Auditor Itjen Kemdikbud

MEMBURU KEJAHATAN TERORGANISASI
AMAR, IMPLIKASI, DAN SOLUSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR /PUU-VII/2009 Dibacakan: 31 Maret 2010 Kementerian Pendidikan Nasional April.
PERAN SERTA APARATUR PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI dan KPK Whistleblower’s system Jakarta, 17 SEPTEMBER 2013.
PERATURAN MENTERI ESDM No. 38 TAHUN 2013
PAPARAN PENCERAHAN HUKUM
Disajikan oleh: Nur Hasanah, SE, MSc
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
1 LINGKUNGAN BISNIS: tema LINGKUNGAN HUKUM Oleh Dr Mudzakkir, S.H., M.H.
PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG RI
Agenda mendesak untuk Indonesia yang lebih baik. Latar Belakang Masyarakat memberi mandat kepada SBY = tanggung jawab kita untuk mengingatkan dan mengevaluasi.
SEKILAS GAMBARAN KINERJA
Monopoli Undang-Undang No.5 Tahun 1999: Pasal 17: (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa.
KASUS VIDEO ARIEL.
PENGATURAN LABEL PRODUK PANGAN DAN NON PANGAN DALAM RANGKA PENGUATAN PASAR DOMESTIK dr. Bayu khrisnamurti wakil menteri KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI 11.
Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi
1. 2  KORUPSI SGT MENGHAWATIRKAN & SDH MEMBUDAYA  BERAGAM SEKTOR TIDAK LUPUT DARI MASUKNYA KORUPSI  INVESTASI ASING PERLU DISIKAPI BIJAKSANA  KAJIAN.
Oleh : Akhiar Salmi, S.H., M.H.
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI selayang pandang
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NO
PERTEMUAN 12 LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (UU NO. 5/1999)
Penerapan Perlindungan bagi Saksi dan Korban dalam Perkara Pidana Yang ditangani Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.
PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Hari Anti Tembakau se-Dunia 2012 Hasil Riset Media Isu Tembakau & Rokok di Indonesia
Undang – undang ITE Anggara Jauhari
DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat
Piutang Wesel/ Wesel Tagih (Notes Receivable)
GAMBARAN UMUM PEMILU 2014 DI LUAR NEGERI
Fungsi Media Massa Bagi Organisasi
NAMA: 1. DIAH AYU FITRIANA (7) 2. PRISKA YUNDA PRATISTA (18)
Shortfall Pajak Rp. 73 T. Konstribusi Pajak Terhadap APBN.
Sandra Sembel Hermanus
Penanganan korban dalam Kasus-Kasus Pilihan oleh LPSK
Delik Korupsi dalam Rumusan Undang-undang
Rumusan Tindak Pidana Korupsi
BAHAN PAPARAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PEMKOT PROBOLINGGO
UTANG PIUTANG PAJAK B. Sundari. SE., MM..
KORUPSI Kelompok 4 (MMR 50) BUSINESS ETHICS & CSR Amanda Eunike Hikmat
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi `
Pertemuan PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
Persaingan usaha.
PERTEMUAN: 13 PLAGIATISME.
Kasus Hak Azasi Manusia Dan Rule Of Law “Human Trafficking”
Draft Pedoman konsultasi RAPERDA PA: Mar 2012
- Muhamad Arbain- Prihatin Koesendang- Hesti Merliana. A - Andre Iskandar- Morawilman- Dodi Rinaldi -Araliet- Pirno.
DEFINISI KORUPSI. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU.No.31 Tahun 1999 jo. UU.No.20.
Kasus Korupsi= Muhammad Nazaruddin
Sumber Hukum Perundang-undangan Korupsi di Indonesia
TINDAK PIDANA KORUPSI DELIK & MODUS OPERANDI.
Sanksi Pidana dalam UU No
MANAJEMEN PERBANKAN LAPORAN KEUANGAN BANK 9 BAB.
TAHAPAN PEMILU, Pendaftaran & VERIFIKASI Parpol Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 IDA BUDHIATI, S.H.,
MATERI KAM GPIB JEMAAT IMMANUEL BEKASI 16 AGUSTUS 2010
Aspek Kerahasiaan dalam kegiatan Perusahaan
HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK-9 JULIUS HARDJONO
PERSEROAN TERBATAS 1.
Hukum Perdata.
Karakteristik Bahasa Hukum
Gratifikasi Dasar Pemikiran:
Pertemuan PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
KULIAH KE-15 PENYIDIKAN DAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
PENGANTAR ILMU POLITIK
HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA
KPK Oleh: SHENDY Riyan c. ( ) Nurradinda D. ( )
Oleh : Leha silfiana ( ) Eva nurmalia ( )
JOLANDA MONA AUGUSTIN / IK-PAGI
KASUS SIMULATOR SIM.
PRAPERADILAN DAN BANTUAN HUKUM
Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Jakarta, 06 April 2011.
KELOMPOK 9 EPI-A Ratih Kuntari Dewi ( )