PERAN PRASARANA DAN SARANA DASAR PERKOTAAN DALAM PERENCANAN KOTA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
NORMA STANDAR PEDOMAN MANUAL
Advertisements

Disampaikan Oleh : Dirjen Penataan Ruang
KEBIJAKAN PENYEDIAAN PRASARANA OLAH RAGA DI DAERAH PERMUKIMAN
PENETAPAN TERMINAL TIPE B DI JAWA BARAT
Perencanaan Kota Minggu 8.
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
TABEL INPUT OUTPUT REGIONAL.
Rapat Pansus III Dewan Sumber Daya Air Nasional
DaLA DAMAGE AND LOSSES ASSESSMENT sumber : metode ECLAC dalam menyusun DaLA Oleh Bappenas.
Dasar Pengelolaan Sampah Kota
PERUBAHAN UU NO. 24 TAHUN 1992 DAN PENYUSUNAN RTRW PULAU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN Oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen.
RENCANA PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUASIN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN TERPADU DAS
Perencanaan Tata Guna Lahan
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
KEBIJAKAN STRATEGI PERKOTAAN NASIONAL
Dampak Pariwisata dan Lingkungan Binaan
PERENCANAAN WILAYAH REGIONAL PLANNING
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
PEMANFAATAN RUANG TERUTAMA KAWASAN HUTAN TIDAK SESUAI LAGI
Konsep Pengembangan Wilayah
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KE PU-AN PADA BIDANG CIPTA KARYA
Diseminasi Hasil Listing SENSUS EKONOMI 2016
PT. INDULEXCO Consulting Group
Deputi Bidang Pengembangan Regional
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Undang-Undang bidang puPR
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
PENATAAN RUANG VISI: Tercapainya pengaturan pemanfa-tan ruang yg berkualitas untuk mewujudkan keterpaduan penggunaan sumberdaya dlm kerangka Pemb Nasional.
Peraturan / Perundangan Perumahan dan Permukiman Pertemuan 6
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
Tipologi perkembangan daerah pantai/pesisir
Pendekatan Perencanaan Transportasi
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
Kota yang berkelanjutan
Dasar Hukum: UU 38/2004 tentang Jalan
PEREKONOMIAN INDONESIA
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN
TATA GUNA LAHAN & Transportasi
03. SISTEM PRASARANA TRANSPORTASI DARAT
KEBIJAKAN PENYEDIAAN PRASARANA OLAH RAGA DI DAERAH PERMUKIMAN
Undang-Undang bidang puPR
Aspek Teknis Analisis teknis bertujuan untuk memastikan bahwa ide atau gagasan yang telah dipilih itu layak, dalam arti kata ada ketersediaan lokasi, alat,
Bahan tayang 3-4 Mei.
TEMU MUKA - DPU DENGAN FAK. TEKNIK UNSOED (28 September 2011)
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
Dikutip dari berbagai sumber
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
KULIAH-3 SIKLUS HIDROLOGI 3. SIKLUS HIDROLOGI 1. Siklus Hidrologi
Materi Mata Dasar-Dasar Perencanaan dan Pengembangan Wilayah
DAMPAK PERTUMBUHAN KOTA OLEH FAIZAH MASTUTIE (pertemuan ke 2)
STIEPAR YAPARI AKTRIPA BANDUNG
Mata Kuliah DTPKL Konversi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non pertanian di Kabupaten Jember Kelompok 2 TEP A Resa Yuli Andriyani ( ) Muhammad.
TATA RUANG WILAYAH KOTA PALU DITINJAU DARI SITUASI LINGKUNGAN
PELUANG PROFESI AHLI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
Pengelolaan drainase.
INTERAKSI DESA KOTA Aida Kuniawati, S.Pd, M.Si
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
POLA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN SALURAN DRAINASE Studi kasus : Perumahan Pondok Ungu Permai, Kelurahan Kaliabang Tengah,
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
PROPOSAL PENELITIAN Oleh Ansar G2F PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN DALAM MENUNJANG PERTUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN KONAWE SELATAN.
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
I. Rencana Perkuliahan. Penilaian Akhir 1. Kehadiran: 10 % 2. Tugas kecil/diskusi/presentasi: 10 % 3. UTS: 25 % 4. Tugas Besar: 30 % 5. UAS: 25 %
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
Drs.H.Triwuryanto, MT. DOSEN TEKNIK SIPIL STTNAS
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
RDTR Tata ruang untuk investasi. Analisis pengembangan kawasan  Analisis ekternal yang mempengaruhi pengembangan kawasan 1.Arahan pengembangan kawasan.
Transcript presentasi:

PERAN PRASARANA DAN SARANA DASAR PERKOTAAN DALAM PERENCANAN KOTA Mata Kuliah PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN PERKOTAAN Pertemuan ke – 1

Pengertian Perencanaan Kota ( Urban Planning ) Merupakan kegiatan meng-alokasi-kan penggunaan tanah dan pendirian bangunan serta jaringan jalan dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara kenyamanan, keindahan dan biaya. (Hobbs and Doling, 1991)

Pengertian Perencanaan Kota ( Urban Planning ) Merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atas dan di bawahnya serta pedoman pengarahan dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota untuk mencapai tujuan tertentu ( Per. Mendagri No. 2 Th 1987 Pasal 1 )

Pengertian Perencanaan ( Menurut Willson ) Analisis, yaitu kupasan data, proyeksi / perkiraan untuk masa depan yang bertitik tolak dari keadaan masa kini Kebijaksanaan (policy), yakni pemilihan rencana yang baik untuk pelaksanaan, meliputi pengetahuan mengenai maksud dan kriteria untuk menelaah alternatif-alternatif rencana Rancangan atau desain, yaitu rumusan dan sajian rencana

Batasan Perencanaan Kota Komponen-Komponen Batasan Perencanaan Kota Berorientasi ke masa depan Bersifat terus menerus, berkelanjutan Tergantung pemahaman fakta baik primer maupun sekunder Bersifat komprehensif (menyeluruh dan terpadu) Memberi kesempatan tindakan koordinasi Memaksimalkan peluang bagi setiap orang untuk hidup layak, bahagia dan berkecukupan

Tujuan Perencanaan Kota Supaya kehidupan dan penghidupan warga kota aman, tertib, lancar dan sehat, melalui : Perwujudan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota Perwujudan Pemanfaatan ruang kota yang sejalan dengan tujuan serta kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah. (Per. Mendagri No 2 tahun 1987, Pasal 3)

Proses Perencanaan Komprehensif

Perbandingan Model Proses Perencanaan Kota Versi McLoughlin Versi Hobbs dan Dolling Versi Catanese dan Snyder Versi Perencana kota di Indonesia Keputusan untuk melakukan perencanaan Pengumpulan informasi Pengumpulan dan pengolahan data Diagnosa problem Analisis Perumusan tujuan Penyusunan alternatif Penetapan prediksi dan proyeksi Penyusunan dan pemilihan alternatif Pembandingan dan evaluasi alternatif Analisis kelayakan dan evaluasi Pengembangan rencana dan penyusunan dokumen rencana Pelaksanaan Perumusan strategi dan pelaksanaan rencana Pemantauan pelaksanaan Peninjauan kembali Peninjauan kembali (tiap 5 – 10 tahun)

Perencanaan Prasarana Kota berkaitan dengan : 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kota 2. Karakteristik Komponen Prasarana dasar Perkotaan 3. Hubungan pembangunan Prasarana dasar perkotaan dengan pengembangan kota

Prasarana Dasar Kota ‘The Underlying foundation or basic framework of a system ‘Kerangka Dasar sistem Perkotaan’ 2 (dua) Tipe Infrastruktur : Social Infrastructure Economic Infrastructure

Faktor-faktor yang mempengaruhi Perkembangan Kota Meliputi : Keadaan Geografis yang mempengaruhi fungsi dan bentuk fisik kota, misal : Kota sebagai simpul distribusi, kota pelabuhan, dan lainnya Tapak / Site / Topografi Fungsi Kota. Kota dengan banyak fungsi, perekonomian lebih kuat Sejarah dan Kebudayaan Unsur-unsur umum : bentuk pemerintahan dan organisasi administratif, pelayanan sosial dan lainnya

Karakteristik Komponen Prasarana Dasar Perkotaan Meliputi : Input – output bagi penduduk. Pengangkutan : Jangkauan Pelayanan Pembangunan jalan terlebih dahulu Alternatif pengadaan prasarana kota Air bersih, listrik Penduduk air hujan, drainage, sampah Jalan, telepon

Hubungan Pembangunan Prasarana Kota dengan Pengembangan Kota Adanya Tuntutan kebutuhan yang berbeda. Penduduk dapat tinggal sebelum prasarana ada, sebaliknya penduduk yang tinggal di daerah rawa, kebutuhan akses jalan menjadi yang terpenting Penarik perkembangan kota adalah jalan, air bersih dan listrik --- harga tanah akan naik !!!!

Dampak Infrastruktur terhadap Pembangunan Ekonomi Kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Mempengaruhi marginal productivity of private capital Investasi publik komplementer terhadap investasi swasta Kontribusi terhadap peningkatan Kualitas Hidup Menciptakan amenities dalam lingkungan fisik Dampak Kesejahteraan Masyarakat

TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA Grafik Perbandingan Luas Wilayah, Penduduk, dan Infrastruktur

PERMASALAHAN SDA Di bidang SDA beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) memiliki peran penting dalam penyediaan sumber air Dari data yang ada : 62 DAS mengalami kerusakan rusak dari total 470 DAS, sehingga mengakibatkan menurunnya nilai kemanfaatan air sehubungan penurunan fungsi daerah tangkapan dan resapan air. jaringan irigasi terbangun mencapai 6,77 juta ha (1,67 juta ha belum berfungsi), jaringan irigasi rawa 1,8 juta ha yang berfungsi untuk mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional. perkembangan fisik wilayah mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian sekitar 35 ribu ha per tahun. Pada tahun 2009, secara nasional kebutuhan air diperkirakan mencapai 117,7 miliar m3, yang menuntut adanya pengelolaan sumber daya air yang baik untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut

PERMASALAHAN JARINGAN JALAN Jaringan jalan menghubungkan berbagai pusat kegiatan ekonomi dan permukiman, sehingga memberi manfaat terutama dalam meningkatkan mobilitas penduduk dan distribusi berbagai produk barang dan jasa dalam perekonomian nasional Pemerintah telah membangun jaringan Jalan Nasional, Propinsi, Kabupaten, dan Kota serta jalan desa dengan panjang keseluruhan sekitar 553.852 km

PERMASALAHAN JARINGAN JALAN

PERMASALAHAN JARINGAN JALAN kondisi jaringan jalan nasional yang ada 37 % dalam kondisi baik, 44 % sedang, 8 % rusak ringan, 11 % rusak berat atau 81 % kondisi mantap dan 19 % tidak mantap. Disebabkan oleh : keterbatasan dana, kurangnya disiplin pengguna jalan seperti penggunaan kendaraan yang melebihi muatan yang diijinkan, Terjadinya bencana alam yang menyebabkan kerusakan jalan

PERMASALAHAN / TANTANGAN JARINGAN AIR BERSIH Dari data yang ada : pemerintah telah mengembangkan jaringan air bersih di 290 kota di Indonesia dengan kapasitas terpasang mencapai 76.412 liter per detik. Jumlah pelanggan yang terhubung dengan jaringan air bersih ini mencapai lebih dari 4,8 juta pelanggan. Sistem air bersih melayani 45 juta atau 40% penduduk perkotaan dan 7 juta atau 8% penduduk perdesaan.

PERMASALAHAN / TANTANGAN JARINGAN AIR BERSIH

PERAN TATA RUANG DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Rencana Tata Ruang merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar terwujud alokasi ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan antar wilayah. Proses perencanaan tata ruang dapat dijelaskan dengan pendekatan sistem yang melibatkan input, proses dan output. Input yang digunakan adalah keadaan fisik seperti kondisi alam dan geografis, sosial budaya seperti demografi sebaran penduduk, ekonomi seperti lokasi pusat kegiatan perdagangan yang ada maupun yang potensial dan aspek strategis nasional lainnya. Keseluruhan input ini diproses dengan menganalisis input tersebut secara integral baik kondisi saat ini maupun kedepan untuk masing-masing hirarki tata ruang Nasional, Propinsi maupun Kabupaten/Kota sehingga menghasilkan output berupa Rencana Tata Ruang yang menyeluruh

PERAN TATA RUANG DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan turunan sebagai konsekuensi logis dari perencanaan tata ruang, dimana infrastuktur merupakan unsur pembentuk struktur ruang wilayah. rencana tata ruang yang ada dapat diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan ruang yang sesuai dengan karakteristik wilayah yang ada. Dalam hal ini infrastruktur juga dapat berfungsi sebagai alat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, agar tidak terjadi penyalahgunaan lahan maupun pengembangan yang tidak sesuai dengan rencana. Dengan demikian kawasan yang dalam rencana diperuntukkan sebagai kawasan lindung tidak dapat dimanfaatkan sebagaikawasan budidaya, karena infrastruktur yang dibutuhkan tidak tersedia.

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR NASIONAL Pembangunan infrastruktur berbasis kondisi tingkat perkembangan wilayah dikelompokkan dalam tiga kategori : Kawasan Telah Berkembang yang secara ekonomi telah berkembang meliputi pulau Jawa, Bali dan Sumatera Kawasan Sedang Berkembang dengan wilayah meliputi pulau Kalimantan, Sulawesi dan NTB Kawasan Pengembangan Baru meliputi kepulauan Maluku, Papua dan seluruh NTT

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KOTA Dalam pengembangan kawasan yang berorientasi ekonomi, pusat-pusat kegiatan yang membentuk kota membutuhkan jaringan infrastruktur yang dapat memberikan pelayanan terhadap aktivitas ekonomi yang ada dan menjadi kekuatan pembentuk struktur ruang pada kawasan tersebut To be continued ….