Pengantar Kajian Lingkungan Hidup Strategis Triarko Nurlambang Anggota Tim KLHS Dirjen Bina Bangda - DEPDAGRI Pusat Penelitian Geografi Terapan UI

MASALAH PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Kecenderungan kritikal Degradasi Lingkungan Hidup dan deplesi Sumber Daya Alam (SDA) Meningkatnya disparitas pendapatan Meingkatnya kemiskinan dan marjinalisasi Jumlah dan pertumbuhan populasi Pola dan volume ekonomi Pilihan teknologi Perkiraan kecenderungan Peran Pemerintah Kualitas Lingkungan Hidup Sistem nilai, keinginan/hasrat, dan aspirasi Struktur kekuatan (politik) Pengetahuan dan Pemahaman Kecenderungan tertinggi (ultimate trend) Proses ekologis jangka panjang Kebutuhan kehidupan Dikotomi baru: Ekonomi Berkelanjutan vs Ekologi Berkelanjutan? Dimanakah posisi kita saat ini? Menuju arah keberlanjutan yang mana? Jadi mau kemanakah kita? Apakah akan tercipta Paranoia atau kemitraan

Kondisi Krisis Ekologi dan Pembangunan Berbasis Regional Aktifitas Pembangunan Kondisi Pembangunan sudah kritis  Kegiatan Pembangu Utama perlu dibekukan/ dihentikan Tidak Layak untuk melanjutkan kegiatan pembangunan Tingkat Pembangunan Danau Maninjau Aktifitas Masyarakat Kondisi Pembangunan mengarah kritis  perlu perlakuan khusus Tingkat Pembangunan Danau Maninjau Krisis Ekologi Ambang batas Ambang batas Layak untuk melanjutkan kegiatan pembangunan Kondisi pembangunan yg aman  perlu/ dapat dipertahankan kelangusngannya Tingkat Pembangunan Danau Maninjau Waktu Sumber: Triarko N, 2006

Penetapan Prioritas Pembangunan "Lingkaran Setan" Problem Pembangunan Penetapan Prioritas Pembangunan Jika menggunakan pendekatan sektoral maka sulit menentukan prioritas diantara sektor-sektor Jika menggunakan pendekatan regional maka akan dilihat lebih holistik /komprehensif (capturing) dan sistemik; prioritas nya adalah kebutuhan stakeholder Relatif lebih mudah Relatif lebih sulit Pengangguran Pertmbhn eko. rendah Tabungan terbatas REGION Jabodetabekcur Sedikit input modern Ouput pertanian kecil Kurang modal Daya beli rendah Keluarga besar Laju kelahiran tinggi Produktifitas rendah Diet jelek Pendapatan/kapita rendah Permintaan tenga kerja tinggi Kesehatan buruk Kurang gizi Kemiskinan Kondisi hidup tak sehat Output/ pekerja kurang Pendidikan kurang Perumahan tak layak Sumber: Triarko N, 2006

Sistem Lingkungan Hidup Sistem Ekonomi Contoh Simplifikasi Integrasi Keterkaitan Sistem Lh dan Sistem Ekonomi (Kerangka Pemahaman KLHS) Sistem Lingkungan Hidup Sistem Ekonomi Perubahan pada SD Air, Tanah, Permodalan, Ketenagkerjaan, dan produktifitas Tekanan LH Perubahan Iklim dan Variasinya Naiknya permukaan air laut Perubahan pada pola produksi dan konsumsi Kejadian ekstrim (bencana) Dampak pd LH Kerentanan Dampak pd Ekonomi Ketersediaan SD Air, udara dan tanah berkualitas Tekanan Ekonomi KEBIJAKAN Mitigasi Adaptasi Perubahan pada emisi dan tutupan lahan

Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan dan peran Kelembagaan (Formal dan Informal) sebagai “Pendorong/Driver” Institusi (Formal dan Informal) Lingkungan Hidup Sosial Ekonomi Sumber: Partidario, 2000

APA KLHS? DEFINISI SEA is a systematic process for evaluating the environmental consequences of proposed policy, plan, or program initiatives in order to ensure they are fully included and appropriately addressed at the earliest appropriate stage of decision-making on par with economic and social considerations (Sadler dan Verheem, 1996). KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi terhadap lingkungan hidup dari inisiatif usulan kebijakan, rencana, atau program (KRP) dalam rangka memastikan adanya pertimbangan LH yang tepat dan dilaksanakan pada tahapan sedini/seawal mungkin dari proses pengambilan keputusan KRP selain pertimbangan ekonomi dan sosial 8

KLHS MEMFASILITASI TERINTEGRASINYA ISU-ISU LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERLANJUTAN (Untuk Kebijakan-Rencana-Program/KRP)

MENGAPA PERLU KLHS? Meningkatkan manfaat pembangunan. Rencana dan implementasi pembangunan lebih terjamin keberlanjutannya. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan. Dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan semakin efektif diatasi atau dicegah karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan. 10

Tujuan Generik (Generic Objectives) Tujuan KLHS Maksud (Aim) Tujuan Generik (Generic Objectives) Instrumental Mengidentifikasi dampak penting lingkungan dari kebijakan, rencana, program untuk proses pengambilan keputusan Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan, rencana, atau program. Transformatif Memperbaiki mutu dan proses formulasi kebijakan, rencana, dan program Memfasilitasi proses pengambilan keputusan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi Substantif Meminimumkan potensi dampak penting negatif yang akan timbul sebagai akibat dari kebijakan, rencana, atau program (tingkat keberlanjutan lemah) Melakukan langkah-langkah perlindungan lingkungan yang tangguh (tingkat keberlanjutan moderat) Memelihara potensi sumberdaya alam dan daya dukung air, udara, tanah dan ekosistem (tingkat keberlanjutan moderat sampai tinggi)

Sejarah tumbuhnya KLHS KLHS dikembangkan sebagai respons terhadap keterbatasan instrumen Kajian Lingkungan Hidup (EA: Environmental Assessment) Sumber: Partidario, 2000

PEMANFAATAN KLHS DI DUNIA KLHS sampai saat ini secara luas dimanfaatkan untuk bidang-bidang, diantaranya: Perjanjian internasional Privatisasi Program Operasi Terstruktur Anggaran Nasional Rencana Investasi Jangka Panjang Proposal legislatif Kebijakan Global dan Sektoral Kebijakan Strategi Pengentasan Kemiskinan penataan Ruang dan Perencanaan Tata Guna Tanah Perencanaan Sektoral (pertanian, pariwisata, pertambangan, infrastruktur, dll)

Nilai Dasar KLHS Keterkaitan (interdependency) Keberlanjutan (sustainable) Keadilan sosial & ekonomi (socio-economic just) Sumber: Tim KLHS ESP-1, 2007

PRINSIP-PRINSIP (Kriteria performa) Sesuai tujuan (fit for purpose) Bersifat obyektif (objective led) Dijiwai oleh semangat keberlanjutan (sustainability led) Komprehensif (comprehensive scope) Relevan untuk keputusan (decision relevant) Integratif (integrative) Partisipatif (participative) Efektif biaya (cost-effectiveness) Sumber: IAIA, 2000 15

KLHS sebagai pendekatan strategis Ada 3 tujuan obyektif yang biasanya dihasilkan dari pendekatan strategis: 1. Memastikan adanya integrasi aspek LH, sosial, dan ekonomi dalam proses penyusunan KRP; 2. Menemukan segala peluang dan resiko, dikaji dan dibandingkan untuk membangun opsi-opsi alternatif pembangunan yang masih terbuka untuk didiskusikan; 3. Memberikan kontribusi bagi pemantapan konteks kepentingan pembangunan yang lebih tepat untuk merumuskan sejumlah proposal pembangunan masa depan The SEA methodology described in this Guide adopts a strategic approach based on a long-term, holistic and cross-sectoral perspective that is highly focused on few, though significant, factors of analysis that are strategic for decision-making The scope of SEA includes physical, ecological, social, cultural and economic aspects, to the extent that they are relevant in determining the quality of the context in which we live and the risks and opportunities for sustainable development.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) TIPOLOGI Kebijakan Perencanaan Program Proyek KAJIAN LINGKUNGAN Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) KLHS Programatik KLHS Kebijakan AMDAL KLHS Regional KLHS Sektoral Source: Partidario, 2000

Atribut AMDAL KLHS Posisi Akhir siklus pengambilan keputusan Hulu siklus pengambilan keputusan Pendekatan Cenderung bersifat reaktif Cenderung pro-aktif Fokus analisis Identifikasi, prakiraan & evaluasi dampak lingkungan Evaluasi implikasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan Dampak kumulatif Amat terbatas Peringatan dini atas adanya dampak kumulatif Titik berat telaahan Mengendalikan dan meminimumkan dampak negatif Memelihara keseimbangan alam, pembangunan berkelanjutan Alternatif Alternatif terbatas jumlahnya Banyak alternatif Kedalaman Sempit, dalam dan rinci Luas dan tidak rinci sebagai landasan untuk mengarahkan visi & kerangka umum Deskripsi proses Proses dideskripsikan dgn jelas, mempunyai awal dan akhir Proses multi-pihak, tumpang tindih komponen, KRP merupakan proses iteratif & kontinyu Fokus pengendalian dampak Menangani simptom kerusakan lingkungan Fokus pada agenda pembangunan berkelanjutan, terutama ditujukan utk menelaah agenda keberlanjutan,

BEDA DENGAN AMDAL [lanjutan] KLHS PEMRAKARSA Pemerintah/swasta Pemerintah INSTITUSI PENILAI Diperlukan institusi yang berwenang memberikan penilaian & persetujuan AMDAL Tidak diperlukan institusi yg berwenang memberikan penilaian & persetujuan KLHS 19

KARAKTERISTIK Kajian dapat dilakukan secara BERJENJANG [tiering]: Nasional  provinsi  kabupaten/kota Kebijakan  rencana  program instrumen PENGIKAT antar sektor, wilayah, dan lembaga  menjawab distorsi pemahaman OTDA Fokus pada KONSEP, bukan rancangan teknis fisik. Antisipatif terhadap dampak lingkungan yang bersifat KUMULATIF, TIDAK LANGSUNG, dan SINERGISTIK.. Sumber: Tim KLHS ESP-1, 2007 20

Sumber: WB, 2002

Institusi penanggungjawab APLIKASI KLHS Aplikasi KLHS Sistem Inti Institusi penanggungjawab Tata Ruang RTRW Dept. PU – Pemda Rencana Pembangunan Daerah RPJP (D), RPJM (D), RTRW(D) Dept. Dagri – Pemda Rencana Pembangunan Nasional Perencanaan Nasional Bappenas KLHS sektor Belum sepenuhnya dikembangkan Dept. Sektoral Kebijakan KLHS Wajib (?) Sukarela (?) Kajian belum sepenuhnya selesai dikaji KLH/ Bappenas/ Depdagri Sumber: Tim KLHS ESP-1, 2007 22

Bagaimana mengintegrasikan KLHS dalam pembuatan keputusan/kebijakan? 2 opsi terbaik: merged processes integrated processes Planning SEA Sumber: Verheem, 2007

Peran KLHS dalam proses pembuatan keputusan/ kebijakan

Contoh KLHS dalam satu kesatuan (merge) proses Tidak ada proses standar KLHS KLHS sebagai satu set kegiatan kunci dalam perencanaan, diantaranya: Pemantapan visi untuk masa depan yang diinginkan Identifikasi isu-isu kritis LH Kaji opsi-opsi untuk menciptakan masa depan yang diinginkan Identifikasi dan kaji aksi-aksi untuk merealisasi strategi terbaik dll. ref: Partidario 2007

Mana yang paling efektif? Merged processes: Opsi terbaik jika para perencana memiliki sikap yang positif terhadap permasalahan LH dan KLHS Integrated processes: Opsi terbaik untuk kasus yang memiliki sikap negatif (terhadap LH) Dasar yang terbaik (only?) untuk membuat peraturan Praktek yang paling banyak diterapkan di dunia Sumber: Verheem, 2007

Seberapa ‘dini’ KLHS mulai diterapkan? ‘Sangat awal’: Proposal kebijakan belum ada (baru ide/wacana) Analisis KLHS dibutuhkan untuk mengatasi masalah KLHS membantu membangun proposal Contoh: ide menghubungkan secara fisik pulau Jawa dan Sumatera (terowongan atau jembatan ?) ‘Awal’: Sudah ada proposal kebijakan KLHS mengkaji dampak Proses KLHS memberi peluang alternatif yang lebih baik Contoh: proses RPJP, RPJM, RTRW Sumber: diadopsi dari Verheem, 2007

Fokus kunci pada dampak atau isntitusi? KLHS fokus pada dampak : KLHS memprediksi dampak masa depan dari opsi-opsi kebijakan Kemudian membangun opsi terbaik KLHS fokus pada penguatan institusi: KLHS mengidentifikasi titik lemah dalam peran institusi untuk pengelolaan LH dari rumusan kebijakan baru Kemudian memberikan pendapat opsi-opsi untuk penguatan institusi Sumber: Tim KLHS ESP-1, 2007

Bagaimana KLHS dapat berpengaruh? Ada 3 bangunan KLHS: Informasi yang baik: kajian yang solid tentang isu-isu keberlanjutan Partisipasi penuh: struktur perdebatan antara pemerintah dan publik mengenai isu-isu tersebut Pengaruh: mekanisme yang memastikan hasil kajian dan debat ikut dipertimbangkan Sumber: Tim KLHS ESP-1, 2007

Mana yang lebih efektif? Fokus pada dampak atau institusi? Selalu penting, tetapi seringkali sangat sulit untuk tingkat kebijakan Fokus pada institusi: Selalu penting, tetapi seringkali tidak optimal dalam proses KLHS Sumber: Tim KLHS ESP-1, 2007

Bagaimana mekanisme agar KLHS berpengaruh? Melalui proses organisasi: Komitmen politisi, pimpinan industri, tokoh masyarakat sipil (‘create champions’) Organisir kerjasama antar dinas Melalui susunan prosedurial: Mekanisme akuntabilitas Mekanisme pengendalian mutu Melalui komunikasi: “bicara ekonomi” Biaya dan Manfaat Nilai jasa-jasa ekosistem/LH Kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi Gambarkan peluang kerja yang tercipta Sumber: Verheem, 2007

Metode KLHS yang sering diterapkan Teknik yang sering digunakan Metode yang sering diterapkan dalam KLHS Penggunaan metode dan teknik yang cocok dalam KLHS tergantung dari kisaran aspek-aspek yang dikaji. Metode KLHS yang sering diterapkan Metode KLHS Teknik yang sering digunakan Penapisan Indikator, checklists, konsultasi Tenaga Ahli Pelingkupan Indikator, checklists, matriks, partisipasi publik, konsultasi Kajian dampak Matriks, survey, partisipasi publik, konsultasi, jaringan, analisis statistik, peta overlay Review Konsultasi, partisipasi publik Pengambilan Keputusan Checklists, matriks, peta overlay Tindak - lanjut Indikator, survey Sumber: Thomas B. Fisher

Contoh penerapan metode KLHS; kasus perencanaan transportasi Sumber: Thomas B. Fisher

INTEGRASI KLHS DALAM PERENCANAAN TATA RUANG Penataan ruang sebagai instrumen preemtif pengelolaan lingkungan [UU 23/1997]. Kebijakan umum penataan ruang yang tertuang dalam UU 26/2007 telah mengakomodasi pertimbangan lingkungan  KLHS membantu memastikan sampai tingkat implementasi. Instrumen pelengkap KLHS untuk memastikan kepentingan lingkungan dipertimbangkan secara memadai dalam rencana tata ruang wilayah: daya dukung dan daya tampung lingkungan, valuasi ekonomi lingkungan, dll. Sumber: Bambang Setiabudi, 2008 35

INTEGRASI KLHS DALAM PERENCANAAN TATA RUANG RTRWN RTR-PULAU RTRK STRATEGIS PER-PEL UU 26/2007 INSTANSI PENAGGUNG JAWAB PUSAT INSTANSI LH PUSAT NSPK RTRWP RTRK STRATEGIS INSTANSI PENAGGUNG JAWAB PROVINSI INSTANSI LH PROVINSI RTRW Kab/Kota RDTR Kab/Kota RTRK STRATEGIS INSTANSI PENAGGUNG JAWAB KAB/KOTA INSTANSI LH KAB/KOTA Sumber: Bambang Setiabudi, 2008

Sekian dan terima kasih 37

LAMPIRAN Nine steps of SEA

Nine-Step Approach to SEA Pre - SEA: Establish the need / objectives of the proposed action trade, finance, economic, military & other agreements intl. conventions, multilateral & bilateral devt. assistance, global issues legislation, policies, plans, programs govt. spending & investment priorities Determine if an SEA is required and what level of detail Before SEA is initiated, the responsible agency defines the basis for a proposed policy, bill, plan or programme. A preliminary statement should be made of the need, purpose and objectives to be achieved. These aims are not subject to review by an SEA, but the justification of a proposal is conditional on its environmental impact. The SEA process itself must be objectives-led in order to fully evaluate the environmental impacts of a proposal. Preparatory methods of identifying environmental objectives include policy and legal review (e.g. goals, standards and targets outlined in government strategy, obligations under international environmental agreements). Formal screening procedures can be divided into two types. Listed proposals subject to SEA are specified in legislation or guidelines. Case-by-case screening applies to all proposals to determine which ones have potentially significant environmental effects and warrant full assessment. Screening criteria and checklists from EIA can be readily adapted to this purpose, supplemented, as necessary, by policy tree diagrams and stakeholder consultation.

Nine steps to SEA Scoping: Identify the important issues/ impacts that need to be examined; assemble envtl. information. Steps 1-3 1) Find the stakeholders & announce start of the SEA process 2) Develop a shared vision on problems/objectives/ alternatives 3) Do a consistency analysis: new versus existing objectives EIA scoping procedure can be adapted to the different types of proposal subject to SEA. An early, transparent and systematic process should be followed to focus on the impacts that matter for decision-making and set terms of reference for further study. Modified EIA methods, such as matrices, overlays, and case comparisons can be used to scope the environmental dimensions of specific plans and programmes, e.g. to identify inconsistencies in their objectives, issues that require attention and/or the potential impact of implementing the proposal. Where environmental considerations are generalised and less immediate (e.g. proposed immigration, fiscal or trade policies), appraisal methods can be used, such as environmental scanning to clarify the implications, and/or issue tracking to a stage when key impacts become clarified (e.g. immigration projections linked to housing demand, nationally or regionally). The general content of information to be gathered in an SEA can be specified in legislation or procedure. The data that need to be gathered for a specific proposal will be clarified during screening and scoping. SEA is carried out against a baseline or profile, typically a description or characterisation of the affected environment or media (e.g. air or water quality). Useful sources of background information include state of the environment reports and country environmental profiles.

Nine Steps to SEA Assessment: identify and compare range of alternatives including a best practice envtl. option & relate to costs and benefits Steps 4-6 4) Set TOR for the assessment of alternatives identified 5) Do the assessment and document it 6) Organize (independent) quality assurance For plans and programmes with a spatial dimension, the baseline can be recorded as environmental stock and critical natural assets. Key indicators are used to measure change in terms of global sustainability, natural resource management and local environmental quality. Appropriate indicators for sector-specific proposals will depend on the key environmental impacts (e.g. emissions-based air quality indicators for energy, transport strategies). Formulation of alternatives in the SEA process is central to integrating environment considerations into sector policy and plan-making. A first step is to identify the range of alternatives that meet the objectives of the proposal, and summarize their economic, social, and environmental aspects. The alternatives should include a ‘do nothing’ alternative and best practicable environmental option (BPEO). Where a large number of alternatives are potentially open, methods used to systematically compare them include environmental benefit-cost analysis and multi-criteria evaluation (e.g. formulation of national energy or water policy). The BPEO helps clarify the environmental trade-offs that are at stake, and the basis for choice. Objectives-led SEA is critical for this purpose, and also can empower risk and benefit negotiation (e.g. to reduce NOx emissions as part of transport strategy).

Nine Steps to SEA III. Decision making: approve, reject or modify proposal Steps 7-8 7) Discuss with all stakeholders the alternative to prefer, with reason for decision 8) Motivate the (political) decision in writing On submission to the final decision-making body, a proposal can be approved, rejected or modified (e.g. as a result of condition-setting). When doing so, the decision-making body has a duty or obligation to take account of the results of an SEA, including public consultation. Despite adverse environmental impact, a policy, bill or plan often will be accepted because the economic and social benefits are considered to outweigh the impact. Reasons for decision should be issued, specifying the terms of approval and any follow up requirements

Nine Steps to SEA IV. Monitoring and audit: check to see if implementation is envt’ly sound & in accordance with approvals Step 9 9) Monitor the implementation and discuss the results Monitoring the implementation of a policy, bill or plan can be a simple check to see if environmental objectives are being met, or a systematic programme to measure its impact. Information tracking systems can be used to monitor issues and progress, and to focus and streamline any subsequent SEA or EIA process.

Key SEA Principles, Measures and Performance Criteria The following describes the components of SEA effectiveness / performance & distinguish the SEA process from other processes with partially similar characteristics and/or objectives. principles that describe good practice in SEA process design and implementation; key performance criteria and characteristics and measures that describe an effective approach;

Principles for good practice: Characteristics and measures of effectiveness Integrated - identifies key environmental, social & economic effects of the proposed initiative & their policy & planning implications Analyzes environmental, social & economic effects & interrelationships Takes account of relevant sector & spatial linkages &, were appropriate, is tiered to project EIA & decision-making Incorporates environmental considerations into the mainstream of development policy & plan-making

Principles for good practice: Characteristics and measures of effectiveness Sustainability-driven – explicitly describes how devt. options & proposals contribute to envt. & social devt. Analyses the environmental, social & economic effects against a framework of sustainability objectives, principles & criteria Identifies the best practicable alternative from a sustainability perspective Defines the environmental outcomes that are sought from implementation of the proposal

Principles for good practice: Characteristics and measures of effectiveness 3. Adaptive - improves capability to manage risk & uncertainty & to cope with unanticipated effects (i.e. that are greater than predicted) Undertakes an iterative approach that is customized to the context & circumstances of decision making. Addresses risks, uncertainties & opportunities associated with a proposal. Identifies measures for policy/plan implementation & follow-up, including monitoring and review of lessons & experience

Principles for good practice: Characteristics and measures of effectiveness Focused - undertakes an ‘objectives-led’ approach that gives attention to environmentally significant proposals & their impacts & opportunities. Identifies the environmental objectives (targets & indicators) that will be used to guide the assessment Undertakes a scoped assessment that defines the key issues & impacts Considers major alternatives and compares them in terms of impact on the environment

Principles for good practice: Characteristics and measures of effectiveness Credible - carries out a robust, evidence-based assessment that improves understanding of the potential impacts of a proposed policy or plan Undertakes technical studies in sufficient depth & detail to address the issues. Employs an appropriate methodology and techniques Assembles the information in accordance with terms of reference (or to meet the requirements of decision-making)

Principles for good practice: Characteristics and measures of effectiveness Transparent - complies with requirements & procedures; implemented systematically & accountably by the proponents, lead agencies & key stakeholders Follows clear, easily-understood requirements & procedures Is administered responsibly, fairly & impartially wit independent checks on compliance Requires consideration of findings in decision-making with written statement of reasons for decision

Principles for good practice: Characteristics and measures of effectiveness 7. Participative - provides appropriate opportunities & means for public & stakeholder involvement Informs & involves interested, affected public & government bodies throughout the decision-making process Addresses their inputs & concerns in documentation & decision making Clarifies areas of agreement or disagreement & helps to build consensus among stakeholders

Principles for good practice: Characteristics and measures of effectiveness Informative - explicitly describes how development options and proposals contribute to(ward) environmentally and socially sustainable development Provides sufficient and timely information early in decision-making and continuing throughout the process Documents the findings of assesment in a written report as an input to final decision-making Clarifies the trade-offs at stake

Principles for good practice: Characteristics and measures of effectiveness Outcomes-oriented - delivers on the ground benefits or improvements for resources & the environment& builds capacity for managing toward sustainability Results in appropriate terms and conditions that protect or enhance the environment Leads to positive changes in policy and institutional capacity for environmental management or sustainable development Safeguards environmental sustainability in support of poverty reduction in accordance with MDG 7