EGM Peningkatan Peran DMS, QAS, FMS ROMS Februari 2015.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO
Advertisements

LANGKAH LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2012
Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
PERKEMBANGAN ALOKASI DANA PNPM-MPd KAB. NAGAN RAYA S/D TAHUN 2013
Pembukuan & LPJ Bendahara
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
DAN RENCANA TINDAK LANJUT
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
PENERIMAAN NEGARA Tanjungbalai, Nopember 2012
Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012
Sosialisasi Konsep Pedoman Pelaksanaan Hibah Insentif Kabupaten/Kota (HIK) Draft 8 Dec 2011.
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
MEKANISME PENCAIRAN DANA MEDP
Perwakilan BPKP DKI Jakarta II
TATA CARA PELAKSANAAN PAKET PAMSIMAS HIK
PEMBAYARAN DAN PENYELESAIAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
KERANGKA PRESENTASI I. Kebijakan Pengelolaan Utang II. Pengaturan Pinjaman Luar Negeri III. PNPM Urban.
PROSEDUR FASILITAS KEPABEANAN PEMBEBASAN BEA MASUK
PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
________________ PENILAIAN PRESTASI KINERJA DAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENHUB.
DISAMPAIKAN DALAM ACARA RAPAT KOORDINASI PROGRAM PAMSIMAS REGIONAL I
SOSIALISASI PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-30/PB/2014
REVIEW CAPAIAN AMPL DAN KINERJA KELEMBAGAAN BP-SPAMS
SOSIALISASI PERENCANAAN KAS.
Mekanisme Pengelolaan Hibah
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2014
Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014
KEGIATAN DESA SASARAN BARU
DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
EGM Peningkatam Peran DMS, QAS dan FMS Bali – 24 Februari 2015.
EGM Peningkatam Peran DMS, QAS dan FMS Bali – 24 Februari 2015.
HASIL EVALUASI BPKP EGM FMS, 25 Februari 2015.
Prosedur Operasional Baku Uji Petik 2014
BADAN LAYANAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN Direktorat Pembinaan PK BLU
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DIPA BLU UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN ANGGARAN 2015
Matriks BHMN, BLU, PTN.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
PENGELOLAAN KEUANGAN TINGKAT MASYARAKAT
Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satker BLU
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
LATAR BELAKANG Kewajiban penatausahaan dan Penyusunan LPJ oleh setiap Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran (PMK 73/pmk.05/2008) LPJ wajib disampaikan secara.
1 HASIL AUDIT PROGRAM BERMUTU Cisarua, 20 April 2011 Perwakilan BPKP DKI Jakarta II.
Hotel Ambhara, 27 Februari 2014
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
II.D. PROSEDUR PEMBAYARAN
PROGRAM HIBAH AIR MINUM Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah
KPPN MALANG Perdirjen No.PER-39/PB/2016 Tentang Perubahan
Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2015
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS II TA 2015 Ketua CPMU Pamsimas
Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017
DISAMPAIKAN DALAM ACARA RAPAT KOORDINASI PROGRAM PAMSIMAS REGIONAL II
KEBERLANJUTAN DESA PASCA
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pengelolaan Hibah Daerah
Pekalongan, 25 s.d 27 September 2018
Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM
Transcript presentasi:

EGM Peningkatan Peran DMS, QAS, FMS ROMS Februari 2015

Tingkat Masyarakat Tingkat Pengelola Program: - Pusat - Propinsi: PKPAM, Dinkes Propinsi - Kabupaten/Kota: Satker PIP

NoJenis Hibah Sumber DanaKomposisi PendanaanTahapan Pencairan 1Reguler-APBN (IBRD, Grant TF) -APBD 80% APBN, min 20% Kontribusi Masyarakat (min4% Incash, min16% Inkind) 80% APBD, min20% Kontribusi Masyarakat (min4% Incash, min16% Inkind) 20%, 40%, 40% 2HIDAPBN (Rupiah Murni)80% APBN, min20% Kontribusi Masyarakat (min4% Incash, min16% Inkind) 50%, 50% 3HIKAPBN (Rupiah Murni)40% APBN, 40% APBD, min20% Kon. Masy (min10% incash, min10% Inkind) APBN: 50%, 50% APBD: 50%, 50% 4HKPAPBN40% APBN, 40% APBD, min20% Kon. Masy (min4% incash, min16% Inkind) APBN: 50%, 50% APBD: 50%, 50%

Pusat Propinsi: PKPAM Dinas Kesehatan Propinsi Kabupaten/Kota: BLM

Financing Agreement PAD Peraturan Pemerintah IBRD: Per Dirjen PB No PER- 37/PB/2013 Grant TF : Per Dirjen No PER- 15/PB/2010 Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara No S-4256/PB/2010 tanggal 22 Juni 2010 mengenai Ralat Register Grant TF Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara No S- 3180/PB/2014 tanggal 19 Mei 2014 mengenai perubahan Jumlah Hibah, Closing Date, Pelaksana (implementing Unit) untuk Support Water Supplay and Sanitation for Low Income Communities Project – Pamsimas (TF ) Juknis

IBRD 8259-INDGrant TF KDKATEGORINILAI (USD))KDKATEGORINILAI (USD) 1Good, non consulting service, workshop, and training under part A, E of the project (80%) 31,460,000aComponent 1: Empowerment and Local Institutional Development Component 3: Implementation Support and Project Management (100%) 23,566,292 2Grant under Part C of the project (100%) 65,090,000bComponent b: Village Incentive Grants (100%) 39,182,797 3Consultant Services (80%) 3,350,000 JUMLAH99,900,000JUMLAH 62,749,089

UraianIBRD 8259-IND (PLN)Grant TF (HLN) Nomor Pinjaman/BantuanIBRD 8259-INDGrant TF Nomor Register Tanggal penandatanganan11 Juni September 2009 Tanggal efektif2 Agustus September 2009 Closing date31 Desember September 2017 Jumlah pinjaman/bantuanUSD 99,900,000USD 62,749,089 Nomor reksus Initial DepositProyeksi kebutuhan 6 bulan Executing AgencyDirjen Cipta Karya (KemenPU) Implementing AgencyDirjen Bangda, Dirjen PMD (kemendagri) Dirjen PP & PL (kemenkes) Dirjen Cipta Karya (KemenPU) Dirjen Bangda, Dirjen PMD (kemendagri) Dirjen PP & PL (kemenkes) Dirjen Cipta Karya (KemenPU)

Laporan Realisasi Anggaran Interm Financial Report Laporan Keuangan Unaudited Laporan Pengadaan di Masyarakat LAPORAN KEUANGAN di Tingkat Management Proyek

PusatPropinsiKabupaten/Kota DIPA DIPA, RKM SP2D dan SPM (RK, RM) - LS - GUP - Nihil BAP: kontrak SP2D dan SPM (RK, RM) - LS - GUP - Nihil BAP: Kontrak Reguler: - SP2D dan SPM RK (LS) -SP2D dan SPM APBD (LS) -Kontribusi Masyarakat (data SIM) (4% in cash, 16 % In kind) HID: SP2D dan SPM RM (LS) Kontrbusi masy. (Data SIM)(min4% in cash, min16% inkind) HIK: SP2D dan SPM RM (LS) SP2D dan SPM APBD (LS) Kontribusi Masy.( Data SIM)(min10% in cash, min10% inkind) HKP: -SP2D dan SPM RM (LS) -SP2D dan SPM APBD (LS) -Kontribusi Masy. (data SIM) (min4% Incash, min16% inkind) SP2D, SPM, BAP harus dikirim ke CPMU setiap ada pencairan Dokumen SP2D, SPM harus disimpan 10 tahun

lanjutan

Outstanding: adalah pengeluaran yang sudah terjadi tetapi belum masuk ke Rekening Khusus (belum membebani Rekening Khusus). Akibatnya: akan membebani rekening pemerintah Backlog adalah pengeluaran yang sudah terjadi dan dan sudah membebani rekening khusus tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan karena: Dokumen tidak lengkap (SP2D, SPM, BAP/Invoice) Adanya kesalahan prosedur

WA (Withdrawal Application) adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan initial deposit dana Pinjaman/hibah, pengisian kembali Rekening Khusus, dan/atau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh pemerintah. Dokumen WA adalah IFR. WA yang yang disampaikan kLender melalui Kemenkeu berdasarkan dokumen SP2D. Kemenkeu: Kinerja Pamsimas dilihat dari kapan Sp2D terbit, dibandingkan dengan kapan disampaikan WA

Tidak tersedianya dana didalam Rekening Khusus Akan membebani Rekening Pemerintah Kegiatan akan terganggu

Dokumen Permintaan Dana (IFR) Pertanggungjawaban Pemantauan Dasar untuk pengambilan keputusan

Internal: irjen, misi WB Eksternal: BPKP, BPK

Irjen: temuan dan rekomendasi Misi WB: aide Memoar: Satisfactory Moderately Satisfactory Moderately Unsatisfactory Unsatisfactory Penilaian atas misi WB bulan Januari untuk FM: Moderately Satisfactory Hal-hal yang mempengaruhi penilaian antara lain: masih ditemukan lemahnya administrasi & pembukuan di tingkat Masy. Audit BPKP Penyampaian IFR BPKP: Keuangan: Opini Wajar tanpa pengecualian Wajar dengan Pengecualian Kinerja: penilaian (berhasil, cukup berhasil dst)

selesai