KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Evaluasi KD 7.2 START.
Advertisements

Evaluasi KD 7.3 START.
Pengambilan Keputusan Bank Indonesia dalam Kebijakan Moneter
INFLASI.
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO
KEBIJAKAN MONETER DAN KEBIJAKAN FISKAL
Kebijakan Moneter dan Fiskal
Bank Sentral dan Kebijakan moneter
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
OTORITAS MONETER DAN KEBIJAKAN MONETER
Oleh : 1. AYU DWI LESTARI ( )
Kelompok 5 : 1. Dimas Primanda 2. Ichsan Maulana 3. Khairul Rizki 4. Mefri Lian Cindi 5. Nihayatul Fitriyah.
EKONOMI MONETER I KEBIJAKAN MONETER.
Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Masalah Ekonomi
UANG DAN BANK SEJARAH DAN PENGERTIAN UANG PERMINTAAN UANG
Ekonomi Moneter DOSEN ABDUL HAMID, SE.MM.
Kerangka kebijakan moneter (GWM, OMO, Fasilitas diskonto, himbauan ) – Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar.
BAB 11 KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
EKONOMI MONETER Oleh: Kelompok 1.
PEREKONOMIAN INDONESIA KEBIJAKAN MONETER INDONESIA.
MATA KULIAH KEBIJAKAN FISKAL
Kebijakan Fiskal dan Moneter (1)
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO
Pertemuan Kebijakan Makro Ekonomi
Bank Sentral dan Kebijakan moneter
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
EKONOMI MONETER I KEBIJAKAN MONETER.
KEBIJAKAN MONETER & FISKAL
KEBIJAKAN MONETER DAN PENERAPANNYA
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
BANK adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes.
Peran Bank dalam Pembangunan
KEBIJAKAN MONETER.
BANK INDONESIA Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
KEBIJAKAN MONETER Yayat Sujatna
BANK INDONESIA DAN KEBIJAKAN PENGAWASAN MONETER
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO
Penawaran Uang dan Kegiatan Ekonomi Negara
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO
UNTUK SMA KELAS 10 SMAN 11 KAB. TANGERANG
Kebijakan Moneter.
KEBIJAKAN FISKAL DALAM ISLAM
JENIS-JENIS KEBIJAKAN MONETER
Nama Kelompok: Anggun Puspa Regita Asri Novianti Aulia Friwidya Putri
ERNA YULIANA A / A FKIP/PEND.AKUNTANSI
PERDEBATAN KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI: ATURAN KEBIJAKAN MONETER, ATURAN KEBIJAKAN FISKAL, INKONSISTENSI WAKTU DAN KEBIJAKAN KELOMPOK 10: ADHITYA PUTRI UTAMI.
NAMA : LUKMAN JATI U NO : 26 KELAS : XMIA7.
Bank dan Lembaga Keuangan
SYNTA NOVIANA PENDIDIKAN AKUNTANSI UMS
KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL
Kebijakan moneter.
Garis Besar Materi Penyebab Krisis Moneter Indonesia
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Model IS-LM
STABILITAS NILAI UANG & KEBIJAKAN MONETER
BANK INDONESIA Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,
STABILITAS NILAI UANG & KEBIJAKAN MONETER
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO
KEBIJAKAN FISKAL. Pengertian kebijakan fiskal (Fiskal Policy )  Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian.
Konsep Ekonomi Moneter, Kebijakan Moneter, Dan Inflasi
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
Bank Sentral dan Kebijakan moneter
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
LINGKUNGAN EKONOMI By Nina Triolita, SE, MM.
EKONOMI MONETER I KEBIJAKAN MONETER.
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER

KEBIJAKAN FISKAL Adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan dengan yang berhubungan erat dengan pajak.

Jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi Jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika tarif pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan outputnya. Dan sebalinya…..

Kebijakan anggaran / politik anggaran Anggaran Defisit (defisit budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif. Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Budget Kontraktif. Anggaran Berimbang (Balanced Budget).

Anggaran Defisit (defisit budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif adalah Anggaran Defisit (defisit budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pada pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif.

Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Budget Kontraktif adalah kebijakan dalam membuat pemasukan lebih besar dari pada pengeluarnya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksankan ketika perekonomian pada kondisi yang ekpansif yang mulai memanas untuk menurunkan tekanan pemerintah.

Anggaran Berimbang (Balanced Budget) terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

KEBIJAKAN MONETER adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, "margin requirement", kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang.

KEBIJAKAN MONETER, lanjutan… adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang. Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.

Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu : Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy)

Instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain : Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation) Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang. Fasilitas Diskonto (Discount Rate) Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio) Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio. Himbauan Moral (Moral Persuasion) Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.

Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating).

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan.