DRAFT PENYUSUNAN STATUTA UNIVERSITAS SERUNI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
mekanisme ijin pendirian dan perubahan perguruan tinggi
Advertisements

PROFIL DIRI PT.
Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013
2.1 Tata Pamong Sistem Tata Pamong
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI SESUAI PP 66/2010
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN RASIONAL KURIKULUM.
Badan Layanan Umum (BLU)
KARAKTERISTIK PTN BADAN HUKUM
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – BADAN PENJAMINAN MUTU
PEDOMAN PENGISIAN INSTRUMEN TOPIK 6 Waktu: 180 menit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan.
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG YAYASAN & UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN TINGGI Pengantar Ilza Mayuni (Koordinator) RAPAT KOORDINASI KOPERTIS WILAYAH III dengan.
Matriks BHMN, BLU, PTN.
KEBIJAKAN SPMI, MANUAL SPMI DAN STANDAR AKADEMIK DI BIDANG PEMBELAJARAN (Standar Perencanaan Proses Pembelajaran/PP, Standar Penilaian Hasil PP, Standar.
AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS DAN PRODI UGM TAHUN 2014
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU UNS
Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
Dokumen Mutu.
Perancanaan Audit Mutu Akademik Internal Seputar SPM-PT
STATUTA PERGURUAN TINGGI
Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Jadi Kunci Keberhasilan Kampus.
SOSIALISASI JABATAN AKADEMIK DOSEN
RAPAT KOORDINASI LPMPSDM dengan GUGUS dan UNIT PENJAMIN MUTU
DRAFT PENYUSUNAN STATUTA UNIVERSITAS SERUNI
Penyusunan STATUTA PTS Jakarta, 4 – 5 November 2015
Sistem Penjaminan Mutu
PROGRAM PEMBINAAN PTS PP-PTS 2015
DOKUMEN MUTU UM PALANGKARAYA 2014
USULAN PEMBUKAAN PRODI
KOMITMEN Background factor Tungang langgang dalam setiap akreditasi
STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI (PT)
Penyusunan Standar Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Kerjasama
PERGURUAN TINGGI IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
Sistem Penjaminan Mutu Internal Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah
JABATAN AKADEMIK DOSEN
HIMA KEPERAWATAN BANDUNG
Sistem Penjaminan Mutu
STATUTA PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
ORGANISASI & TATA KELOLA dalam PENYUSUNAN STATUTA PTS
LOKAKARYA APPLIED APPROACH KOPERTIS WILAYAH VI JAWA TENGAH
ORGANISASI DAN TATA KERJA (OTK) UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Tugas-Kewajiban & Peran Senat Akademik UI dan Isu terkait
Penyusunan Standar Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Kerjasama
Peran Dan Kebijakan Pendidikan Nasional RI Dalam Meningkatkan Kinerja Perguruan Tinggi Melalui Quality Assurance oleh Prof. Dr. Harsono Taroepratjeka.
EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN Program Stimulus Penelitian
Mengapa dokumen mutu perlu?
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA 2009
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Disampaikan pada acara Workshop Penyusunan Renstra Penelitian
Dokumen SPMI Universitas Brawijaya 2017
AUDIT FAKULTAS DAN LEMBAGA UNIVERSITAS TADULAKO
Komite farmasi dan terapi
" IMPLEMENTASI USULAN PERMOHONAN PENDIRIAN, PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI, PENAMBAHAN PRODI DAN ALIH KELOLA PERGURUAN TINGGI “ ISIS IKHWANSYAH SISTEM INFORMASI.
PENGORGANISASIAN PELAKSANAAN EVALUASI-DIRI
Kapus Standarisasi dan Penjaminan Mutu Akademik LP2MP Undip
RAPAT KOORDINASI EVALUASI TAHUNAN TPMF DAN GPM 2017
Tata Kelola Sistem Penjaminan Mutu Dikti (SPM Dikti)
Peningkatan Kapasitas Institusional
STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2018
SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KEMDIKNAS NOMOR 71936/A4/KP/2011 TANGGAL 26 AGUSTUS 2011 SISTEM INFORMASI PENETAPAN ANGKA KREDIT (SIMPAK) DOSEN Dalam.
PENYUSUNAN STANDAR SPMI perguruan tinggi
PROSES PENGAJUAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
Bintek STRUKTUR RANCANGAN PERATURAN YAYASAN TENTANG STATUTA
AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
Audit Mutu Internal dan Rencana Kegiatan & Anggaran
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SOSIALISASI Disampaikan pada: Kegiatan Sosialisasi SPMI Diknas Kab. Kepulauan Sula Oleh: Sulman Sibela, S.Pd KEMENTERIAN.
Pengembangan Perguruan Tinggi Menuju Mutu Yang Berkelanjutan
Transcript presentasi:

DRAFT PENYUSUNAN STATUTA UNIVERSITAS SERUNI KELOMPOK TIGA CISARUA, 21-22 Nopember 2013 Koordinator Kopertis Wilayah III DRAFT PENYUSUNAN STATUTA UNIVERSITAS SERUNI

ORGAN POKOK DAN/ATAU ORGAN LAIN YANG AKAN DIATUR DALAM STATUTA PTS No Organ Pokok Badan Hukum Nirlaba Organ Pokok PTS Organ Lain (Jika Ada) 1 PEMBINA REKTOR/KETUA/DIREKTUR SPMI/AUDIT INTERNAL 2 PENGURUS HARIAN WAKIL REKTOR/KETUA/DIREKTUR LPPM 3 PENGAWAS DEKAN/KA. PRODI/KAJUR BIRO SISTEM INFORMASI 4   SENAT AKADEMI ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Aras Kewenangan Badan Hukum Nirlaba dan PTS No Organ Pokok Aras Kewenangan Keluaran 1 YAYASAN Mengusulkan (A) Usulan tertulis   Mempertimbangkan (B) Memutuskan (C) SK Melaksanakan (D) Mengawasi (E) Mengesahkan (F) 2 REKTOR/KETUA/DIREKTUR WAKIL REKTOR/KETUA/DIREKTUR DEKAN/KA. PRODI/KAJUR 3 SENAT AKADEMI 4 SPMI/AUDIT INTERNAL Laporan audit mutu internal 5 LPPM 6 BIRO SISTEM INFORMASI Melaksanakan (C) 7 ORGANISASI KEMAHASISWAAN

URUSAN PTS No Bidang Sub Urusan 1 PENDIDIKAN/PENGAJARAN a Indentitas (visi, misi, tujuan)   b Kompetensi lulusan c Kurikulum d Proses pembelajaran e Penilaian f Qualifikasi dan Kompetensi (Pendidik dan tenaga pendidikan) g Sarana prasarana h Pengelolahan i Pembiayaan 2 PENELITIAN Arah penelitian Biaya penelitian Kompetensi peneliti Proses penelitian Sarana prasarana penelitian Publikasi penelitian Kerjasama penelitian 3 PENGABDIAN MASYARAKAT Arah pengabdian masyarakat Biaya pengabdian masyarakat Kompetensi pengabdian masyarakat Proses pengabdian masyarakat Sarana prasarana pengabdian masyarakat Publikasi pengabdian masyarakat Kerjasama pengabdian masyarakat Pemanfaatan pengabdian masyarakat

Bagan Hubungan Pembagian Urusan dan Aras Kewenangan (PENDIDIKAN Dan pengajaran) NO Urusan Aras Kewenangan Organ Unsur Penyusun Kebijakan* Unsur Pelaksana Akademik* Unsur Pengawas Bidang Akademik* ORGAN LAIN Pengurus Badan Hukum Nirlaba Rektor/Ketua/Direktur Senat Perguruan Tinggi Swasta SPMI LPPM   A B C D E F 1 Indentitas (visi, misi, tujuan) 5 3 4 2 Kompetensi lulusan 6 Kurikulum Proses pembelajaran Penilaian Qualifikasi dan Kompetensi (Pendidik dan tenaga pendidikan) 7 Sarana prasarana 8 Pengelolaan 9 Pembiayaan A : Mengusulkan, B : Mempertimbangkan, C : Memutuskan, D ; Melaksanakan, E : Mengawasi, F : Mengesahkan

Bagan Hubungan Pembagian Urusan dan Aras Kewenangan (PENELITIAN) NO Urusan Aras Kewenangan Organ Unsur Penyusun Kebijakan* Unsur Pelaksana Akademik* Unsur Pengawas Bidang Akademik* ORGAN LAIN Pengurus Badan Hukum Nirlaba Rektor/Ketua/Direktur Senat Perguruan Tinggi Swasta SPMI LPPM   A B C D E F 10 Arah penelitian 3 4 2 1 5 11 Biaya penelitian 12 Kompetensi peneliti 13 Proses penelitian 14 Sarana prasarana penelitian 15 Publikasi penelitian 16 Kerjasama penelitian A : Mengusulkan, B : Mempertimbangkan, C : Memutuskan, D ; Melaksanakan, E : Mengawasi, F : Mengesahkan

Bagan Hubungan Pembagian Urusan dan Aras Kewenangan (PENGABDIAN MASYARAKAT) NO Urusan Aras Kewenangan Organ Unsur Penyusun Kebijakan* Unsur Pelaksana Akademik* Unsur Pengawas Bidang Akademik* ORGAN LAIN Pengurus Badan Hukum Nirlaba Rektor/Ketua/Direktur Senat Perguruan Tinggi Swasta SPMI LPPM   A B C D E F 17 Arah pengabdian masyarakat 3 4 2 1 5 18 Biaya pengabdian masyarakat 19 Kompetensi pengabdian masyarakat 20 Proses pengabdian masyarakat 21 Sarana prasarana pengabdian masyarakat 22 Publikasi pengabdian masyarakat 23 Kerjasama pengabdian masyarakat 24 Pemanfaatan pengabdian masyarakat A : Mengusulkan, B : Mempertimbangkan, C : Memutuskan, D ; Melaksanakan, E : Mengawasi, F : Mengesahkan