PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)

Pengertian “PROSES PENDEWASAAN BAGI WARGA NEGARA DENGAN USAHA SADAR DAN TERENCANA MELALUI PENGAJARAN DAN PELATIHAN SEHINGGA TERJADI PERUBAHAN, SIKAP DAN PERILAKU YANG BERSIFAT KRITIS DAN EMANSIPATORS”. “MERUPAKAN USAHA UNTUK MEMBEKALI PESERTA DIDIK DENGAN PENGETAHUAN DAN KEMAMPUAN DASAR BERKENAAN DENGAN HUBUNGAN ANTARA WARGA NEGARA DAN NEGARA SERTA PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA PPBN) AGAR MENJADI WARGA NEGARA YANG DAPAT DIANDALKAN OLEH BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)”. (UU NO.2 / 89).

“PENDIDIKAN DEMOKRASI YANG BERTUJUAN UNTUK MEMBANTU PESERTA DIDIK UNTUK MENJADI WARGA NEGARA YANG SECARA POLITIK DEWASA DAN IKUT SERTA MEMBANGUN SISTEM POLITIK YANG DEMOKRATIS”. (MERPHIN PANJAITAN). “PENDIDIKAN DEMOKRASI YANG BERTUJUAN UNTUK MEMPERSIAPKAN WARGA MASYARAKAT BERFIKIR KRITIS DAN BERTINDAK DEMOKRATIS, MELALUI AKTIVITAS MENANAMKAN KESADARAN KEPADA GENERASII BARU BAHWA DEMOKRASI ADALAH BENTUK KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG PALING MENJAMIN HAK – HAK WARGA MASYARAKAT”. (ZAMRONI).

“SEBAGAI PENDIDIKAN POLITIK YANG BERTUJUAN UNTUK MEMBANTU PESERTA DIDIK UNTUK MENJADI WARGA NEGARA YANG SECARA POLITIK DEWASA DAN IKUT SERTA MEMBANGUN SISTEM POLITIK YANG DEMOKRATIS”. (SOEDIJARTO). “CIVIC EDUCATION  PENDIDIKAN YANG MENCAKUP PEMAHAMAN DASAR TENTANG CARA KERJA DEMOKRASI DAN LEMBAGA – LEMBAGANYA, PEMAHAMAN TENTANG RULE OF LAW, HAK ASASI MANUSIA, PENGETAHUAN KETERAMPILAN PARTISIPATIF YANG DEMOKRATIS, PENGEMBANGAN BUDAYA DAN PERDAMAIAN”. (CIVITAS INTERNASIONAL). SUBSTANSI PKN : “PENDIDIKAN NASIONALISME DI SATU SISI DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DI SISI LAIN”.

PKn Di INDONESIA 1) PKn  DULU = KEWIRAAN 2) DASAR : a.) UU RI NO.20/2003  SPN. 3) PARADIGMA BARU  PKn BERBASIS PANCASILA 4) ORLA : 5) ORBA : 6) REFORMASI :

BEBERAPA PKn Di BEBERAPA NEGARA DIKEMBANGKAN  MATERI PENDIDIKAN UMUM / GENDER AL EDUCATION / HUMANITIES  PEMBEKALAN NILAI – NILAI YANG MENDASARI SIKAP DAN PERILAKU WARGA NEGARANYA. NO NEGARA PKn 1 AMERIKA SERIKAT HISTORY, HUMANITY, DAN PHILOSOPHY 2 JEPANG JAPANESE HISTORY, ETHICS, DAN PHILOSOPHY. 3 FILIPINA PHILIPINO, FAMILY PLANNING, TAXATION AND LAN REFORM, THE PHILIPHINE NEW CONSTITUSION, AND STUDY OF HUMAN RIGHT. Di BEBERAPA NEGARA = CIVICS EDUCATION

VISI DAN MISI PKn DALAM MPK DASAR : KEP. DIRJEN. DIKTI NO. 43 / 2006 VISI : MERUPAKAN SUMBER NILAI DAN PEDOMAN DALAM PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI, GUNA MENGANTARKAN MAHASISWA MEMANTAPKAN KEPRIBADIANNYA SEBAGAI MANUSIA SEUTUHNYA. (REALITA : MAHASISWA  GENERASI BANGSA HARUS MEMILIKI VISI INTELEKTUAL, RELIGIUS, BERKEADABAN, BERKEMANUSIAN DAN CINTA TANAH AIR DAN BANGSANYA).

MISI : UNTUK MEMBANTU MAHASISWA MEMANTAPKAN KEPRIBADIANNYA AGAR SECARA KONSISTEN MAMPU MEWUJUDKAN NILAI – NILAI DASAR PANCASILA, RASA KEBANGSAAN DAN CINTA TANAH AIR DALAM MENGUASAI, MENERAPKAN DAN MENGEMBANGKAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN SENI DENGAN RASA TANGGUNG JAWAB BERMORAL.

URGENSI PKn BAGI PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN 1) ANALOG TUJUAN PKn (UTAMA) : UNTUK MENUMBUHKAN WAWASAN DAN KESADARAN BERNEGARA SERTA MEMBENTUK SIKAP DAN PERILAKU CINTA TANAH AIR YANG BERSENDIKAN KEBUDAYAAN DAN FILSAFAT BANGSA PANCASILA. 2) DENGAN PKn (DIHARAPKAN)  INTELEKTUAL INDONESIA MEMILIKI : “DASAR KEPRIBADIAN” SEBAGAI WARGA NEGARA YANG DEMOKRATIS, RELEGIUS, BERKEMANUSIAN DAN BERKEADABAN,

GARIS BESAR DAN RUANG LINGKUP MK PKn 1) OBYEK MATERIAL PKn : SEGALA HAL YANG BERKAITAN DENGAN WARGA NEGARA BAIK YANG EMPIRIK MAUPUN YANG NON EMPIRIK, YANG MELIPUTI WAWASAN, SIKAP, PERILAKU WARGA NEGARA DALAM KESATUAN BANGSA DAN NEGARA. 2) OBYEK FORMAL PKn : MENCAKUP 2 SEGI YAKNI : a. HUBUNGAN ANTARA WARGA NEGARA DAN NEGARA (TERMASUK HUBUNGAN ANTARA WARGA NEGARA). b. PEMBELIAN NEGARA  HUBUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA  PADA UPAYA PEMBELAAN NEGARA INDONESIA.

3) OBYEK / POKOK – POKOK BAHASAN PKn (KEP. DIRJEN. DIKTI NO 3) OBYEK / POKOK – POKOK BAHASAN PKn (KEP. DIRJEN. DIKTI NO.43 / DIKTI / KEP / 2006) : a. FILSAFAT PANCASILA. b. IDENTITAS NASIONAL. c. NEGARA DAN KONSTITUSI. d. DEMOKRASI INDONESIA. e. RULE OF LAW DAN HAK ASASI MANUSIA. f. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA SERTA NEGARA. g. GEOPOLITIK INDONESIA. H. GEOSTRATEGI INDONESIA.

4) RUANG LINGKUP / OBYEK KAJIAN / MATERI POKOK ( COREMATERIALS)  (PKn / CIVIC EDUCATION : SUBHAN SOFHIAN DAN ASEP SAHID GATARA, FH) : a. NASIONALISME (BANGSA DAN IDENTITAS NASIONAL). b. PANCASILA. j. MASYARAKAT MADANI. c. NEGARA k. DEMOKRASI d. KEWARGANEGARAAN. L. HAK ASASI MANUSIA. e. KONSTITUSI. f. GOOD GOVERNANCE g. PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN h. HUBUNGAN SIPIL – MILITER i. HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA.