REVISI KURIKULUM JUR. ILMU ADM. NEGARA/PUBLIK FISIP UNDANA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK
Advertisements

PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI S1 Prof. Dr. Sapriya, M. Ed
PENGEMBANGAN KURIKULUM MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA)
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PENGEMBANGAN MODEL MATA PELAJARAN
PEMBEKALAN BERSAMA MAGANG KERJA TAHUN 2013 WIDYALOKA, 26 JUNI 2013
Rambu-Rambu Pengisian FORMAT KURIKULUM Berbasis Kompetensi
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU
Lokakarya Nasional MIPAnet  Kep Mendiknas RI No 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi  Kep mendiknas RI No 232/U/2000 tentang Pedoman.
Pendidikan Tinggi di Indonesia
PERENCANAAN BEBAN KERJA DOSEN BERBASIS SERTIFIKASI DOSEN DAN JABATAN FUNGSIONAL WAKIL REKTOR 1.
Rapat Kerja FPIK, Februari 2012 Carita PS ILMU KELAUTAN.
KEBIJAKAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)
PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SOSIALISASI HIBAH KURIKULUM 2014.
PENYELENGGARAAN SISTEM KREDIT SEMESTER
PENGELOLAAN KURIKULUM
KOMPETENSI DIPLOMA 3 KEPERAWATAN
SEMINAR SAP DAN GBPP PHP-PTS INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA
KERANGKA NASKAH AKADEMIK
Peranan pendidikan Fungsi Pendidikan Tujuan Pendidikan
“Mewujudkan Universitas Kutai Kartanegara Yang Unggul dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat untuk Menghasilkan Lulusan yang Bertaqwa.
PERaturan Akademik (PERAK) Universitas dan Fakultas
WORKSHOP PASCA KKNI FIRDAUS.
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO TAHUN 2008/2009
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN IAD DI UNIVERSITAS AIRLANGGA
UU NOMOR 20 TAHUN Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL BAB II
MATA KULIAH KURIKULUM INTI DAN INSTITUSIONAL KURIKULUM 2002 PENDIDIKAN BIOLOGI FKIP UMS.
KURIKULUM PROGRAM STUDI SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT
KURIKULUM INTI TEKNIK SIPIL BMPTTSSI draft-Februari 2015
KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR BERBASIS KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA.
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
KURIKULUM dan SILABI FKM UNDIP
KORPUS PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN (TRAINING OF FACILITATOR)
MATAKULIAH ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR
by Rahmad Salahuddin, M.Pd.I
STATUTA PERGURUAN TINGGI
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
KRITERIA PENILAIAN AIPT
FOKUS GROUP DISCUSSION MATAKULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK) UNTIRTA 2016 TANGGAL 21 JANUARI 2016.
FORMAT PENYUSUNAN KERANGKA KURIKULUM PERGURUAN TINGGI
Tugas-Kewajiban & Peran Senat Akademik UI dan Isu terkait
PRODI EKONOMI PEMBANGUNAN
DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN IAD DI UNIVERSITAS AIRLANGGA
REGULASI UNTUK KURIKULUM
21 MEI 1998 ORBA BERGANTI REFORMASI DIANGGAP THE THIRD WAVE OF DEMOCRACY PADA DASAWARSA 1990-AN JULI 1995 TERBENTUK CIVITAS INTERNASIOANL DI PRAHA DIHADIRI.
MATERI 1 URAIAN SINGKAT KBK DAN PEMBELAJARAN SCL.
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian/Karakter
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian Dr
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian dan Pembentuk Karakter Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
ORDIK MABA 2016/2017 Program Magister Akuntansi (MSA)
Pengertian Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan.
Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian
Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Karakter
Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial
PENDAHULUAN TUJUAN DAN LANDASAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM atau STIE LAMPUNG TIMUR RINNANIK, S.H.I.
Struktur Kurikulum Jur. Ilmu Adm. Negara
DAFTAR PUSTAKA Dison, L Ilmu Budaya Dasar: Surabaya: Bina Ilmu.
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
Bahan Workshop Kurikulum Pendidikan Ekonomi Berbasis KKNI
PELUANG PROFESI AHLI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
Jurusan Pendidikan Sejarah. Visi Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Mewujudkan Program Studi Pendidikan Sejarah yang maju sebagai.
Program Studi S1 Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Sastra Jepang FIB-UB.
BAB 1 PENGANTAR ISBD IIS DEWI LESTARI, M.Pd.
PROGRAM STUDI MAGISTER KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
Bahan Diskusi : “Pengembangan KURIKULUM PT sesuai SN DIKTI dan R. I 4
Transcript presentasi:

REVISI KURIKULUM JUR. ILMU ADM. NEGARA/PUBLIK FISIP UNDANA SATGAS KURIKULUM Jur. Ilmu Adm. Negara

Pendahuluan Pendidikan pada dasarnya barhubungan dengan upaya mempersiapkan masa depan peserta didik. Dalam proses pendidikan berlangsung : 1) transfer of knowledge; 2) transfer of skills; dan 3) transfer of values atau change of attitude. Sasaran pendidikan adalah membekali peserta didik dengan kompetensi tertentu. Kompetensi mana, akan didapati melalui proses dan pengalaman belajar setelah mengalami kurikulum tertentu. Pengembangan kurikulum, terkait dengan perubahan preferensi dari linkungan stakeholders. Perubahan yang terjadi perlu diantisipasi dan direspons secara bijak Jurusan Ilmu Administrasi Negara sebagai salah satu mata rantai pengembangan ilmu dalam kerangka sistem pendidikan nasional perlu memperhatikan, mencermati dan mengkaji semua sinyal perubahan yang ada, agar eksistensinya tetap dipertahankan, bahkan dapat mengambil posisi yang lebih menguntungkan dengan membangun kapasitas kelembagaan baik aspek manajemen maupun struktur kurikulum secara efektif guna menigkatkan kinerjanya

Landasan Penyusunan Kurikulum SK. Mendiknas No.045/U/2002/tanggal, 02 April 2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, SK. Mendiknas No.232/U/2000, tanggal 20 Desember 2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa SK. Dirjen Pendidikan Tinggi No. 38/DIKTI/Kep./2002, tanggal 18 Juli 2002, tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Bab X pasal 38 ayat 3 dan 4, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Bab III, bagian kedua pasal 9 ayat 4, bagian ketiga pasal 15 ayat 2, bagian keempat pasal 17 ayat 4. Perubahan/Revisi atas kurikulum Jurusan Ilmu Administrasi Negara berpedoman pada pengarahan-pengarahan yang diperoleh pada rapat tingkat Fakultas, dan pandangan-pandangan dari para stakeholders, kurikulum dari beberapa universitas lain seperti UGM, UI, UNHAS, turut diperhatikan sebagai pembanding.

Visi Jur. Ilmu Adm Negara/Publik Menjadikan Jurusan Ilmu Administrasi Negara/Publik sebagai pusat pengembangan ilmu administrasi publik yang berkualitas, beretika, kompetitif, inovatif yang memiliki wawasan global serta berorientasi pada pelanggan

Misi Jur. Ilmu Adm Negara/Publik Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam ilmu administrasi publik yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, inovatif, beretika dan bertanggung jawab, Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu administrasi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan dan pemanfaatan ilmu administrasi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, Menyelenggarakan pembinaan kemahasiswaan yang berkualitas dalam bidang penalaran, bakat dan minat serta kesejahteraan mahasiswa, Membina dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga lain secara internal dan eksternal

Profil & Kompetensi Lulusan Jur Ilmu Adm Negara/Publik Profil Lulusan Menjadi administrator dan manajer sektor publik dalam bidang Kebijakan Publik, Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik Kompetensi Lulusan Memiliki pengetahuan dan pemahaman; kecakapan intelektual; kecakapan praktis; dan kemampuan manajerial dalam aspek Kebijakan Publik, Administrasi Pembangunan dan Manajemen Pelayanan Publik.

RINCIAN KOMPETENSI

1. Pengetahuan & Pemahaman Mengerti dan memahami teori sosial klasik dan kontemporer Mengerti dan memahami teori dan paradigma administrasi publik klasik dan kontemporer Mengerti dan memahami fokus dan lokus administrasi publik Mengerti dan memahami teori dan paradigma pembangunan klasik dan kontemporer Mengerti dan memahami konsep dan model kebijakan publik Mengerti dan memahami konsep dan model manajemen publik Mengerti dan memahami konsep, pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat

2. Kecakapan Intelektual Mampu menganalisis secara kritis proses perencanaan, implementasi dan evaluasi program pembangunan Mampu menganalisis secara kritis proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan publik Mampu menganalisis secara kritis sistem administrasi dan manajemen publik Mampu menganalisis secara kritis pendekatan dan strategi pemberdayaan masyarakat

3. Kecakapan Praktis Menguasai teknik perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program pembangunan Menguasai teknik dan pengambilan keputusan Menguasai teknik dan metode rekomendasi kebijakan Menguasai teknik desain organisasi Menguasai teknik dan motode pengembangan organisasi dan kelembagaan Menguasai strategi dan teknik pemberdayaan masyarakat Menguasai teknik perencanaan, implementasi dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat

4. Kecakapan Manajerial Mampu mengemukakan pendapat secara sistimatis dan argumentatif Mampu berkomunikasi lisan dan tulisan dengan baik Mampu bekerja sama dalam kelompok Percaya diri, inovatif, kreatif dan beretika Mampu memimpin organisasi dalam skala lokal dan nasional Mampu mengorganisasikan suatu kegiatan dalam skala lokal dan nasional

PERUBAHAN KURIKULUM

Pengelompokkan MK: Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 17 SKS Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) 61 SKS Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) 36 SKS Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) 29 SKS Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) 3 SKS Jumlah MK Jur Ilmu Adm. Negara berubah dari 67 MK (144 SKS) → 62 MK (146 SKS) Kurikulum Inti 112 SKS dan Kurikulum Institusional 34 SKS Beberapa MK yang dinilai memiliki kesamaan Materi atau Pokok Bahasan (berdasarkan analisis GBPP & SAP) digabung dalam satu MK

Perubahan Mata Kuliah dalam Kurikulum Jur Ilmu ANE Kurikulum Lama Kurikulum Baru Mata Kuliah SKS (Perubahan / Penambahan) Pengantar Antropologi Budaya 3 Digabung dengan Mk Pengantar Sosiologi Sistem Sosial Indonesia Ditiadakan Pengantar Statistik Pengantar Ilmu Pemerintahan Teori Administrasi Negara Teori Adm. Negara Klasik Teori Adm. Negara Kontemporen Metode Penelitian Sosial Metode Penelitian Administrasi Metode Penelitian Adm. Kuantitatif Metode Penelitian Adm. Kualitatif Ekologi Administrasi Negara 2 Ekologi Adm Negara & Daerah Kepulauan Sistem Informasi Manajemen Manaj Informasi & e- Administrasi

Perubahan Kurikulum (MK Pilihan Wajib Jurusan) Kurikulum Lama Kurikulum Baru Mata Kuliah SKS Mata Kuliah (Perubahan/Penambahan) Adm. Perusahaan Negara 2 Adm. Perusahaan Negara & Daerah Teori & Aplikasi Komputer Ditiadakan Pengembangan Organisasi 3 Pembangunan Kelembagaan Manajemen Kesekretariatan Pembangunan Perkotaan Pembangunan Perdesaan Pembangunan Perkotaan & Pedesaan Sistem Pemerintahan Daerah Komunikasi Organisasi Kebijakan Agraria Kebijakan Pertanahan dan Lahan Kering Penambahan: Manajemen Bencana Pemberdayaan Masyarakat

Keterangan: Jumlah MK Pilihan Wajib Jurusan dari 12 MK → 8 MK Mhsw memilih 18 SKS (6 MK dari 8 MK yang ada) Semua Mhsw Wajib Memprogramkan MK “Manajemen Bencana” (6 MK yg dipilih termasuk Manajemen Bencana) MK Komunikasi Organisasi → Pembahasannya dalam MK Perilaku Organisasi MK Pengembangan Organisasi → Pembangunan Kelembagaan MK Sistem Pemerintahan Daerah → MK Pilihan Konsentrasi “Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Perubahan Kurikulum (MK Pilihan Konsentrasi) Kurikulum Lama Kurikulum Baru Mata Kuliah SKS (Penambahan/Perubahan) Pilihan Adm. Pembangunan Manajemen Proyek 3 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Seminar Isu Adm Pembangunan Kemitraan dalam Pembangunan Pilihan Kebijakan Publik Seminar Isu Kebijakan Publik Isu dan Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah Pilihan Manajemen Publik Manajemen Pembangunan Daerah Manajemen Keuangan Daerah Seminar Isu Manajemen Publik Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Penyebaran MK per Semester Jml MK Total SKS I 8 20 II 7 19 III IV 21 V VI VII 6 15 VIII 2 10 JUMLAH 52 146 52 Mk (146 SKS) Sarjana Sosial (S.Sos) Untuk menyelesaikan Studi dan meraih gelar Sarjana bidang Ilmu Adm. Negara maka Mhsw harus menyelesaikan min. 52 MK (146 SKS)

SEKIAN Terima Kasih