LATAR BELAKANG PRORAM KIA YANG UMUMNYA DIMULAI DENGAN PROYEK (SAFE MOTHERHOOD, MTBS, KIBBLA(?)) PADA PERJALANANNYA MENJADI TERSEOK-SEOK (UANG PROYEK HABIS.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.
Advertisements

Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
Sistem Kesehatan Nasional Perpres 72 / 2012 KEMENTERIAN KESEHATAN RI
APLIKASINYA PADA SISTEM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DI PUSKESMAS
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
Mengapa KAT harus diberdayakan ?
POLINDES (Pondok Bersalin Desa)
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
Perspektif Kependudukan dalam Pembangunan
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
Sistem Pelayanan Kesehatan By Vetty Priscilla FKep Unand.
KINERJA SISTEM KESEHATAN
Pengantar manajemen kesehatan
DAMPAK DESENTRALISASI SISTEM KESEHATAN DI INDONESIA
KEBIJAKAN PROGRAM KB PASCA SALIN
Pelayanan Kesehatan Primer/Dasar di Era JKN
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
Keterbukaan Informasi Publik
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA/ KELURAHAN
Kebijakan Desentralisasi Kesehatan dan Governance Sektor Kesehatan
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
Good Governance Etika Bisnis.
Manajemen Strategi: Pengantar
RISET KESEHATAN DASAR ( RISKESDAS ) 2013
Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah
SISTEM INFORMASI KESEHATAN KABUPATEN/KOTA
KESIAPAN ORGANISASI/PERUSAHAAN UNTUK E-BISNIS
SISTEM KESEHATAN NASIONAL (SKN)
SEDIKIT SLIDE YANG MUNGKIN BISA MENGINSPIRASI LoI
PEREKONOMIAN INDONESIA
KONSEP DASAR PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS
JAMPERSAL Kelompok 2.
SKN SISTEM KESEHATAN NASIONAL
PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
KEBIJAKAN PUBLIK SAKINAH NADIR 2014.
Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pegawai
VERVAL DOKUMEN 1 KURIKULUM 2013
KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA
SKN SISTEM KESEHATAN NASIONAL
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Perundang-undangan di Indonesia
Sistem Kesehatan Nasional
SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK)
BUDAYA 5R/5S.
Manajemen Tatap Muka 13.
SISTEM KESEHATAN NASIONAL PERTEMUAN 13
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN
KESIAPAN ORGANISASI/PERUSAHAAN UNTUK E-BISNIS
KESIAPAN ORGANISASI/PERUSAHAAN UNTUK E-BISNIS
Manajemen Informasi Kesehatan 1
Minat Manajemen dan Kebijakan Obat
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR72TAHUN 2012 TENTANG SISTEM KESEHATAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
KONSEP DASAR KEBIDANAN KOMUNITAS Oleh : WIDYA PANI, SKM,SST.,M.Kes.
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
Upaya akselerasi pencapaiaN SDGs. SDGs ( Sustainable Development Goals ) sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan.
KEBIJAKAN KESEHATAN NASIONAL PROGRAM STUDI D IV KEPERAWATAN BY NORMA, M.Kes SISTEM KESEHATAN NSISTEM KESEHATAN NASIONAL (SKN)
MODEL IMPLEMENTASI MODEL IMPLEMENTASI VAN METER & VAN HORN 10/25/20191 Komunikasi antar organisasi dan kgt pelaksanaan Standar dan sasaran kebijakan Karakteristik.
Transcript presentasi:

LATAR BELAKANG PRORAM KIA YANG UMUMNYA DIMULAI DENGAN PROYEK (SAFE MOTHERHOOD, MTBS, KIBBLA(?)) PADA PERJALANANNYA MENJADI TERSEOK-SEOK (UANG PROYEK HABIS PROGRAM TIDAK SUSTAINABLE). OUTCOMENYA DPT DILIHAT DARI AKB, AKI YANG TURUNNYA BELUM BERMAKNA, ATAU MALAH DI BEBERAPA TEMPAT NAIK

DIMANAKAH MASALAHNYA? KEBIJAKAN TINGKAT MENTERI? KEBIJAKAN TINGKAT DINAS KESEHATAN PROVINSI? KEBIJAKAN TINGKAT DINAS KES KAB/KOTA?

LEBIH SPESIFIK LAGI APAKAH PADA TAHAP PENYUSUNAN AGENDA KEBIJAKAN? APAKAH PADA TAHAP FORMULASI KEBIJAKAN? APAKAH PADA TAHAP ADOPSI KEBIJAKAN? APAKAH PADA TAHAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN? APAKAH PADA TAHAP EVALUASI KEBIJAKAN?

CONTOH MASALAH PADA TAHAP IMPLEMENTASI APAKAH PADA AKTIVITAS IMPLEMENTASI DAN KOMUNIKASI ANTAR ORGANISASI? APAKAH PADA KARAKTERISTIK AGEN PELAKSANA? APAKAH PADA KONDISI SOSIAL EKONOMI, BUDAYA, DEMOGRAFI? APAKAH PADA KECENDERUNGAN SIKAP PELAKSANA/IMPLEMENTOR?

Lanjutan…….. APAKAH PADA SUMBER DAYA? APAKAH PADA STRUKTUR BIROKRASI? APAKAH MASALAHNYA SULIT DIKENDALIKAN? APAKAH PADA KEJELASAN DAN KONSISTENSI TUJUAN? APAKAH PADA KETEPATAN ALOKASI SUMBER DAYA? APAKAH PADA KETERPADUAN HIRARKI DALAM DAN ANTAR LEMBAGA?

Lanjutan…………… APAKAH PADA ATURAN-ATURAN KEPUTUSAN DARI BADAN PELAKSANA? APAKAH PADA REKRUITMEN PEJABAT PELAKSANA? APAKAH PADA AKSES FORMAL KONSUMEN?

ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM KIA RS, PUSKESMAS, POLINDES LINGKUNGAN SOSIAL SISTEM PEMERINTAHAN

FOKUS PROGRAM? ANC? MENYUSUI DINI? ASI EKSKLUSIF? MTBS? GIZI?

KAITAN DENGAN DASAR PEMBANGUNAN KESEHATAN PERIKEMANUSIAAN PEMBERDAYAAN DAN KEMANDIRIAN ADIL DAN MERATA PENGUTAMAAN DAN MANFAAT

KAITAN DENGAN DASAR SKN HAK AZASI MANUSIA SINERGISME DAN KEMITRAAN YANG DINAMIS KOMITMEN DAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DUKUNGAN REGULASI ANTISIPASI DAN PROAKTIF RESPONSIF GENDER KEARIFAN LOKAL

KAITAN DENGAN SUBSISTEM SKN UPAYA KESEHATAN PEMBIAYAAN KESEHATAN SDM KESEHATAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KES DAN MAKANAN MANAJEMEN DAN INFORMASI KESEHATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT