PENGANTAR MK ADALAH LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN PERADILAN KONSTITUSI SEHINGGA SERING DISEBUT SEBAGAI PENGADILAN KONSTITUSI (CONSTITUTIONAL COURT) HAL.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Kekuasaan Kehakiman Pokok Bahasan 5.

Advertisements

Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan Umum dan Khusus

KD 1. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional

HUKUM ACARA PENGUJIAN UU

Ketetapan Fiktif Negatif

Pengertian Peradilan, Pengadilan

MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2013 KEDUDUKAN, FUNGSI DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

TANGGUNG JAWAB PROFESI HAKIM

Keadilan Keadilan berasal dari kata “adil” yang diambil dari bahasa arab “adl”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata adil diberi arti tidak berat sebelah.

HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004

BANTUAN HUKUM. DASAR HUKUM 1. UU NO. 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAANKEHAKIMAN PASAL 37 – UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA PASAL 56.

PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

TUGAS, FUNGSI dan KEWENANGAN

PRAPERADILAN DAN KONEKSITAS

Lingkup Pembahasan Latar Belakang Rumusan Masalah Metode Penelitian

Impeachment atau Pemakzulan

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI

FUNGSI DAN SIFAT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

KEKUASAAN KEHAKIMAN pada UU NO

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004

Hukum Acara MK Oleh : Syamsul Bachrie.

ISSUE HUKUM TERKINI PERGULATAN TENTANG KEPASTIAN & KEADILAN

Oleh : Sutio Jumagi Akhirno, S.H.,M.Hum.

PROGRAM REGULER SEMESTER GENAP 2016

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

PETA BISNIS PROSES MAHKAMAH AGUNG RI TUGAS FUNGSI

Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN

HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

Konsep Dasar Peradilan Agama di Indonesia

Hukum acara pidana Pengantar ilmu hukum.

KEKUASAAN KEHAKIMAN Pengantar ilmu hukum.

Judicial Review di Mahkamah Konstitusi

LAW PROCEDURE ON CONSTITUTIONAL COURT

PERADILAN TATA USAHA NEGARA

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA

SISTEM HUKUM NKRI NAMA: WELLYANA NIM: PRODI: PPKn

DAN PERADILAN NASIONAL

LATAR BELAKANG & DASAR HUKUM

Hukum Administrasi Negara harupermadi.lecture.ub.ac.id

DPR DPD Presiden 28 BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Pengujian Peraturan Perundang-undangan

Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara

Ringkasan pkn bab 2 “Hukum”

PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DAN PENINJAUAN KEMBALI

PRAPERADILAN DAN BANTUAN HUKUM

D. PERANAN LEMBAGA PERADILAN

KELOMPOK 5 PPKN.

KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

Mahkamah Konstitusi. Rifqi Ridlo Phahlevy.

LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA

ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI

Hukum Acara Peradilan Konstitusi

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII AP 1 Semester ganjil BAB 2 Bagian “c” Penyelenggaraan Kekuasaaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar.

PRAKTIK PERADILAN KONSTITUSI

Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Jakarta, 06 April 2011.

BAB 4 Menumbuhkan Kesadaran dan Keterikatan terhadap Norma

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI. ASAS DAN SUMBER HUKUM ACARA MK Pembahasan: Asas-Asas Hukum Acara MK Sumber Hukum Acara MK.

Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H.,M.H.

MAHKAMAH AGUNG (MA) MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) KOMISI YUDISIAL (KY)

MAHKAMAH KONSTITUSI. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung yang dibentuk.

LEMBAGA-LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Transcript presentasi:

PENGANTAR MK ADALAH LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN PERADILAN KONSTITUSI SEHINGGA SERING DISEBUT SEBAGAI PENGADILAN KONSTITUSI (CONSTITUTIONAL COURT) HAL TERCERMIN PADA HAL, YAITU: 1. PERKARA-PERKARA YANG MENJADI WEWENANG MK ADALAH PERKARA-PERKARA KONSTITUSIONAL, YAITU PERKARA YANG MENYANGKUT KONSISTENSI PELAKSANAAN NORMA-NORMA KONSTITUSI.

SEBAGAI KONSEKUENSINYA DASAR UTAMA YANG DIGUNAKAN OLEH MK --- ALAT UJINYA DALAM MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA ADALAH KONSTITUSI ITU SENDIRI. HUKUM ACARA MK DIMAKSUDKAN SEBAGAI HUKUM YANG MENGATUR PROSEDUR DAN TATA CARA PELAKSANAAN WEWENANG YANG DIMILIKI OLEH MK.

ISTILAH YANG DIGUNAKAN SEPERTI: (1) HK ISTILAH YANG DIGUNAKAN SEPERTI: (1) HK. ACARA PERADILAN KONSTITUSI; (2) HK. ACARA PERADILAN TATA NEGARA. ISTILAH HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI DIPILIH KARENA MEMANG TERKAIT DENGAN PERKARA-PERKARA YANG MENJADI KEWENANGAN MK.

HUKUM ACARA MK ADALAH HUKUM FORMIL YANG BERFUNGSI UNTUK MENEGAKKAN HUKUM MATERIILNYA, YAITU BAGIAN DARI HUKUM KONSTITUSI YANG MENJADI KEWENANGAN MK. HK ACARA MK DAPAT DISEJAJARKAN DENGAN DENGAN HK ACARA PIDANA, HK ACARA PERDATA, & HK ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA..