Kesiapan Jamsostek dalam Transformasi BPJS Ketenagakerjaan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PELAKSANAAN BPJS KESEHATAN
Advertisements

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)
SINKRONISASI REGULASI : MENYUKSESKAN TRANSFORMASI BPJS 1 JANUARI 2014
PENGAWASAN OPERASIONAL PERBANKAN OTORITAS JASA KEUANGAN
PERATURAN MENTERI ESDM No. 38 TAHUN 2013
DASAR HUKUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL
Materi Sosialisasi Mekanisme Pembayaran Pungutan OJK
Oleh: Khofifah Indar Parawansa Disampaikan pada: Diskusi Panel Mengenai Kesiapan Menghadapi Pelaksanaan UU BPJS Batam, 27 Juni 2012.
Road Map PT ASABRI (Persero)
Strategi Nasional Literasi Keuangan
Menuju Universal Coverage Jaminan Kesehatan
RDPU penyusunan ruu BPJS
PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.
SISTEM PENDATAAN PENDIDIKAN MENENGAH
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
PENGEMBANGAN LKM-A PADA GAPOKTAN PENERIMA DANA BLM-PUAP
AMANAT KONSTITUSI  HAK RAKYAT DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH !!!
SOSIALISASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL
HASIL TEMUAN BAPEPAM-LK BERKAITAN DENGAN PENYAJIAN LAPORAN TAHUNAN
SOSIALISASI PELAKSANAAN HER-REGISTRASI DATA KEPESERTAAN TENAGA KERJA
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu
DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS
Penilaian dan Pemeringkatan Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
PT. Bank Rakyat Indonesia (PeRSERO) TBK.
Alur Kegiatan Workshop
Pemanfaatan data kependudukan/ktp elektronik dalam pelayanan publik
Regulasi Perbankan Syariah Dalam UU Perbankan Indonesia Sessi 1: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Disampaikan pada : Pelatihan Perbankan Syariah.
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
Created n Edited by: Wisnu – Kasubagset Anggota 5
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Good Corporate Governance PT XXXXXXX (Persero)
KONSEPSI JAMINAN SOSIAL NASIONAL: implementasi uu sjsn & uu bpjs
KEMANDIRIAN DESA BERBASIS IT
PELUANG PERBAIKAN PELAYANAN BPJS KESEHATAN
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
Oleh : Tim Persiapan Otonomi Pengelolaan Unair Sebagai Badan Hukum Milik Negara OTONOMI PENGELOLAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Peran BPJS dan DJSN dalam SJSN
Integrated Risk Management For Managing Bank As a Holding Company
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Transformasi BPJS.
Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
Tren Pembiayaan di Indonesia: Model Bismarckian atau Beveridge?
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
ROADMAP MENUJU JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
RUMUSAN RAKORNAS PENDAFTARAN PENDUDUK
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PT ASKES (PERSERO) MENJADI BPJS KESEHATAN
PT ASKES (PERSERO) dan KESIAPAN SEBAGAI BPJS
PENGEMBANGAN SIIDaKep BERBASIS GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS)
Sosialisasi Program Taspen Layanan Klim Otomatis RoadMap Taspen
Beban fiskal Program Jaminan Kesehatan SJSN
PRESENTASI KEPALA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
IMPLEMENTASI SJSN Rapat Pakar tentang Jaminan Sosial dan Landasan Perlindungan Sosial: Belajar dari Pengalaman Regional DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL Jakarta,
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
sekilas biography RAHARJA SINERGI KOMUNIKASI
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
E-government Pertemuan I
Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas
“Arah Kebijakan & Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia”
SELAMAT DATANG PESERTA SOSIALISASI PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN Aula Gedung Kejaksaan Tinggi Gorontalo,Kamis, 8 Mei 2014 Kacab Pasuruan.
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL( BPJS)
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
Ayo Sukseskan KIS Pengawasan dan Kepatuhan Dalam Jaminan Sosial
Nama kelompok: Nama kelompok: 1. Nabila Intan Puteri Dandy Prasetyo Irianto Sarda Devi Budi Utami Merry.
Tren Pembiayaan di Indonesia: Model Bismarckian atau Beveridge?
SINERGI BPJS KESEHATAN DENGAN FASKES TINGKAT PERTAMA
Transcript presentasi:

Kesiapan Jamsostek dalam Transformasi BPJS Ketenagakerjaan

Jamsostek dalam Proses Transformasi BPJS Aspek Produk Aspek Regulasi Aspek Teknis Desain Program/Manfaat, Iuran Aktuaria dan Sustainabilitas Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Dan Hamonisasi Sistem Perluasan Kepesertaan, Pelayanan dan Kapasitas Administrasi

Visi BPJS Ketenagakerjaan VISION 2017 “Menjadi BPJS Berkelas Dunia, Terpercaya, Bersahabat dan Unggul dalam Operasional dan Pelayanan” Strategic Goal #1 Strategic Goal #3 Merealisasikan TOTAL BENEFIT untuk setiap peserta Mewujudkan Jamsostek sebagai STRONG BRAND di kalangan tenaga kerja Strategic Goal #2 Product Management Brand Management Memberikan layanan terbaik melalui FRIENDLY SERVICE Customer Management

Tahapan Transformasi Membangun landasan pertumbuhan yang berkelanjutan Menjaga momentum dan kinerja unggul Re Konsolidasi Membangun Kepercayaan dari Seluruh Stake holder Fit-in Infrastructure Membangun Landasan yang Kokoh sebagai BPJS Sustainability Total Benefit & Services Pertumbuhan Agresif, Harmonisasi Manfaat & Pelayanan Prima Mengawal Regulasi Review Teknis Operasional Sosialisasi Masive Kepesertaan Pelayanan Penguatan Database & TI Investasi Keuangan SDM GCG Peningkatan Pangsa Pasar melalui Value Chain Implementasi total benefit (financial & non financial) yang Berkelanjutan Service Excellence Operational Excellence E-registrasi, E-Payment, E-Claim 2012 2013 2014 – ke depan Commitment: Dukungan dari seluruh stakeholder Consequence: Keterpaduan antara reward and punishment Communication : Terjalinnya komunikasi eksternal dan internal yang harmonis Capability: Sumberdaya yang profesional dan kompeten Culture/ Org.: Terciptanya budaya yang berorientasi pada pelayanan (service) & kinerja

Aspek Produk Pasal 6 ay. 2 UU BPJS BPJS menyelenggarakan JP/JHT/JKK/JKM Jamsostek mengusulkan Desain Program, Manfaat dan Rate Iuran Studi Literature Benchmarking Data Historis Kajian Produk BPJS Studi Literatur Hasil - hasil Penelitian Bank Data ISSA Konvensi Internasional (ILO) Data Historis Data dan Pengalaman Program Jamsostek Data Makro (Demografi, ekonomi) Benchmarking Skema jaminan sosial di Malaysia, Filipina, Thailand, Korea Kajian Aktuaria PRODUK

Pilar Program Jaminan Sosial pada BPJS “The Indonesian House of Welfare”

Administrasi Kepesertaan Pasal 15 UU SJSN Nomor Identitas Tunggal Kepesertaan MoU dengan Kementerian Dalam Negeri Integrasi Nomor Induk Kependudukan Dengan Kepesertaan BPJS NOMOR IDENTITAS TUNGGAL Benchmarking ke SSS – Filipina Pemanfaatan Smart Card untuk Kartu Kepesertaan Pemutakhiran data Kepesertaan Jamsostek Pemanfaatan NIK sebagai “unique key“ dapat dikembangkan untuk penerapan sanksi administrasi berupa penghentian pelayanan publik dalam tahapan perluasan kepesertaan Misal: cekal imigrasi, pengurusan KTP/SIM, ijin usaha

Pelayanan Informasi 1 5 2 Akses Informasi 3 4 Pasal 16 UU SJSN Setiap peserta berhak memperoleh informasi penyelenggaraan jaminan sosial Akses Informasi 1 4 2 3 5 Media TV, Koran, Majalah Kantor Cabang/Unit Pelayanan/Desk Service Self Service Call Center, Website, SMS, IVRS, social media Surat/Email Jasa Perbankan ATM service point

Aksesibilitas yang Mudah dan Dekat dengan Peserta Kantor Cabang dan Representasi Pasal 8 UU BPJS Memiliki perwakilan di Provinsi dan seluruh kabupaten KOLABORASI EKSTERNAL MoU dgn Telkom untuk Akses Mobile RESOURCE INTERNAL Akses online: e-registration, e-payment, e-claim Pemekaran Kantor Wilayah Akses Layanan Keuangan dengan Bank Perluasan Kantor Cabang Jaringan BPJS Akses koleksi iuran dengan BNI, Mandiri, Bukopin dan BRI (tahun ini dengan BCA) 14.000 Cabang, 35.500 ATM dan internet bankin Perluasan Unit Pelayanan Penjajakan dengan Pos & Bank (outlet dan desk service) Layanan Mobil Keliling Akses offline Penjajakan dengan Pemda (outlet dan desk service) Penjajakan dengan Industri (akses poin) Aksesibilitas yang Mudah dan Dekat dengan Peserta

Operasionalisasi BPJS (Bisnis Proses & TI) Pasal 11 ay c UU BPJS Melakukan pengawasan & kepatuhan Peserta Pasal 61 ay b UU BPJS Menyiapkan operasional BPJS Ketenagakerjaan Operasionalisasi BPJS 2015 Menjadi BPJS Berkelas Dunia, Terpercaya, Bersahabat dan Unggul dalam Operasional dan Pelayanan Benchmarking Struktur Organisasi Redefinisi Bisnis Proses Penguatan Fungsi TI Benchmarking bisnis proses dan sistem pengawasan ke Filipina dan Malaysia Telah melakukan penyesuaian struktur organisasi sesuai kebutuhan BPJS Ketenagakerjaan Re-engineering bisnis proses Sesuai kebutuhan BPJS dan perubahan strategi bisnis Pengembangan sistem TI (core dan support) Implementasi IT Governance dan Penguatan kapasitas IT

E - Registration E – Payment E – Claim Kepesertaan Seluruh Tenaga Kerja Pasal 14 UU BPJS Setiap orang, yang telah membayar iuran wajib menjadi peserta E - Registration E – Payment E – Claim

Pengelolaan Keuangan Pasal 7 UU BPJS BPJS adalah Badan Hukum Publik Pasal 4 ay h UU SJSN Dana jaminan sosial sebagai dana amanat Simulasi Pemisahan Aset per 31 Des 2011 (audited) Pararel Run (Des 12 – Des 13) Penyusunan Pedoman Akuntansi BPJS Pengesahan hasil Pemisahan Aset (audit penutup) 31 Desember 13 Laporan Keuangan BPJS dengan format Pemisahan Aset (Audit Pembuka) 1 Januari 2014 Pasal 47 ay 1, 2 UU SJSN Dilarang subsidi silang Bekerja sama dengan BPKP Bekerja sama dengan IAI Jamsostek juga telah: Mengalihkan kustodi ke Bank BUMN secara bertahap Melakukan kajian implikasi perpajakan akibat perubahan badan hukum Mengoptimalkan pengelolaan risiko perusahaan melalui inisiatif Enterprise Risk Management

Tahapan Pengalihan sudah dimulai di Triwulan II - 2014 Pengalihan JPK Pasal 61 ay a dan c UU BPJS Melakukan pengalihan JPK ke BPJS Kesehatan Phase 1 Phase 2 Phase 3 Pemutakhiran data kepesertaan JPK dan Provider Pelayanan Kesehatan Melakukan kajian Profil Risiko Pengalihan JPK Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Rencana Aksi Bersama dengan Askes mengenai mekanisme pengalihan JPK 5 kali workshop bersama askes untuk membahas mekanisme pengalihan JPK ke BPJS Kesehatan Tahapan Pengalihan sudah dimulai di Triwulan II - 2014 Berupa pemagangan, simulasi pengalihan data, sosialisasi JK bersama, pengaturan masa transisi

Sosialisasi Masif selama tahun 2012 – Maret 2013 Internal Eksternal Sosialisasi substansi UU BPJS kepada karyawan internal di seluruh unit kerja Sosialisasi Masif substansi UU BPJS ke seluruh stakeholders di 33 Provinsi

BPJS Era baru Jaminan Sosial Berkelas Dunia E-Registration E-Payment E-Claim Bersahabat Modern Terpercaya Excellence Service Excellence Operation BPJS Berkelas Dunia

Terimakasih...