HUBUNGAN HUKUM TATA NEGARA DENGAN ILMU PENGETAHUAN LAINNYA MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012 MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HUBUNGAN HTN DENGAN ILMU LAIN:
Advertisements

DEFINISI & RUANG LINGKUP PIH 1 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012 MOH. SALEH.
KEDUDUKAN & HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN ILMU HUKUM LAIN
WIDYAWATI BOEDININGSIH / WATIEK S
1 PENDIDIKAN KARAKTER MOH. SALEH, SH., MH. UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2011 KARAKTER DAN KEMAJUAN BANGSA.
BEBERAPA KOMPONEN KARAKTER YANG BAIK
KONSEP PENDIDIKAN KARAKTER
MENGENALI KARAKTER TOKOH DUNIA
PARTAI POLITIK MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012 MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012.
PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012 MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012.
SISTEM HUKUM DI DUNIA 1 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012 MOH. SALEH, S.H., M.H.
MENGENAL KARAKTER BANGSA DI BEBERAPA NEGARA
SISTEM HUKUM DI DUNIA MOH. SALEH, S.H., M.H. FAKULTAS HUKUM
KONSEP NEGARA HUKUM MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012 MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012.
PROF.DR.H.SUWARMA AM, SH, M.Pd
BENTUK NEGARA & SISTEM PEMERINTAHAN MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012 MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA.
NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
HUKUM TATANEGARA.
Hukum perdata meliputi pengaturan tentang orang, benda,perikatan dll.
Hukum Tata Negara Bahan ajar Pengantar Hukum Indonesia
PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM HUKUM TATA NEGARA
Materi Part 1 HUKUM TATA NEGARA Dosen RAMDHAN KASIM, SH
PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012 MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012.
Home End Modern House Sumatra Sumbawa House Bolon – Sumatra Utara Rumoh - Aceh Gedang - Bengkulu Nuwou Balak - Lampung Gadang – Sumatra BaratKajang -
1 PENDIDIKAN KARAKTER MOH. SALEH, SH., MH. UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2011 BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA.
1 PENDIDIKAN KARAKTER MOH. SALEH, SH., MH. UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2011 PENGANTAR PENDIDIKAN KARAKTER.
PEMBUDAYAAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA
SUMBER NILAI PENDIDIKAN KARAKTER
KARAKTER YANG DIBUTUHKAN BANGSA INDONESIA
1 PENDIDIKAN KARAKTER MOH. SALEH, SH., MH. UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2011 KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA.
Bobot : 4 SKS Status : Mata Kuliah Dasar Keahlian O l e h : Saifudin
PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM HUKUM TATA NEGARA
SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA
MATERI PERKULIAHAN s/d MID SEMESTER
Hukum Administrasi Disampaikan dalam DIKLATPIM TINGKAT III Angkatan XX Tahun 2006 Banjarbaru, 22 juni 2006 By : Ichsan Anwary S.H.,.M.H.
KARAKTERISTIK AKUNTANSI MANAJEMEN
Modul / Tatap Muka 14 KOLONIALISME IDEOLOGI EKONOMI,TEORI EKONOMI DAN
Hukum Administrasi Negara (Pengantar)
Hukum Administrasi Negara (Pengantar)
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Pertemuan I “ Ruang Lingkup HAN”
Hukum Administrasi Negara
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M Jakarta , Maret 2014
NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Munafrizal Manan, S.H., S.Sos., M.Si., M.IP.
M. Yusrizal Adi Syaputra,SH.MH Fakultas Hukum Universitas Medan Area
Pengertian & Ruang Lingkup Suatu Negara
HUBUNGAN HUKUM TATANEGARA DENGAN ILMU PENGETAHUAN LAIN
HUBUNGAN HUKUM TATANEGARA DENGAN ILMU PENGETAHUAN LAIN
KULIAH 01 Habib Adjie 2011.
PENDAHULUAN Pokok bahasan : Istilah ilmu negara
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
KULIAH 02 Habib Adjie 2011.
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM HUKUM TATA NEGARA
Hukum Administrasi Negara harupermadi.lecture.ub.ac.id
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Bahan Hingga KD II)
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PENDAHULUAN Pokok bahasan : Istilah ilmu negara
Negara Kesatuan Republik Indonesia
PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM HUKUM TATA NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Bahan Hingga KD II)
Pengertian & Ruang Lingkup Suatu Negara
Traditional Houses of Indonesia
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL
Disusun Oleh: Fitra Firmansyah Mutia Agnes Hambali Rozi Syaputra Wahyu Pradana Ginting UNIVERSITAS NEGERI PADANG 2018/2019 PERKEMBANGAN WILAYAH.
Transcript presentasi:

HUBUNGAN HUKUM TATA NEGARA DENGAN ILMU PENGETAHUAN LAINNYA MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012 MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012

NEGARA SEBAGAI OBJEK ILMU PENGETAHUAN Ilmu politik Ilmu Negara Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Ilmu Administrasi Pemerintahan

HTN DAN ILMU POLITIK SERTA ILMU SOSIAL LAINNYA HTN diumpamakan sebagai kerangka tulang belulangnya, sedangkan ilmu politik ibarat daging-dagingnya. Organisasi negara sebagai hasil dari konstruksi sosial sehingga tidak dapat lepas dari peri kehidupan bermasyarakat. Ilmu sosial (Sosiologi, Ilmu Sejarah, Ilmu ekonomi, Antropologi, dan sebagainya) sebagai penunjang bagi HTN

HTN DAN ILMU NEGARA Ilmu negara (staatsleer/staatslehre) adalah menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian- pengertian pokok mengenai negara dan hukum tata negara. Ilmu negara merupakan ilmu pengantar bagi HTN dan HAN serta HI. Ilmu negara yang diutamakan adalah nilai teoritis ilmiah (seins wissenschapt). Sedangkan HTN dan HAN adalah nilai praktis terkait dengan norma hukumnya dalam arti positif (normativen wissenschapt).

HTN DAN HAN Di berbagai negara, HTN dan HAN sering disebutkan secara berangkai, misalnya : Staats en Administratief Recht (Belanda), Constitutional and Administrative Law (USA dan UK), dan Verfassungsrecht und Verwaltungsrecht (Jerman). HAN merupakan bagian dari pengertian HTN dalam arti luas. Perbedaan pada objek kajiannya. HTN objeknya negara dalam keadaan statis dan HAN dalam keadaan dinamis.

DUA PENDAPAT Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim terdapat dua kelompok dalam melihat hubungan HTN dan HAN. Kelompok I : membedakan HTN dan HAN secara prinsipil karena perbedaan sistematika dan isi. Kelompok II : tidak terdapat perbedaan asasi, melainkan karena pertimbangan manfaat praktisnya. HAN = HTN - HTN (Teori Residu).

DEFINISI HAN Menurut Van Vollenhoven bahwa HAN dalam arti luas terdiri empat bidang : a. Bestuursrecht (hukum pemerintahan) b. Justitierecht (hukum peradilan) c. Politierecht (hukum kepolisian) d. Regelaarsrecht (hukum per-UU-an)

TEORI RESIDU DALAM HAN  Hukum administrasi negara (Administratief recht/bestuursrecht) adalah berisi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan administrasi atau bestuur (fungsi pemerintahan), selain fungsi pembentukan perundang- undangan (regelgeving) dan peradilan (rechtspraak).  [ B=Kn-(rg+rh) ]

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Pandangan Van Vollenhoven dapat dibagi dalam dua pengertian : a. HAN dalam arti klasik Tugas negara sebagai penjaga malam (nachtwachtersstaat / L’etat Gendarm) b. HAN dalam arti modern Negara kesejahteraan (welfare state / welvaartsstaat-gedachte)

HTN DAN HI Sama-sama cabang ilmu hukum publik HTN mempelajari negara dari struktur internalnya dan HI mempelajari hubungan-hubungan hukum antar negara secara eksternal.

C.KALIMANTAN IRIAN JAYA MALUKU E.NUSA TENGGARAW.NUSA TENGGARA BALI E.JAVA C.JAVA W.JAVA DI YOGYAKARTA SE.SULAWESI C.SULAWESI N.SULAWESI JAMBI RIAU BENGKULU W.SUMATRA DI ACEH E.KALIMANTAN W.KALIMANTAN PAPUA S.KALIMANTAN S.SULAWESI C.KALIMANTAN W.JAVA RIAU LAMPUNG S.SUMATRA JAMBI N.SUMATRA