PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KOTA SURABAYA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Advertisements

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA SURAKARTA
Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN
SOSIALISASI ADMINISTRASI KEUANGAN
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung
Pemerintah Kota Surabaya Badan Kepegawaian dan Diklat
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SYARAT SAHNYA SPJ/KWITANSI
Oleh : AGUS FATKHUROKHMAN, SE
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Lanjutan ……..B. Belanja Bahan
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN APBD PROVINSI DKI JAKARTA
TUNJANGAN KINERJA DAERAH ( TKD)
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SERANG
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
PATTIRO - Local Governance Forum Seri II Hotel Alila, 11 Juli 2013
DASAR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN 1. UU NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY
S E L A M A T D A T A N G 2017 PESERTA SOSIALISASI INSPEKTORAT
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SUMBER DANA DARI APBN TA 2016)
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH, PENYELESAIAN PEKERJAAN SERTA PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016.
BKD KOTA DUMAI 2015 PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2015
WORKSHOP STANDARISASI PELAPORAN BANSOS
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
KEDEPUTIAN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN MATERI DASAR HUKUM PENYIDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DIKLAT TEKNIS PENGAWASAN.
DASAR HUKUM Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Perka BKN no.19 Tahun 2015 Tentang PUPNS Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian.
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SATKER BLU
RAPAT TEKNIS KEPEGAWAIAN
KARTU PEGAWAI ( KARPEG )
Wajib Daftar Perusahaan
Monev PHK Aspek Keuangan dan Sarana Prasarana
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Dr.TRIYANTO,SH_UNS Solo
MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI
Inspektorat Kabupaten Sleman
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
DASAR PEMERIKSAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 23 TAHUN 2007 TENTANG.
Pemerintahan Desa harupermadi.lecture.ub.ac.id.
Wajib Daftar Perusahaan
Mengatur Perjalanan Dinas Pimpinan
Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil
D A S A R : PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN.
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Dari Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
INSPEKTORAT KOTA SURABAYA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PERKAP NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERKAP NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN.
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntuntan Ganti Rugi Acep Mulyadi 2006.
WORKSHOP KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TGL. 04 – 09 – 2018.
KEMENTERIAN KESEHATAN
 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.
TATA KELOLA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
2019 PENGAWASAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) BIDANG KEPEGAWAIAN TINGKAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2019 MATERI : TENAGA HONORER/KONTRAK/NON PNS CUTI.
Angka Kredit Pengawas Pemerintahan
Ir. M. TAUFIK BATUBARA, M.Si NIP INSPEKTUR PEMBANTU III.
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH.
Transcript presentasi:

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KOTA SURABAYA DASAR PEMERIKSAAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KOTA SURABAYA

PROGRAM PEMERIKSAAN TAHUNAN Terdiri dari : Monitoring dan evaluasi Pemeriksaan Reguler (Post Audit) SKPD Pemeriksaan Dana BOPDA Penanganan Pengaduan TP-TGR Review Laporan Keuangan

DILAKSANAKAN TERHADAP 24 SKPD PEMERIKSAAN REGULER (POST AUDIT) SKPD DILAKSANAKAN TERHADAP 24 SKPD

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN TEMUAN YANG SERING TERJADI DALAM PEMERIKSAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Terdapat Tunjangan anak berusia diatas 21 tahun yang masih kuliahnamun belum didukung dengan Surat Keterangan Kuliah dari Perguruan Tinggi Terdapat Pegawai Negeri Sipil yang belum memiliki Karis/ Karsu Terdapat jabatan struktural yang masih kosong

PENGELOLAAN KEUANGAN Pajak yang belum dipungut atau yang sudah dipungut namun belum disetor Pajak sudah dipungut dan disetor namun salah hitung sehingga kurang setor Terdapat realisasi belanja pengeluaran tanpa dilengkapi dengan undangan, daftar hadir, nota pembelian, kwitansi pembelian dan bea meterai

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Paragraf 5 Inspektorat Pasal 216 (2) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.