TEORI PUBLIC CHOICE (PILIHAN PUBLIK) Oleh Didik Rachbini

DASAR PEMIKIRAN DEPARTEMENTASI ILMU SECARA SEMPIT ILMU EKONOMI DAN ILMU POLITIK TERPISAH LEPAS, TIDAK DALAM KESATUAN ILMU HUMANIORA ILMU EKONOMI FIT U/ ANALISA KELEMBAGAAN PASAR (MARKET INST.) ILMU EKONOMI TUMPUL U/ ANALISA NONMARKET INSTITUTION ILMU SOSIAL-POLITIK TUMPUL JIKA BERSINGGUNGAN DGN INST. PASAR

Lanjutan... LALU, APA ALAT ANALISA YANG DAPAT DIPAKAI UNTUK MENJELASKAN FENO-MENA EKONOMI POLITIK (TINDAKAN KOLEKTIF & MEKANISME PASAR) ? APAKAH PERLU DIKEMBANGKAN TEORI-TEORI LEBIH DARI SEKEDAR TEORI EKONOMI MURNI DAN TEORI-TEORI KONVENSIONAL DALAM BIDANG POLITIK ? JAWABANNYA PASTI BAHWA TEORI-TEORI YG TERSEDIA BERSIFAT PARSIAL BERBASIS DISIPLIN ILMU YG TELAH TERPECAH.

PERTANYAAN DASAR APAKAH ILMU EKONOMI & ILMU SOSIAL-POLITIK DAPAT DISELARASKAN DENGAN PARADIGMA DASAR ATAU TEORI INDUK YG SAMA ? BAGAIMANA KEPUTUSAN EKONOMI (INDIVIDU/PRIVATE) DAPAT DISELARAS-KAN DENGAN KEPUTUSAN KOLEKTIF (SOSIAL-POLITIK) ? BAGAIMANA PERAN SWASTA & PEME-RINTAH DLM SISTEM ?

Tabel 1. Paradigma dan Sistem Ekonomi Politik

Gambar 2.1. Transformasi Ekonomi dalam Perubahan Global Sumber: Pidato Guru Besar Dorodjatun Koentjorojakti, Universitas Indonesia, 1995

DEFINISI & PERSPEKTIF PC TDK SEKEDAR TEORI/ALAT ANALISA, TAPI PERSPEKTIF YG DIANGKAT DARI PARADIGMA ILMU EKONOMI UNTUK MENJELASKAN FENOMENA SOSIAL-POLITIK, KHUSUSNYA PROSES KOLEKTIF “DECISION MAKING”. APA PARADIGMA TSB ?

PENDEKATAN CATALLAXY PENDEKATAN THD EKONOMI SBG SUBYEK PENCARIAN LANGSUNG THD PROSES PERTUKARAN (PROCESS OF EXCHANGE)

1) SBG PARADIGMA: MELI-HAT KEGIATAN, KELEMBA-GAAN & PROSES POL 1) SBG PARADIGMA: MELI-HAT KEGIATAN, KELEMBA-GAAN & PROSES POL. SBG PERTUKARAN PIHAK TERKAIT 2) TINDAKAN KOLEKTIF DPT DIMODELKAN SBG PERTUKA-RAN YG MENGUNTUNGKAN PIHAK TERKAIT

Tabel 1. Pendekatan Ilmu Ekonomi dan Politik

MENGAPA INST. OF EXCHANGE ? KEKAYAAN PARADIGMA 1) ILMU EKONOMI MEMILIKI KHASANAH PARADIGMA YG DAPAT MENJELASKAN FENOMENA SOSPOL 2) KEKAYAAN TSB TDK SEKEDAR MENJELASKAN KELANGKAAN S. DAYA ATAU SUPPLAY DAN DEMAND BRG 3) PARADIGMA BARU TERSEB UT ADALAH INSTITUSI PERTUKARAN (INSTITUTION OF EXCHANGE) MENGAPA INST. OF EXCHANGE ?

1) PARADIGMA INI DPT DIPERLUAS UNTUK FENOMENA NONEKONOMI 2) PARADIGMA INI BERDIMENSI UNIVERSAL TDK SAJA U/ I. EKO., JUGA U/ ILMU HUMANIORA SECARA LUAS 3) INSTITUSI PERTUKARAN BERPERAN SBG TEORI INDUK (GRAND THEORY) 4) INSTITUSI PERTUKARAN BERLAKU U/ FENOMENA SOSIAL & POLITIK

MENGAPA BERDIMENSI UNIVERSAL ? PROSES PERTUKARAN TERJADI PD BID. EKO., SOSIAL & POLITIK DGN ETIKANYA MASING2 DLM EKONOMI INSTITUSI PERTUKARAN TERJADI PD AGREEMENT TO CONTRACT INSTITUSI PASAR DLM PERTUKARAN EKONOMI SBG SPONTANEOUS ORDER ATAU SPONTANEOUS COORDINATION PERETUKARAN SPONTAN DI BIDANG POLITIK JUGA TERJADI, SEMISAL PEMILU

MAKNA PERTUKARAN DIPERLUAS PERTUKARAN SBG SPONTANEOUS ORDER BISA SBG INSTITUSI NONEKONOMI PERTUKARAN DLM EKONOMI LANGSUNG ANTARA PEMBELI DAN PENJUAL CONTRACTUAL AGREEMENT SBG PERTUKARAN TERJADI PADA INSTITUSI SOSIAL POLITIK

Gambar 7.1. Proses Politik di Dalam Political Market Politisi Parlemen Birokrasi Pemerintah Masyarakat Pemilih (Voters) Kontrol Pajak, dll Suara via Pemilu Program Pembangunan Program-program, Peraturan, Public Goods

Gambar 7.2. Political Market dan Kelompok Kepentingan Politisi Parlemen Kelompok Kepentingan Pemilih Masyarakat

Gambar 5.1.A. Perbandingan Paradigma Ekonomi Klasik dan Public Choice

Gambar 5.1. Perbandingan Paradigma Ekonomi Klasik dan Public Choice

PERBANDINGAN PARADIGMA EK. KLASIK & PUBLIC CHOICE SUPPLIERS: PRODUSEN, PENGUSAHA, DISTRI-BUTOR KOMODITI INDIVIDU/ PRIVATE GOODS MEDIUM TRANS: UANG D: KONSUMEN TRANSAKSI SUKARELA/ VOLUNTARY POLITISI, PARTAI POL., PEMERINTAH, BIRO-KRASI KOMODITI PUBLIC/PUB-LIC GOODS MED: SUARA/VOATES VOTERS/PEMILIH POLITICS AS ESCHANGE

PROSES, KEPUTUSAN & TINDAKAN POLITIK & EKONOMI PROSES & INSTITUSI POLITIK: PARLEMEN/DPR PEMERINTAH GERAKAN BURUH/ KONSUMEN LAINNYA KEPUTUSAN/KEGI-ATAN EKONOMI: KONSUMSI PRODUKSI INVESTASI DLL

Gambar 9.1. Skema Perburuan Rente melalui Sertifikat Ijin Ekspor ASOSIASI BURUNG WALET INDONESIA (ASBI) PHPA PASAR EKSPOR SERTIFIKAT IJIN EKSPOR EKSPORTIR PENGUMPUL PRODUSEN

PERBEDAAN DGN ILMU POLITIK KONVENSIONAL ILMU POLITIK KONVENSIONAL TERPUSATKAN PADA POWER GAME LINGKUP KEKUASAAN EKSEKUTIF, LEGISLATIF DAN YUDIKATIF PUBLIC CHOICE BERBASIS INSTITUSI PERTUKARAN UNTUK MEMBANGUN KELEMBAGAAN EKONOMI POLITIK YG MODERN BASIS PC DEMOKRATISASI DAN HAM

LANJUTAN... KEPUTUSAN KOLEKTIF NONPASAR SBG PERTUKARAN SHG MENGUNTUNGKAN PARA PIHAK YG TERLIBAT ILMU POLITIK MELIHAT PROSES SBG GAME POWER DGN KEKUATAN MEMAKSA PC MEMBERI ARAH PADA PERBAIKAN INSTITUSI MELALUI PERTUKARAN YG EFEKTIF PERTUKARAN ADALAH BASIS PERADABAN MANUSIA

TUJUAN PENDEKATAN INI: MENDORONG REFORMASI MAKNA KEKUASAAN DLM PERSPEKTIF BARU INTERAKSI POLITIK YG KOMPLEKS MENGACU PADA DEMOKRASI DAN KEMANUSIAAN SBG PERTUKARAN SETARA ANTARA PARA PIHAK PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN POLITIK TERINSTITUSIKAN SECARA TERBUKA MEMBANGUN PERSPEKTIF KONSTITUSIONAL SBG ATURAN MAIN POLITICS AS EXCHANAGE, NOT MERELY POWER

SBG MANUSIA EKONOMI MANUSIA CENDERUNG MAMAKSIMALKAN UTILITAS KRN KETERBATASAN SUMBERDAYA PC MEMBANGUN INSTITUSI PERTUKARAN DIMANA TUJUAN INDIVIDU SELARAS DENGAN TUJUAN KOLEKTIF EFISIENSI UNIT USAHA SAMA DENGAN MENINGKATKAN TUJUAN KOLEKTIF KESEJAHTERAAN EFISIENSI MEWUJUDKAN HARGA MURAH DAN KUALITAS YG BAIK, DAYA BELI MASYARAKAT MENINGKAT

LINGKUP PC MARKET GOVERNANCE ALTRUISM ANARKHI