Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA FILIPINA
Advertisements

Konstitusi dan Rule of Law
KD 1. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional
PERBANDINGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI BEBERAPA NEGARA
ABDUL RASYID Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012)
TANGGUNG JAWAB PROFESI HAKIM
NEGARA & SISTEM PEMERINTAHAN
I Dewa Gede Palguna Pendidikan dan Pelatihan HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI Jakarta, 20 Juni 2011.
Konsep Ilmu Politik Negara (State) Kekuasaan (Power)
MODUL SISTEM POLITIK INDONESIA LEMBAGA YUDIKATIF
SISTEM PEMERINTAHAN AMERIKA SERIKAT
KEKUASAAN KEPRESIDENAN AMERIKA SERIKAT Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012) DHITSAHANINGRUM G.P
TUGAS KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA CINA
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Birokrasi Gedung Putih (Politik Pemerintahan Amerika Serikat)
Materi 1 BAHAN AJAR MI NEGERI ANJATAN Kegiatan Pengayaan Kelas VI
KEKUASAAN KEHAKIMAN pada UU NO
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
Materi Ke-14: MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
Sisitim ketatanegaraan Republik Indonesia
Aktor-aktor Yang Terlibat dalam
Lembaga Kepresidenan di Indonesia
KONSTITUSI & RULE OF LAW
Ch. 6. Para Pendeta dan Para Pelayan Jemaat Lainnya
Suhardi Simson Dina Daniati Yulia Paulinus Toni Fera Liem
KEDUDUKAN KEJAKSAAN SEBAGAI DOMINUS LITIS DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI OLEH KASYFUL QULUB.
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA YANG MENCIPTAKAN HUKUM
UU & Lembaga Pengurus Tipikor
Pemerintahan Presidensial dan Parlementer di Berbagai Negara XII.IPA 1
SISTEM PEMERINTAHAN DI BEBERAPA NEGARA
Isi ( Batang Tubuh ) UUU 1945 Apakah Batang Tubuh UUD 1945 itu ?
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
MARTINA PURWANING DIAH, SAP, MAP
KELOMPOK BAB 3 Menganalisis Kewenangan Lembaga-Lembaga
KEKUASAAN KEHAKIMAN Pengantar ilmu hukum.
Pengarustamaan Pemilu
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA
HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA
Negara dan Sistem Pemerintahan
Negara dan Sistem Pemerintahan
ASAS HUKUM TATANEGARA INDONESIA
LATAR BELAKANG & DASAR HUKUM
Negara dan Sistem Pemerintahan
MODUL SISTEM POLITIK Lembaga Legislatif.
Sistem Hukum Nasional Dan Peradilan Nasional.
Negara dan Sistem Pemerintahan
Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)
Hukum Administrasi Negara
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Modul Sistem Politik Indonesia LEMBAGA / BADAN EKSEKUTIF
Kelompok 8 Alfan Sinto Aji (03) Anugrah Vidi Manunggal (04)
Tugas Presiden sebagai Kepala Negara
Kekuasaan Presiden (di Indonesia)
DPR DPD Presiden 28 BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
SISTEM POLITIK INDONESIA “MAHKAMAH AGUNG”
SUSUNAN PENGADILAN PAJAK
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
Mahkamah Konstitusi. Rifqi Ridlo Phahlevy.
LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA
PEMERINTAHAN NEGARA AUSTRALIA
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII AP 1 Semester ganjil BAB 2 Bagian “c” Penyelenggaraan Kekuasaaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar.
Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Jakarta, 06 April 2011.
DISUSUN OLEH : KELOMPOK : 1 1. SARA STEFANY TAMUBOLON ARIFAH ZUHRO ANDIK GUNAWAN 4. ADLI 5. ALFRINDO SINAGA.
Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H.,M.H.
MAHKAMAH AGUNG (MA) MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) KOMISI YUDISIAL (KY)
LEMBAGA-LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Transcript presentasi:

Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012) HUKUM AMERIKA SERIKAT Anita Shalehah 20100510153

Latar Belakang Hukum Amerika Serikat pada awalnya diambil sebagian besar dari common law dari sistem hukum Inggris, yang berlaku pada saat Perang Kemerdakaan. Namun, hukum tertinggi di negara ini adalah Konstitusi Amerika Serikat dan, menurut Klausa Supremasi Konstitusi, hukum-hukum yang diberlakukan oleh Kongres dan perjanjian-perjanjian yang mengikat Amerika Serikat.

Sumber-sumber hukum Hukum konstitusi Hukum administratif Statuta (hukum resmi yang tertulis di suatu negara) Hommon law (yang mencakup hukum kasus)

Konstitusi amerika Konstitusi Amerika Serikat adalah yang membentuk sistem federal pemerintah. Konstitusi Amerika Serikat juga membentuk cabang yudisial dari pemerintah federal dan merinci kekuasaan dari pengadilan federal.

Struktur Sistim Pengadla Fede ral Mahkamah Agung Pengadilan-pengadilan Distrik Amerika Serikat Rangkaian Pengadilan-pengadilan Banding Amerika Serikat. 2. Kongres

Kongres telah mewujudkan tiga buah badan-badan administrasi pemerintah di dalam cabang pengadilan. Kantor Administrasi Pengadilan Amerika Serikat Pusat Kehakiman Federal Komisi Penghukuman Amerika Serikat

Dalam sebagian besar sistim pengadilan negeri, mahkamah agung negeri memiliki segenap wewenang administratif dalam mengawasi sistim pengadilan. Ia dibantu oleh kantor administratif

Hakim Para hakim agung dari Mahkamah Agung Amerika Serikat dan dari rangkaian serta hakim-hakim distrik, semuanya ditunjuk oleh Presiden Amerika Serikat jika disetujui oleh mayoritas suara dari Senat Amerika Serikat. Para hakim agung dan hakim-hakim lain ini dapat terus mengabdi selama berkelakuan baik yang berlaku, dengan jangka waktu tak terbatas sampai akhir hidup. Biasanya orang-orang yang dicalonkan olehPresiden untuk menjadi hakim-hakim adalah mereka yang juga merupakan anggotaanggota dari partai politik yang sama.

Jaksa Penuntut Jaksa-jaksa penuntut di dalam sistim federal adalah merupakan bagian dari Departemen Kehakiman AS di dalam cabang eksekutif. Jaksa Agung Amerika Serikat, yang mengepalai Departemen Kehakiman, ditunjuk oleh Presiden dengan mendapat konfirmasi dari Senat. Ketua jaksa penuntut di dalam distrik-distrik pengadilan federal disebut Pengacara-pengacara Amerika Serikat dan mereka juga ditunjuk oleh Presiden dengan mendapat konfirmasi dari Senat

Pembela Hukum Setiap individu bebas untuk mewakili dirinya sendiri di pengadilan-pengadilan Amerika, namun pembela hukum sering dibutuhkan keberadaannya untuk menghadapkan kasus-kasus secara lebih efektif. Para pembela hukum Amerika mendapat lisensi/izin dari masing-masing negara bagian dimana mereka menjalankan profesi hukumnya.