 Sasaran strategisIndikator KinerjaTargetCapaian Meningkatnya pemenuhan hak perempuan dan laki- laki di bidang ekonomi Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Advertisements

PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
BAHAN RAKOR PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUN 2013
Strategi Nasional Literasi Keuangan
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD - GRK
PERMASALAHAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS IPTEK DI PROVINSI GORONTALO Wakil Gubernur Gorontalo Rakornas RISTEK Tahun 2004 Jakarta.
KINERJA DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI s.d TAHUN 2013
BUSINESS PROCESS DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Anak di daerah
KESIAPAN SKPD DALAM IMPLEMENTASI ANGGARAN RESPONSIF GENDER
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Anggaran Responsif Gender
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
Deputi bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi 2014
Hubungan Antar Pemerintahan
HASIL REVIU RKA-K/L SATKER DEPUTI I
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
Berbagi Pengalaman Upaya Meningkatkan Akreditasi Program Studi
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEGIATAN PRIORITAS, SASARAN DAN TARGET RKP TAHUN 2015
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.
Department of Business Adminstration Brawijaya University
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Disampaikan pada acara :
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L)
OUTCOME DEPUTI PUG BIDANG EKONOMI s.d TAHUN 2013
1.MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA ISU: -PENDIDIKAN -KESEHATAN -KETENAGA-KERJAAN -KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN ISU STRATEGIS: -HUKUM YANG BERPIHAK -POLITIK.
PENYUSUNAN RKP 2013 BIDANG KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 15 Februari 2012.
ASDEP GENDER DALAM INFRASTRUKTUR
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI s.d TAHUN 2013
KEGIATAN PRIORITAS, SASARAN DAN TARGET RKP TAHUN 2015
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
PAPARAN DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG Disampaikan dalam rangka audiensi dengan Gubernur bersama Tim Driver PPRG.
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
PELIBATAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERTANIAN
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ASDEP GENDER DALAM INFRASTRUKTUR
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
P2TP2A DAN PERKEMBANGANNYA
PUSAT TELAAH INFORMASI REGIONAL (PATTIRO) HOTEL MILLENIUM, 24 MEI 2012
BUKU PEGANGAN P2TP2A DANA DEKON
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGARUSUTAMAAN GENDER PENGARUSUTAMAAN GENDER
OUTCOME DEPUTI PUG BIDANG EKONOMI s.d TAHUN 2013
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
Mekanisme kerja KPPPA dan pola untuk menyusun disain program
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
LAPORAN RENCANA PRIORITAS KEGIATAN TAHUN 2014 – 2015 ASISTEN DEPUTI GENDER DALAM ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Disampaikan pada: Penilaian hasil kerja.
PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, KELAUTAN
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DIFABEL
PERAN DISPERINDAGKOP-UKM DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA DISPERINDAGKOP-UKM KABUPATEN BANJARNEGARA.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
RANCANG BANGUN SIGA SULSEL
PEROLEHAN APE DI SULAWESI SELATAN
Transcript presentasi:

 Sasaran strategisIndikator KinerjaTargetCapaian Meningkatnya pemenuhan hak perempuan dan laki- laki di bidang ekonomi Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bid. Ekonomi di tingkat nasional dan daerah 6 Kebijakan Jml K/L dan Pemda yang mengembangkan Kebijakan/program/ke giatan yang responsif gender di bidang ekonomi 14 K/L dan 16 Pemda Meningkatnya jml K/L dan Pemda yang memanfaatkan data terpilah perempuan dan laki- laki di bidang ekonomi Jml K/L dan Pemda yang memanfaatkan data terpilah perempuan dan laki-laki di bidang ekonomi 12 K/L dan 16 Pemda KINERJA DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI s.d TAHUN 2013

  Jumlah k/l dan pemda yg mengembangkan kebijakan Program dan kegiatan yg RG bidang ekonomi.  Jml k/l dan pemda yg memanaatkan data terpilah perempuan dan laki-laki bid. Ekonomi. OUTCOME DEPUTI PUG BIDANG EKONOMI s.d TAHUN 2013

Capaian Kinerja DEPUTI PUG BIDANG EKONOMI s.d TAHUN 2013 Sasaran StrategisIndikator KinerjaTargetCapaian Meningkatnya pemenuhan hak perempuan dan laki- laki di bidang ekonomi Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bid. Ekonomi di tingkat nasional dan daerah 6 Kebijakan Jml K/L dan Pemda yang mengembangkan Kebijakan/program/k egiatan yang responsif gender di bidang ekonomi 14 K/L dan 16 Pemda

....lanjutan Sasaran StrategisIndikator KinerjaTargetCapaian Meningkatnya jml K/L dan Pemda yang memanfaatkan data terpilah perempuan dan laki-laki di bidang ekonomi Jml K/L dan Pemda yang memanfaatkan data terpilah perempuan dan laki- laki di bidang ekonomi 12 K/L dan 16 Pemda

ASDEP GENDER DALAM KETENAGAKERJAAN KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yang responsive gender KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yang responsive gender

ASDEP GENDER DALAM KETENAGAKERJAAN KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yang responsive gender KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yang responsive gender

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT NOKEASDEPAN GENDER DALAM PERMASALAHAANTINDAK LANJUT 1Ketenagakerjaan a. Masih kurang pemanfaatan data terpilah gender bidang ketenagakerjaan untuk menganalisis isu gender yang ada sehingga analsisinya kurang tajam. b.Ketersediaan Data terpilah bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian masih terbatas terutama di Ditjen PHI dan Jamsos. POKJA Sudah terbentuk dan sudah berjalan sebagaimana mestinya. BAPPEDA akan menganalisis program/kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas provinsi dengan analisis gender a. POKJA sudah ada namun belum berjalan. Mutasi jabatan dan SDM penggerak yang paham gender di BP3A terlalu cepat sehingga menghambat pelaksanaan program kegiatan Para perencana pada SKPD daerah belum mampu melihat isu-isu gender. 2KUKM dan INDAG 3Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Belum merujuk pada data terpilah yang sudah dibuat

OUTPUT ASDEP GENDER DALAM Ketenagaakerjaan TA 2013 EEO....

OUTCOME ASDEP GENDER DALAM Ketenagakerjaan EEO....

ASDEP GENDER DALAM KUKM DAN INDAG KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang KUKM dan INDAG yang responsive gender KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang KUKM dan INDAG yang responsive gender

ASDEP GENDER DALAM KUKM DAN INDAG KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang KUKM Dan INDAG yang responsive gender KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang KUKM Dan INDAG yang responsive gender

NOKEASDEPAN GENDER DALAM PERMASALAHAANTINDAK LANJUT 2KUKM dan INDAG a.Masih kurangnya data terpilah bidang KUKM dan INDAG Fasilitasi penyusunan data terpilah bidan KUKM dan INDAG b. Para perencana K/L dan Pemda masih kesulitan dalam menggali isu-isu gender Fasilitasi Penyusunan PPRG bagi para perencana K/L dan Daerah c. Advokasi PUG untuk Eselon I, II, III, IV di Menko Perekonomian belum dapat terlaksana karena padatnya kegiatan di Menko Perekonomian Koordinasi terus menerus untuk mencapai kesepakatan waktu penyelenggaraan advokasi d. POKJA di Menko Perekonomian sudah terbentuk akan tetapi belum berjalan secara intensif Perlu penguatan Pokja di Menko Perekonomian e. Mutasi jabatan dan SDM penggerak yang paham gender di BP3A terlalu cepat sehingga menghambat pelaksanaan program kegiatan Sosialisasi PUG dan PPRG terus menerus dilakukan

OUTPUT ASDEP GENDER DALAM KUKM DAN INDAG TA Buku Pedoman PPRG Kementerian KUKM 2. Buku Pedoman PPRG Kementerian Perindustrian 3. Buku Pedoman PPRG Kementerian Perdagangan 4. Buku Juklak Pengembangan Industri Rumahan 5. Fasilitasi pendampingan pelaku Industri Rumahan 6. Fasilitasi penyusunan dan pengolahan data terpilah bidang KUKM dan INDAG di K/L dan Provinsi 7. Pendampingan penyusunan PPRG bidang KUKM dan INDAG di K/L dan Provinsi 8. Fasilitasi pemeran produk KUKM dan INDAG 9. Fasilitasi pertemuan evaluasi pelaksanaan Kebijakan PPEP terkait data terpilah bagi 33 prov 10. Fasilitasi pertemuan Kemitraan antara KPP-PA, LM, Dunia Usaha bidang KUKM dan INDAG

OUTCOME ASDEP GENDER DALAM KUKM dan INDAG 1.Kementerian KUKM telah menghasilkan pedoman PPRG untuk Daerah. 2.Kementerian KUKM telah melakukan forum POKJA PUG KUKM seluruh Indonesia setiap tahunnya. 3.Kementerian KUKM telah melakukan kegiatan afirmasi bagi perempuan pengusaha (akses pendidikan, permodalan, promosi, dan kelembagaan) 4.Kementerian Perindustrian telah melakukan kegiatan afirmasi bagi perempuan pengusaha (akses pendidikan, permodalan, promosi) 5.Kementerian Perdagangan telah melaksanakan kegiatan (pasar) yang responsif gender 6.Menko Perekonomian telah membuat bahan bangunan komposit bahan limbah 7.Lembaga Plan Indonesia telah memfasilitas kegiatan pelatihan keterampilan untuk perempuan muda (19-29 tahun)

Outcome (lanjutan-1) 8. Standart Chartered Bank telah melakukan pelatihan Pengelolaan Keuangan untuk kaum perempuan 9. PT. Prudential telah melakukan pelatihan Financial Literacy (Tips mengelola dana) untuk perempuan 10. BII telah melaksanakan kegiatan pemberian penghargaan kepada perempuan wirausaha berprestasi 11. Bursa Efek Indonesia (BEI) telah melaksanakan kegiatan sosialisasi tips-tips melakukan investasi yang baik dan benar kepada perempuan 12. Kab. Kendal telah melakukan pendampingan bagi pelaku Industri Rumahan 13. LIPI telah membuat master plan pembangunan Industri Rumahan 14. Prov. Kaltim telah melakukan kajian tentang Industri Rumahan 15. HIPMIKINDO telah memfaslitasi pameran produk UKM perempuan

Outcome (Lanjutan-2) 16. IWAPI telah memfasilitasi pameran bagi perempuan pengusaha 17.LPPI (Lembaga Pemberdayaan Perempuan Indonesia) telah memberikan penghargaan kepada perempuan wirausaha berprestasi 18. Majalah Femina telah memberikan Award kepada perempuan inovatif dan berprestasi 19. APKLI (Asosiasi Pedagang Kaki Lima) telah memfasiltasi pemasaran produk wirausaha perempuan 20. OJK (Otoritas Jasa Keuangan sedang menyusun Buku Modul Pengenalan Jasa Keuangan (Investasi, Bank, Asuransi, Pensiun, dll) kepada perempuan 21. Provinsi (Jateng, Kalsel, Kepri, dll) telah melakukan pendampingan kepada wirausaha perempuan

ASDEP GENDER DALAM PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, KELAUTAN, KETAHANAN PANGAN DAN AGROBISNIS KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, kelautan, ketahanan pangan dan Agrobisnis yang responsive gender KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, kelautan, ketahanan pangan dan Agrobisnis yang responsive gender

ASDEP GENDER DALAM PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, KELAUTAN, KETAHANAN PANGAN DAN AGROBISNIS KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, kelautan, ketahanan pangan dan Agrobisnis yang responsive gender KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, kelautan, ketahanan pangan dan Agrobisnis yang responsive gender

NOKEASDEPAN GENDER DALAM PERMASALAHAANTINDAK LANJUT 3Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan

OUTPUT ASDEP GENDER DALAM PERTANIAN TA 2013 MINAPOLITAN dst

OUTCOME ASDEP GENDER DALAM PERTANIAN MINAPOLITAN dst

ASDEP GENDER DALAM IPTEK DAN SUMBERDAYA EKONOMI KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang IPTEK dan sumberdaya ekonomi yang responsive gender KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang IPTEK dan sumberdaya ekonomi yang responsive gender

ASDEP GENDER DALAM IPTEK DAN SUMBERDAYA EKONOMI KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang IPTEK dan sumberdaya ekonomi yang responsive gender KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang IPTEK dan sumberdaya ekonomi yang responsive gender

NoKeasdepan Gender dalamPermasalahTindak Lanjut 4IPTEK

OUTPUT ASDEP GENDER DALAM IPTEK TA 2013 PLIK dan MPLIK dst

OUTCOME ASDEP GENDER DALAM IPTEK PLIK dan MPLIK dst

ASDEP GENDER DALAM INFRASTRUKTUR KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang Infrastruktur yang responsive gender KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang Infrastruktur yang responsive gender

ASDEP GENDER DALAM INFRASTRUKTUR KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang Infrastruktur yang responsive gender KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang Infrastruktur yang responsive gender

NoKeasdepan Gender dalamPermasalahTindak Lanjut 5Infrastruktur

OUTPUT ASDEP GENDER DALAM Infrastruktur TA 2013 Kerjasama dgn PATTIRO IUWASH...dst

OUTCOME ASDEP GENDER DALAM Infrastruktur Kerjasama dgn PATTIRO IUWASH...dst

terima kasih