Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1 MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2 MATERI Tujuan Pernyataan Tujuan Pernyataan Tujuan Laporan Keuangan Tujuan Laporan Keuangan Tanggung jawab Pelaporan Keuangan Tanggung jawab Pelaporan Keuangan Komponen-Komponen Laporan Keuangan Komponen-Komponen Laporan Keuangan Struktur dan Isi Laporan Keuangan Struktur dan Isi Laporan Keuangan

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 3 TUJUAN Mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum ( general purpose financial statements ) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 4 TUJUAN LAPORAN KEUANGAN Tujuan umum laporan keuangan Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 5 Tujuan khusus pelaporan keuangan pemerintah Tujuan khusus pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:  menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;  menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;  menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;  menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;  menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;  menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;  menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 6 TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 7 KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN Komponen laporan keuangan pokok: Komponen laporan keuangan pokok: Laporan Realisasi Anggaran;Laporan Realisasi Anggaran; Neraca;Neraca; Laporan Arus Kas; danLaporan Arus Kas; dan Catatan atas Laporan Keuangan.Catatan atas Laporan Keuangan. Komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum Negara/Daerah). Komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum Negara/Daerah). Selain menyajikan laporan keuangan pokok, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan berbasis akrual dan Laporan Perubahan Ekuitas Selain menyajikan laporan keuangan pokok, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan berbasis akrual dan Laporan Perubahan Ekuitas

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan PERIODE PELAPORAN Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Apabila laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut :   Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,   Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan LAPORAN REALISASI ANGGARAN LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 10 LAPORAN REALISASI ANGGARAN LRA (Paragraf 32 s.d. 37) Diatur khusus dalam PSAP Nomor 2 LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur : 1.pendapatan; 2.belanja; 3.transfer; 4.surplus/defisit; 5.pembiayaan; 6.sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan NERACA SKPD Neraca SKPD disusun oleh setiap SKPD menggambarkan posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah Daerah.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 13 ISI SINGKAT NERACA DAERAH  Aset Lancar Kas dan Setara KasKas dan Setara Kas Investasi Jangka PendekInvestasi Jangka Pendek PiutangPiutang PersediaanPersediaan  Aset Non Lancar: Investasi Jangka PanjangInvestasi Jangka Panjang Aset TetapAset Tetap Dana CadanganDana Cadangan Aset LainnyaAset Lainnya  Kewajiban Jangka Pendek  Kewajiban Jangka Panjang  Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Cadangan

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 14 ISI SINGKAT NERACA SKPD  Aset Lancar Kas di Bendahara PengeluaranKas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara PenerimaanKas di Bendahara Penerimaan PiutangPiutang PersediaanPersediaan  Aset Non Lancar: Investasi Jangka Panjang Investasi Jangka Panjang Dana Bergulir Dana Bergulir Aset TetapAset Tetap Aset LainnyaAset Lainnya  Kewajiban Jangka Pendek Uang Muka dari BUD Pendapatan yang Ditangguhkan  Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 15 ASET sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah. sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah. sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. dapat diukur dalam satuan uang, dapat diukur dalam satuan uang, (termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya).

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 16 ASET LANCAR Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau Berupa kas dan setara kas Berupa kas dan setara kas

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 17 ASET LANCAR Aset lancar meliputi: kas, dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Akuntansi Persediaan diatur dalam PSAP Nomor 05 Akuntansi Investasi diatur dalam PSAP Nomor 06

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 18 ASET NONLANCAR Aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud. Aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud. Digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 19 ASET NONLANCAR Aset non lancar meliputi: investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Akuntansi Investasi diatur dalam PSAP Nomor 06 Akuntansi Aset Tetap diatur dalam PSAP Nomor 07 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan diatur dalam PSAP Nomor 08

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 20 KEWAJIBAN Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah Akuntansi Kewajiban diatur dalam PSAP Nomor 09 Akuntansi Kewajiban diatur dalam PSAP Nomor 09

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 21 EKUITAS DANA Kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 22 EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka penjang. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka penjang. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 23

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 24

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 25

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 26

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 27

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 28 LAPORAN ARUS KAS Menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas diatur dalam PSAP 03

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 29 LAPORAN KINERJA KEUANGAN Disajikan oleh entitas pelaporan yang menerapkan basis akrual. Disajikan oleh entitas pelaporan yang menerapkan basis akrual. Laporan Kinerja Keuangan sekurang- kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut: Laporan Kinerja Keuangan sekurang- kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut: 1.Pendapatan dari kegiatan operasional; 2.Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi; 3.Surplus atau defisit.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 30 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Dalam Laporan Perubahan Ekuitas sekurang- kurangnya harus disajikan pos-pos: Dalam Laporan Perubahan Ekuitas sekurang- kurangnya harus disajikan pos-pos: 1.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran; 2.Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan dalam standar- standar lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas; 3.Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 31 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) diatur pada PSAP 04

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 32 SOAL LATIHAN Pada Neraca Pemda B per diketahui bahwa:  Kas Daerah Rp 50 juta  PersediaanRp 45 juta  Piutang PajakRp 60 juta  Investasi Jangka PanjangRp100 juta  Aset TetapRp200 juta  Aset LainnyaRp 85 juta  Dana CadanganRp300 juta  Utang Jangka Pendek Rp 30 juta (termasuk PFK Rp5 juta)  Utang Jangka PanjangRp150 juta Berapakah Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan yang disajikan dalam neraca Pemda B per ?

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 33 SOAL LATIHAN Dari data pembukuan Pemda A ditemukan Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2005 adalah Rp1.000 juta, setelah ditelusuri ternyata terdapat kas sebesar Rp 45 juta yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember Jumlah kas sebesar Rp 45 juta tersebut diketahui baru disetor ke Kas Daerah pada tanggal 6 Januari Selain itu dari laporan bendahara pengeluaran statu SKPD ditemukan adanya sisa uang persediaan sebesar Rp50 juta yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember Jumlah tersebut baru disetor pada tanggal 5 Januari Laporan Keuangan Pemda A untuk TA 2005 baru diselesaikan dan diterbitkan pada tanggal 31 Maret Bagaimana penyajian kas Pemda A di neraca per 31 Desember 2005?

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 34 TERIMA KASIH Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Gedung Perbendaharaan II, Lt. 3, Departemen Keuangan Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta Telepon/Fax (021) , website :