SUMBER HUKUM DAN PERUBAHAN POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMERINTAHAN DAERAH Level Kompetensi V.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

DINAMIKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Advertisements

SISTEM PEMERTINTAHAN INDONESIA PADA MASA ORDE LAMA

ANALISIS HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

APA OTONOMI DAERAH ? OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN.

PADA MASA ORDE LAMA DAN ORDE BARU

DEMOKRASI TEORI DAN AKSI

Otonomi dan Pembangunan Daerah

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

SEJARAH PERJALANAN KETATANEGARAAN RI

Selamat jumpa di Pelajaran Ekonomi Oleh : Dra. Hj. Poppie Komarawati M.Pd.

NAMA-NAMA KELOMPOK II:

Otonomi Daerah Pengantar

MINGGU KE XI + XII PEMERINTAHAN DAERAH PASAL 18 UUD 1945

HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA - B

Struktur Organisasi Pendidikan dan Kebudayaan

Susunan Organisasi Negara ”HORIZONTAL” & “VERTIKAL”

KAJIAN HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH

Hasil Diskusi Definisi Otonomi Daerah

MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN By ISNAWATI

MAPEL : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Politik Luar Negeri Indonesia

PEMERINTAHAN DAERAH DESENTRALISASI, DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN

Identifikasi dan Klasifikasi HAM

Drs. Cyrus Ramot Marpaung

BAB III – SUSUNAN PEMERINTAHAN.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Dosen Pengampu : ROBIYANOOR, S.H

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

OTONOMI DAERAH.

IMPLEMENTASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

Otonomi Daerah.

Politik Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Nasional

Pendidikan Kewarganegaraan

Hukum Tata Negara Bahan ajar Pengantar Hukum Indonesia

Dinamika Sistem Politik Indonesia

BAB 7 Otonomi Daerah.

NAMA KELOMPOK : KHUSNUL KHOTIMAH ( ) YETI ARINA ( )

DEMOKRASI Asal bahasa Latin : DEMOS CRATEIN/CRATOS DEMOCRACY.

KEMERDEKAAN MENGELUARKAN PENDAPAT

Hakikat Bangsa dan Negara

OTONOMI DAERAH.

Hak Asasi Manusia Bab 7.

UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014

HAK ASASI MANUSIA.

Pertemuan ke-5 (10/12/08) Pranata Hukum A. Deskripsi Pranata hukum B. Fungsi Pranata hukum C. Pelembagaan Pranata hukum D. Kehidupan berKonstitusi E. Hakikat.

PENGERTIAN Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.

Level Kompetensi V Indah Dwi Qurbani, SH, MH

Oleh: Kelompok V Yusrizal Rita Marlinda Suyitno Zulminiati

Sistem perekonomian Indonesia

Materi Ke-1: Sejarah Bentuk dan Proses Legislasi di Indonesia

BAB IV POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012 MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012.

Hubungan antar pemerintahan

Negara dan Konstitusi Apa itu konstitusi dan apa itu konstitusionalisme? Apa konstitusi dari NKRI dan apa saja isinya? Apa sistem ketatanegaraan Indonesia.

DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN UMUM

Dinamika Politik Lokal: Berkaca Dari Sejarah

ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH

OTONOMI DAERAH. Definisi  Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan.

SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

OTONOMI DAERAH.

Pertemuan 11 Pola Hubungan Keuangan

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

Kronologis Penyelenggaran Pemda

KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH

SUMBER HUKUM DAN PERUBAHAN POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMERINTAHAN DAERAH Level Kompetensi V.

Kronologis Penyelenggaran Pemda

Pertemuan 11 Pola Hubungan Keuangan

DR.Suharto,SH.,M.Hum.

OTONOMI DAERAH Pengertian

OTONOMI DAERAH KELOMPOK 10: MUHAMMAD DURROSYIDIN MUHAMMAD IKHSAN RIZAM

Transcript presentasi:

SUMBER HUKUM DAN PERUBAHAN POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMERINTAHAN DAERAH Level Kompetensi V

Desentralisatie Wet 1903

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah Periode 1945-1959 Konfigurasi hukum demokratis Tekanan pola hubungan kekuasaan otonomi luas desentralisasi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah Periode 1945-1959 Konfigurasi hukum demokratis Tekanan pola hubungan kekuasaan otonomi luas desentralisasi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Periode 1945-1959 Konfigurasi hukum demokratis Tekanan pola hubungan kekuasaan otonomi luas desentralisasi

PENPRES Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah Periode 1956-1966 Konfigurasi hukum otoriter Tekanan pola hubungan kekuasaan sentralistik dekonsentrasi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang pokok-pokok pemerintahan daerah Periode 1956-1966 Konfigurasi hukum otoriter Tekanan pola hubungan kekuasaan sentralistik dekonsentrasi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah Periode 1971-1998 Konfigurasi hukum otoriter Tekanan pola hubungan kekuasaan sentralistik dekonsentrasi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintahan daerah Periode 1998-1999 Konfigurasi hukum menuju demokratis Tekanan pola hubungan kekuasaan menuju otonomi luas