DIMENSI PEMBANGUNAN: KEDAULATAN ENERGI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN MIGAS DALAM MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI NASIONAL
Advertisements

LATAR BELAKANG PERUBAHAN PP NO
FASILITAS BEA MASUK DALAM RANGKA INVESTASI/ PENANAMAN MODAL
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL
PENYEMPURNAAN arSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
SUBDIT. STATISTIK PERTAMBANGAN DAN ENERGI
OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PELAKSANAAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BBM
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Agenda Riset Nasional Bidang Energi Komisi Teknis Energi - Dewan Riset Nasional Jakarta, 6 Januari 2010.
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL 2009: Tindak Lanjut Pembahasan Asumsi Ekonomi Makro dan Energi Ekonomi.
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN
Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi & Rencana Tanggap Sektor Energi
PERSIAPAN PENDANAAN RKP TAHUN 2013
JARINGAN GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA
Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
Aspek Hukum Minyak dan Gas Bumi
TERMINOLOGI Apa yang dimaksud dengan 1. MANAGEMENT ENERGY :
MASA DEPAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA TERBARUKAN DI INDONESIA
ARAH DAN KEBIJAKAN SUB SEKTOR MIGAS DALAM MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI
POINTERS KEN BAB I S.D. BAB V KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL (KEN)
KULIAH 2 ENERGI DAN ELEKTRIFIKASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
Kebijakan Sektor Pertanian dan Pertambangan di Indonesia
SURVEY DAN PEMBANGUNAN DATA BERBASIS GIS UNTUK PERENCANAAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BBM DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA BPH.
PEMAPARAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
ASPEK GENDER DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM EBT: BIOENERGI
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
PT. INDULEXCO Consulting Group
Deputi Bidang Pengembangan Regional
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MULTILATERAL MEETING RAKORBANGPUS I 26 Maret 2015
Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
DIMENSI PEMBANGUNAN: KEDAULATAN PANGAN
KEBIJAKAN PEMANFAATAN GAS DAN ENERGI TERBARUKAN
HARGA (SELALU) BARU BBM DAN DAMPAKNYA (SELALU) BAGI KONSUMEN
KEBIJAKAN PENGANGGARAN TAHUN 2016
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Target Bauran Energi Pembangkitan Tenaga Listrik
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
KERANGKA REGULASI RKP 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN NAWACITA
MANAJEMEN ENERGI *). Manajemen energi adalah suatu proses ilmu dibidang energi untuk meningkatkan efektivitas pemakaian energi pada suatu perusahaan.
TATA GUNA LAHAN & TRANSPORTASI
PERKEMBANGAN ILMU PEMBAKARAN & BAHAN BAKAR
Rapat Mandatori Campuran BBM dengan BBN
TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN BMN
Pengantar Teknologi Mineral
Kuliah ke-4 BANGUNAN TENAGA AIR
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Problematika dan permasalahan krisis listrik Sumut dan tanggung jawab Pemerintah Medan, November 2013 Presented by: Abdullah Rasyid – Stafsus Menko Perekonomian.
KEBIJAKAN PENGUSAHAAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PEMANFAATAN LNG UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK KOTA SEMARANG
PEMBANGUNAN APLIKASI INFORMASI PELUANG PENANAMAN MODAL
KONVERSI ENERGI UNTUK KESEJAHTERAAN MASA DEPAN NEGERI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH oleh Nisa Putri Bagaswati
APBNp 2014 dan apbn 2015 “Penerimaan Negara Bukan Pajak”
DEFISIT PERDAGANGAN DI INDONESIA
PENYELARASAN KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH PADA ACARA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 IKHA PURNAMASARI, ST Direktorat Perencanaan Evaluasi.
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018
PENANGANAN PASCA BENCANA GEMPA SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009
KEBIJAKAN PENGANGGARAN TAHUN 2016
DIKLAT PNBP PKP2A III LAN
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
Jum’at, 4 Desember 2015 ElektroBudaya PP No 79 Tahun 2014 Realistiskah untuk mencapai kedaulatan energi.
1 Jakarta, 5 September 2019 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahan Kementerian ESDM Disampaikan pada Rapat Kerja bersama Komisi.
Transcript presentasi:

DIMENSI PEMBANGUNAN: KEDAULATAN ENERGI Deputi SDA dan LH 30 Maret 2015

ARAH KEBIJAKAN 1 2 3 4 5 6 7 MENINGKATKAN PRODUKSI ENERGI PRIMER MENINGKATKAN CADANGAN PENYANGGA DAN OPERASIONAL ENERGI 2 MENINGKATKAN PERAN EBT DALAM BAURAN ENERGI 3 MENINGKATKAN AKSESIBILITAS ENERGI 4 MENINGKATKAN EFISIENSI PENGGUNAAN ENERGI DAN LISTRIK 5 MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUBSIDI BBM YG LEBIH TRANSPARAN DAN TEPAT SASARAN 6 MEMANFAATKAN POTENSI SUMBER DAYA AIR UNTUK PLTA 7

Sasaran akhir (outcome) No INDIKATOR PEMBANGUNAN SASARAN RKP 2016 SASARAN RPJMN 2015-2019 1 Produksi Sumber Daya Energi   Minyak bumi 880 SBM/hari 700 SBM/hari b. Gas bumi 1.150 SBM/hari 1295 SBM/hari c. Batubara 419 juta ton 400 Juta Ton 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Energi Peningkatan kilang minyak Persiapan lahan dan lelang EPC 1 unit berkapasitas 300 mboepd b. FSRU/regasification/LNG terminal 3 unit tambahan 7 unit c. Jaringan pipa gas (kumulatif) 15.330 km 18,322 km d. SPBG 30 unit tambahan 118 unit Jaringan gas kota 121 ribu SR tambahan 1,1 Juta SR 3 Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Produksi Biodiesel Produksi Bioethanol 8,78 juta KL 0,58 juta KL 10,59 juta KL 1,01 juta KL  4 Peningkatan Bauran Energi Baru dan Terbarukan Porsi bauran energi dari EBT Kapasitas pembangkit EBT    11 Persen 13 GW 16 Persen 17 GW

SASARAN Sasaran yang ingin dicapai 5 tahun ke depan antara lain adalah: Tata kelola industri migas dan energi Percepatan pembangunan pembangkit listrik Peningkatan penggunaan batu bara dan gas Realokasi subsidi BBM ke biofuel Peningkatan kapasitas tangki Pembangunan energi baru dan terbarukan Iklim investasi migas yang kondusif Pengalihan transportasi berbasis BBM ke gas Sistem fiskal yang fleksibel Peningkatan produksi minyak bumi, memperpanjang sumur tua Pengendalian impor minyak Pembangunan kilang minyak

SASARAN 2016 1. Tata kelola industri migas dan energi No Sasaran Nawacita hingga 2019 Target 2016 1. Tata kelola industri migas dan energi 80 Izin niaga migas; Rancangan Regulasi 2. Percepatan pembangunan pembangkit listrik Penambahan kapasitas pembangkit 4.212,2 MW 3. Peningkatan penggunaan batubara dan gas DMO Gas dan Batubara: 61% dan 26% 4. Realokasi subsidi BBM ke biofuel Fasilitas Fuel Blending BBN: 8 unit 5. Peningkatan kapasitas tangki Kapasitas Penyimpanan Minyak Bumi dan BBM 20 Ribu KL 6. Pembangunan energi baru dan terbarukan Pembangunan Pembangkit Listrik Bioenergi 3000 kW; Pembangunan Pembangkit Listrik Dari EBT 87 unit; 7 Iklim investasi migas yang kondusif Investasi migas : 25,23 juta US$ 8 Pengalihan transportasi berbasis BBM ke gas Relokasi subsidi solar menjadi LPG nelayan dengan target 150.000 nelayan; Pembangunan 30 SPBG 9 Sistem fiskal yang fleksibel Penyediaan instrumen fiskal 10 Peningkatan produksi minyak bumi, memperpanjang sumur tua 880 SBM/hari 11 Pengendalian impor minyak dan BBM Peningkatan kapasitas produksi BBM 39 Juta KL 12 Pembangunan kilang minyak Pelaksanaan EPC dan PMC Kilang Minyak

DIREKTORAT PENANGGUNG JAWAB Unit penangung jawab DEPUTI PENANGGUNG JAWAB: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP SASARAN NAWACITA DIREKTORAT PENANGGUNG JAWAB Tata kelola industri migas dan energi Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Percepatan pembangunan pembangkit listrik Direktorat Energi, Telekomunikasi dan Informatika Peningkatan penggunaan batu bara dan gas Realokasi subsidi BBM ke Biofuel Peningkatan kapasitas tangki Pembangunan energi baru dan terbarukan Iklim investasi migas yang kondusif Pengalihan transportasi berbasis BBM ke gas Sistem fiskal yang fleksibel Direktorat Keuangan Negara dan Analisa Moneter Peningkatan produksi minyak bumi, memperpanjang umur sumur tua Pengendalian impor minyak Pembangunan kilang minyak

KOORDINASI PELAKSANAAN BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN KEDAULATAN ENERGI Pembangunan kilang migas Tata kelola yg efektif & efisien industri migas dan energi (a.l kontrak pembelian minyak jangka menengah) Percepatan Pembangunan Pembangkit listrik dan peningkatan Penggunaan Batu bara dan Gas utk produksi Listrik Realokasi subsidi BBM ke biofuel Pengembangan energi baru & terbarukan Iklim investasi migas yg kondusif Pengalihan Transportasi berbasis BBM ke gas (percepatan Pembangunan SPBG) Sistem fiskal yg flexibel Peningkatan produksi minyak bumi memperpanjangusia sumur2 tua dan Pengendalian impor minyak Kemen ESDM; Kemen Perhubungan Kemen Perindustrian Kemen BUMN Kemen BUMN; SKK Migas Pertamina, PLN, PGN PLN; PGN Kemen Keuangan Kementan Kemen BUMN; Kemen Ristek Kemen Keuangan; Kemendag; Pertamina Pemda Peningkatan kapasitas tangki/minyak mentah, BBM, dan LPG

KOORDINASI LINTAS K/L Sasaran Nawacita Kementerian/Lembaga ESDM BUMN PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN PERTANIAN BPPT KLHK KEUANGAN PLN PERTAMINA PGN Tata kelola industri migas dan energi V v Percepatan pembangunan pembangkit listrik Peningkatan penggunaan batu bara dan gas Realokasi subsidi BBM ke biofuel Peningkatan kapasitas tangki Pembangunan energi baru dan terbarukan Iklim investasi migas yang kondusif Pengalihan transportasi berbasis BBM ke gas Sistem fiskal yang fleksibel Peningkatan produksi minyak bumi, memperpanjang sumur tua Pengendalian impor minyak Pembangunan kilang minyak

TUJUAN DAN KELUARAN PERTEMUAN Identifikasi dan Konfirmasi K/L terkait dalam Kedaulatan Energi Identifikasi Program, Kegiatan dan ouput/keluaran dari kegiatan dalam rangka Kedaulatan Energi KELUARAN: Matriks Lintas K/L dan Lokus (kegiatan, volume dan anggaran)

Contoh Tabel Kontribusi Kegiatan K/L Sasaran per K/L pelaksana

Contoh Tabel Target Nawacita Per Provinsi LOKUS

TERIMA KASIH

Matriks Kontribusi Kegiatan K/L dan Lokus dikirimkan ke Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan: dit.esdmp@bappenas.go.id 021-3900362 Info Kerangka Regulasi dapat Menghubungi Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan: dit.app@bappenas.go.id 021-3924446