PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)

Advertisements

Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM

SINKRONISASI REGULASI : MENYUKSESKAN TRANSFORMASI BPJS 1 JANUARI 2014

REFORMASI KEUANGAN, STANDAR & KONSEP DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

LABEL PANGAN ROY SPARRINGA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)

RANCANGAN PEMBENTUKAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

PERATURAN MENTERI ESDM No. 38 TAHUN 2013

KOMISI II DPR RI. DaerahAMJ 2013AMJ 2014Tidak ada data Provinsi 1230 Kab/Kota Jumlah

PENGELOLAAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT BAGI DOSEN

RUPS Pengesahan Laporan Keuangan PT. Jamsostek (Persero) Tahun 2005

4/3/2017 9:12 AM GAMBARAN UMUM PP nomor 71 TAHUN 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft,

DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS IDENTIFIKASI MASALAH PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN KEMENTERIAN.

Pengelolaan Keuangan Pribadi tahun Frans Krisnardi Terah

PUSAT SARANA PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

Lembaga yang Berwenang Mengkoordinasikan Investasi

PMK 44/PMK.04/2012 TANGGAL 16 MARET 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PMK 147/PMK.04/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PMK 255/PMK.04/2011.

mekanisme ijin pendirian dan perubahan perguruan tinggi

AUTENTIKASI ARSIP ELEKTRONIK DAN ARSIP HASIL DIGITALISASI

PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN

Lembaga Keuangan Lembaga Keuangan Bank Lembaga Keuangan Bukan Bank

KEBIJAKAN KELEMBAGAAN LH DAERAH

Badan Usaha Koperasi Tujuan & Nilai Koperasi Kegiatan Usaha Koperasi

SEKILAS TENTANG KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 49 TAHUN 2002 tentang PEDOMAN KEGIATAN AMATIR RADIO.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

PERATURAN PEMERINTAH 52 TAHUN 2000 PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI Penyelenggaraan telekomunikasi khusus diselenggarakan untuk keperluan: a. sendiri; b.

Ketentuan Peraturan pedoman penyelenggaraan PT dan pelayanan Kopertis Wilayah III.

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT RAPAT KONSULTASI REGIONAL SUMATERA I

PSAK 33 – AKUNTANSI PERTAMBANGAN UMUM

PUSAT PENGELOLAAN EKOREGION SUMATERA

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU Nomor 14 Tahun 2008)

PER-24/PJ/2012, TANGGAL 22 NOVEMBER 2012

PER-24/PJ/2012 TGL 22 NOVEMBER 2012 (MULAI BERLAKU TGL 1 APRIL 2013) 32 1 SOSIALISASI PENOMORAN FAKTUR PAJAK PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG.

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

PELAPORAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU PARTAI POLITIK 2014

Tata cara Penanaman Modal

DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.

Pekalongan, 19 September 2014 Kementerian Komunikasi dan Informatika

Tanjungbalai, 27 Desember 2012 Seksi Bank Giro Pos KPPN Tanjungbalai.

4 th SATELLITE GROUP PREPARATORY MEETING IN 2014 FOR WRC-15 Bogor, 26 Mei 2014 PREPARATIONS FOR APG15-3 Direktorat Penataan Sumber Daya Direktorat Jenderal.

BAGIAN SURAT DAN FUNGSINYA

Likuidasi Bank.

DASAR HUKUM PENGELOLAAN HUTAN PERUM PERHUTANI

DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN

Oleh: IRDANURAPRIDA IDRIS, SH, MH

Surabaya, 3 Maret 2015.

Metodologi AMDAL.

IZIN LINGKUNGAN HIDUP PP 27 Tahun 2012.

ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014

FILING SISTEM KRONOLOGIS

ROADMAP MENUJU JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.

dan Peraturan Pelaksanaannya

PRINSIP DASAR PENGATURAN PERKA BKPM NO. 13 TAHUN 2009

By : Koperasi By :

PERIZINAN INVESTASI invest in BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Metodologi AMDAL Ir. Moh Sholichin MT, PhD Teknik Pengairan

PERIZINAN PENANAMAN MODAL

MENGUKUR TINGKAT KESEHATAN BANK ATAS LAPORAN Wieke Puspa Devi

By : Koperasi By :

PENGENDALIAN KONTRAK.

Sistem Komunikasi Satelit

Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi Paten Dra

BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2018

Transcript presentasi:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. KEWAJIBAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. DALAM RANGKA PEMANFAATAN SLOT ORBIT 150.5°BT

AGENDA RAPAT Pembukaan Diskusi perihal status BRI sebagai pengelola filing satelit Indonesia di slot orbit 150.5°BT selanjutnya Penutup

POINTER RAPAT Klarifikasi kelengkapan persyaratan sebagai penyelenggara satelit sesuai dengan UU 36/1999, PP 52/2000, PP 53/2000 dan PM 13/2005 2. Penjelasan perihal filing satelit Indonesia di slot orbit 150.5°BT 3. Kewajiban BRI selaku pengelola filing di slot orbit 150.5°BT selanjutnya

FILING SATELIT INDONESIA DI SLOT ORBIT 150.5°BT PALAPA-C4 PALAPA-C4-A PALAPA-C4-K PALAPA-C4-B

FILING SATELIT INDONESIA DI SLOT ORBIT 150.5°BT (1) Filing Satelit PALAPA-C4 Frekuensi : Status : notifikasi (PART II-S) untuk C & Kewajiban : koordinasi yang belum selesai Penempatan satelit baru Contigency plan PROVISION CODE STATUS ADM NETWORK 11.41 X AUS, HOL, J 11.32A V AUS, HOL, J, USA

FILING SATELIT INDONESIA DI SLOT ORBIT 150.5°BT (2) Filing Satelit PALAPA-C4-A Akhir periode regulatori : 7 Mei 2014 Frekuensi C, Ext C, Ku, Ext Ku band Status : RES49 Kewajiban koordinasi : Data notifikasi Cost recovery untuk pendaftaran notifikasi FREKUENSI ADM NETWORK C, Ext C band Inggris, Jepang, Malaysia, Rusia Ku, Ext Ku band Australia, Jepang, Malaysia

FILING SATELIT INDONESIA DI SLOT ORBIT 150.5°BT (2) Filing Satelit PALAPA-C4-K Frekuensi : Ku, Ext. Ku band Akhir periode regulatori : 27 Januari 2016 Status : CR/C Kewajiban : koordinasi STATUS DATE OF RECEIPT API/A 27.01.2009 CR/C 04.12.2009 PROVISION CODE STATUS ADM NETWORK 9.7 A AUS, CHN, J, KOR, MLA,PNG, RUS IK, RUS, THA, TON, USA

FILING SATELIT INDONESIA DI SLOT ORBIT 150.5°BT (2) Filing Satelit PALAPA-C4-B Frekuensi C, Ku, Ka band Status terakhir API/A, penyampaian CR/C tanggal 6 Agustus 2014 STATUS DATE OF RECEIPT API/A 06.08.2012

KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN BRI Syarat-syarat menjadi penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan satelit: Status Izin Penyelenggaraan Telsus BRI Rencana lokasi satelit pada orbit Daerah cakupan Frekuensi radio yang akan digunakan Surat pernyataan sanggup melaksanakan koordinasi satelit Surat pernyataan sanggup mengikuti prosedur pendaftaran satelit Surat pernyataan sanggup menanggung biaya pendaftaran satelit yang ditetapkan oleh ITU Surat pernyataan sanggup memenuhi seluruh persyaratan lain yang ditetapkan oleh ITU

TERIMA KASIH