Rahmat PamujiRoma IrawanSlametUzizatun Maslika. Spesialis PR pemerintah biasanya disebut pejabat public affairs atau pejabat humas. Pejabat humas adalah.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
Advertisements

PERSPEKTIF KEAMANAN EROPA II Bpk. Saleh Umar 6 Oktober 2009.
Peran Amerika Serikat Dalam Demokratisasi Di Timur Tengah
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
Arini Dewi Muchtaram ()
CORPORATE COMMUNICATION
PEMBANGUNAN NASIONAL, SEKTOR DAN DAERAH
Peran Pekerja Pengembangan Masyarakat
Sri Budi Eko Wardani, M.Si
Negara dan Kebijakan Publik. Pertumbuhan Kegiatan Negara Sejak 1880 Istilah “negara” dan “pemerintah” kerap dipertukarkan, yakni lembaga yang memiliki.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Isu-isu penting FENOMENA KOPERASI INDONESIA (SETELAH LEBIH DARI 50 TAHUN KEBERADAANNYA DAN DALAM TATA NILAI MASYARAKAT GOTONG ROYONG) MASIH JAUH TERTINGGAL.
KI kd/indikator materi pustaka
Ideologi dan Prediksi Perkembangan SJSN
GOOD GOVERNANCE.
Memahami Lingkungan Bisnis
KRISIS EKONOMI DI AMERIKA
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
Perubahan dan Perkembangan
Perubahan dan Perkembangan
SENI MENYELESAIKAN PEKERJAAN
PUBLIC RELATIONS Ami Purnamawati.
KELOMPOK 8 Dera Fitria Lide Friscila N
Birokrasi Negara Maju (Singapura) dan Negara Berkembang (Indonesia)
CILEGON, JUNI 2010 JURUSAN TEKNIK INDUSTRI UNTIRTA - CILEGON Tugas Resume Pengendalian Mutu Total Quality Management In European Helthcare Disusun Oleh.
Oleh : Christina Dwi Kusuma Gracia Avosma Tanakajaya
PERTEMUAN 1 GOVERNMENT RELATIONS.
XII. PERKEMBANGAN KOPERASI DI NEGARA BERKEMBANG
Pemahaman tentang bangsa, negara, hak dan kewajiban warga negara
KONSEPSI KEWARGANEGARAAN
BAB 3 HAK DAN KEWAJIBAN WN
Bagaimana potensi Riset Implementasi direalisasikan?
SEMINAR NASIONAL PERUMUSAN RENCANA AKSI PELESTRAIAN KERIS INDONESIA
Apakah Struktur Organisasi itu?
Pendidikan Kewarganegaraan
POLITIK & STRATEGI KEAMANAN NASIONAL
HAK DAN KEWAJIBAN WN Apakah arti warga negara dan kewarganegaraan?
PEMAHAMAN PADA KONSEP LINGKUNGAN GLOBAL
PEREKONOMIAN INDONESIA
MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI
ORGANISASI KEGIATAN HUMAS/ PUBLIC RELATION
Bedah Kasus 2 Sertifikasi Hutan COMPLETE….
Kode Etik Profesi PR Norma....
POLITIK & STRATEGI KEAMANAN NASIONAL
KONFIGURASI SISTEM GLOBAL
(Electronic Public Relations)
FILSAFAT PENDIDIKAN REKONSTRUKSIONISME
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK “PROPERTY RIGHTS AND FOREST”
PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM RELASI HUKUM DAN KEKUASAAN SERTA DALAM MENGHADAPI ISU-ISU GLOBAL Kelompok 10 Anesta Ebri Dewanty
MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI
ILMU ALAMIAH DASAR MANAJEMEN
Bab 4 Standar Audit dan Akuntansi Global
Masyarakat madani.
Melibatkan Orang Berpengaruh Dalam Sebuah Ide
Studi Kasus KEBIJAKAN KEHUTANAN COMPLETE….
MODEL KEMATANGAN INOVASI LEVEL 4 STANDAR INOVASI
Serikat Buruh berbasis Industri
KOMUNITAS DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DALAM RUANG LINGKUP SOSIOLOGI
PEMAHAMAN PADA KONSEP LINGKUNGAN GLOBAL
KOMISI INFORMASI PUSAT PERAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM MENDUKUNG KEBEBASAN PERS Dipaparkan dalam Focuss Group Discussion (FGD)
MEDIA, NEGARA & PASAR Materi ke-7.
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
BAB 2 WN dan KEWARGANEGARAAN
FILSAFAT PENDIDIKAN REKONSTRUKSIONISME
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
Aktivitas Serikat Buruh di Tempat Kerja
Memahami Tantangan Revolusi Industri 4.0 Sudut Pandang Ketenagakerjaan
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Transcript presentasi:

Rahmat PamujiRoma IrawanSlametUzizatun Maslika

Spesialis PR pemerintah biasanya disebut pejabat public affairs atau pejabat humas. Pejabat humas adalah penghubung penting antara rakyat dan pemerintah. Dalam pengertian yang riil tujuan public affair sesuai dengan tujuan demokrasi. Informasi yang melimpah dan akurat digunakan oleh pemerintah yang demokratis untuk menjaga hubungan yang responsive dengan konstituen, berdasarkan pada pemahaman bersama dan komunikasi dua arah yang terus- menerus.

 Memberi informasi konstituen tentang aktivitas agen pemerintah  Memastikan kerjasama aktif dalam program pemerintah  Mendorong warga mendukung kebijakan dan program yang sudah ditetapkan  Melayani sebagai advokat publik untuk administrator pemerintah  Mengelola informasi internal  Memfasilitasi hubungan media  Membangun komunitas kebangsaan

Justifikasi dasar untuk humas pemerintah semuanya di dasarkan pada dua premisi utama: Pemerintah yang demokratis harus melaporkan aktivitasnya kepada warga Administrasi pemerintah yang efektif membutuhkan partisipasi dan dukungan warga

SURVEI OPINI PUBLIK Survei ilmiah, yang memberikan gambaran opini publik semakin banyak di pakai dalam pemerintahan. Ketika digunakan untuk menentukan tujuan dan prioritas, survei warga terbukti mampu menandingi kelompok lobi dan kelompok kepentingan yang punya banyak dana. ”Kekuatan terbesar dari survei warga adalah survei itu punya potensi untuk menyajikan sample sudut pandang dari semua warga, bukan hanya sudut pandang dari orang yang ikut berpartisipasi.

BERFUNGSI SEBAGAI ADVOKAT PUBLIK

Pemerintahan di negara demokrasi yang maju menganggap informasi sebagai masalah hak asasi; bahwa warga negara berhak untuk mendapatkan informasi tentang kerja pemerintah. Pada tahu 200, Swedia menjadi negara pertama di dunia yang mengadopsi kebijakan yang mempromosikan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi untuk memperkuat demokrasi. Meskipun AS bukan merupakan “bangsa informasi” seperti Swedia, pemerintah federalnya menggunakan tekologi komunikasi dan informasi untuk memberkan berbagai layanan kepada rakyat amerika dan mendorong partisipasi warga dalam tata kota pemerintahan elektronik (disingkat “e-gov”).

KEGIATAN HUMAS

PROGRAM HUMAS DI AS Di AS, pemerintah federal meluncurkan satu kampanye untuk merespons menjamurnya kasus kegemukan (obesitas). Untuk mengatasi apa yang oleh badan pengelola obat dan makanan AS disebut “edidemi obesitas nasional” ini maka Departemen Kesehatan dan Pelayanan Masyarakat meluncurkan langkah- langkah menuju AS yang lebih sehat. HUMAS NEGARA-NEGARA LAIN Secara global, AS dan beberapa negara lainnya juga terlibat dalam usaha membangun negara untuk negara-negara seperti Afghanistan, Irak, Haiti, Siera Leone, Bosnia, dan Kosovo. Humas memainkan peran penting dalam usaha ini, mungkin bahkan lebih ekstensif di Afganistan dan Irak ketimbang di negara lain.

Tantangan Berat dalam Humas yang Dilahirkan Oleh 25 Negara Uni Eropa Tahun Ketegangan yang terjadi di perbatasan-perbatasan antar anggota 2.Kecemasan bahwa tiga negara besar-Jerman, Inggris dan Perancis-akan mendominasi Uni Eropa, mengancam kedaulatan, kultur, dan identitas anggota yang lebih lemah di eropa tengah dan timur. 3.Debat Ideologis soal harmonisasi kebijakan pajak EU yang sudah menimbulkan tuduhan “ dumping ” dan keprihatinan tentang negara- negara yang memberikan pajak tinggi untuk perusahaan akan banyak kehilangan lapangan kerja dan investasi yang dipindahkan ke Timur, diamana pajak perusahannya rata-rata rendah. 4.Divergensi dalam ekonomi yang muncul dari perbedaan dalam kekuatan ekonomi negaraanggota. 5.Kebijakan pergerakan bebas turis dan pekerja melewati batas negara, dan gap pendapatan dan tingkat karyawan yang berbeda, mungkin akan menyebabkan pelarian

Era tahun 1990 melahirkan perubahan baru pada agen-agen pemerintah mengintegrasikan aktivitasnya ke dalam masyarakat. Perkembangan baru ini mungkin telah mengubah beberapa filosofi dasar pemerintahan. Diantara perubahannya adalah:  Meningkatnya kesadaran dikalangan entitas pemerintah akan kebutuhan untuk bersaing dengan agen pemerintah lain di arena public dan politik untuk mendapatkan sumber dana.  Makin banyak pengamat yang mengatakan bahwa pemerintah harus dijalankan seperti menjalan bisnis, bukan seperti organisasi nonprofit dengan sumber daya yang terbatas.  Meningkatnya kebutuhan penjabat federal dan Negara untuk mencari nasihat dan bantuan dari warga telah menyebabkan lahirnya regulasi baru yang dilahirkan 18 Juli 2001 yang mengecualikan kelompok penasihat dari regulasi FACA (…..)

HUMAS DALAM POLITIK Selama ada pemerintahan dalam masyarakat, selalu ada cinta dan benci antara yang diperintah dengan yang memerintah. Politisi menghabiskan banyak waktu dalam karier mereka untuk melayani warga tetapi ternyata kemudian tersingkir dari jabatan, ketika lingkungan politik atau kebijakan editorial koran berubah. Dalam kenyataannya, politik dan pemerintah tidak bisa dipisahkan. Demikian pula peran humas dalam politik dan pemerintah jelas saling terkait erat. Humas pemerintah sangat penting disemua level, terutama ketika pemerintah harus menyediakan fasilitas untuk umum, sekolah, perlindungan dan lainnya. Tetapi bahkan dengan adanya krisis, humas masih lambat perkembangannya dan sering kali menjadi sasaran pengunjuk rasa dan poitisi yang mencari sasaran empuk untuk dieksploitasi.

Akan tetapi, jika praktik di pemerintahan menjadi matang dan semakin professional, humas akan menunjukan kemampuannya untuk membuat pemerintahan lebih responsive terhadap kebutuhan dan perhatian warga, mendapat penerimaan atas programnya, dan memberikan layanan kepada mereka yang membutuhkannya, ringkasnya fungsi humas pemerintah semakin diakui sebagai unsur penting bagi pemerintahan yang efektif.