PENGULANGAN T I N D A K P I D A N A (R E C I D I V E)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KETENTUAN PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
Advertisements

PRAPENUNTUTAN PENUNTUTAN SURAT DAKWAAN
GUGURNYA HAK MENUNTUT, DASAR-DASAR PENGHAPUS, PERINGAN DAN PEMBERAT PIDANA GASAL 2006.
PUTUSAN PIDANA Aristo M A P.
KETENTUAN PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
UPAYA HUKUM EKSEKUSI HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT
MATERI 7 YAYASAN.
SAMENLOOP AAN STRAFBAAR FEIT (CONCURSUS)
Hukum Pidana Kodifikasi
Pertemuan 3 des 08 Hukum Delik Adat
POKOK-POKOK HUKUM PIDANA
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
Beberapa Isyu Kriteria Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang
GABUNGAN TINDAK PIDANA (SAMENLOOP VAN STRAFBAARE FEITEN ATAU CONCURSUS) CONCURSUS IDEALIS CONCURSUS REALIS PERBUATAN BERLANJUT.
Created : Zakki el fadhillah dan
DELIK TERTENTU DALAM KUHP
KEJAHATAN TERHADAP NYAWA DAN BADAN (PEMBUNUHAN & PENGANIAYAAN)
PENDAHULUAN.
Abolisi & Amnesti Pertemuan ke-7.
PERCOBAAN (POGING) PASAL 53
Unsur, Jenis dan Pelaku Tindak Pidana
Penyertaan dan Pengulangan dalam Melakukan Tindak Pidana
DASAR-DASAR PERINGAN PIDANA
KEJAHATAN TERHADAP TUBUH
Tindak Pidana Pembagian Tindak Pidana (Jenis Delik)
MATINYA TERSANGKA/TERDAKWA
BAHASA INDONESIA HUKUM
HAL-HAL YANG MENYEBABKAN HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT PIDANA Bidang Studi Hukum Pidana FHUI 2007.
Hukum Pidana Dlm Kodifikasi PEMBERATAN PIDANA ( KULIAH III ) OLEH ALI DAHWIR, SH., MH DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PALEMBANG.
PENGATURAN TENTANG ANAK Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Konvensi HAK SIPOL.
Hukum Acara MK Oleh : Syamsul Bachrie.
SEMAT DATANG FAK. HUKUM UWH DALAM KULIAH HUKUM PIDANA LANJUT.
Gabungan tindak pidana yaitu apabila seseorang atau lebih melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan, ia melanggar beberapa peraturan.
JENIS-JENIS PIDANA.
Hukum Pembuktian Segala Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Pembuktian
PENGHINAAN.
SISTEM HUKUM DAN SISTEM PIDANA
Pengulangan Tindak Pidana (Recidive)
PIDANA DALAM KASUS SENGKETA MEDIK
PENGULANGAN KEJAHATAN (RESIDIVE)
Pengantar Hukum Indonesia Materi Hukum Pidana
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
HUKUM PIDANA Disampaikan pada Pertemuan ke 6 Mata Kuliah :
Pidana Denda Hukum Sanksi_ 2014.
PENYERTAAN (DEELNEMING) PERBARENGAN (CONCURSUS) PENGULANGAN (RECIDIVE)
Pengulangan Melakukan Tindak Pidana
UPAYA HUKUM EKSEKUSI HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT
Perbarengan Tindak Pidana (Concursus)
pelanggaran-2 + kejahatan-2  thd norma-2 hk mengenai kepentingan umum
PENGANIAYAAN.
SUMBER-SUMBER HUKUM PIDANA DI INDONESIA
HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK-6 JULIUS HARDJONO
PEMBAGIAN TINDAK PIDANA
Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Alasan penghapusan pidana
UNTUK MENGHADAPI PERUSUH / KERUSUHAN PADA UMUMNYA
PEMBARENGAN (SAMELOOP)
Sanksi Perpajakan di Indonesia
Oleh : Leha silfiana ( ) Eva nurmalia ( )
Dimodifikasi dari bahan kuliah Fully H. R, FHUI
Daluarsa/Verjaring.
PERCOBAAN (POGING) PASAL 53
HUKUM PIDANA.
Dasar-dasar hukum delik adat
pelanggaran-2 + kejahatan-2  thd norma-2 hk mengenai kepentingan umum
SUMBER-SUMBER HUKUM PIDANA DI INDONESIA
PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN (STUDI KASUS DI POLRESTA BANDA ACEH) M. RIZKI JANUARNA NPM FAKULTAS. HUKUM.
Pengantar Hukum Indonesia Materi Hukum Pidana
Recidive di Berbagai Negara
BY: KARINA ALIFIANA, SH, MH GUGURNYA HAK MENUNTUT PIDANA DAN MENJALANKAN PIDANA SERTA GRASI, AMNESTI,DAN ABOLISI HUKUM PIDANA II.
Transcript presentasi:

PENGULANGAN T I N D A K P I D A N A (R E C I D I V E)

PENGULANGAN T I N D A K P I D A N A (R E C I D I V E) Recidive terjadi dlm hal seseorang yg telah melakukan suatu tindak pidana dan yg telah dijatuhi pidana dgn suatu putusan hakim yg berkekuatan hkm tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. Recidive merupakan suatu alasan/dasar untuk memperberat pidana.

A. RECIDIVE MENURUT DOKTRIN Ada 2 sistem pemberatan pidana berdasarkan recidive : Recidive Umum, Setiap pengulangan tindak pidana apapun dan dilakukan kapanpun. Recidive Khusus, Pengulangan tindak pidana tertentu dan dalam tenggang waktu tertentu pula.

B. RECIDIVE MENURUT KUHP : 1. Pelanggaran (buku 3) : Ada 14 jenis pelanggaran yg memiliki ketentuan recidive (khusus) Recidive khusus psl. 489, 492, 495, 501, 512 Pelanggaran yg diulangi (yg ke 2) hrs sama dgn yg ke 1 Antara pelanggaran ke 1 dan 2 hrs ada putusan pemidanaan yg tetap Tenggang waktu : Belum lewat 1 atau 2 thn (lihat msg2 pasal) Sejak : adanya putusan pemidanaan yg berkekuatan hukum tetap. Pemberatan : Disebutkan secara khusus dlm tiap2 pasal, jd pengaturannya berbeda2. Co. denda -> kurungan (psl. 489), pidana dilipatgandakan jd 2x (492).

B. RECIDIVE MENURUT KUHP 2. Kejahatan (buku 2) : a. Recidive khusus : Ada 11 jenis kejahatan, co: psl. 137 (2), 144 (2), 155 (2), 161 (2), dan 216 (3). Kejahatan yg ke-2 hrs sama dgn yg ke-1. Antara kejahatan ke-1 dan yg ke-2,hrs sdh ada putusan hakim berupa pemidanaan yg tlh berkekuatan hkm tetap. Tenggang waktu : Belum lewat 2 th atau 5 thn (lihat masing2 pasal), sejak : adanya putusan hakim yg b’kekuatan hkm tetap. Telah menjalani sebagian atau seluruh pidana. Memperoleh grasi Pemberatan : disebut secara khusus dlm pasal2nya.

B. RECIDIVE MENURUT KUHP b. Recidive sistem antara : (Tussen stelsel – psl. 486, 487 dan 488) Syarat recidive menurut pasal 486, 487 dan 488 : 1. Kejahatan yg ke-2 (yg diiulangi) hrs termasuk dalam suatu kelompok jenis dgn kejahatan yg ke-1 (yg terdahulu).