SURVEILANS PADA DAERAH KASUS RENDAH AI Bila Masih ada Kejadian AI maka: Bila Masih ada Kejadian AI maka: - Tidak Vaksinasi Pada Sektor 4, - Tidak Vaksinasi.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Panduan Mengisi Instrumen LGI Bagian I dan II. Bagian I  bertujuan untuk mengukur implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan sektor LULUCF melalui.
Advertisements

Heris Hendriana Hotel Situ Buleud Purwakarta, 28 Februari 2013
PENCATATAN DAN PELAPORAN PROGRAM KB NASIONAL
Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan
Surveilans Epidemiologi TOPIK 3
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
Critical review fungsi dan program Puskesmas
PENGENALAN iSIKHNAS KEMENTERIAN PERTANIAN
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES Output iSIKHNAS Pengenalan Web : Output Sesi 14.
Diskusi Kelompok I II III IV.
Investigasi dan Respons Penyakit Penting
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DIREKTORAT KESEHATAN.
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES Investigasi dan Respons Penyakit Penting MODULE 3 PART 2 - Respons.
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI & PENANGGULANGAN KLB
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SURVEILANS EPIDEMIOLOGI
Sistem Informasi Kesehatan
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES Sesi 9 GAMBARAN UMUM MODUL PELAPORAN Direktorat Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan.
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DIREKTORAT KESEHATAN.
Pertanyaan Sesi 4.
PENGENALAN iSIKHNAS Sesi 3 KEMENTERIAN PERTANIAN
Uji Coba lapangan (FIELD TRIAL).
Sesi 10. Gambaran Umum Modul 3 Investigasi dan Respon Penyakit Penting
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES Basic Field Epidemiology Sessi 2 – Overview Epidemiolog.
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES Epidemiologi Lapangan Tingkat Dasar Sesi 9 – Mengumpulkan data dan menghitung kasus Rekaman.
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES SESI 4 PENUTUP KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.
Oleh : dr. Hj. ERNI GUNTARTI Ketua Umum Tim Penggerak PKK
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA
PROGRAM PEMBERIAN OBAT CACING KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016
TEMU 12 TUJUAN Diakhir kuliah mahasiswa memiliki pengetahuan dasar tentang investigasi wabah.
PRINSIP DASAR SURVEILANS
PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN KLB
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010
SURVEILANS EPIDEMIOLOGI
SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN TERPADU PUSKESMAS
PENERBITAN KTP ELEKTRONIK TAHUN
PUSKESMAS Puskesmas adalah unit pelaksana tehnis Dinas Kesehatan Kab/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian.
OVERVIEW SISTEM KEWASPADAAN DINI DAN RESPON (SKDR) BERBASIS WEB PROV
PEDOMAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
SURVEILANS PENYAKIT HEWAN
BENTUK KEGIATAN KESMAVET
MODUL 7 VAKSINASI (VAK).
Sistem surveilans Oleh Nugroho.
H. ASLI, S.Kep, M.Kes DINAS KESEHATAN KABUPATEN REJANG LEBONG.
MODUL 6 POPULASI (POP).
Modul 5: Surveilans SLAB dan SLAP.
Modul 9 Identifikasi Pemilik dan Hewan
TEMU – 14 INVESTIGASI WABAH
DASAR-DASAR PENYIDIKAN KEJADIAN LUAR BIASA
KONSEP DASAR SURVEILANS EPIDEMIOLOGI
DASAR-DASAR PENYIDIKAN KEJADIAN LUAR BIASA dan MODEL PELACAKAN KEMATIAN IBU BAYI DAN BALITA Oleh Nugroho.
TEMU – 14 INVESTIGASI WABAH
Materi Surveillans Epidemiologi Universitas Respati Yogyakarta
Sistem surveilans Oleh Nugroho.
Rakor Penanggulangan Gangrep Hotel Four Points Medan, Pebruari 2018
DISUSUN OLEH : KELOMPOK 4
DINAS KESEHATAN KOTA BATAM. GAMBARN UMUM PERJALANAN PENYAKIT DBD DI INDONESIA TAHUN KASUS DBD 24 MENINGGAL Selama 41 Tahun 2 Provinsi 2 kota.
PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PENYAKIT AVIAN INFLUENSA (FLU BURUNG) PADA TERNAK AYAM Kelompok 5 : Krish Naufal A. R, S.Kep Surya Dewi Puspita,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NO 1501/MENKES/PER/X/2010
Surveilans Epidemiologi TOPIK 3
KEBIJAKAN & PROGRAM PENGENDALIAN RABIES DI INDONESIA
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN RABIES PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KEBIJAKAN & PROGRAM PENGENDALIAN RABIES DI INDONESIA
KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENYAKIT RABIES DI KALIMANTAN TIMUR
Penyelidikan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)
Transcript presentasi:

SURVEILANS PADA DAERAH KASUS RENDAH AI Bila Masih ada Kejadian AI maka: Bila Masih ada Kejadian AI maka: - Tidak Vaksinasi Pada Sektor 4, - Tidak Vaksinasi Pada Sektor 4, - Vaksinasi pada Sektor 1/2/3 - Vaksinasi pada Sektor 1/2/3 JIKA SUDAH TIDAK ADA KEJADIAN AI Strategi Utama : -Tidak Vaksinasi -Pengawasan Lalin -Biosekuriti -Depopulasi -Public Awareness

SURVEILANS PADA DAERAH KASUS TINGGI AI Strategi Utama : -Vaksinasi Pada sektor 1,2,3,4 -Pengawasan Lalin unggas -Biosekuriti -Depopulasi -Public Awareness

PERAN PETUGAS LAPANG MENGUMPULKAN DATA/INFORMASIMENGUMPULKAN DATA/INFORMASI - Petugas lapang = ujung rangkaian pengumpulan data/informasi - Petugas lapang = ujung rangkaian pengumpulan data/informasi - Mengetahui sumber informasi di daerah/wilayah kerjanya - Mengetahui sumber informasi di daerah/wilayah kerjanya MELAKUKAN DETEKSI DINIMELAKUKAN DETEKSI DINI - Petugas Dinas yang pertama mengetahui kejadian penyakit di wilayahnya. - Petugas Dinas yang pertama mengetahui kejadian penyakit di wilayahnya. - Deteksi berdasarkan gejala/tanda klinis dan uji cepat. MELAKUKAN PENGAMBILAN SAMPELMELAKUKAN PENGAMBILAN SAMPEL - Membantu pihak laboratorium dalam pengambilan sampel - Membantu pihak laboratorium dalam pengambilan sampel

PELAPORAN KASUS AI Perencanaan, pengendalian, pemberantasan, evaluasiPerencanaan, pengendalian, pemberantasan, evaluasi Pengambilan kebijakan & pelaporan ke PusatPengambilan kebijakan & pelaporan ke Pusat Umpan balik & kebijakan, informasi melalui buletin, infolab, kebijakanUmpan balik & kebijakan, informasi melalui buletin, infolab, kebijakan

Laporan bulanan dikirimkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.Laporan bulanan dikirimkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Laporan tahunan dikirim kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan Kepala Dinas Propinsi.Laporan tahunan dikirim kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan Kepala Dinas Propinsi. Laporan khusus disampaikan selambat-lambatnya 1 x 24 jam kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota melalui telepon dan formulir Model E-2b dengan tembusan Kepala Dinas Propinsi dan Direktur Jenderal Peternakan cq. Direktur Kesehatan Hewan.Laporan khusus disampaikan selambat-lambatnya 1 x 24 jam kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota melalui telepon dan formulir Model E-2b dengan tembusan Kepala Dinas Propinsi dan Direktur Jenderal Peternakan cq. Direktur Kesehatan Hewan. Jalur Pelaporan

Kecamatan  mencatat & mengumpulkan data  kab/kotaKecamatan  mencatat & mengumpulkan data  kab/kota Swasta/Perusahaan  mencatat, mengolah  Kab/Kota/PropSwasta/Perusahaan  mencatat, mengolah  Kab/Kota/Prop Kab/Kota  mencatat & mengolah data  Propinsi & Pusat (Ditjennak)Kab/Kota  mencatat & mengolah data  Propinsi & Pusat (Ditjennak) Propinsi mengolah  Pusat, cc Lab Reg (BPPV/BBV)Propinsi mengolah  Pusat, cc Lab Reg (BPPV/BBV) Lab Veteriner Kab/Kota/Prop  Ditjennak cc Lab RegionalLab Veteriner Kab/Kota/Prop  Ditjennak cc Lab Regional Lab Regional  Ditjennak cc Prop/Kab/KotaLab Regional  Ditjennak cc Prop/Kab/Kota Jalur Pelaporan

NoKECAMATAN KELURAHAN/ DESA TANGGAL KEJADIAN POPULASI TERANCAM (ekor) SAKIT (EKOR) MATI (EKOR) Kasus AI pada Unggas di Kab... Tahun 2009

1. Tanggal : Pelaksana : Lokasi : ……………………………………………………….. KABUPATEN/ KOTA KECAMATAN KELURAHAN/ DESA KAMPUNG, RT/RW LAPORAN PENYIDIKAN KASUS

4. Dasar Penyidikan : Laporan warga, berita di koran, tindak lanjut pengujian, dll 5. Kondisi Daerah (populasi unggas, status penyakit) : TanggalKEJADIAN Lanjutan…..LAPORAN PENYIDIKAN KASUS

, Tindak lanjut:………………………………………………………… 6. Kronologis Kejadian :……………………………………………… Lanjutan…..LAPORAN PENYIDIKAN KASUS