BAHAN LAPORAN MENTERI SOSIAL RI PADA RAPAT KOORDINASI KESEJAHTERAAN RAKYAT TANGGAL , 6 FEBRUARI 2006 biro perencanaan 1.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Aritmatika Sosial.
Advertisements

ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Pasa 7 UU No. 36 Tahun 2008 (1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar : a. Rp ,-- untuk diri Wajib Pajak orang.
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
PEMBELAJARAN INKLUSIF GENDER DAN PERAN SERTA MASYARAKAT IAPBE 2005 Managed by IDP Education Australia.
Latihan Soal Persamaan Linier Dua Variabel.
PERAN SENKOM DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
SRI NURMI LUBIS, S.Si.
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
PERSAMAAN AKUNTANSI.
DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Tugas dan Tanggungjawab
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Salemba Raya No. 28 Tlp Jakarta
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Rapat Kerja Kemendagri dengan Komisi II DPR RI Jakarta, 8 Maret 2012 Sekretariat Jenderal Pembahasan Perubahan.
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VIII DPR-RI DENGAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI TANGGAL , 12 Maret 2006 biro perencanaan 1.
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA & ANEKA
1 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT ANGGARAN II GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 13 JL.WAHIDIN RAYA NO.1 JAKARTA.
PROPOSAL PENGAJUAN INVESTASI BUDIDAYA LELE
DASAR PEMIKIRAN PERUBAHAN SOSIAL DI ERA GLOBAL YANG BERLANGSUNG CEPAT DAN DINAMIS, TELAH MEMUNCULKAN MASALAH-MASALAH SOSIAL DENGAN KARAKTERISTIK YANG TERUS.
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
BADAN KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI
BAHAN LAPORAN MENTERI SOSIAL RI RAKOR BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
PAPARAN MENTERI SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI E (KESRA) DPRD PROPINSI JAWA TIMUR TANGGAL , 26 JUNI 2006 biro perencanaan 1.
TEORI PENGELUARAN NEGARA
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
KEBIJAKAN SPMI, MANUAL SPMI DAN STANDAR AKADEMIK DI BIDANG PEMBELAJARAN (Standar Perencanaan Proses Pembelajaran/PP, Standar Penilaian Hasil PP, Standar.
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
Jayapura, 13 Agustus SEJAHTERA DEMOKRATIS BERKEADILAN Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan.
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Tabel Sandingan Agenda Pembangunan Nasional - Arah Kebijakan Strategis
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PENYEDIAAN AIR MINUM DALAM MENCAPAI TARGET MDGs
PETA FISKAL DAERAH SECARA NASIONAL TAHUN DAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM RAPBN 2008 DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA DENGAN PAH IV DEWAN.
Rapat Koordinasi Penyelesaian APBN-P Tahun 2015
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
PERAN DINAS SOSIAL PROVINSI DALAM PENINGKATAN KEPESERTAAN JKN/JKN MANDIRI KEPALA DINAS SOSIAL PRO.SUMBAR 2017.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PEDOMAN UMUM DAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS TA 2011
BIMBINGAN TEKNIS PENDATAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) DENGAN SISTEM ONLINE Dinas.
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI SOSIAL RI
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KOORDINASI PROGRAM STRATEGIS BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
PEREKONOMIAN INDONESIA
JURUSAN REHABILITASI SOSIAL
KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUAP-2010
LAPORAN MENTERI SOSIAL RI SIDANG KABINET PARIPURNA
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
PEMERINTAH KOTA MATARAM
Disampaikan pada rapat Pra-rakerkesda 26 Maret 2018
STRATEGI PENANGANAN PMKS
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN S.D DESEMBER 2017
Transcript presentasi:

BAHAN LAPORAN MENTERI SOSIAL RI PADA RAPAT KOORDINASI KESEJAHTERAAN RAKYAT TANGGAL , 6 FEBRUARI 2006 biro perencanaan 1

PENDAHULUAN BANGKESSOS SEBAGAI BAGIAN DARI PEMBANGUNAN NASIONAL TELAH BERPERAN AKTIF DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP BANGSA INDONESIA MELALUI PENDEKATAN USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG DILAKSANAKAN DALAM PROGRAM PENANGANAN PERMASALAHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL. MASALAH KEMISKINAN SEBAGAI FOKUS PERMASALAHAN NASIONAL DALAM PENANGGULANGANNYA AKAN DILAKSANAKAN SECARA LEBIH TERPADU DENGAN DIIMBANGI KEMAMPUAN KEUANGAN DAN TUNTUTAN LAYANAN biro perencanaan 2

3. MEMPERHATIKAN DAN MEMPERTIMBANGKAN HASIL RAPAT KERJA KOMISI VIII DENGAN MENTERI SOSIAL DAN TELAAHAN PARA AHLI SERTA KEBUTUHAN DAERAH, DEPSOS TELAH MERANCANG USULAN KEGIATAN DENGAN ESTIMASI 2 SAMPAI 3 KALI PAGU TAHUN 2006 biro perencanaan 3

PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SEARAH DENGAN KEBIJAKAN NASIONAL PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2006 DIARAHKAN UNTUK : PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN YANG LANGSUNG BERBATASAN DENGAN NEGARA TETANGGA. PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BERWAWASAN GENDER PENGUATAN ORGANISASI SOSIAL/LSM– UKS SEBAGAI MITRA KERJA KERJA PEMERINTAH PENGUATAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL MASYARAKAT RENTAN, SEPERTI PENYANDANG CACAT, LANJUT USIA DAN ANAK TERLANTAR biro perencanaan 4

APBN DEPARTEMEN SOSIAL RI TAHUN 2006 TELAH DIALOKASIKAN SEBESAR RP. 2 APBN DEPARTEMEN SOSIAL RI TAHUN 2006 TELAH DIALOKASIKAN SEBESAR RP. 2.255.626.300.000,- (SE MENKEU RI NO : SE-228/MK.02/2005 Tanggal 31 Oktober 2005 Ttg Pagu Definitif Kementrian Negara / Lembaga TA 2006 ) RANCANGAN PROGRAM-PROGRAM BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL TERALOKASI PADA KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN SBB : PROGRAM YANG LANGSUNG BERKAITAN DENGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN, SENILAI Rp. 1.683.029.000.000,- PROGRAM YANG MENDUKUNG PENANGGULANGAN KEMISKINAN, SENILAI Rp. 211.949.700.000,- PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG OPERASIONAL LEMBAGA, SENILAI Rp. 140.742.187.000,- biro perencanaan 5

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG LANGSUNG BERKAITAN DENGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN, Rp. 1.683.029.000.000,- a. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL, Rp. 566.624.000.000,- 1) Pemberdayaan Fakir Miskin, pemberdayaan keluarga 181.709 KK di 33 propinsi. 2) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), pemberdayaan 13.327 KK di 30 Prop. 3) Peningkatan Kesejahteraan Sosial Keluarga, untuk peningkatan kesejahteraan sosial 62.040 keluarga di 33 Provinsi. biro perencanaan 6

Pembinaan dan Perlindungan Kesos Anak Terlantar 64.894 anak b. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL, Rp. 532.500.000.000,- 1) Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak dengan target 128.029 anak, meliputi : Pembinaan dan Perlindungan Kesos Anak Terlantar 64.894 anak Pembinaan dan Rehabilitasi Anak Jalanan 45.300 anak Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial Anak Cacat 6.065 anak, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal 11.770 anak, biro perencanaan 7

Pembinaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, 5.920 orang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat,28.670 orang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, 5.230 orang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, 4.100 orang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial oleh Unit Pelaksana Teknis, di 16 Provinsi Kegiatan tambahan permakanan klien panti sosial, 150.000 orang biro perencanaan 8

1) Bantuan Sosial Korban Bencana Alam C. PROGRAM BANTUAN DAN JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, Rp. 583.905.000.000,- 1) Bantuan Sosial Korban Bencana Alam 2) Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial 3) Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, 4) Pendayagunaan Sumber Dana Sosial 5) Jaminan Sosial biro perencanaan 9

3) Pemberdayaan Organisasi Sosial, target 1.130 Orsos di 33 propinsi. 2. PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG PENANGANAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN, Rp. 211.949.700.000,- a. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Rp. 87.129.500.000,- Pemberdayaan Karang Taruna (KT), target pemberdayaan 2.325 KT di 33 provinsi. 2) Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat, target pemberdayaan 5.412 orang di 33 ropinsi. 3) Pemberdayaan Organisasi Sosial, target 1.130 Orsos di 33 propinsi. biro perencanaan 10

Pengembangan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasiskan Masyarakat/WKSBM, target WKSBM di 264 Desa di 33 propinsi. 5) Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha(KLSDU). target peningkatan kerjasama lintas sektor dunia usaha di 33 provinsi. 6) Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial( K2 - KS), target pemugaran 58 TMP, 8 MPN, 78 rumah perintis kemerdekaan. biro perencanaan 11

Program Penelitian dan Pengembangan Sosial, Rp. 90.000.000.000,- Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial, Rp. 20.000.000.000,- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara, Rp. 10.500.000.000,- Program Penelitian dan Pengembangan Sosial, Rp. 90.000.000.000,- Program Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial, Rp. 3.720.200.000,- f. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Rp. 600.000.000,- biro perencanaan 12

Program Pengelolaan SDM Aparatur, Rp. 34.160.100.000,- 3. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG OPERASIONAL LEMBAGA, Rp. 140.742.187.000,- Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabiliatas Apartur Negara, Rp. 4.870.000.000,- Program Pengelolaan SDM Aparatur, Rp. 34.160.100.000,- Program Pendidikan Kedinasan, Rp. 16.837.700.000,- d. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan, Rp. 84.874.387.000,- biro perencanaan 13

DIKELOMPOKKAN BERDASARKAN JENIS BELANJA Belanja pegawai sebesar Rp. 182.976.990.000,- (8,99 %), 2. Belanja barang sebesar Rp. 509.282.343.000,- (25,02 %) 3. Bantuan sosial sebesar Rp. 1.267.894.896.000,- (62,28 %) 4. Belanja modal sebesar Rp. 75.566.658.000,- (3,71%) JUMLAH Rp. 2.035.720.887.000,- biro perencanaan 14

Terima Kasih biro perencanaan 15