Pengalaman menggagas implementasi KLA di Sumatera Utara

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

SEKILAS TENTANG KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
RANCANGAN PEMBENTUKAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
REVITALISASI MUSRENBANGDA “LESSON LEARN” PROVINSI SUMATERA SELATAN
Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan
DELAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
KEBIJAKAN KELEMBAGAAN LH DAERAH
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
Oleh : Kabid Pemberdayaan Perempuan
PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI PP NO. 38/2007 DAN 41/2007 BIDANG KB DI PROVINSI SULAWESI UTARA KANTOR (3) BADAN (9) DINAS (1) KELEMBAGAAN OPD-KB.
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Anak di daerah
Tujuan Pengaturan Upaya Kesehatan Anak:
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SELAMAT DATANG DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN.
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
PANDUAN.
DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Oleh : Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I
UNIVERSITAS SILIWANGI
Berbagi Pengalaman Upaya Meningkatkan Akreditasi Program Studi
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
22 September 2014 Bappeda Jabar
SURVEI PENDUDUK ANTAR SENSUS
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Nama Kegiatan Pendampingan Sosial Sub Sektor Agama Di Wilayah Pasca Bencana Tahun 2014 Pemberi Pekerjaan = BNPB Pelaksana Pekerjaan = PT. Nadhira Multi.
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
Focal Point Produk Hukum
SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH HASIL KESEPAKATAN PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 (BIDANG.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
PENATAAN UPT. PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGELOLAAN STANDAR DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA PEMERINTAH.
Peraturan / Perundangan Perumahan dan Permukiman Pertemuan 6
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
Disampaikan pada Rapat Koordinasi FPK2PA Kabupaten Gunungkidul
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 2010
Sugiyantomendung.com Mbahmendung.blogspot.com gmail .com
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK Deputi Bidang Perindungan Anak Kementerian Pemberdayaan.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK Deputi Bidang Perindungan Anak Kementerian Negara Pemberdayaan.
TEMU KOORDINASI NASIONAL KLA TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011
IMPLEMENTASI PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DI SEKOLAH PUSAT PROMOSI KESEHATAN DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Oleh Tim Promosi Kesehatan.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
12 PROMOSI KESEHATAN DI SEKOLAH
Evaluasi dan Rencana Kerja
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
Disampaikan pada rapat Pra-rakerkesda 26 Maret 2018
PUSKESMAS RAMAH ANAK SEBAGAI UPAYA UNTUK PERCEPATAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK.
MAKALAH SELEKSI TERBUKA POSISI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG : INISIASI 3’ENDS DALAM UPAYA MELINDUNGI HAK.
PENTINGNYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK/DINI DARI ASPEK KESEHATAN WINDA DARPIANUR, M.Kep, Ns, Sp.Kep.An KABID KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KAB. TAPANULI.
PELAKSANAAN PROGRAM KLASTER II DALAM KONVENSI HAK ANAK (KHA) LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN BERBASIS ALTERNATIF KADIS DP3AP2KB PROVINSI NTB DRS. H.
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN S.D DESEMBER 2017
Transcript presentasi:

Pengalaman menggagas implementasi KLA di Sumatera Utara Meuthia Fadila Fachrudin PSGPA - Unimed Pengalaman menggagas implementasi KLA di Sumatera Utara

BIODATA Nama : Meuthia Fadila Fachruddin, Tpt/tgl.lahir : P. Siantar/28 -12 - 1962 Pekerjaan : - Dosen Jur. T. Sipil, Fak. Teknik Unimed - Kepala PSGPA Unimed - Konsultan Implementasi ISO - Konsultan Perumahan Permukiman Pendidikan : - S1, Teknik Sipil, USU - S2, Development Technologies, The University of Melbourne, Australia Organisasi : - Ketua II, HPJI DPD Sumut - Koord. Litbang, REI DPD Sumut - Wakil Ketua III IkATSi USU - Presdident Chapter Medan Bina Antarbudaya / AFS Intercultural Programs - Wakil Ketua LHOHA- ‘Aisyiah Wilayah Sumut - Tim Koordinator Jaringan Aktivis Perempuan Sumut

Tahun 2007 Tema hari Habitat (diperingati setiap Senin minggu pertama bulan Oktober) Keprihatinan terhadap kondisi perkotaan di Sumut (prasarana dan sarana pendidikan, kesehatan, perlindungan anak) Komitmen Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) masih lemah terhadap perlindungan anak Adanya gaung ttg KLA di Nasional (KPP) Meningkatnya kasus kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak

Penduduk Sumatera Utara Jumlah Penduduk SP 1990 10,26 juta jiwa SP 2000 11,51 juta jiwa P4B (April 2003) 11.890.394 jiwa Juni 2006 (estimasi) 12.643.494 Pertumbuhan penduduk Tahun 1990 - 2000 1,20% Tahun 2000 - 2005 1,37% Tahun 2005-2006 1,57 Jumlah Anak (0-19 tahun) 43,35% Sumber: SUDA 2007

Tahun 2008 Melakukan kajian (evaluasi) di fasilitasi oleh Dinas Tarukim (Dinas penataan Ruang dan Permukiman) terhadap 4 (empat) kota yaitu Medan, Binjai, Tebing Tinggi dan Pematang Siantar berdasarkan indikator yang telah disusun/ditetapkan KPP dengan mengumpulkan data sekunder dari instansi terkait dengan tumbuh kembang anak dan perlindungan anak (Dinas kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum) dan survey terhadap prasarana dan sarana yang ada

Tahun 2008 Hasil kajian dipaparkan pada peringatan Hari Habitat 2008 di Sumut Apa hasilnya kajian tersebut? Konsep atau kebijakan KLA belum tersosilisasi di SKPD terkait Data tidak terkompilasi, dengan baik dan indikator yang ada berbeda-beda, sehingga sulit untuk mengkompilasi Peraturan perundang-undangan (UU, Perda, Kebijakan) terkait anak dari tingkat Nasional dan provinsi belum ditindak-lanjuti oleh Pemerintah Kota.

Tahun 2008 Hasil kajian: Belum ada Perda /kebijakan: Dalam bidang kesehatan, sudah cukup memadai hanya data yang belum terkompilasi dengan baik. Walaupun demikian, jumlah tenaga Medis yang dapat melayanai masyarakat di tingkat Kota masih sangat kurang terutama dokter spesialis. Belum ada Perda /kebijakan: Asuransi Kesehatan Anak Larangan Merokok bagi anak (< 18 tahun) Larangan merokok di ruang publik pun belum ada.

Tahun 2008 Hasil kajian: Dalam bidang pendidikan, angka partisipasi sudah memadai walaupun masih perlu ditingkatkan terutama di tingkat lanjutan. Fasilitas pembelajaran (ruangan, laboratorium, fasilitas olah raga, fasilitas bermain, perpustakaan) dan fasilitas pendukung (kamar mandi, ruang UKS, ruang ibadah, kantin sehat) masih sangat kurang.

Tahun 2008 Hasil Kajian Dalam bidang pelayanan sosial, hak sipil dan partisipasi anak, perlindungan hukum, dan perlindungan ketenaga-kerjaan belum diperhatikan. Dalam bidang Infrastruktur sangat tidak memadai, prasarana dan sarana yang sudah ada dalam kondisi tidak terawat dan ditelantarkan.

Hasil kajian: Kurangnya fasilitas pendukung di sekolah yang sehat, bersih dan memadai (prasarana dan sarana pembelajaran,olah raga, kesenian, bermain ruang ibadah) termasuk kamar mandi dan kantin sehat, menjadikan anak menghabiskan waktu di mall

Bagaimana 1 lapangan utk 1500 murid?  

Hasil kajian Tidak ada Rute Aman dari rumah ke sekolah dan sebaliknya Marka jalan hanya zebra cross Lalu Lintas (Polisi dan Dinas Perhubungan) hanya menjaga pusat kota/ jalan protokol/sekolah papan atas. Sekolah-sekolah di Jalan Lintas Sumatera / jalan Arteri Primer/jalan Nasional, tanpa pengamanan yang memadai. Tidak ada transportasi yang khusus untuk Anak sekolah.

Anak harus menunggu.......

Hasil kajian Tidak ada anggaran khusus anak Panti sosial balita dan panti sosial asuhan anak, masih menyatu, umumnya diusahakan orsos keagamaan (subsidi Pemko sangat terbatas) Panti sosial remaja secara khusus belum ada, disatukan dengan panti asuhan atau rehabilitasi narkoba. Panti rehabilitasi narkoba tidak terdata secara khusus karena menyatu dengan praktek dokter/klinik kesehatan jiwa. Taman penitipan anak masih jarang, dan ada yang menyatu dengan panti asuhan anak yatim piatu dan belum ditangani secara khusus

Taman bermain (Lapangan Gajahmada) yang hampir tinggal puing.......

Taman ini sangat baik tapi kurang terawat

Taman Bermain tidak hanya untuk anak-anak ........

Taman Bermain Anak yang beralih fungsi menjadi markas OKP (jl. Petula)

Taman yang beralih fungsi menjadi tempat Bilyar OKP (jl. Sriwijaya)

Bidang Infrastruktur Pusat Rekreasi Anak dan Keluarga Masih sangat terbatas di Medan dan P. Siantar Tidak Ada di Tebing Tinggi dan Binjai Sebahagian besar masyarakat dan birokrat masih menganggap bahwa Pusat Rekreasi Anak dan Keluarga adalah Pusat Perbelanjaan. Perpustakaan Anak Perpustakaan khusus anak tidak ada. Perpustakaan yang ada masih sangat terbatas. Tebing Tinggi ada perpustakaan keliling Binjai tidak ada perpustakaan kota

Bidang Infrastruktur Museum; ada dan sangat terbatas Kantor Pos; ada disemua kota Gelanggang Olah Raga Ditemukan di seluruh kota yang menjadi lokasi kajian. Dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota maupun swata, dan kondisinya berbeda-beda sesuai dengan komitmen dan kemampuan pengelola. Kebanyakan fasilitas olah raga yang dikelola Pemko dalam kondisi tidak terawat dan tidak berfungsi

Gelanggang Remaja menjadi tempat berjualan

Bahagian dalam Gelanggang Remaja yang masih dapat dimanfaatkan

GOR yang kondisinya sangat memprihatinkan

Lapangan Sepak Bola yang menjadi tempat penggembalaan Sapi.... (Perumnas)

Stadion di P. Siantar

Kolam Renang dan stadion jadi situs purbakala......di Tebing Tinggi

Bahaya di jalan…

Akibat kurangnya sarana olah raga dan tempat bermain, maka anak bermain di....

2009 Hasil kajian disosialisasikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota Peringatan Hari Habitat 2009 “ Planning Our Urban Future” Sumut ada rumusan “ …. Perencanaan dan pembangunan kota-kota (Sumatera Utara) harus memenuhi kebutuhan (masa kini dan masa depan) dan memperhatikan hak-hak masyarakat penghuninya sesuai dengan etika universal termasuk isu lingkungan, isu gender, isu anak dan isu lansia”

2009 BiroPP membentuk Tim Percepatan KLA BiroPP mengarahkan untuk pencanangan di tiga daerah: Kota Tebing Tinggi Kabupaten Langkat Kabupaten Serdang Bedagai (mendapat penghargaan Inisiatif KLA

2010 BiroPP kembali menggeliat untuk KLA dengan: Mengadakan workshop ttg KLA utk kab/kota Mengadakan beberapa pertemuan khusus dg daerah yg telah dan akan mencanangkan KLA: Kabupaten: Serdang Bedagai, Langkat, Deliserdang, Simalungun, Batubara Kota: Tebing Tinggi, Medan

2009 Delegasi Sumut memajukan “perumahan permukiman yang berperspektif gender dan ramah anak” pada: Dialog Perumahan dan Permukiman Wilayah Barat di Batam Pra Kongres Perumahan di Jakarta Kongres Perumahan di Jakarta

2010 Hasil pengamatan terhadap 3 Kab/kota yang telah mencanangkan: Hanya Tebing Tinggi yang ada progres (adanya transportasi khusus anak sekolah) Kabupaten Langkat “do NOTHING” Kabupaten Serdang Bedagai hanyut dengan penghargaan

Hasil diskusi-diskusi Masih lemahnya pemahaman ttg KLA diberbagai level dan sektor Belum adanya koordinasi dengan SKPD teknis/infrastrukur (Bappeda,PU, Perhub), akibat perbedaan Eselon badan PP dan instansi teknis Banyaknya daerah yang melaksanakan Pemilukada tahun 2010 SDM pendukung (NGO/PT) di daerah masih terbatas

Hasil diskusi KLA masih baru, belum membumi Diperlukan Gugus tugas tingkat Provinsi

Terima kasih