Sistem Komunikasi sebagai Pola Tetap

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
MENGANALISIS SISTEM POLITIK DI INDONESIA
Advertisements

FUNGSI DAN TUJUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM NEGARA HUKUM
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd.
Catur Apriyani Qudsi Ayu Sekar K Rahma Ivani Subhan Fathah
UNTUK KELAS X (semester 2) Pada Kompetensi dasar yang ke - 6 (enam)
BAB 3. UNDANG UNDANG DASAR 1945
I Dewa Gede Palguna Pendidikan dan Pelatihan HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI Jakarta, 20 Juni 2011.
SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8
POLITIK PERTEMUAN KE 13.
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
Negara dan Konstitusi Apa itu konstitusi dan apa itu konstitusionalisme? Apa konstitusi dari NKRI dan apa saja isinya? Apa sistem ketatanegaraan Indonesia.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X
Impeachment atau Pemakzulan
BAB 3 Tata Urutan Perundang-Undangan
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
Uud dasar negara republik indonesia
Politik Luar Negeri Indonesia
DPR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1 BAB VII Fungsi, Wewenang, dan Hak
DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
POLSTRANAS.
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4323
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
KEDUDUKAN KEJAKSAAN SEBAGAI DOMINUS LITIS DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI OLEH KASYFUL QULUB.
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
DINAMIKA PENGELOLAAN KEKUASAAN NEGARA
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Isi ( Batang Tubuh ) UUU 1945 Apakah Batang Tubuh UUD 1945 itu ?
DR. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
KELOMPOK BAB 3 Menganalisis Kewenangan Lembaga-Lembaga
Materi: Sistem Pembagian Kekuasaan
KELOMPOK 4 AHMAD SULTON ARLIANSAH
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN TATA NEGARA
KESADARAN BERKONSTITUSI
POLITIK STRATEGI NASIONAL (POLTRANAS) STIE LAMPUNG TIMUR 2012
N E G A R A.
Sistem Pemerintahan Indonesia
Unsur Dasar Wawasan Nusantara
UUD 1945 sebagai Hukum Dasar Negara
MK: Ilmu Politik dan Masalah Kesehatan
POKOK BAHASAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
SISTEM POLITIK DI INDONESIA
SISTEM INFORMASI HUKUM
Pert. 5 Dr. Syahrial Syarbaini, MA.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
NEGARA DAN KONSTITUSI Negara & Konstitusi Kata Pengantar Daftar Isi
( DEWAN PERWAKILAN RAKYAT )
Anang Zubaidy Universitas Islam Indonesia 2013
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL ( POLSTRANAS )
Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4
SISTEM PEMBAGIAN NEGARA KEKUASAAN PEMERINTAH
HUKUM DASAR TERTULIS DAN HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS
KELEMBAGAAN POLITIK (MENURUT UUD 1945)
Kelompok 3 : FIRMANSYAH FAJAR SASI SAMUDRA ANGGITA AYU
"LEMBAGA NEGARA" Ericson Chandra.
Perkembangan Konsep pemisahan Kekuasaan negara
LEMBAGA – LEMBAGA NEGARA SESUAI AMANDEMEN UUD 45
PEMILIHAN UMUM kpu 23 Parpol/ Gabungan Parpol Partai Politik
N E G A R A.
Kedudukan Legislatif Di Indonesia
9/20/2018 AMANDEMEN UUD 1945 Mengubah (Merevisi) UUD 1945 Selaras dengan Tuntutan Perkembangan Masyarakat Indonesia.
MODUL IV SISITEM POLITIK INDONESIA STRUKTUR DAN FUNGSI SISTEM POLITIK
NEGARA DAN KOSTITUSI “ AMANDEMEN” Sayoto Makarim
BAB 2 Menyemai Kesadaran Berkonstitusional dalam Kehidupan Bernegara
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pancasila sebagai sumber nilai
DISUSUN OLEH : KELOMPOK : 1 1. SARA STEFANY TAMUBOLON ARIFAH ZUHRO ANDIK GUNAWAN 4. ADLI 5. ALFRINDO SINAGA.
MAHKAMAH AGUNG (MA) MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) KOMISI YUDISIAL (KY)
LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Transcript presentasi:

Sistem Komunikasi sebagai Pola Tetap Komunikasi di Indonesia sebagai pola tetap yaitu proses komunikasi yang berlangsung berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif sesuai ukuran Indonesia. Dalam Sistem komunikasi Indonesia maka proses komunikasi yang akan dibahas adalah lingkup kehidupan negara.

Prose komunikasi yang terjadi antara komunikator – komunikan dalam lingkup negara dalam sistem komunikasi Indonesia pola tetap adalah: 1. Komunikan adalah Rakyat 2. Komunikator adalah elit penguasa Sumber komunikasi mengalir dari lembaga pembentuk yaitu MPR yang memformulasikan dalam bentuk perundang-undangan.

Dalam Proses komunikasi Suprastruktur komunikator terbagi dari: MPR merupakan komunikator dalam pembentuk sumber, yaitu aturan yang menentukan pola komunikasi dalam suprastruktur (lembaga pemerintah) Lembaga Presiden merupakan komunikator utama yang mengelola, mengendalikan dan mengoperasikan sumber-sumber komunikasi menurut ikatan-ikatan norma sistem. Sebagai komunikator lembaga pemerintah menjalin komunikasi dengan komunikator suprastruktur DPR, DPA, MA, BPK. Jaringan komunikasi antar lembaga merupakan komunikasi pola tetap yang telah ditetapkan dalam dalam UUD 45.

Proses komunikasi dalam alur Horizontal Suprastruktur komunikasi alur horizontal yaitu komunikasi antar lembaga otoritas yang disebut jalinan komunikasi fungsional Komunikasi yang terjadi antara Presiden, DPR, DPA, MA dan BPK merupakan alur horizontal.

Fungsi Primer sistem Komunikasi Indonesia Tujuan sistem komunikasi Indonesia akan melembaga dengan tujuan negara. Secara normatif tujuan negara terdapat dalam alinea 4 UUD 45. Tujuan kedalam Intranegara Terbagi 2: protektif – Wawasan Nusantara Prosperitatif – kepentingan bersama

Indonesia tidak mengisolasikan diri Tujuan Ekstranegara Tujuan sistem komunikasi Indonesia melembaga dengan tujuan negara dalam hal ini hubungan dengan negara-negara lain. Indonesia tidak mengisolasikan diri Dalam hubungan ini politik yang digunakan adalah Bebas Aktif Maka komunikasi yang terjadi dengan bangsa lainnya adalah Indonesia mempunyai kedudukan yang sama sehingga bisa secara bebas berhubungan dan aktif dalam perdamaian dunia.