Kerangka dan Agenda Pertemuan Bilateral antara Kementerian/Lembaga dan Bappeda Provinsi Pasca-Musrenbangnas Tahun 2010 dalam rangka Penyempurnaan Rancangan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
LAPORAN PELAKSANAAN AGENDA KERJA BKPRN TAHUN
Advertisements

TURUNAN/ DIFERENSIAL.
Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA Koordinasi Monitoring – Evaluasi Kementerian Riset dan Teknologi 2012.
LAMBOK M. HUTASOIT Jakarta 22 Agustus 2011 DEBAT CALON PEMILU CALKETUM IAGI
Menuju ke bentuk peraturan yang sesederhana mungkin.
RENCANA KERJA PEMERINTAH
 Pembukaan WIB (Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa)  Babak Penyisihan WIB (Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa)  Pengumuman Hasil.
BAHAN MASUKAN RUU TENTANG PERUBAHAN UU 17/2003
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD - GRK
Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Jakarta, 1 Mei 2010 Paparan Penutup Musyawarah.
CONTOH-CONTOH SOAL BAB 3 FUNGSI.
RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP
Oleh: Oswar Mungkasa Direktur Tata Ruang dan Pertanahan,Bappenas
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT RAPAT KONSULTASI REGIONAL SUMATERA I
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT RAPAT KONSULTASI REGIONAL
REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS Kerangka dan Agenda Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (RAKORBANGPUS) II Tahun.
DEKONSENTRASI PERENCANAAN BIDANG PKP TAHUN 2015
Alur Kegiatan Workshop
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA Koordinasi Monitoring – Evaluasi Kementerian Riset dan Teknologi 2012.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Sistem Perencanaan Pendidikan Nasional
1 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT ANGGARAN II GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 13 JL.WAHIDIN RAYA NO.1 JAKARTA.
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
PEMANTAPAN RENCANA IMPLEMENTASI PERCEPATAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM JAKARTA, 14 MEI 2011.
(Pengganti PP No. 21 Tahun 2004)
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL
Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
Pengelolaan Program dan Anggaran Kementerian PP dan PA
Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Ketua Tim Penilai Teknis Pusat)
Jakarta, 18 Agustus Pengkajian kebutuhan Penyusunan rencana aksi Pelaksanaan Monev dan Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Terintegrasi dalam.
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DIREKTORAT KESEHATAN.
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DIREKTORAT KESEHATAN.
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
PERSIAPAN PENDANAAN RKP TAHUN 2013
PROSES DAN MEKANISME MUSRENBANG TAHUN 2012 DALAM RANGKA
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
Disampaikan oleh: ACHMAD SATIRI (Kabag Hukum, Organisasi, dan Humas)
Alur Paparan Pendahuluan Kategori dan Mekanisme Penilaian
Aplikasi Pemetaan Mutu
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
KEBIJAKAN DAK FISIK 2018 Direktorat Otonomi Derah,
PEMBUKAAN FORUM KABUPATEN/KOTA (KEWILAYAHAN)
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
B A P P E D A Provinsi Jawa Barat PENJELASAN TEKNIS
Proses Penyusunan Anggaran BSN Tahun N Jan tahun N-1 Unit kerja mengusulkan RKA kepada ess 1 untuk penetapan prioritas Unit Kerja Ess 1. RKA hasil reviu.
KOLOKIUM  PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RAPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH Jakarta, September 2016.
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
RENCANA DAN STRATEGI PERCEPATAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
Hotel Mercure Ancol, 1 – 4 Juli 2007
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
Samarinda, Rabu 14 Oktober 2018
PENJELASAN PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN MEKANISME DESK
Disampaikan oleh: Tavip Agus Rayanto Kepala Bappeda DIY
PELAKSANAAN FORUM MUSRENBANG TAHUN 2018 Forum Perangkat Daerah
MEKANISME PENGALOKASIAN DAK FISIK 2018
TIME SCHEDULE PENGGUNAAN E-PLANNING RKPD 2017
Transcript presentasi:

Kerangka dan Agenda Pertemuan Bilateral antara Kementerian/Lembaga dan Bappeda Provinsi Pasca-Musrenbangnas Tahun 2010 dalam rangka Penyempurnaan Rancangan Akhir RKP Tahun 2011 Jakarta, 3 Mei 2010 Bappenas, 30 April 2010 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS

Jadual Penyelenggaraan: Senin, 3 Mei 2010 Tempat Penyelenggaraan: Ruang SG 1-4 dan Ruang SS 1-4, Kementerian PPN/BAPPENAS, Jl. Taman Surapati 2, Menteng, Jakarta Maksud Penyelenggaraan: Menindaklanjuti hasil Musrenbangnas tahun 2010 yang masih memerlukan pembahasan lanjutan antara K/L dan Bappeda Provinsi, dalam rangka penyempurnaan rancangan akhir Renja K/L dan RKP 2011 Tujuan Penyelenggaraan: 1.Menindaklanjuti Risalah Kesepakatan Sidang Kelompok Musrenbangnas 2010 dalam rangka penyempurnaan Renja K/L Membahas hasil pembahasan dalam sidang kelompok Musrenbangnas 2010 yang masih perlu dibahas dan disepakati lebih lanjut antara K/L dan Pemda dalam rangka penyempurnaan Renja K/L dan RKP Menyepakati rancangan Renja K/L 2011 yang akan dibahas dalam Rakorbangpus II sebagai bahan masukan penyempurnaan rancangan akhir RKP 2011 Mekanisme Bilateral K/L dan Bappeda Provinsi PascaMusrenbangnas 2010: 1.Berdasarkan Risalah Kesepakatan Sidang Kelompok Musrenbangnas 2010, Bappeda Provinsi dan K/L melakukan penelaahan bersama dan konfirmasi penyempurnaan yang diperlukan terhadap Renja K/L Bilateral meeting K/L dan Bappeda Provinsi diselenggarakan di Bappenas, dan difasilitasi oleh Kedeputian/Direktorat mitra kerja K/L 3.Bilaterla meeting K/L dan Bappeda Provinsi dilakukan secara desk review per masing2 K/L, dengan bergiliran untuk masing2 provinsi dalam kelompok wilayah 4.Bilateral meeting K/L dan Bappeda Provinsi akan menghasilkan konfirmasi penyempurnaan terhadap Renja K/L berdasarkan risalah kesepakatan Musrenbangnas 2010 dan konfirmasi dengan Bappeda Provinsi 2 RENCANA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN BILATERAL K/L DAN BAPPEDA PROVINSI PASCA-MUSRENBANGNAS 2010

Risalah Musrenbangnas F1, F2, F3 UP-PD Risalah Musrenbangnas F1, F2, F3 UP-PD Rakorbangpus II F4 Daftar Kegiatan Renja K/L F4 Daftar Kegiatan Renja K/L Kelompok II Kelompok I Kelompok III Risalah Kesepakatan MUSRENBANGNAS 2010 AGENDA BILATERAL K/L DAN BAPPEDA PROVINSI PASCA-MUSRENBANGNAS 2010 AGENDA BILATERAL K/L DAN BAPPEDA PROVINSI PASCA-MUSRENBANGNAS Kelompok IV Paparan & Pembahasan finalisasi Renja K/L yang menampung hasil Bilateral K/L & Bappeda PERTEMUAN BILATERAL antara K/L & Bappeda Provinsi Pasca Musrenbangnas 2010 Konfirmasi Akhir Pemerintah Daerah Kesepa katan Final Penyempurnaan Rancangan Akhir RKP 2011 Tidak Sepakat Sepakat Dibahas Lebih Lanjut 1 Mei 2010 Pertemuan Bilateral 3 Mei 2010 Rakorbangpus II 4 Mei Mei 2010 BAPPEDA Provinsi Melakukan penelaahan dan penajaman daftar Kegiatan Renja K/L pada tiap provinsi (Form 4/ F4) Berdasarkan Risalah Kesepakatan (F1, F2, F3)

TAHAPAN PROSES BILATERAL MEETING K/L DAN BAPPEDA PROVINSI PASCA-MUSRENBANGNAS TAHAP 1: Bappeda Provinsi dan K/L menggunakan Risalah Kesepakatan Musrenbangnas sebagai instrumen dalam menelaah dan menyempurnakan Renja K/L (Form F4) 2.TAHAP 2: K/L disediakan Desk dalam Bilateral meeting, untuk menampung masukan perbaikan Renja K/L dari Bappeda Provinsi berdasarkan F4 yang telah dipertajam dengan menggunakan Risalah Kesepakatan Musrenbangnas 2010 dan aspirasi Pemerintah Daerah 3.TAHAP 3: pembahasan dan konfirmasi perbaikan/penyempurnaan Renja K/L yang dilakukan pada Desk K/L akan difasilitasi oleh Kedeputian/Direktorat Bappenas mitra kerja K/L, dan diharapkan dapat dituntaskan untuk masing2 Provinsi 4.TAHAP 4: masing2 K/L melakukan penyesuaian Renja K/L berdasarkan risalah kesepakatan Musrenbangnas 2010 dan masukan konfirmasi final dari Bappeda Provinsi dari hasil Desk review di Bilateral meeting 5.TAHAP 5: masing2 K/L mengunakan Renja K/L yang final pasca bilateral meeting untuk dilaporkan pada Rakorbangpus II, ke dalam kerangka kelompok Prioritas RKP 2011, guna masukan kepada Bappenas dalam rangka penyempurnaan rancangan akhir RKP

5 AGENDA BILATERAL MEETING K/L DAN BAPPEDA PROVINSI PASCA-MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 WAKTU (WIB)ACARA Keterangan Registrasi Peserta Ruang SG Pembagian Desk K/L Ruang SG 1-5 dan Ruang SS Bilateral meeting K/L dan Bappeda Provinsi Fokus pembahasan pada risalah kesepakatan Musrenbangnas 2010 dalam rangka penyempurnaan Renja K/L Wilayah Sumatera A Wilayah Sumatera B Wilayah Jawa-Bali ISHOMA Lanjutan Bilateral Meeting K/L & Bappeda Provinsi Wilayah Kalimantan Wilayah Sulawesi Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

6 Terima Kasih dan Selamat Berdiskusi