ROADMAP MENUJU JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, 2012

Tujuan Roadmap ini disusun untuk memberikan arah dan langkah-langkah yang perlu dilakukan secara sistematis, konsisten, terpadu dan terukur oleh semua pemangku kepentingan sampai tercapai cakupan semesta: Mempersiapkan beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014 Tercapainya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia (universal coverage) Terselenggaranya jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU No 24/2011 tentang BPJS berikut peraturan pelaksananya;

KERANGKA BERPIKIR UC-Kesejahteraan KESEJAH-TERAAN UMUM TERCAPAI POKOK-POKOK PERSOALAN: Belum semua penduduk tercakup jadi peserta dan kurang sinkron dan terintegrasinya kepesertaan Pengelolaan JK Belum Optimal Belum semua Jamkes memenuhi kebutuhan medis Belum konsisten visi-misi dan struktur kelembagaan Lemahnya koordinasi dan monitoring SJSN BIDANG KESEHATAN BERJALAN OPTIMAL UUD 1945 PERATURAN PERUNDANGAN PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS RPJMN 2009-2014 DEKLARASI WHO TTG UC JK NO WHA58 MEI 2005 PELUANG DAN KENDALA KONDISI JAMINAN KESEHATAN SAAT INI JAMINAN KESEHATAN YANG DIHARAPKAN Strategi & Upaya

Kerangka Peta Jalan Jaminan Kesehatan 2012-2019 Paket Manfaat Iuran Pentahapan 2012 2013 Brain-storming KONSENSUS UHC 2014 - 2019 GCG BPJS SOSIALISASI, EDUKASI, ADVOKASI Implementasi Seluruh Kegiatan yang Disepakati di ROADMAP BPJS Kesehatan bertransformasi dan menyelenggarakan JK secara profesional KOORDINASI, PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI Kemenkes, Pemda, Provider Swasta, Asosiasi Provoder, Farmasi mempersiapkan diri dengan harga keekonomian layanan dan ketersediaan layanan Langkah dan Kegiatan Persiapan Transformasi BPJS PERPRES PP dan Peraturan Lainnya Komunikasi dg Stakeholders: Pekerja dan Majikan ROADMAP

3 2 1 Bagan 2.1: Dimensi Universal Coverage Current pooled funds Penduduk: siapa yang dicakup? Memperluas peserta yang dicakup Mengurangi cost sharing Paket Manfaat: pelayanan mana yang dicakup? Mencakup pelayanan yang diperlukan Biaya langsung: proporsi biaya yang dicover 1 2 3 Bagan 2.1: Dimensi Universal Coverage Sumber: WHO, The World Health Report. Health System Financing; the Path to Universal Coverage, WHO, 2010, p.12

KK Studi: tujuan pembiayaan kesehatan Resources Generation (Sufficient & Sustainable) Optimal Resources Use Fin Accesibility of health services for all 1.Population Coverage 2.Method of finance 3.Level of fragmentation 4.Composition of risk pool 5. Benefit package 6. Provider payment 7. Administrative Efisiency Revenue Collection Risk Pooling Purchasing Carrin & James, WHO drafted by mundiharno d:\djsn\report\final 01\02\11

Where do we go from here? 2014 2019 BPJS Kesehatan mulai beroperasi Mengelola setidaknya 121,6 Juta peserta (sekitar 50,1 juta masih dikelola Badan lain) Regulasi turunan UU SJSN dan UU BPJD terkait Jaminan Kesehatan selesai Tingkat kepuasan peserta total masih <75% Dikelola secara efisien dan akuntabel BPJS Kesehatan beroperasi dengan baik Seluruh penduduk (sekitar 257,5 juta jiwa) Terjamin Paket manfaat komprehensif sesuai kebutuhan medis. Masih ada beda kelas perawatan Paket manfaat komprehensif sesuai kebutuhan medis dan tidak ada perbedaan manfaat antar kel peserta Rencana Aksi Pengembangan Yankes tersusun dan mulai dilaksanakan Implementasi Rencana Aksi Pengembangan Yankes selesai dilaksanakan sesuai kebutuhan UC Regulasi teknis terkait penyelenggaraan jaminan kesehatan selesai disusun Tingkat kepuasan peserta mencapai minimal 85% Dikelola secara efisien dan akuntabel

Aspek Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kelembagaan – dan Organisasi Revenue Collection Risk Pooling Purchasing Aspek Kepesertaan Aspek Manfaat dan Iuran Aspek Regulasi Aspek Yankes Aspek Keuangan

ASPEK PERATURAN PERUNDANGAN KEGIATAN-KEGIATAN: Belum ada peraturan pelaksana yang disahkan Sebagian besar Peraturan Pelaksana disahkan Seluruh Peraturan Pelaksana disahkan Sebagian besar Peraturan Teknis sudah dibuat 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 PP PBI Peraturan Pelaksana dan Peraturan Teknis disempurnakan PER PRES JAMINAN KESEHATANN Penyesuaian Per Pres Jaminan Kesehatan Penyesuaian Per Pres Jaminan Kesehatan Perpres Dukungan Operasional Kesehatan bagi TNI Polri 1 Ijin Prakarsa dari Presiden 2 Bentuk Panitia Antar Kementrian/Lembaga 3 Harmonisasi di Kemenhukham 4 Hasil harmonisasi ke Kementrian/Lembaga teknis 5 Hasil harmonisasi ke Mensesneg/Sekab 6 Pengajuan ke Presiden PP Modal Awal dan Pengelolaan Dana PP Pelaksanaan UU BPJS Perpres Tata Cara Pemilihan Dewas & Direksi BPJS Kepres Pengangkatan Pertama Kali Dewas & Direksi BPJS

KEPESERTAAN 96 juta PBI KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan Penduduk yang dijamin di berbagai skema 148,2 jt jiwa 121,6 juta peserta dikelola BPJS Keesehatan 257,5 juta peserta (semua penduduk) dikelola BPJS Keesehatan ` 2014 2015 2016 2017 2018 2019 USAHA BESAR 20% 50% 75% 100%   USAHA SEDANG USAHA KECIL 10% 30% 70% USAHA MIKRO 25% 40% 60% 80% 50,07 jJuta pst dikelola oleh Badan Lain 90,4juta belum jadi peserta Tingkat Kepuasan Peserta 85% 73,8 juta belum jadi peserta 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, PJKMU ke BPJS Kesehatan Integrasi Kepesertaan Jamkesda/PJKMU dan askes komersial ke BPJS Kesehatan Perpres Dukungan Operasional Kesehatan bagi TNI Polri Pengalihan Kepesertaan TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan Penyusunan Sisdur Kepesertaan dan Pengumpulan Iuran Pemetaan Perusahaan dan sosialisasi Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & Mikro B S K 20% 50% 75% 100% 10% 30% 70% Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek, Jamkesmas dan Askes PNS/Sosial -- NIK Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun

Komprehensif sesuai keb medis Masih berbeda PBI dan Non PBI PAKET MANFAAT DAN IURAN Manfaat bervariasi belum komprehensif sesuai kebutuhan medis - Manfaat standar Komprehensif sesuai keb medis - Berbeda non medis KEGIATAN-KEGIATAN Manfaat sama untuk semua penduduk Iuran bervariasi Iuran : Masih berbeda PBI dan Non PBI Nilai Iuran sama untuk semua penduduk 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Konsensus paket manfaat Penetapan paket manfaat dlm Perpes JK, termasuk koordinasi manfaat Penyesuaian Perpres Jamkes Penyesuaian Perpres Jamkes Kajian berkala tahunan tentang upah , iuran, efektifitas manfaat , dan pembayaran antar wilayah Iuran PBI Disepakati: Rp 27.000 Non PBI: 3% - 2% 1% tambahan Telaah utilisasi kontinyu untuk menjamin efisiensi, menurunkan moral hazard, dan kepuasan peserta dan tenaga/fasilitas kesehatan

ASPEK PELAYANAN KESEHATAN Jumlah mencukupi Distribusi merata Sistem rujukan berfungsi optimal Pembayaran dengan cara prospektif dan harga keekonomian untuk semua penduduk Distribusi belum merata Kualitas bervariasi Sistem rujukan belum optimal Sistem Pembayaran belum optimal Perluasan dan Pengembangan faskes dan nakes secara komprehensif Evaluasi dan penetapan pembayaran KEGIATAN-KEGIATAN: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 RENCANA AKSI PENGEMBANGAN FASKES, NAKES, SISTEM RUJUKAN DAN INFRASTRUKTUR Implementasi roadmap: pengembangan faskes, nakes, sistem rujukan dan infrastruktur lainnya. Kajian berkala tahunan elijibilitas Faskes, kredensialing, kualitas layanan dan penyesuaian besaran pembayaran harga keekonomian Penyusunan Standar, prosedur dan pembayaran faskes Implementasi, pemantauan dan penyempurnaan sistem rujukan dan telaah utilisasi Implementasi pembayaran Kapitasi dan INA-CBGs serta penyesuaian besaran biaya dua tahunan dengan harga keekonomian

ASPEK KEUANGAN Belum ada standar akuntansi untuk jaminan sosial nir laba Belum ada PP pegelolaan dana jaminan sosial PP Pengelolaan Dana Amanat diundangkan Standar akuntansi JS diundangkan KEGIATAN-KEGIATAN EFISIEN DAN AKUNTABEL Dana cadangan akumulatif sehat sekali Pengelolaan Efisien dan Akuntabel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kebijakan Pengelolaan Dana Amanat Penyusunan Kebijakan akuntansi keuangan khusus BPJS Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Keuangan Penyusunan dan publikasi akuntabilitas dan kecukupan dana tiap semester sebagai indikator efisiensi dan akuntabilitas publik Laporan Keuangan Penutup dan Pembuka Penyusunan ketentuan cadangan tehnis dan valuasi aktuaria Analisis Estimasi Dampak Fiskal dan Produktifitas

ASPEK KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI BPJS Kesehatan beroperasi dengan baik Pengelolaan bervariasi oleh banyak Badan BPJS Kesehatan mengelola seluruh penduduk dengan indikator efisien dan memuaskan KEGIATAN-KEGIATAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Penyiapan Beroperasinya BPJS Kesehatan Pemantapan organisasi dan manajmen Perubahan AD/ART dan Atribut PT Askes Pengembangan jumlah kantor perwakilan dan cabang Menyusun berbagai Sisdur Pengembangan kompetensi dan kinerja SDM BPJS dan Faskes Koordinasi pengalihan kepesertaan Pembentukan dan beroperasinya PMO Susun Pedoman Good Governance (GCG) Implementasi tata keclola (good governance) yang baik dan pelaporan publik Penyusunan dan Standarisasi Bisnis Proses Pengembangan kebijakan berbasis data, information warehouse, Jaringan dan Infrastruktur sistem informasi Blue Print IT Pengembangan Aplikasi

SOSIALISASI, PENGAWASAN DAN MONITORING Manfaat bervariasi belum komprehensif sesuai kebutuhan medis BPJS Kesehatan beroperasi dengan baik KEGIATAN-KEGIATAN BPJS Kesehatan mengelola JKN secara efisien, akuntabel, dan memuaskan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Penyusunan strategi sosialisasi Sosialisasi menjelang BPJS Kesehatan Sosialisasi dan publikasi ilmiah menuju universal coverage Monitoring semesteran dampak sosialisasi (perkembangan kespesertaan dan kepuasan peserta) Susun bahan-bahan sosialisasi Peralihan Verifikator Inddependen Koordinasi dan Monitoring menjelang BPJS Kesehatan Analisis Laporan BPJS Kes tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Analisis Laporan BPJS Kes tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Analisis Laporan BPJS Kes tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Analisis Laporan BPJS Kes tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Analisis Laporan BPJS Kes tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Analisis Laporan BPJS Kes tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Penyusunan Indikator Kinerja Penyusunan Pedoman Monitoring dan Pengawasan Operasional BPJS Kesehatan Monitoring dan Pengawasan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan oleh DJSN Penyusunan Pedoman Pengawasan Keuangan BPJS Kesehatan Pelaksanaan Pengawasan Keuangan oleh BPK/akuntan publik/ OJK

KERANGKA KERJA DJSN, POKJA BPJS KESEHATAN DAN PT ASKES (Persero) KEMENKES PERATURAN LAINNYA PP PBI Perpres Operasional TNI/Polri PP Pelaksanaan UU BPJS - PP Modal Awal dan Pengelolaan Dana Perpres Tata Cara Pemilihan & Penetapan Dewas & Direksi BPJS SUB POKJA PT ASKES REGULASI Paket Manfaat - Iuran - Urun Biaya - Payment PMO ROAD-MAP POKJA BPJS KESEHATAN PEMBIAYAAN PERPRES JAMINAN KESEHATAN PT JAMSOSTEK - Kriteria faskes primer, rujukan, sanksi bagi PPK FASKES, RUJUKAN Blue Print IT IMPLEMENTASI SDM KESEHATAN RENCANA AKSI PELAYANAN KESEHATAN Standar Akuntansi, Statutory Acc Points, CoFR FARMASI & ALKES SOSIALIASI & ADVOKASI KEGIATAN SOSIALISI & ADVOKASI STRATEGI SOSIALISASI & ADVOKASI

Road Map Rinci dapat dibaca dalam Dokumen lengkap Road Map Rinci dapat dibaca dalam Dokumen lengkap. Konsensus dan Konsensistensi pelaksanaan road map oleh semua pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan negeri dalam pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional