PENGENALAN SPAN Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Advertisements

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 PERATURAN PEMERINTAH NO 24 tahun 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
4/3/2017 9:12 AM GAMBARAN UMUM PP nomor 71 TAHUN 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft,
UNIVERSITAS PADJADJARAN
SINERGI MENUJU PELAKSANAAN ANGGARAN YANG TERTIB DAN AKUNTABEL
Pembukuan & LPJ Bendahara
PENYERAHAN DIPA TA 2012 Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara KPPN Tebing Tinggi.
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
MEMAHAMI LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2013
PEMBINAAN SATKER BLU Oleh Kanwil DJPBN KEMENTERIAN KEUANGAN
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-69/PB/2006
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
APLIKASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TA PENGANTAR Pengembangan Aplikasi SAK 2010 dilatar belakangi oleh perubahan kodifikasi Sub Kegiatan dari 4.
PROSES BISNIS SPAN PADA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN (diberikan sebagai bahan materi dalam diklat penyuluh perbendaharaan) Juni 2013.
LATAR BELAKANG PENERAPAN PENYUSUTAN
BULETIN TEKNIS NO. 07 AKUNTANSI DANA BERGULIR
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 TUJUAN UTAMA: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara.
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Key points yang perlu disampaikan pada pembukaan:
Created n Edited by: Wisnu – Kasubagset Anggota 5
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI KEMENTERIAN KEUANGAN RI
GAMBARAN UMUM PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PK BLU PADA KANWIL DJPBN
REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
1 OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
MODUL PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Disampaikan pada: Rapim Ditjen Perbendaharaan DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satker BLU
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
PRESENTASI MULTIMEDIA APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03 SUDJANA-NIP: Kode Matakuliah : 4112 APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03.
BAGAN AKUN STANDAR 2012 HARMONISASI antara:
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-Ditjen Perbendaharaan
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2012
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA DAN KESIAPAN PENYALURAN
PERMASALAHAN YANG DIJUMPAI DALAM AUDIT PNBP PADA INSTANSI PEMERINTAH
Kebijakan implementasi akuntansi berbasis akrual
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
GAMBARAN UMUM SAPD BASIS AKRUAL.
Kementerian Keuangan RI
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT (SAPP)
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
Ditjen Perbendaharaan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN
SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA
DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA
BAGAN AKUN STANDAR 2012 HARMONISASI antara:
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan
SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA
Matkul: AKPD Pertemuan 10: SAP (PP No 7 Tahun 2010)
PERTANGGUNGJAWABAN APBD & SISITEM AKUNTANSI PEMERINTAH
Penyusunan CaLK dan Format Pendukung LK
Penyusunan LK TW III 2018 Jakarta, 27 September 2018.
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Padang, 26 – 29 Agustus 2019 PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
Transcript presentasi:

PENGENALAN SPAN Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

AGENDA Gambaran Umum SPAN Gambaran Umum SAKTI Koneksitas SPAN dan SAKTI Implementasi Akuntansi Akrual dalam SPAN dan SAKTI

Gambaran Umum SPAN

LATAR BELAKANG Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah Undang-Undang: No. 17/2003 tentang Keuangan Negara No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara GFMRAP (Gov’t Financial Mgt & Rev Admin Project) PFM (Public Financial Management) Administrasi Pendapatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Tata kelola dan Implementasi Proyek Penguatan Kapasitas Kebijakan Penguatan dan Penyempurnaan Tata Kelola yg Baik atas perencanaan dan pengembangan anggaran Modernisasi Anggaran dan Perbendaharaan Program RPPN Tim Reformasi Tim Koordinasi Teknis Implementasi SPAN Reformasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Indonesia sedang berjalan berdasarkan penetapan hukum: Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Reformasi ini sedang diimplementasikan melalui proyek GRMRAP (Government Financial Management and Revenue Administration Project) dengan dukungan Bank Dunia Salah satu komponen GFMRAP adalah PFM (Public Financial Management). Tujuan PFM adalah memperkuat efektifitas, keterbukaan and pertanggungjawaban dari pengeluaran pemerintah Salah satu inisiatif untuk mencapai tujuan PFM adalah implementasi anggaran dan modernisasi perbendaharaan melalui sebuah sistem otomatis pembayaran perbendaharaan dan persiapan anggaran (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara or SPAN)

Apa Itu SPAN? Sistem Informasi yang menggabungkan beberapa fungsi, seperti Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Manajemen Kas, Akuntansi & Pelaporan dalam satu sistem aplikasi. Sistem Informasi Keuangan Negara yang Terintegrasi: Mendokumentasikan setiap transaksi keuangan dan mendukung penyajian laporan keuangan dan managerial Didesain dengan relasi yang baik antara pemilihan software, hardware, SDM, prosedur, kontrol, dan data Operasi terotomasi secara penuh serta bermuara pada database yang terpusat Key points yang perlu ditekankan pada slide ini adalah:

Manfaat SPAN terhadap PFM Reform Modernisasi sistem penganggaran dan perbendaharaan disusun untuk melaksanakan peraturan perundangan di bidang keuangan (rule of law) Modernisasi sistem penganggaran dan perbendaharaan meningkatkan efisiensi dan efektivitas PFM Modernisasi sistem penganggaran dan perbendaharaan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara Modernisasi sistem penganggaran dan perbendaharaan membantu transparansi dan memudahkan partisipasi seluruh stakeholder dalam PFM

Tujuan SPAN Meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan perbendaharaan negara. Menyempurnakan proses bisnis dan pemanfaatan teknologi informasi keuangan negara yang terintegrasi. Memberikan informasi yang komprehensif dan tepat waktu tentang posisi keuangan pemerintah pusat. Memudahkan pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan pemerintah.

Treasury/Perbendaharaan Ruang Lingkup SPAN 8 B Review Kebijakan Penyusunan Anggaran SPAN= B + T T Audit dan Evaluasi Manajemen DIPA Treasury/Perbendaharaan SPAN DB O Laporan Keuangan Manajemen Komitmen Publishing, EIS, DW, Web Portal,dll Accounting Pengadaan Daily operations O Manajemen Penerimaan& Pembayaran Manajemen Utang dan Hibah Pajak dan Bea Cukai Manajemen Aset dan Persediaan O Manajemen Kas Pembayaran gaji Sistem berdasarkan Nilai Pasar

Pilar Utama SPAN 9 Manajemen Perubahan& Komunikasi (September 2010 – 2013) Penyempurnaan Proses Bisnis (Juni 2009-Maret2012) Teknologi Informasi (September 2009 – 2017) Key points yang perlu ditekankan pada slide ini adalah: SPAN adalah program yang terbangun sejalan dengan strategi Kementerian Keuangan Berdasarkan strategi tersebut, disusun program SPAN yang dibangun melalui 3 pilar utama, yaitu: Penelaahan dan perbaikan proses bisnis Pilar IT solution memfasilitasi penerapan proses bisnis baru Pliar CMC mengawal proses perubahan dan mencakup area SDM dan struktur organisasi Didukung oleh : Pengembangan Service Desk Pengembangan ICT Strategy (PUSINTEK) 9

PROSES BISNIS PENYUSUNAN ANGGARAN & MANAJEMEN DIPA EXISTING 1. Anggaran masih berbasis input 2. Medium Term Expenditure Framework (MTEF) belum terintegrasi FUTURE Integrasi antara : 1. Anggaran berbasis kinerja 2. Medium Term Expenditure Framework (MTEF) PENYUSUNAN ANGGARAN EXISTING 1. Penggunaan dana terikat pada kelompok Akun (4 digit) 2. Perencanaan Penarikan dana belum berfungsi 3. Format & mekanisme penyusunan DIPA yg beragam 4. Komponen APBN belum terdokumentasikan dengan baik 5. Rencana penerimaan belum ditatausahakan FUTURE 1. Penggunaan Dana terikat Pada Kelompok Belanja (2 digit) 2. Revitalisasi Perencanaan penarikan dana untuk perencanaan kas 3. Integrasi format & mekanisme penyusunan DIPA 4. Alokasi APBN dapat ditatausahakan dalam DIPA 5. DIPA dioptimalkan sebagai dokumen perencanaan penerimaan MANAJEMEN DIPA

PROSES BISNIS MANAJEMEN KOMITMEN & PEMBAYARAN Existing Bersamaan dengan proses pencairan dana Future Menjadi satu proses tersendiri: 1. Adanya proses registrasi komitmen; 2. Manajemen database supplier secara nasional 3. Mendukung pengelolaan data pagu yg lebih baik 4. Mendukung Forward cash planning; MANAJEMEN KOMITMEN Existing 1. Instrumen Pembayaran berupa Bilyet Giro (SP2D) 2. Instrumen pembayaran belum dapat mendukung Perencanaan Kas 3. SPM 4. Paper based 5. Pengujian manual Future 1. Instrumen Pembayaran: - Electronic Fund Transfer - Bilyet Giro - Kartu Kredit Pemerintah 2. Instrumen pembayaran mendukung perencanaan kas melalui penerapan jatuh tempo tagihan 3. Resume tagihan dan SPM 4. Less Paper 5. Pengujian otomatis MANAJEMEN PEMBAYARAN

PROSES BISNIS PENERIMAAN DAN MANAJEMEN KAS EXISTING 1. Pelaksanaan MPN: - Antri setoran di loket bank - Jam layanan bank terbatas - Penyampaian LHP manual - Desentralisasi penerimaan negara oleh KPPN 2. Penerimaan negara melalui rekening penampung pd BI belum dicatat sebagai penerimaan negara 3. Rekonsiliasi penerimaan dan rekening koran secara manual FUTURE 1. Pelaksanaan MPN 2: - Optimalisasi seluruh channel pembayaran - Pembayaran 24 jam (e banking) - Penyampaian LHP secara elektronik - Sentralisasi penatausahaan penerimaan negara di Kantor Pusat DJPBN 2. Penerimaan negara sudah dicatat pada saat masuk ke rekening penampung 3. Rekonsiliasi data penerimaan dengan rekening koran dilakukan by system PENERIMAAN NEGARA Existing 1. Manual transaction & Reconciliation 2. Jumlah rekening yg banyak dan terdesentralisasi 3. Perencanaan kas yang belum terintegrasi 4. Belum ada payment term Future 1. Fokus pada electronic transaction & reconciliation 2. Simplikasi dan sentralisasi rekening pemerintah (BOI ->RPKBUNP, rekening persepsi ->rekening tunggal persepsi) 3. Integrasi cash forecasting dengan modul-modul lainnya dalam SPAN 4. Tanggal setelmen pengeluaran menggunakan payment term MANAJEMEN KAS

PENYEMPURNAAN PROSES BISNIS Akuntansi dan Pelaporan SAA T INI 1. Si st e m pe nc at at an S AI te rd iri da ri S A K P A da n SI M A K B M N 2. B el u m ad a ou tp ut pa da B ag an A ku n St an da r 3. B el u m ad a m an aj e m en ko mi tm en 4. La po ra n be rb as is C as h To w ar d A cc ru al 5. La po ra n M an aj eri al di su su n da ri da ta ba se be rb ed a FUTURE 1. Satu sistem akuntansi dengan dua pencatatan: akrual dan kas 2. Struktur Bagan Akun Standar memasukkan informasi output 3. Menerapkan manajemen komitmen 4. Laporan berbasis Akrual 5. Laporan Manajerial disusun dari satu database

PENYEMPURNAAN PROSES BISNIS Akuntansi dan Pelaporan SAA T INI 6. B el u m ad a La po ra n K eu an ga n be rb as is G F S 7. R ek on sil ia si la po ra n ke ua ng an se ca ra fa ce to fa ce 8. B el u m ad a int eg ra si La p Ki ne rja da n L K 9. D at ab as e ya ng te rp is ah an ta r K P P N, K an wi l da n K an to r P us at D JP B N FUTURE 6. Inisiasi Laporan Keuangan berbasis GFS 7. Rekonsiliasi laporan keuangan berbasis internet 8. Integrasi Lap Kinerja dan LK 9. Penggunaan Single Database dalam pelaporan BUN

Penyempurnaan Aplikasi Dan Database Perencanaan Anggaran hingga Pelaksanaan Anggaran RKA-KL DIPA SEMULA Perencanaan Anggaran hingga Pelaksanaan Anggaran Satker di K/Ls Sistem yang ada terkotak2 berdasarkan fungsi SP2D Manejemen Kas Akuntansi/ Pelaporan Perencanaan Anggaran hingga Pelaksanaan Anggaran MENJADI Key points yang perlu ditekankan pada slide ini adalah: SPAN database dapat menghubungkan DJPB, DJA, Pusintek, dan Kementrian/Lembaga secara on-line melalui teresterial, satelit, dial-up, dan sistem jaringan lainnya. Semula: Sistem dibuat menurut untuk masing-masing fungsi bisnis. Data dimiliki oleh masing-masing aplikasi itu sendiri. Memerlukan keahlian khusus pada setiap aplikasi. Menjadi: Solusi SPAN dibuat dengan pendekatan proses bisnis mulai dari awal sampai akhir. Solusi SPAN akan memotong beberapa proses atau fungsi organisasi. SPAN akan memberikan banyak fitur untuk diakses oleh banyak user dalam sebuah tata kelola yang terkontrol dan aman. SPAN akan terintegrasi dengan sistem-sistem lain yang dibutuhkan (mis. MPN, Debt Management, Investment Management, Cash & Asset Management, dll.). Satker di K/Ls Sistem SPAN akan lebih berorientasi kepada proses SPAN Database BP SA PM GL CM 15

2 Gambaran Umum SAKTI Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

Apa Itu SAKTI? SAKTI : Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Sistem aplikasi satker yang mengintegrasikan aplikasi perencanaan dan penganggaran (Aplikasi DIPA, RKA-KL), aplikasi pelaksanaan (Aplikasi SPM, Gaji, Peran), dan aplikasi pelaporan (Aplikasi SAK, SIMAKBMN, dan Persediaan) Integrasi database dan single entry point Mendukung akurasi dan mengurangi duplikasi data base Key points yang perlu ditekankan pada slide ini adalah:

Modul Aplikasi Satker (Saat Ini) PERENCANAAN PELAKSANAAN PELAPORAN Aplikasi RKA-KL Aplikasi DIPA Aplikasi SPM Aplikasi PERAN 1. Aplikasi SAK 2. Aplikasi SIMAKBMN 3. Aplikasi Persediaan 4. Aplikasi Gaji Key points yang perlu ditekankan pada slide ini adalah: Saat ini Satker memiliki banyak modul dan masing-masing modul memiliki aplikasi yang terfragmentasi.

Macam dan Jenis Aplikasi Satker (Saat Ini) Aplikasi RKAKL Aplikasi Membuat RKAKL Interface: Foxpro DB : Foxpro Aplikasi DIPA Aplikasi untuk membuat DIPA Aplikasi PERAN Aplikasi untuk menspesifikasi Perencanaan Anggaran Aplikasi SPM Aplikasi untuk membuat SPM Aplikasi SAK Aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Aplikasi SIMAKBMN Aplikasi Sistem Akuntansi Barang Milik Negara DB : MySQL Aplikasi PERSEDIAN Aplikasi Sistem Akuntansi Persediaan Barang Milik Negara Aplikasi GAJI Aplikasi untuk mencatat Data Pegawai dan Data Gaji Key points yang perlu ditekankan pada slide ini adalah: Terdapat 8 aplikasi yang digunakan Satker Satker harus melakukan input satu per satu setiap tahunnya karena semua tidak ada koneksi dan data tidak terintegrasi.

Duplikasi Sistem Aplikasi Satker (Saat Ini) DIPA SIMAKBMN SAKPA SPM RUH Data Pagu DIPA GAJI RUH Rencana Pencairan Dana RUH Data Pagu DIPA PERAN RUH Data Pegawai Key points yang perlu ditekankan pada slide ini adalah: Bagian ini menggambarkan pemetaan database pada masing-masing aplikasi Satker. Dengan pemetaan yang seperti diatas akan makan banyak waktu untuk para Satker melakukan pekerjaan yang bersifat administratif. PERSEDIAAN RUH Data Kontrak RUH Data SPM & SP2D RUH Penerimaan SKPA - RUH Daftar/ Jurnal Aset RUH Data Pagu DIPA

Modul Aplikasi Satker (Ke depan) 1. Konsep RKAKL 2. Konsep DIPA 3. Revisi DIPA Data Supplier Data Kontrak Data Tagihan SPM 1. Akuntansi Keuangan 2. Akuntansi BMN 3. Rekonsiliasi SAI 4. LPJ Bendahara PENGANGGARAN PELAKSANAAN PELAPORAN Key points yang perlu ditekankan pada slide ini adalah: Ke depan, semua modul SAKTI akan dapat diakses melalui satu aplikasi dan satu database, sehingga tidak ada pengulangan input data.

3 KONEKSITAS SPAN dan SAKTI Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

SPAN SPAN dan SAKTI GL S P A N SAKTI SATKER Anggaran Administrasi Komitmen S P A N Pelaporan Pembayaran SPAN Administrasi Penyusunan Anggaran Manajemen DIPA Bendahara Aset Tetap Pelaporan Manajemen Komitmen GL Persediaan Manajemen Kas Manajemen Pembayaran manajemen Penerimaan Integrasi Aplikasi IT: - Single entry point Satu Aplikasi - Secara Elektronik Rekonsiliasi per periode antara Satker & KPPN 23

Aplikasi Satker Terintegrasi Ruang Lingkup Aplikasi Satker Terintegrasi Modul Penganggaran Modul Komitmen Modul Pembayaran Modul Bendahara Modul Persediaan Modul Aset Tetap Modul Pelaporan Modul Administrator Portal SPAN Portal SPAN merupakan Aplikasi berbasis web yang memfasilitasi SATKER dalam mengirim dan menerima Arsip Data Komputer (ADK) dari atau ke SPAN. Sehingga SATKER dapat menghemat waktunya untuk tidak perlu ke KPPN. SPAN SMS SPAN-SMS merupakan aplikasi yang dapat dipergunakan SATKER dalam memonitor data keuangannya. SATKER cukup mengirimkan SMS dengan format tertentu ke SPAN-SMS Service, yang dalam waktu tidak terlalu lama mengatahui status data keuangannya. Aplikasi Portal SPAN dan SPAN-SMS gateway akan ditempatkan pada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

STRATEGI IMPLEMENTASI SPAN Perbaikan Proses Bisnis Akurasi Data Efisiensi Proses Kualitas Informasi Keuangan Sistem Aplikasi yang Terintegrasi

1. AKUNTANSI AKRUAL PADA SPAN Mengacu pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah No Akuntansi Akrual pada SPAN Poin Perubahan 1. Tahapan penjurnalan: anggaran, komitmen, realisasi, penutup, koreksi Terdapat pencatatan komitmen untuk kebutuhan reserve pagu 2. Sistem akuntansi Satker menggunakan dua pencatatan: akrual dan kas menghasilkan LK sesuai SAP 3. BAS berbasis akrual dan hanya menggunakan satu BAS untuk pencatatan akrual dan kas Terdapat penambahan akun-akun akrual misalnya beban persediaan

1. AKUNTANSI AKRUAL PADA SPAN Akuntansi Akrual pada SPAN No Akuntansi Akrual pada SPAN Poin Perubahan 4. Pola hubungan satker dan KPPN menggunakan Due to dan Due from Menggunakan utang dan piutang dari KUN sejak realisasi 5. Akrual pada saat transaksi pembayaran Akrual saat transaksi menggantikan prosedur akrual saat ini yang dilakukan pada akhir tahun 6. Akrual dimulai saat pencatatan barang/jasa yang nilainya terukur Cash Towards Accrual tidak mencatat BAST 7. Koreksi dengan jurnal balik Adanya audit trail

Tahapan Transaksi APBN DIPA Komitmen Realisasi: BAST RT SPM SP2D Penutup APBN DIPA Komitmen Realisasi: BAST RT SPM SP2D Penutup

2. MEKANISME REKONSILIASI SAAT INI

REKONSILIASI-KE DEPAN

LAPORAN KEUANGAN Mengacu pada PP No LAPORAN KEUANGAN Mengacu pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah SPAN menghasilkan Laporan Keuangan berbasis akrual dan kas: A. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Laporan Realisasi Anggaran Laporan Perubahan SAL Neraca Laporan Operasional Laporan Arus Kas Laporan Perubahan Ekuitas Catatan atas Laporan Keuangan

LAPORAN KEUANGAN Mengacu pada PP No LAPORAN KEUANGAN Mengacu pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 2. Laporan selain LKPP Laporan kinerja, berupa capaian output Laporan berbasis Government Finance Statistics (GFS) berupa pre defined reports Laporan managerial (user defined reports) sesuai kebutuhan pengguna

TERIMA KASIH www.span.depkeu.go.id