Forum badan koordinasi kehumasan pemerintah (bakohumas)

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

MUSEUM DAN MASYARAKAT DARI ASPEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Advertisements

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)

PERAN SERTA APARATUR PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI dan KPK Whistleblower’s system Jakarta, 17 SEPTEMBER 2013.

SEKILAS TENTANG KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

PELAKSANAAN KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI INDONESIA

KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

Pengantar Raker BIDANG SISTEM INOVASI

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

1 MODUL PSAP NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.

PEMBANGUNAN NASIONAL, SEKTOR DAN DAERAH

Tugas dan Tanggungjawab

Mekanisme Pengelolaan Hibah

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rambu-Rambu Pengembangan Program pada RKAT 2015 untuk Bidang APHI

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal

ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.

GAMBARAN UMUM PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

DASAR HUKUM  UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2004;  UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007;  UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009  PERATURAN PRESIDEN NOMOR 81.

B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi

TENAGA KERJA INDONESIA MATERI SOSIALISASI NOMOR : 02.01

PENYUSUNAN KONTRAK: TAHAPAN & LANGKAH PENYUSUNAN KONTRAK

PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.

PSAP 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

1 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.

RENCANA KERJA KOMISI NASIONAL ETIK PENELITIAN KESEHATAN TAHUN DISAMPAIKAN PADA : SIDANG II KOMNAS ETIK LITKES JAKARTA, KAMIS, 3 JULI 2003.

PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS

I. PENDAHULUAN II. PERJANJIAN III. KEADAAN DAN PERMASALAHAN IV. CATATAN V. PENUTUP Modul 5. Perjanjian dibidang HaKI.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN

Kebijakan Badan Nasional PenanggulangAn Bencana dalam Perlindungan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF.

PENGANTAR KERJASAMA INTERNASIONAL

SEMINAR NASIONAL PERUMUSAN RENCANA AKSI PELESTRAIAN KERIS INDONESIA

Tanggapan terhadap Rencana Kebijakan KKIP

WORKSHOP PENDATAAN BOS TAHUN 2015

POLICY FOCUS AREAS.

PEMAHAMAN PADA KONSEP LINGKUNGAN GLOBAL

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

BUKU PEGANGAN P2TP2A DANA DEKON

NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA

Bentuk Kerjasama Penanaman Modal

Bentuk Kerjasama Penanaman Modal

EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA

EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA

EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA

EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA

TEMU KOORDINASI NASIONAL KLA TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011

EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA

Maharani dewi nurhasanah karunia susanti angraeni

DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM PEMERINTAH ACEH TERHADAP TENAGA KERJA PEREMPUAN DI MALAYSIA PASKA TSUNAMY DAN KONFLIK Malahayati, S.H., LL.M. Amrizal, S.H.,

Bentuk Kerja Sama Ekonomi Internasional Negara Maju dan Berkembang

Pasifik Selatan Henny Murti Indira Arliani Layla Putri Riska Agustina

PEMAHAMAN PADA KONSEP LINGKUNGAN GLOBAL

Matkul: AKPD Pertemuan 10: SAP (PP No 7 Tahun 2010)

PENANAMAN MODAL Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan.

Beasiswa Pascasarjana untuk Tenaga Kependidikan Berprestasi 2018

KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN BIDANG KECIPTAKARYAAN

KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

EVALUASI PROGRAM PENGUATAN INDUSTRI

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

PERAN SIMEKA DALAM DUKUNGAN PENYELENGGARAAN SAKIP DITJEN CIPTA KARYA

BENTUK KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL

Pembentukan Sentra HKI Kota Prabumulih Rapat Pembahasan Rencana Kerja Kegiatan Tim Sentra HKI Kota Prabumulih Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan.

Keanekaragaman Hayati

Organisasi Ekonomi Global

Transcript presentasi:

PERAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM MEMBANGUN HUBUNGAN BILATERAL DI BIDANG KERJASAMA TEKNIK Forum badan koordinasi kehumasan pemerintah (bakohumas) Bogor, 16 september 2013 Disampaikan oleh L. Amrih Jinangkung Direktorat Perjanjian Internasional Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri Dit. Perjanjian Ekososbud, Kementerian Luar Negeri

OUTLINE Kerjasama teknik – hubungan internasional Peran hukum internasional Elemen perjanjian Kesimpulan Dit. Perjanjian Ekososbud, Kementerian Luar Negeri

Kerjasama Teknik Pengertian, issues: Program/kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas (Colombo Plan: peningkatan SDM di kawasan Asia Pasifik) Salah satu elemen dalam politik luar negeri Bentuk hubungan: donor – recepient, partner countries Melibatkan dua negara atau lebih Jumlah dana yang relatif besar Dit. Perjanjian Ekososbud, Kementerian Luar Negeri

Kerjasama Teknik  Hak vs Kewajiban  Certainty and Predictability Memerlukan suatu legal framework: perjanjian internasional bidang KST Dit. Perjanjian Ekososbud, Kementerian Luar Negeri

Peran Hukum Internasional dalam KST Legal framework – perjanjian internasional “Agreement on Technical Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Argentine Republic” Certainty and predictability - Rights and obligation - Ruang lingkup, tujuan kerjasama - koridor operasional kerjasama Landasan kerjasama Panduan kerjasama Dit. Perjanjian Ekososbud, Kementerian Luar Negeri

Perjanjian Kerjasama Teknik Elemen dasar: Para pihak, status pihak ketiga Dit. Perjanjian Ekososbud, Kementerian Luar Negeri

Perjanjian Kerjasama Teknik Elemen dasar: Tujuan dan ruang lingkup Dit. Perjanjian Ekososbud, Kementerian Luar Negeri

Perjanjian Kerjasama Teknik Hak-hak dan kewajiban: - pendanaan, expertise - perlindungan IPR (transfer teknologi dll) - fasilitas operasional (visa, perpajakan dll) Dit. Perjanjian Ekososbud, Kementerian Luar Negeri

Kesimpulan Kerjasama Teknik KST: hubungan hukum hak dan kewajiban antar negara Memerlukan suatu legal framework yang menjamin certainty dan predictability Dit. Perjanjian Ekososbud, Kementerian Luar Negeri

T E R I M A K A S I H Direktorat Perjanjian Internasional Ekososbud Kementerian Luar Negeri, Gedung Utama lt. 11 Jl. Taman Pejambon no. 6, Jakarta 10110 Telp. 385 8015 Fax. 352 3302 Dit. Perjanjian Ekososbud, Kementerian Luar Negeri