 PROGRAM KEMENTERIAN AGAMA 2.PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN AGAMA 3.PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN AGAMA 4.PENALITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA 5.PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN HAJI DAN UMRAH 6.PENDIDIKAN ISLAM 7.BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 8.BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN 9.BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK 10.BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU 11.BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

7 1.MENINGKATNYA KUALITAS PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AGAMA MASYARAKAT OUTCOME PROGRAM KEMENTERIAN AGAMA 2.BERKEMBANGNYA KEHIDUPAN SOSIAL YANG HARMONIS, RUKUN DAN DAMAI DI KALANGAN UMAT BERAGAMA 3.MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN BAGI UMAT BERAGAMA 4.MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 5.TERWUJUDNYA OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI YANG DIKELOLA OLEH PRANATA KEAGAMAAN 6.MENINGKATNYA KUALITAS DAN KAPASITAS LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN 7.MENINGKATNYA KUALITAS KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA KEHIDUPAN BERAGAMA 8.MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL, MADRASAH, PERGURUAN TINGGI AGAMA, PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA TAHUN

PERKEMBANGAN PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA Dalam Ribuan

NOFUNGSIJUMLAH 1.AGAMA PELAYANAN UMUM PENDIDIKAN TOTAL PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BERDASARKAN FUNGSI PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BERDASARKAN FUNGSI 10

PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BERDASARKAN FUNGSI

12 PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BERDASARKAN PROGRAM PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BERDASARKAN PROGRAM

13 PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BERDASARKAN PROGRAM DAN FUNGSI PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BERDASARKAN PROGRAM DAN FUNGSI

14 PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BERDASARKAN PROGRAM DAN FUNGSI

15

16

17 KELUARAN DARI MASING-MASING KEGIATAN DALAM SATU PROGRAM HARUS SECARA SINERGIS MENDUKUNG PENCAPAIAN HASIL YANG DIHARAPKAN DARI PROGRAM YANG BERSANGKUTAN PP NO. 20/2004 TTG RKP PASAL 8 AYAT (2) APAKAH PROGRAM SUDAH SEJALAN DENGAN TUGAS POKOK ORGANISASI? APAKAH SEMUA KEGIATAN SUDAH SESUAI DAN SECARA SINERGIS MENDUKUNG PROGRAMNYA? APAKAH SEMUA KEGIATAN SUDAH MEMPUNYAI KELUARAN YANG SESUAI? SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN SINKRONISASI PROGRAM/KEGIATAN DALAM RKA-KL

18 PERTIMBANGAN MELAKUKAN REVISI RKAKL-DIPA TENGGAT WAKTU antara proses perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran cukup lama yaitu sekitar 1 (satu) tahun sehingga sangat dimung- kinkan perencanaan yang disusun belum mencakup seluruh kebutuhan untuk tahun yang direncanakan Dalam periode pelaksanaan anggaran sangat dimungkinkan terjadi PERUBAHAN KEADAAN atau PERUBAHAN PRIORITAS yang tidak diantisipasi pada saat proses perencanaan Adanya PERUBAHAN METODOLOGI pelaksanaa kegiatan, contoh : semula direncanakan secara swakelola menjadi kontraktual, dari single year Menjadi multi years Adanya PERUBAHAN ATAU PENETAPAN KEBIJAKAN PEMERINTAH dalam tahun anggaran berjalan, contoh : penghematan anggaran, penerapan reward and punishment, atau APBN Perubahan

TERIMA KASIH