BANKING REGULATION and BASEL II Dr. Joni Swastanto joni.sw@bi.go.id Dr. Joni Swastanto/Banking Regulation-Basel II

Dr. Joni Swastanto/Banking Regulation-Basel II CURRENT ISSUES (1) Krisis 1997/98 vs 2008  Krisis 97/98 bersifat regional, Indonesia berada dipusat. Krisis 2008 bersifat global yang berpusat di negara maju (terutama AS)  Krisis 97/98 krisis mata uang dan excessive risk bank2, krisis 08 subprime mortgage investment dimana perbankan Indonesia tdk ada exposure  Perbankan sdh siap (infrastruktur, ketentuan, risk behavior) Dr. Joni Swastanto/Banking Regulation-Basel II

Dr. Joni Swastanto/Banking Regulation-Basel II CURRENT ISSUES (2) Bank Performance Capital cukup kuat (CAR 17%), Asset quality terjaga, trend naik (NPL gross 4,6%) Management - governance membaik Earning membaik (ROA 2,7%) Liquidity stabil Risk Taking Risiko suku bunga: maturity short jgk pendek long jgk panjang  rentan thd kenaikan suku bunga Risiko nilai tukar: PDN short  rentan Rp depresiasi Dr. Joni Swastanto/Banking Regulation-Basel II

Perlunya Regulasi Perbankan FINANCIAL INTERMEDIATION Regulasi perbankan dibuat untuk mengatur bank yang kegiatannya sebagai lembaga intermediasi Untuk menjadi intermediator, bank harus mempu menangani aspek pasiva dan aktiva Dr. Joni Swastanto/Banking Regulation-Basel II

Perlunya Regulasi Perbankan Intermediasi keuangan penting karena menghubungkan kreditur dan peminjam, mempengaruhi fungsi pasar keuangan, uang beredar dan pertumbuhan ekonomi Pada tingkat mikroekonomi, financial intermediaries (FI) mengubah bentuk dana menjadi kredit atau surat berharga Dr. Joni Swastanto/Banking Regulation-Basel II

Perlunya Regulasi Perbankan FI juga menarik minat microeconomist karena sangat diatur (heavily regulated) dan akan menentukan likuiditas dari pasar keuangan Perhatian terbaru mengenai regulasi perbankan (deregulasi) disebabkan adanya masalah besar perbankan di banyak negara FI juga menarik macroeconomist. Bank mempengaruhi permintaan uang dan supply investasi Dr. Joni Swastanto/Banking Regulation-Basel II

Perlunya Regulasi Perbankan Regulasi bank akan menyangkut semua level kegiatan bank Fokus dari prudential regulation adalah solvency (hubungan antara equity, debt dan asset riskiness) Karena sebagian besar equity adalah eksternal, maka solvency bank tergantung pada struktur modalnya Dr. Joni Swastanto/Banking Regulation-Basel II

Perlunya Regulasi Perbankan OTHER APPROACHES Pengusaha tidak bisa mengajukan kredit karena kredit bank diberikan kepada orang tertentu yang dekat dengan kekuasaan, (Brazil/Zambia)  menghambat pertumbuhan ekonomi rumah tangga di Nigeria, Rusia atau Venezuela senang membeli valas dp menabung ke bank,  inefisiensi transformasi dari tabungan ke sektor produktif Dr. Joni Swastanto/Banking Regulation-Basel II

Perlunya Regulasi Perbankan Bad policies menyebabkan timbulnya krisis perbankan di Argentina atau Indonesia  akan menimbulkan pengangguran Ada hub kuat antara bisnis perbankan dgn kegiatan ekonomi.  Ketika bank menyalurkan dana ke perusahaan yang mempunyai RR tinggi dan dan digunakan secara tepat, akan mendorong timbulnya kewirausahaan dan pertumbuhan ekonomi Dr. Joni Swastanto/Banking Regulation-Basel II

Perlunya Regulasi Perbankan Negara dengan industri perbankan yang maju dapat mengurangi masalah kemiskinan lebih cepat karena kredit bank disalurkan kepada sektor produktif Perbankan juga perlu dilihat jika bangkrut. Krisis perbankan di Jepang pada tahun 1990-an menelan biaya lebih dari 20% GDP Jadi, motif untuk mempelajari bank regulation adalah karena bisnis bank penting bagi kesejahteraan masyarakat Dr. Joni Swastanto/Banking Regulation-Basel II

Perlunya Regulasi Perbankan The Public Politicians Regulators and supervisors Banks Borrowers, counterparties Corruption The Market: Depositors, creditors, Rating agencies Institutional Environment Democratic, Political Structure/System Technology, Information Infrastructure Market Structure Regulatory Environment Judicial, Legal, Media Dr. Joni Swastanto/Banking Regulation-Basel II

Perlunya Regulasi Perbankan Dari framework peraturan perbankan di atas, ada (1) principal-agent problem dan (2) corruption Principal-agent problem terjadi pada setiap tingkat. Misalnya dari sisi pemberian kredit, bank adalah principal dan peminjam adalah agent dan masalah bagi principal adalah bagaimana memastikan peminjam mempunyai perilaku baik dan dapat membayar pinjamannya (information asymmetries) Bank meminta kolateral dan jangka waktu lebih pendek Dr. Joni Swastanto/Banking Regulation-Basel II

Perlunya Regulasi Perbankan Masalah korupsi terjadi powerful individual mempengaruhi bank dan bank mempengaruhi regulator dengan menawarkan balasjasa. Masalah korupsi ini membuat framework peraturan perbankan menjadi lebih rumit Dr. Joni Swastanto/Banking Regulation-Basel II

Perlunya Regulasi Perbankan PUBLIC INTEREST APPROACH Public interest dalam arti luas: mendorong pertumbuhan ekonomi mengurangi inflasi dan melindungi konsumen. Pembuatan peraturan perbankan diawali dengan motif untuk menguntungkan publik Dr. Joni Swastanto/Banking Regulation-Basel II

Perlunya Regulasi Perbankan Pigou: pada pasar yang tidak sempurna, invisible hand’s Adam Smith tidak jalan. Ketidak sempurnaan (monopoli, eksternalitas atau information asymmetries) dapat menghalangi berfungsinya pasar dan mendorong berperannya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (1) terdapat kegagalan pasar, dan (2) pemerintah mempunyai insentif dan kemampuan untuk mengatasi kegagalan pasar Dr. Joni Swastanto/Banking Regulation-Basel II

Perlunya Regulasi Perbankan Akerlof membuat model mengenai information asymmetries. Peminjam tahu apa yang akan dilakukan dengan dana dan niat membayar begitu kontrak ditandatangani (kasus used car). Information asymmetries menimbulkan: (1) adverse selection (peminjam yang kurang baik berani membayar bunga lebih tinggi) dan (2) moral hazard (begitu dana diperoleh, peminjam dapat menggunakan uang untuk apa saja). Dr. Joni Swastanto/Banking Regulation-Basel II

Perlunya Regulasi Perbankan Information asymmetries dapat menjelaskan adanya tendensi pasar keuangan menuju oligopolistik: bank cenderung memberi dana pada peminjam yang dikenal dan peminjam baru sulit memperoleh kredit Stiglitz dan Weiss menjelaskan bahwa information imperfection dapat mendorong terjadinya rationing pada pasar kredit. Dr. Joni Swastanto/Banking Regulation-Basel II

Perlunya Regulasi Perbankan Tanpa information asymmetries, bank tidak hidup karena surplus unit dapat langsung berhubungan dengan defisit unit tanpa transaction cost. Intertemporal transaction akan memperburuk information asymmetries dan dapat memperpendek jangka waktu kredit. Kredit jangka panjang memungkinkan terjadi shock dan perubahan perilaku peminjam. Dr. Joni Swastanto/Banking Regulation-Basel II

Perlunya Regulasi Perbankan Pemilik deposito juga memiliki perilaku yang sama terhadap bank, memilih deposito jangka pendek untuk menghindari risk taking oleh bankir Bank juga menghadapi information asymmetries. Manager bank mempunyai lebih banyak informasi mengenai kualitas aset dibandingkan pemilik deposito dan small shareholder. Dr. Joni Swastanto/Banking Regulation-Basel II

Perlunya Regulasi Perbankan Jika pemilik deposito tidak dapat memperoleh info yang benar mengenai kondisi bank dan ketika beberapa deposan menarik dananya, yang lain akan ikut karena tidak memahami kondisi bank. Bank run akan bisa mempengaruhi bank lain Dengan perfect information, bank run tidak terjadi karena deposan dan kreditur bank akan meminta bunga lebih tinggi jika bank mulai mengambil risiko lebih tinggi. Dengan demikian, risk taking juga dapat dihambat. Dalam kondisi demikian, bank run hanya terjadi jika ada shock Dr. Joni Swastanto/Banking Regulation-Basel II

Perlunya Regulasi Perbankan Bank run jika terjadi secara luas akan menyebabkan krisis perbankan yang menyebabkan meningkatnya kemiskinan. Krisis perbankan sering diikuti dengan berkurangnya kredit perbankan dan kemudian resesi ekonomi Krisis perbankan sering disebut sebagai akibat dari imperfect information dan externalities. Dengan informasi lebih baik mengenai exogenous shocks atau risk taking oleh bank, bank run tidak terjadi Dr. Joni Swastanto/Banking Regulation-Basel II

Perlunya Regulasi Perbankan Apa contoh public interest approach? Yang banyak diulas adalah (1) untuk meningkatkan peran sistem finansial pada perekonomian, dan (2) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Selain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjamin stabilitas sistem keuangan, peraturan perbankan juga diperlukan untuk melindungi konsumen dari fraud, manipulasi dan penyelewengan lain. Dilakukannya fit and proper test untuk bankir baru, adalah refleksi dari sejarah fraud. Krisis perbankan di beberapa negara akhir2 ini, fraud dan looting adalah penyebab tingginya biaya krisis Dr. Joni Swastanto/Banking Regulation-Basel II

Perlunya Regulasi Perbankan PRIVATE INTEREST VIEW Pemerintah mempunyai keinginan dan kemampuan untuk mengatasi kegagalan pasar. Namun dalam praktek, ini tidak selalu terjadi. Peraturan adalah produk sehingga ditentukan oleh demand dan supply. Dalam aplikasi perbankan, pemerintah mengatur bank untuk memfasilitasi pengeluaran pemerintah, untuk menyalurkan kredit untuk kepentingan partai politik Dr. Joni Swastanto/Banking Regulation-Basel II

Perlunya Regulasi Perbankan Public dan private view to regulation adalah 2 kutub ekstrim yang melambangkan kompleksnya masalah regulasi Berbagai sistem regulasi merupakan respon dari kondisi suatu saat Motivasi adanya regulasi, salah satunya adalah kebutuhan dana pemerintah Dr. Joni Swastanto/Banking Regulation-Basel II

Perlunya Regulasi Perbankan Dengan pasar modal yang belum berkembang, di negara berkembang sistem perbankan adalah sumber utama pembiayaan domestik utk pemerintah Negara berkembang sebelum liberalisasi, bank mempunyai reserve tinggi yang mensyaratkan memegang obligasi pemerintah Dr. Joni Swastanto/Banking Regulation-Basel II

Perlunya Regulasi Perbankan Mengawasi bank dengan menetapkan peraturan menjadi penting untuk menjamin keberhasilan ekonomi dan keselamatan politik bagi pemerintah Meskipun pembiayaan kpd pemerintah dapat disebut sebagai publik, tapi disebut sebagai private karena partai politik dapat menggunakan bank sebagai sumber kredit bagi suporternya Dr. Joni Swastanto/Banking Regulation-Basel II

Perlunya Regulasi Perbankan Pemerintah mengatur bank untuk meningkatkan dukungan politik dan ini merupakan salah satu faktor supply dan demand Bank yang powerful dapat mempengaruhi regulator (melalui partai politik) untuk mengeluarkan peraturan yang menguntungkan bank Dr. Joni Swastanto/Banking Regulation-Basel II

Perlunya Regulasi Perbankan Di beberapa negara berkembang, konglomerat mengontrol prerekonomian dan perbankan Persaingan hanya terjadi pada beberapa kelompok konglomerat dan peraturan perbankan cenderung menguntungkan mereka Dr. Joni Swastanto/Banking Regulation-Basel II

Perlunya Regulasi Perbankan Pemilihan umum dapat mengarahkan regulasi perbankan. Di AS tahun 1980an-1990an, penutupan bank dilakukan setelah pemilu Di beberapa negara, pola deregulasi juga didasari oleh perubahan inflasi, perubahan teknologi, dsb Dr. Joni Swastanto/Banking Regulation-Basel II

Perlunya Regulasi Perbankan Dalam situasi ada shocks, motif public atau private sering sulit dibedakan. Di beberapa negara, ekonomi pembangunan sering menjadi motif utama Setelah mengalami krisis perbankan, banyak negara membuat regulasi tanpa melihat motifnya public atau private Dr. Joni Swastanto/Banking Regulation-Basel II