Tabel Sandingan Agenda Pembangunan Nasional - Arah Kebijakan Strategis - Program/Kegiatan K/L

ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS UNIT KERJA/DIREKTORAT PELAKSANA NAWACITA-3: Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA UNIT KERJA/DIREKTORAT PELAKSANA Peletakan Dasar-Dasar Dimulainya Desentralisasi Asimetris Pengembangan Kawasan Perbatasan Pengembangan Daerah Tertinggal Pembangunan Perdesaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Penyediaan Tanah Transmigrasi; Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Dit Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Dit Penyediaan Tanah Transmigrasi Dit Perencanaan Teknis Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pengurangan Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi Masyarakat Menjamin perlindungan sosial bagi penduduk rentan dan pekerja informal Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Program Peningkatan Penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang komprehensif Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Peningkatan Pelayanan Dasar bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Rentan Pengelolaan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan Dit Penanggulangan Kemiskinan Dit Pemberdayaan Adat Terpencil Dit Gulkin Perkotaan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial; Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan

ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS UNIT KERJA/DIREKTORAT PELAKSANA NAWACITA-4: Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem Dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA UNIT KERJA/DIREKTORAT PELAKSANA Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal Memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok marjinal Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Penempatan tenaga kerja khusus (penyandang cacat dan lanjut usia) Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan (RSODK) Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PSLU) Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/ Program Keluarga Harapan)-PKH untuk disabilitas Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan masalah sosial perempuan Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP &PA) Ditjen Penempatan Kerja Dalam Negeri Ditjen Rehabilitasi Sosial, Direktorat RSODK Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Ditjen Linjamsos/ Direktorat Banjamsos Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia NAWACITA-5: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA UNIT KERJA/DIREKTORAT PELAKSANA Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga Penguatanlandasan hukum, kelembagaan, sertadata dan informasi kependudukan dan KB Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan BKKBN Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS UNIT KERJA/DIREKTORAT PELAKSANA NAWACITA-5: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA UNIT KERJA/DIREKTORAT PELAKSANA Pembangunan Pendidikan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas Meningkatkan akses Pendidikan Menengah yang berkualitas Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PROGRAM PENDIDIKAN DASAR Peningkatan akses dan mutu PK dan PLK SDLB /SMPLB PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH Peningkatan akses dan mutu PK dan PLK SMLB Peningkatan akses dan layanan pendidikan semua jenjang Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Ditjen Dikdasmen/ Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PPKLK) Pendidikan Dasar  Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PPKLK) Pendidikan Menengah

ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS UNIT KERJA/DIREKTORAT PELAKSANA NAWACITA-5: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA UNIT KERJA/DIREKTORAT PELAKSANA Pembangunan Kesehatan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Sehat Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Pembinaan pelayanan Kesehatan Jiwa Peningkatan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) Pengelolaan Pembiayaan Jaminan Kesehatan; Perumusan Peraturan Perundang-Undangan Organisasi Kementerian Kesehatan Ditjen Bina Upaya Kesehatan Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan (P2JK) Biro Hukum dan Organisasi